Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 mulai menjalani ujian sejak Rabu (16/10). Untuk lulus menjadi abdi negara, para peserta ini wajib memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD CPNS 2024.

Aturan tentang nilai ambang batas diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 321 Tahun 2024. Nilai ini merupakan angka minimal yang harus dipenuhi peserta untuk dapat diperhitungkan dalam pemeringkatan terbaik pada jabatan yang dilamar.

Dalam SKD CPNS 2024, komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi.Tes Inteligensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas atau passing grade dan karakteristik masing-masing jenis materi. Lebih lanjut ketentuan SKD CPNS tahun ini diatur lewat Keputusan Menteri PANRB 321 Tahun 2024

SKD CPNS 2024 dilaksanakan dalam waktu 100 menit. Durasi ini dikecualikan bagi pelamar CPNS 2024 penyandang disabilitas sensorik yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. SKD untuk pelamar terkait dilaksanakan dalam durasi waktu 130 menit.

Jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud adalah 110 butir soal dengan rincian:
a. TWK terdiri dari 30 butir soal;
b. TIU terdiri dari 35; dan
c. TKP terdiri dari 45 butir soal.

Sementara itu, bobot skor tiap soal SKD CPNS dibedakan berdasarkan tes sebagai berikut:
• Bobot soal TWK dan TIU: Skor jawaban benar 5, salah 0, tidak menjawab 0.
• Bobot soal TKP: Skor jawaban paling tinggi 5 dan paling rendah 1, tidak menjawab 0.

Kemudian, nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud adalah 550 dengan rincian:
a. 150 untuk TWK;
b. 175 untuk TIU; dan
c. 225 untuk TKP.

Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2024

Berikut nilai ambang batas nilai minimal atau passing grade yang setidaknya harus dipenuhi oleh setiap peserta SKD CPNS 2024 sesuai jenis formasi yang dilamar.

Passing Grade CPNS Umum:

• Passing grade Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 65
• Passing grade Tes Inteligensia Umum (TIU): 80
• Passing grade Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 166

Passing Grade SKD CPNS Putra/putri Kalimantan:

• Passing grade Tes TWK: 65
• Passing grade TIU: 80
• Passing grade TKP: 166

Passing Grade SKD CPNS Cum Laude:

• Nilai kumulatif SKD minimal 311
• Nilai TIU minimal 85

Passing Grade SKD CPNS Diaspora:

• Nilai kumulatif SKD minimal 311
• Nilai TIU minimal 85

Passing Grade SKD CPNS Penyandang Disabilitas:

• Nilai kumulatif SKD paling rendah 286
• Nilai TIU paling rendah 60

Passing Grade SKD CPNS Putra/putri Papua:

• Nilai kumulatif SKD paling rendah 286
• Nilai TIU paling rendah 60

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menghentikan sementara operasional satu kapal keruk pasir (dredger) berbendera Indonesia di perairan Bengkulu.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya, menjelaskan ini bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini KKP, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

"Beberapa waktu lalu kami menghentikan 2 kapal keruk pasir di Batam. Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan berkelanjutan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujar Ipunk, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Sahono Budianto menjelaskan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan penghentian sementara operasional satu kapal keruk pasir (dredger) MV. MSE 42 berbendera Indonesia di perairan Bengkulu pada Kamis (17/10).

"Kapal berukuran 1.393 GT yang dioperasikan PT. TWJ ini diduga kuat telah melakukan kegiatan pengerukan pasir laut serta pembuangan (dumping) di area laut tanpa dilengkapi dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ujarnya.

Sahono juga menjelaskan saat memimpin langsung proses pemeriksaan dan penyegelan MV. MSE 42 menjelaskan bedasarkan hasil pengawasan, sejak Juni 2022 sampai Agustus 2024 kapal MSE-42 telah melakukan aktivitas pengerukan pasir laut dan dumping di area laut sekira 75.318 meter kubik.

Dugaan pelanggaran berdasarkan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

"Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki dokumen KKPRL dari Pemerintah Pusat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Trenggono mengatakan ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Simak Video: KKP Amankan Kapal Berbendera Belanda yang Angkut Pasir Laut di Perairan Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menerapkan tarif penumpang KRL Commuter Line sebesar Rp 1 untuk 20 Oktober 2024. Tarif Rp 1 itu sebagai bentuk mendukung perayaan untuk masyarakat salam menyambut pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih.

