Bisnis.com, JAKARTA - Agros berupaya menekan biaya logistik Indonesia yang masih tinggi dengan melakukan digitalisasi pada muatan berat.

CEO Agros, Arman Solichin mengatakan biaya logistik nasional saat ini masih sekitar 14% yang ditargetkan bisa susut hingga 9% pada 2045 seiring dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Adapun, lanjutnya, beberapa penyebab tingginya biaya logistik antara lain, infrastruktur jalur logistik yang kurang memadai, kemacetan, hingga kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Overload/ ODOL).

Dia menilai logistik muatan berat memiliki permasalahan yang lebih kompleks. "Perlu adanya penyederhanaan rantai dan biaya logistik melalui digitalisasi," kata Arman dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Dia menjelaskan Agros membuat sistem dokumentasi logistik terutama trucking di jalur darat menjadi terstruktur. Kemudahan menyimpan data menjadikan pemilik bisnis lebih mudah dalam melakukan efisiensi operasional.

Saat ini, lanjutnya, Agros sudah memiliki ekosistem digital yang tersimplikasi dalam sebuah aplikasi bernama Agros Partner & Agros Shipper.

Hal ini dibuat untuk memudahkan kebutuhan pelaku usaha dengan segala latar belakang dan kebutuhan transaksi yang sudah dibuat sesederhana mungkin dan sesuai dengan kondisi logistik saat ini.

Arman menjelaskan, Agros kini menawarkan kemudahan penggunaan melalui website dan aplikasi mobile, agar dapat mempercepat operasional dan memangkas waktu untuk meningkatkan efisiensi.

Agros juga menjaga keamanan data pengguna dan kemudahan transaksi digital tanpa melalui pihak ketiga. Terlebih, isu big data juga menjadi salah satu hal yang sangat disoroti.

Dia menjelaskan perusahaan telah mendapatkan 1000 Kerabat Transporter baru yang siap ikut serta dalam pengembangan logistik digital, terutama daerah terpencil.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut angkat bicara terkait adanya anggapan penurunan daya beli masyarakat seiring dengan kelanjutan tren deflasi Indonesia selama lima bulan beruntun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat masih ada dalam level yang stabil. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator seperti indeks keyakinan konsumen, kepercayaan konsumen, hingga dari sisi retail.

"Kita melihat dari beberapa indikator seperti keyakinan konsumen, kepercayaan [konsumen], ritel, atau Indeks purchasing mereka masih ada di level yang stabil dan tinggi," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Mengutip data Bank Indonesia (BI), Indeks keyakinan konsumen (IKK) Agustus 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan perolehan 123,4 pada Juli 2024.

Dia melanjutkan, jika melihat persepsi penurunan daya beli dari kelas menengah (middle class), maka tren pada kelompok tersebut yang harus dikaji lebih lanjut.

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini memang ada sebagian masyarakat kelas menengah yang turun ke kelompok rentan. Di sisi lain, dia juga menyebut ada sebagian masyarakat kelompok miskin yang naik kelas dan masuk ke kategori aspiring middle class.

Dia mengatakan, penurunan masyarakat kelas menengah umumnya dipicu oleh inflasi. Sri Mulyani memaparkan, inflasi yang tinggi akan turut menaikkan garis kemiskinan, sehingga kelompok tersebut bisa secara tiba-tiba jatuh dan termasuk dalam kategori miskin.

Ke depannya, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, salah satunya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia menuturkan, pihaknya akan berupaya untuk mencari peluang serapan tenaga kerja pada sektor-sektor potensial.

Sri Mulyani menuturkan, dalam transformasi ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, aliran investasi asing atau foreign direct investment (FDI) kebanyakan masuk pada sektor-sektor hilirisasi. Sehingga, area lapangan kerja yang terbuka akan berbeda dengan sektor labor intensive seperti alas kaki, tekstil, garment, dan lainnya.

"Selain itu, saat ini juga muncul kesempatan kerja baru di sektor digital. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan, apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan, dan juga memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru," kata Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat momen menarik ketika Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin membuka Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2024.

Dalam agenda yang diselenggarakan di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden pada Jumat (4/10/2024) itu, Wapres Ma'ruf amin melontarkan guyonan saat memberikan sambutan.

Wapres Ke-13 RI itu mempertanyakan apakah Arsjad Rasjid yang hadir dalam acara tersebut masih menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Awalnya, Ma’ruf Amin menyapa sejumlah tamu mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan tamu lainnya termasuk Arsjad.

“Lalu, Pak Arsjad, masih Ketua Kadin, kah? Pak Arsjad?,” kata Ma'ruf dalam forum tersebut disambut tawa hadirin.