"Besok 20 Oktober, KCI mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan, KCI untuk angkutan KRL menerapkan Rp 1. Kemarin kita sudah rapat dengan kepala dinas perhubugan, surat resmi KRL commuter diberikan penugasan penerapan Rp 1 selama satu hari besok," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, dalam sosialisasi penerapan KRL 20 Oktober di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Tarif ini berlaku untuk KRL Commuter Line untuk 83 stasiun di Jabodetabek. Joni menerangkan tarif tersebut berlaku mulai operasi atau perjalanan pertama KRL pada 03.30 WIB.

"Tarif Rp 1 diberlakukan dari kereta pertama sampai kereta terakhir. Kereta pertama 03.30 WIBsampai berjalan beroperasi terakhir," jelasnya.

Adapun syarat tarif Rp 1 itu bisa digunakan dengan minimal saldo kartu Rp 5.000. Joni juga mengatakan, pihaknya memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi sangat signifikan.

"Penerapan Rp 1 selama satu hari besok dalam rangka mendukung pergerakan masyarakat merayakan hari pelantikan presiden baru dan tentu pengguna punya harus punya saldo Rp 5.000," pungkasnya.

BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyediakan program layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Untuk menggunakan layanan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan. Namun, ada saja orang yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Lalu, apa yang terjadi apabila peserta menunggak iuran BPJS Kesehatan selama setahun?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran selama satu bulan maka status kepesertaan akan diberhentikan sementara dan peserta yang telat bayar iuran tidak didenda sama sekali. Jadi, apabila peserta tidak membayar iuran selama bertahun-tahun maka status kepesertaan juga akan diberhentikan.

Apabila peserta ingin mengaktifkan status kepesertaan, peserta harus membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Namun, dalam pasal 42 ayat (5) tertulis "Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya."

Pasal tersebut berarti apabila peserta melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka peserta wajib membayar denda 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Adapun ketentuan pembayaran denda BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besar denda paling tinggi Rp 30 juta.

Demikian informasi jika peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan selama bertahun tahun. Semoga bermanfaat!

Lahir di Surakarta, 5 November 1954, Basuki Hadimuljono telah berusia hampir 70 tahun. Selama 10 tahun terakhir, Basuki sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Jokowi. Ia sudah pamit dari jabatannya seiring dengan proses transisi pemerintah hari Minggu besok.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Basuki jadi salah satu menteri yang banyak menarik perhatian. Dengan tingkahnya yang kocak, Basuki sering mengundang gelak tawa orang-orang di sekitarnya. Lebih dari itu, ia dianggap sebagai orang yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur.

Maklum, kementerian yang dipimpinnya merupakan salah satu ujung tombak pencapaian program strategis yang dicanangkan Kabinet Kerja Jokowi. Tak heran, sejumlah sebutan melekat pada Basuki. Ada yang menyebut Bapak Infrastruktur, ada juga yang menyebutnya Bapak Daendels Indonesia.

Basuki sendiri merupakan alumnus Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada angkatan 1979. Dia juga menyelesaikan pendidikan Master of Science di Civil Engineering Colorado State University, AS, 1989 dan Doctor of Philosophy, Civil Engineering di universitas yang sama pada 1992.

Sepulangnya ke Tanah Air, Basuki kala itu merupakan satu-satunya pegawai Kementerian PU lulusan S3. Pada 2004 hingga 2005, ia pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami NAD.

Lalu, di tahun berikutnya ia juga pernah menjadi Ketua Tim Independen Penanggulangan Kerusakan Jalan Tol Purbaleunyi dan anggota Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukimo-Papua. Tak lupa, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dari 2006-2007.

Karier Basuki terus menanjak, hingga di usianya yang ke-49 tahun ia berhasil menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA). Lalu, ia berganti jabatan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU. Pada 2007 hingga 2013, Basuki dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU.

Setelah itu, ia berganti jabatan sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU selama satu tahun, yakni sampai 2014. Hingga akhirnya, di periode pertama Jokowi, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR, mulai dari 2014 hingga 2019. Jokowi lalu mempertahankan Basuki di periode selanjutnya, 2019 sampai 2024. Genap 10 tahun.

Rumah Digusur Pembangunan Tol

Basuki dikenal sebagai sosok yang sederhana dan berhati besar. Bahkan, rumah pribadinya pernah digusur karena terdampak proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Hal ini terungkap dari cuitan Twitter Mahfud MD. Mahfud yang memuji Basuki karena keikhlasannya mengorbankan rumahnya untuk proyek jalan tol.

Basuki sendiri sempat membeberkan hal ini pada Desember 2018. Saat bicara soal penyediaan rumah untuk generasi milenial, Basuki mengaku rumahnya terkena dampak proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Basuki juga mengatakan pertama kalinya dalam sejarah rumah menteri akan digusur.

"Baru kali ini dalam sejarah rumah menteri mau digusur, tapi saya bilang (jalur tolnya) jangan dibelokkan, biar saja. Biar saya tunggu ganti ruginya," katanya waktu itu.

Rumah Basuki sendiri diketahui berlokasi di Perumahan Pengairan Rawa Semut, Bekasi Timur. Rumah tersebut kemungkinan dilalui proyek tol Becakayu yang diperpanjang hingga ke Tambun Selatan, Bekasi.

Rumah Basuki Hadimuljono Foto: Isal Mawardi/detikcom

Identik Pakai HP Jadul

Basuki sempat dikenal sebagai satu-satunya menteri yang tak memiliki akun Whatsapp karena menggunakan ponsel jadul. Dalam berbagai kesempatan, dia sering terlihat menggunakan HP jadul dan masih memakai pesan singkat SMS untuk berkomunikasi. detikcom sendiri beberapa kali melakukan komunikasi dengan Basuki lewat SMS, dan selalu dibalas. Dia pernah bilang pada 14 November 2023, ponselnya adalah Nokia lawas.

Namun belakangan, Basuki mengaku sudah memiliki HP yang lebih canggih keluaran baru. Hal itu terungkap saat ada kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao ke Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, awal tahun ini.

Pada saat menteri-menteri lain mengobrol, Basuki justru memotret wartawan yang hadir di lokasi menggunakan ponsel pintar (smartphone). Saat kegiatan kunjungan tersebut, para menteri tampak mengobrol santai sebelum Jokowi dan Xanana keluar. Termasuk Basuki yang ikut dalam obrolan itu.

Namun Basuki tiba-tiba menyapa wartawan di lokasi sambil melambaikan tangan. Tidak lama Basuki pun mengeluarkan HP dari kantongnya dan memotret wartawan. Yang menarik, Basuki kini menggunakan smartphone lengkap dengan fitur kamera.

"HP baru, Pak?" tanya seorang wartawan. Namun Basuki tidak menjawab.

Tidak jelas betul ponsel pintar apa yang dipakai Basuki. Yang jelas, bentuknya tidak mirip dengan ponsel jenis iPhone keluaran Apple. Sisi ponsel bagian belakang terdapat dua kamera berukuran besar. Warna asli ponsel tidak terlihat karena menggunakan pelindung ponsel (case).

Jadi Fotografer Dadakan

Selain jadi menteri, Basuki juga sering terlihat beraksi jadi fotografer. Basuki sering terlihat jadi fotografer dadakan di berbagai acara, mulai dari acara domestik hingga acara berskala internasional. Saat Indonesia jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 misalnya.

Ketika Jokowi beserta para tamu meninjau hutan konservasi mangrove di Bali, Basuki malah berpenampilan ala fotografer. Momen pergerakan Basuki bergaya ala fotografer terlihat dari awal pintu masuk menuju wilayah taman Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali.

Saat itu Basuki tampak menggunakan kaos polo berwarna putih lengan pendek, dengan topi sengaja dipakai terbalik. Gaya Basuki sangat jauh dari tampilan sebagai menteri dengan kameranya yang tampak sibuk mendokumentasikan berbagai momen Jokowi. Basuki bahkan sesekali tertangkap berbaur dengan fotografer luar negeri.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ngemper di Aspal Foto: Dok. Kementerian PUPR

Menangis Saat Pamit dari Kementerian PUPR

Jumat kemarin, Basuki pamit ke pegawai Kementerian PUPR. Basuki mengatakan, momen tersebut merupakan momen yang berat. Apalagi mengingat dia telah bekerja di Kementerian PUPR hampir separuh umurnya.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya. Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," kata Basuki.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para media sekaligus pegawai PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dari setulus-tulusnya bagi mereka yang berada di sini, dan mohon maaf yauntuk kesalahan selama dalam interaksi kita saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan," sambungnya.