Menkeu Sri Mulyani turut melontarkan guyonan senada, pada kesempatan itu, dia juga menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

“Tadi Pak Arsjad disebut [pembawa acara sebagai] Ketua Kadin, saya ikut bilang Ketua Kadin,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan bahwa Wapres Ma’ruf Amin sempat menanyakan siapa Ketua Kadin yang hadir dalam acara Rapat Pleno KNEKS. Sehingga, dia pun menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

“Karena Pak Wapres menanyakan siapa ketua Kadinnya, saya bilang itu Ketua Kadin,” tuturnya.

Saat ditemui Bisnis pun, Arsjad mengaku tergelitik dengan guyon dari Wapres Ma’ruf dan Sri Mulyani tersebut. Dia pun mengaku bahwa saat ini masih menjabat sebagai ketua Kadin.

“Perasaan saya sih masih [Ketua Kadin],” ujarnya kepada Bisnis sambil tertawa.

Untuk diketahui, Kadin tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan. Hal ini terjadi setelah digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin terpilh periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid.

Namun, Arsjad Rasjid yang seharusnya masih menjabat sebagai Ketum Kadin hingga 2026 menyatakan bahwa Munaslub 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply listrik di Jawa-Bali.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu mengatakan, pihaknya menargetkan kondisi oversupply listrik di sistem kelistrikan Jawa-Bali akan teratasi pada tahun depan.

"Tahun depan selesai itu [oversupply listrik]," kata Jisman saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Jisman menuturkan, pemerintah saat ini tengah mendorong upaya untuk mendongkrak konsumsi listrik per kapita agar dapat menyerap produksi listrik yang selama ini berlebih.

Dorongan itu, kata Jisman, sejalan dengan ambisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%.

"Kita kan mau mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, tentu listriknya juga didorong lebih besar lagi sehingga semakin besar [konsumsi]. Dengan growth yang cukup tinggi ini, akan teratasi dalam waktu dekat ya [oversupply]," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat posisi kelebihan pasok atau oversupply listrik sistem Jawa-Bali berada di level 4 gigawatt (GW) pada akhir 2023. Posisi itu telah turun signifikan dari catatan akhir 2022 lalu yang berada di angka 7 GW.

Jisman mengatakan, kementeriannya masih memundurkan sejumlah rencana commercial operation date (COD) pembangkit untuk mengurangi beban take or pay pembelian listrik dari produsen listrik swasta yang mesti ditanggung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

“Beberapa pembangkit pada 2 sampai 3 tahun diupayakan agak mundur COD-nya supaya tidak tertumpuk take or pay-nya,” kata Jisman saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Jisman menuturkan, oversupply itu buntut dari asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang belakangan meleset dalam megaproyek 35.000 megawat (MW) atau 35 GW.

Saat program 35 GW diinisiasi, kata Jisman, asumsi pertumbuhan makro yang dipakai berada di rentang 7% sampai dengan 8%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengamati pergerakan harga minyak mentah dunia seiring memanasnya konflik di Timur Tengah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, harga minyak sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik dibandingkan komoditas lainnya.

“Harga minyak bergejolak itu kan nggak hari-hari ini. Sudah cukup panjang ya. Harga minyak itu sangat sensitif terhadap geopolitik. Nggak sekedar kayak komoditas biasa itu hanya terkait supply demand,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Harga minyak, lanjut Agus, bahkan bisa tersulut hanya dengan adanya isu kekhawatiran kekurangan pasokan meski dalam realitasnya belum terjadi.

Bila harga minyak dunia naik, harga BBM nonsubsidi di Indonesia pun berpotensi mengalami kenaikan karena mengikuti harga pasar. Hal ini lantaran harga BBM nonsubsidi ditetapkan oleh badan usaha sesuai batasan yang diatur peraturan menteri.

Agus tak memungkiri naiknya harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong lebih banyak masyarakat beralih membeli BBM subsidi. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah melakukan kajian agar penyaluran BBM bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

"Ini sedang dilakukan kajian agar benar-benar BBM yang bersubsidi itu tepat sasaran. Ditentukan siapa sih yang berhak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan berapa sih mereka itu kalau dengan tingkat seperti itu konsumsinya berapa. Itu yang sedang dikaji," jelas Agus.

Adapun, harga minyak dunia diprediksi bisa tembus angka US$100 per barel jika saling serang antara Israel dan Iran memicu siklus pembalasan yang menargetkan infrastruktur energi atau menutup Selat Hormuz.