Saat hendak pulang dari kantornya di malam hari kemarin, Basuki akhirnya menangis. Malam itu adalah malam terakhirnya menghabiskan waktu di tempat yang disebutnya sebagai rumah. "PU ini rumah saya, bukan kantor. Saya jadi, saya meninggalkan rumah," kata Basuki, saat berpamitan.

Jajaran eselon I Kementerian PUPR, sejumlah pegawai PUPR, dan awak media berkumpul di lobby untuk melepas kepergiannya. Basuki menyempatkan diri menyalami dan memeluk mereka satu per satu. Tangisnya mulai pecah saat ia menuju pintu lobby.

Basuki melambaikan tangan ke para anak buahnya. Ia juga menyempatkan diri untuk menundukkan badan dan memberikan penghormatan. Kepergiannya menuju mobil diiringi tepuk tangan dan kalimat 'we love you'. Tangisnya semakin pecah saat dia mulai memasuki mobil. Mukanya semakin memerah, diiringi dengan suara isak tangis.

"I love you semua," ujar Basuki memberi kecup perpisahan.

Sebanyak dua calon menteri Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Keduanya bertemu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pertemuan itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Agenda tersebut berlangsung di tengah kabar keduanya sebagai calon menteri Prabowo dan rencana pemisahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Menkominfo Budi Arie dikabarkan akan menjadi Menteri Koperasi. Sedangkan Maman yang merupakan Politisi Golkar itu akan menduduki Menteri UKM.

Ditemui usai pertemuan itu, baik Budi Arie maupun Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Budi Arie hanya meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu pengumuman resmi dari Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Budi Arie, kepada awak media, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, ia menjamin proses transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus. Hal ini termasuk juga dengan proses pemisahan KemenKop UKM. "Ya bagus lah (proses transisi), nih langsung lari pokoknya gigi lima," ujarnya.

Budi Arie menilai, transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo menjadi transisi terbaik sepanjang sejarah.

"Pokoknya ini bagus (pemecahan kementerian), bagian dari transisi pemerintah. Kan selalu dibilang transisi presiden tahun ini adalah transisi terbaik sepanjang Republik Indonesia ini berdiri," kata dia.

Alasan KemenKop UKM Dipecah

Tidak jauh berbeda, Maman juga enggan membeberkan secara rinci pembicaraannya dengan Teten dan Budi Arie. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," ujar Maman.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," katanya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," ujar dia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kelanjutan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau Kilang Tuban. Proyek ini melibatkan Pertamina yang menggandeng Rosneft dari Rusia.

Bahlil menerangkan dirinya ikut menangani proyek ini ketika menjabat sebagai Menteri Investasi. Dia mengatakan, bahkan pihaknya ikut menyelesaikan persoalan lahan.

"Itu kan Rosneft itu, Rosneft dengan Pertamina, waktu saya di Kementerian Investasi salah satu yang menangani proyek itu kan saya ikut masuk dalam menyelesaikan, bahkan pembebasan lahannya kami yang membebaskan," terang Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

"Tapi sampai dengan sekarang kan masih ada beberapa kendala yang secara detail waktu itu karena saya di Kementerian Investasi kan hanya bisa menyelesaikan lahan dan insentif dan perizinan," sambungnya.

Terkait persoalan teknis, dirinya mengaku belum melakukan pendalaman. Dia mengatakan, akan melakukan pendalaman jika diberikan amanah lagi.

"Nah secara secara teknisnya apa persoalannya saya belum mendalaminya tapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan maka kami pasti akan detailkan apa persoalan karena kita harus punya hati untuk membangun negara ini," jelas mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, final investment decision (FID) ditargetkan rampung November 2024 ini.

"Ini berdasarkan laporan dari Pertamina 2 hari yang lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, selain soal pembangunan, proyek kilang Tugan juga sempat bikin heboh. Pasalnya, warga yang bermukim di lokasi pembangunan kilang, yaitu di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, sempat kaya mendadak pada awal 2021.