Harga minyak dunia terpantau menguat di tengah kekhawatiran gangguan pasokan minyak di Timur Tengah setelah Iran menembakkan rudal balistik ke Israel.

Mengutip Reuters, pada awal perdagangan Jumat (3/10/2024), harga minyak mentah jenis Brent terpantau naik 9 sen, atau 0,12%, menjadi US$77,71 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga menguat 8 sen, atau 0,11%, menjadi US$73,79 per barel. Kedua harga minyak acuan itu berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan mingguan sekitar 8%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pekan depan.

Suharso mengatakan bahwa agenda kunjungan Presiden Jokowi ke IKN salah satunya adalah kembali melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah proyek investasi di ibu kota baru. Rencananya groundbreaking IKN bakal dilakukan pada Rabu (9/10/2024).

“Saya belum lihat tetapi saya Senin, Selasa akan ada di IKN. Kemudian, Rabu akan ada groundbreaking, kalau tidak salah. Selasa ada acara kita di sana,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Suharso mengaku belum dapat memastikan ketika ditanyakan mengenai groundbreaking yang masuk merupakan investasi asing atau investasi lokal.

“Saya belum lihat, mungkin iya ada dalam negeri, ada luar negeri. Saya belum pasti yang mengatur itu Otorita tetapi saya ke sana untuk memastikan soal [kepindahan] ASN,” pungkas Suharso.

Menurut catatan Bisnis, terakhir kali Presiden Jokowi melaksanakan groundbreaking investasi tahap 8 di IKN pada, Rabu (25/9/2024) atau tepatnya H-25 menjelang lengser dari jabatannya.

Orang nomor satu di Indonesia itu merealisasikan investasi dari tiga investor asing dan dua investor lokal swasta dengan total nilai mencapai Rp1,07 triliun.

Adapun perinciannya, tiga perusahaan asing mengucurkan modal ke IKN senilai Rp950 miliar. Terdiri dari investasi Delonix Group asal Tiongkok Rp500 miliar, Magnum Estate asal Rusia Rp300 miliar, dan Australian Independent School Rp150 miliar.

Kemudian, dua investor lokal menyumbang investasi senilai Rp125 miliar yang berasal dari PT Plataran Boga Rasa Rp25 miliar dan Prima Hotel Manajemen Indonesia membangun hotel Bintang 3 D’Prima senilai Rp100 mliar.

Dengan demikian, total investasi yang telah mengalir ke IKN selama pemerintahan Jokowi mencapai Rp57,27 triliun yang direalisasikan melalui groundbreaking investasi selama 8 tahapan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi hanya tinggal menghitung hari atau 16 hari lagi menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

“Yang ini kayaknya udah nggak ada rapat-rapat ya. Rapat-rapatnya kan udah yang lain,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak.

Dalam catatan Bisnis, harga Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS tercatat naik US$1,09, atau 1,56%, menjadi US$70,92 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Brent juga menguat US$83 sen, atau 1,13%, ke level US$74.39 per barel.

“Gak ada pembatasan, gak ada pengetatan, yang berhak, yang menerima subsidi,” ujar Agus.

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran belum dapat dilakukan pada Oktober 2024.

Hal ini disampaikan Bahlil Lahadalia usai melakukan peresmian First Welding atau pengelasan pertama pada proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

"Belum ada. Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober, belum ada pembatasan BBM," kata Bahlil kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih mengkaji untuk subsidi tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap sederet capaian infrastruktur yang telah dibangun selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 – 2024.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menuturkan terdapat dua peran utama infrastruktur, pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia merinci, dari bidang sumber daya air, Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah merampungkan sebanyak 53 bendungan dari target 61 unit bendungan yang dibangun.

Adapun, bendungan yang telah selesai proses konstruksinya di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Basuki menuturkan pembangunan sejumlah bendungan dilakukan untuk menyediakan pasokan air baku. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pembangunan bendungan tersebut perlu diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, air tampungan di bendungan tersebut dapat dimanfaatkan langsung ke masyarakat.

“Untuk itu pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi,” imbuhnya.

Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman Pantai.

Sementara dari sisi konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.

Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Jalan Tol Stabat - Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan - Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra.

“Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” ujar Basuki.

Di samping itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter/detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Sementara pada bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah.

Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Adapun, rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menargetkan bakal membuka rute internasional baru pada 2025. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendorong laju bisnis perseroan usai pandemi Covid-19.

Interline Strategic and Support Division Head Garuda Indonesia, Gilang Arioseno, menuturkan rencana peluncuran rute internasional baru itu saat ini sudah masuk dalam tahap pengkajian.

“Ya memang beberapa rute internasional sedang di kaji oleh Garuda Indonesia. Kita berencana 2025 harapannya GIAA bisa menambah rute internasionalnya,” kata Gilang dalam Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Gilang menjelaskan bahwa kajian mengenai pembukaan rute baru tersebut seiring dengan proses indent pengadaan armada baru.

Atas dasar hal itu, dirinya mengaku belum dapat memastikan mengenai bocoran rute baru tersebut. Hanya saja, dirinya juga berharap dapat segera memperkenalkan rute baru tersebut kepada masyarakat.

“Tapi yang bisa saya jawab saat ini memang di 2025 harapannya ada rute baru untuk internasional pastinya, kita juga berharap produk itu bisa segera launching dan bisa diperkenalkan ke penumpang kami,” ujarnya.

Adapun, saat ini GIAA memang tengah fokus melakukan kerja sama partnership dengan sejumlah maskapai penerbangan internasional untuk memperluas cakupan rute internasionalnya.

Salah satu contohnya yakni GIAA bekerja sama codeshare dengan Qatar Airways untuk melayani penerbangan Jakarta – Doha PP. Penerbangan tersebut dilayani setiap hari dengan menggunakan armada B777-300ER yang mampu mengangkut lebih dari 300 penumpang.

Kehadiran penerbangan dari dan menuju Doha tentunya diharapkan akan memberikan pilihan yang beragam bagi para pengguna jasa. Hal ini mengingat Doha merupakan salah satu hub transit wisatawan mancanegara dari Timur Tengah yang juga terhubung ke Eropa dan Amerika.

Lebih lanjut, kolaborasi antara Garuda Indonesia dan Qatar Airways diharapkan akan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Qatar dan Indonesia yang telah berjalan baik selama lebih dari 5 dekade sejak 1976.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kabar terbaru terkait dengan peluncuran BBM rendah sulfur dan rencana pembatasan BBM subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan bahwapeluncuran BBM rendah sulfurnantinya bakal berbarengan dengan pembatasan BBM subsidi.Namun, Agus tak menyebutkan kapan peluncuran tersebut bakal dilakukan oleh pemerintah.

“Ya, satu paket ini nanti [dengan pembatasan BBM],” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Pemerintah, kata Agus, memang sudah mengetahui bahwa makin hari kualitas udara di Tanah Air tidak cukup baik. Oleh karenaitu, pemerintah memang tengah mengebut untuk meluncurkan BBM dengan sulfur rendah.

“Bahwa kita udah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi. Sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmapnya kan dikeluarin,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mempersiapkan peluncuran BBM rendah sulfur melalui standar Euro 5 untuk BBM jenis gasoline atau bensin dan Euro 4 untuk diesel.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan peluncuran BBM rendah sulfur tersebut masih dalam tahap pembasan dan akan diluncurkan secara bertahap oleh Pertamina.

"[BBM baru] rendah sulfur juga sudah mulai bertahap akan diluncurkan, karena Pertamina mengubah sedikit dengan kilang minyak nya untuk meluncurkan itu," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Luhut menilai urgensi BBM baru rendah sulfur ini penting untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan karbon yang dihasilkan sehingga berimplikasi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas buang kendaraan.

Bisnis.com, JAKARTA - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan vital dalam mengakselerasi perputaran roda perekonomian nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (KUMKM), pelaku usaha yang acap disebut sektor informal ini berkontribusi 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik mencatat bahwa PDB Indonesia tahun 2023 sebesar Rp20.892,4 triliun. Artinya, hampir Rp12.640 triliun PDB ditopang oleh UMKM.

Tak cuma di pasar domestik, “si mungil” juga meramaikan pasar internasional. UMKM menyumbang 15,6% terhadap ekspor non-migas; meraih rasio partisipasi dalam rantai pasokan dunia (global supply chain) sebesar 4,1%; serta berkontribusi 60% atas investasi nasional.

Para pelaku UMKM membuktikan bahwa mereka ulet dan tangguh di tengah tantangan kondisi perekonomian. Di saat banyak perusahaan raksasa limbung terhantam situasi dunia usaha yang tak baik-baik saja, UMKM justru tetap bertahan menghadapi gempuran. Krisis ekonomi 1998 telah mencatat, UMKM tetap survive di tengah kelesuan.

Selain itu, UMKM juga menjadi penyelamat dari problem pengangguran. Masih menurut Kementerian KUMKM, tenaga kerja yang terserap mencapai 96,9%. Sementara itu, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2023, jumlah penduduk bekerja mencapai 140 juta.