Bahkan mereka sampai memborong mobil mewah. Aksi warga tersebut lantaran mereka mendapat ganti 'untung' dari pembebasan lahan untuk megaproyek tersebut.

Tidak terasa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pekan ini. Ucapan selamat tinggal pun disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan, momen ini merupakan momen yang berat bagi dirinya. Apalagi mengingat Basuki telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014 s.d 2024 ini. Dengan suara yang tak gentar, Basuki mengutarakan isi hatinya di sore terakhirnya di Kantor Kementerian PUPR.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir. Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti, kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

"Ini kita tinggal menghitung jam untuk menuju kabinet baru. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Tidak ada yang siap-siap menunggu saya di situ (doorstop jumatan)," kata Basuki.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dari setulus-tulusnya bagi mereka yang berada di sini, dan mohon maaf yauntuk kesalahan selama dalam interaksi kita saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 atau tinggal menyisakan dua hari lagi. Nantinya, pemerintahan akan dilanjutkan di bawah era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan tentang kondisi perekonomian Indonesia jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perekonomian Indonesia masih tetap terjaga meski di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi pada Oktober 2024.

Bendahara negara itu memperkirakan perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 akan tumbuh di atas 5%. Hal ini melanjutkan kinerja positif pada perekonomian triwulan II-2024.

"Di tengah dinamika tersebut perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Perekonomian domestik kita pada triwulan III diperkirakan tumbuh di atas 5% sampai dengan September. BPS akan segera mengeluarkan (pengumuman) bulan depan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga disebut masih tetap terjaga, khususnya pada kelas menengah atas. Sri Mulyani juga menyebut pertumbuhan investasi juga meningkat seiring dengan banyaknya penyelesaian program proyek strategis nasional.

Pada akhir tahun, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1%. Kemudian pada 2025, berdasarkan perkiraaan APBN, perekonomian akan tumbuh 5,2%.

"Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025, sesuai dengan pembahasan APBN perkiraan pertumbuhan 5,2%," pungkasnya.

Simak Video: Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara nampaknya tidak akan terealisasi. Rencana sebelumnya, bakal ada Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga merupakan Ekonom Senior Indef dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga sebelumnya sudah pernah bicara soal wacana ini ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu, dia dipanggil Prabowo karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia cuma menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) yang lalu.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara Presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonomi ke depan, termasuk potensi reformasi institusi," ungkap Anggawira.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikSore:

Franchise Mie Gacoan termasuk dalam bisnis yang jadi incaran karena menjanjikan omzet besar. Peluang ini disebabkan restoran Mie Gacoan sangat populer dan diminati masyarakat.

Mie Gacoan memiliki menu mi pedas dengan berbagai level, plus gurih dan sedikit manis pada beberapa hidangan. Bagi yang tertarik dengan info franchise Mie Gacoan, berikut informasinya.

Update Franchise Mie Gacoan 2024

Mie Gacoan ternyata tidak menyediakan franchise bagi semua pihak yang berminat pada merk ini. Semua outlet Mie Gacoan yang tersebar di seluruh Indonesia adalah milik PT. Pesta Pora Abadi.

"Mohon maaf sebelumnya, selama ini kami tidak pernah membuka sistem franchise/kerjasama/mitra dalam bentuk apapun," tulis Mie Gacoan dalam saluran WhatsApp yang diterima detikcom.

Dengan ketentuan ini, Mie Gacoan mengingatkan semua pihak agar tidak tertipu pada pihak yang menjanjikan franchise. Mie Gacoan bisa dipastikan tidak menyediakan sistem kerjasama tersebut.

Mie Gacoan Foto: Screenshot WhatsApp Mie Gacoan (Tasya Khairally/detikcom)

Siapa Pemilik Mie Gacoan?

Pemilik atau founder dan Chief Executive Officer (CEO) Mie Gacoan adalah Anton Kurniawan. Informasi tersebut tertera dalam akun LinkedIn miliknya. Sedangkan Chief Operating Officer (COO) Mie Gacoan Harris Kristanto bukan pemiliknya.

Menurut e-journal UAJY, Mie Gacoan kini berkembang menjadi pemimpin pasar mie pedas nomor satu di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Mie Gacoan merupakan anak perusahaan PT. Pesta Pora Abadi yang berdiri pada tahun 2016.