Namun, di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa para pelaku UMKM masih terkendala dengan penyelenggaraan akuntansi. Kurangnya literasi ihwal pembukuan dan pencatatan ini setidaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, peluang UMKM untuk mengakses kredit perbankan guna ekspansi usaha menjadi terbatas atau tidak bankable karena masalah tata buku itu tadi.

Mereka belum dapat menyajikan laporan keuangan yang cukup meyakinkan lembaga keuangan formal untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Kedua, mereka terhambat dalam berkontribusi membayar pajak secara benar. Karena baik omzet (perputaran usaha kotor) maupun laba bersih tidak dapat disajikan secara akurat, besarnya kewajiban pajak pun kurang tepat mereka hitung untuk selanjutnya mereka setorkan.

Dari sinilah, mengingat pentingnya peran para pelaku UMKM dalam perekonomian kita, tentu negara mendukung dan mendorong sejumlah kemudahan bagi mereka. Sebagai pengelola “Uang Kita” atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kebijakan fiskal, Beranjak dari permasalahan di atas, pemerintah juga telah menyiapkan terobosan bagi para pelaku UMKM untuk berpartisipasi membayar pajaknya.

Satu Dekade Peran Pajak

Kementerian Keuangan dalam kurun sepuluh tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan stimulus kepada sektor UMKM, khusunya melalui kebijakan perpajakan. Jika sedikit kita tarik ke belakang, setahun sebelum pergantian tongkat estafet kepemimpinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah “mewariskan” fasilitas perpajakan bagi UMKM. Legacy tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013).

PP 46/2013 merupakan inovasi yang memudahkan pelaku UMKM berkontribusi dengan membayar pajaknya secara simpel. Cukup kalikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 1% dari omzet bulanan, pelaku UMKM dapat menghitung pajaknya dengan gampang, untuk selanjutnya ia setorkan ke kas negara dan laporkan melalui surat pemberitahuan. Fasilitas ini dinikmati oleh pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam setahun.

Selanjutnya, Presiden Jokowi membuat gebrakan dengan program tax amnesty, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kemudahan itu berupa tarif yang jauh lebih rendah daripada harta repatriasi dalam negeri ataupun harta deklarasi luar negeri.

Sesuai dengan periodenya, tarif tebusan pajak atas harta repatriasi dalam negeri adalah 2% (periode pertama 1 Juli hingga 30 September 2016), 3% (periode kedua 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016), dan 5% (periode ketiga atau terakhir 1 Januari hingga 31 Maret 2017). Sementara itu, tarif tebusan pajak atas harta deklarasi luar negeri sebesar 4%, 6%, dan 10% untuk masing-masing periode secara berurutan.

Nah, khusus pelaku UMKM, dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 tidak mengenal kenaikan tarif tebusan. Jika pelaku UMKM mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10 miliar, berlaku tarif tebusan 0,5%, dan nilai harta lebih dari 10 miliar dikenai tarif tebusan 2%.

Selang beberapa waktu, PP 46/2016 dirasa perlu untuk ditinjau ulang. Oleh karena itu, terbitlah PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Belakangan, PP 46/2018 direvisi melalui PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Ketentuan di atas mengatur bahwa tarif PPh Final turun menjadi 0,5%. Artinya, seumpama seorang pedagang nasi bungkus, dia cukup membayar pajak sebesar satu porsi tiap kali berhasil menjual 200 bungkus nasi. Sangat ringan, bukan?

Tahun 2020 merupakan pukulan telak bagi dunia usaha karena pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) merebak ke segala penjuru dunia. Aktivitas bisnis di tingkat global lumpuh dan ekonomi lesu. Mobilisasi pun terkunci karena lockdown.

Berpacu dengan waktu agar segera bangkit, pemerintah mengambil langkah tepat dengan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan enam fokus area, yakni kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, serta pemerintah daerah dan sektoral kementerian.

Menurut Kementerian Keuangan, dukungan UMKM membutuhkan total anggaran Rp123,46 triliun. Dukungan UMKM tersebut berupa antara lain dengan insentif pajak ditanggung Pemerintah atas PPh Final UMKM (PP23/2018), serta relaksasi pembayaran angsuran dan bunga kredit. Bahkan pasca-pandemi pun, sejumlah insentif tetap digelontorkan.

Berkaca pada sederet kebijakan perpajakan tersebut, terbukti bahwa Uang Kita selama satu dekade ini bekerja bersama demi menjaga kinerja para pelaku UMKM. Tentunya, agar keberlangsungan usaha mereka semakin ciamik, karena merekalah penggerak roda perekonomian.