Restorannya memiliki suasana yang atraktif dan lega, sehingga banyak pengunjung yang merasa betah. Nama Mie Gacoan sendiri diambil dari kata gaco yang dalam bahasa Jawa berarti jagoan atau andalan.

Kini outlet Mie Gacoan sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Misalnya di Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Bandung, Cirebon Jakarta, Depok, Bogor, dan Bali.

Menu Mie Gacoan

Nama menu-menunya juga unik karena menggunakan nama permainan tradisional di Indonesia. Ada tiga varian mi, yaitu Mie Suit yang tidak pedas, Mie Hompimpa dengan rasa pedas dan asin, dan Mie Gacoan dengan rasa pedas. Tingkat kepedasan dari menu tersebut bisa dipilih konsumen dari level 1 sampai level 8.

Selain menu mi, ada juga makanan lainnya seperti dimsum, pangsit goreng, siomay, udang keju, udang rambutan, dan lumpia udang. Sementara, menu minuman yang ditawarkan adalah Es Gobak Sodor, Es Petak Umpet, Es Teklek, dan Es Sluku Bathok.

Itulah informasi mengenai franchise atau waralaba Mie Gacoan. Saat ini Mie Gacoan tidak membuka franchise, sehingga detikers harus selalu berhati-hati terhadap penawaran franchise yang mengatasnamakan merek restoran mi populer ini.

Menakar Potensi Bisnis Kopi Gerobak Kekinian

Menakar Potensi Bisnis Kopi Gerobak Kekinian

Maskapai Garuda Indonesia menjalin kerja sama dengan kawasan pengembangan terpadu Thamrin Nine untuk memperluas layanan ke pangsa pasar 'masyarakat kelas atas' melalui program premium experience 'GarudaBoardingPass.

Melalui program ini penumpang maskapai bisa mendapatkan penawaran khusus di berbagai tenant dan hotel yang berada di kawasan Thamrin Nine hingga partnership untuk mengoptimalkan berbagai fasilitas yang dimiliki kedua perusahaan.

Kerja sama ini ditandai dengan proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang dilaksanakan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dengan Presiden Direktur PT Putragaya Wahana Alvin Gozali, Jakarta.

"Melalui sinergi tersebut, kedua instansi sepakat untuk mengoptimalkan potensi lini usaha masing masing entitas bisnis untuk memberikan added value bagi pengguna jasa serta meningkatkan brand value kedua perusahaan yang akan dilaksanakan secara bertahap," jelas Irfan dalam keterangan resminya, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut Irfan mengatakan inisiasi kolaborasi komersial ini merupakan salah satu wujud dari komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia untuk menghadirkan nilai tambah bagi para pengguna jasanya khususnya dalam menunjang end-to-end experience premium services bagi para pengguna jasa.

"Kami memahami bahwa konsep layanan penerbangan premium tidak hanya terbatas pada layanan yang diberikan pada saat melaksanakan penerbangan, namun juga mencakup nilai tambah yang dapat dihadirkan untuk menunjang pengalaman terbang para pengguna jasa," paparnya.

"Bersinergi dengan Thamrin Nine yang memiliki konsep sebagai komplek Transit Oriented Development (TOD) bergengsi di Kota Jakarta ini kiranya dapat mengoptimalkan positioning Garuda Indonesia pada segmen premium namun juga diharapkan akan dapat mengoptimalkan experience para pengguna jasa khususnya dalam mengakses berbagai benefit yang didapatkan setelah melaksanakan penerbangan bersama Garuda Indonesia," terang Irfan lagi.

Ia berharap melalui kerja sama ini Garuda Indonesia dapat menyentuh lebih banyak pelanggan dari pangsa pasar premium alias masyarakat kelas atas. Khususnya mereka pelanggan kawasan pengembangan terpadu Thamrin Nine.

"Kami meyakini dengan kerja sama yang terjalin bersama Thamrin Nine dengan keunggulan kelengkapan fasilitas yang menyasar pangsa pasar premium ini, kiranya juga dapat menjadi sebuah peluang tersendiri untuk memperluas pengguna jasa Garuda Indonesia yang dalam hal ini merupakan pelanggan Thamrin Nine," tutup Irfan.