Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi kembali melelang ulang proyek Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi sepanjang 96,84 kilometer (Km). Sebelumnya, tol ini telah dilelang sebanyak 2 kali dan gagal mendapat investor.

Adapun, dalam informasi terbarunya, saat ini proses lelang ulang Tol Gilimanuk – Mengwi telah memasuki tahap Prakualifikasi yang akan berakhir pada 1 Oktober 2024.

“Proses Prakualifikasi akan dilakukan secara elektronik [daring]. Peminat dapat melakukan pendaftaran pada jam kerja (Pukul 08.00 – 16.00 WIB) mulai Jumat, 6 September 2024 hingga Senin, 30 September 2024,” tulis Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam pengumumannya, dikutip Minggu (22/9/2024).

Dalam edaran tersebut, diketahui bahwa perkiraan nilai investasi proyek Tol Gilimanuk – Mengwi naik Rp800 miliar menjadi Rp25,4 triliun dari nilai investasi semula yakni Rp24,6 triliun.

Adapun, ruang lingkup yang bakal dikerjakan oleh investor pada proyek Tol Gilimanuk – Mengwi itu mencakup melakukan pendanaan, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi pada porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta pengoperasian dan preservasi untuk keseluruhan ruas Jalan Tol.

Usai gagal dapat investor dua kali, pemerintah kali ini bakal masuk mendukung pembangunan tol terpanjang di Bali tersebut. Di mana, akan terdapat dukungan konstruksi yang bakal dikerjakan pemerintah untuk seksi 3 yakni ruas Soka hingga Mengwi.

“Seluruh badan usaha baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan untuk mendaftar. Pendaftaran Prakualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan atau pihak yang dikuasakan oleh Direktur Utama dengan melampirkan Surat Kuasa,” tulis BPJT.

Untuk diketahui sebelumnya, lelang ulang karena pemrakarsa awal gagal mendapat pendanaan atau investor untuk melakukan pembangunan. Padahal, peletakan batu pertama atau groundbreaking Tol Gilimanuk-Mengwi telah dilakukan pada 10 September 2022.

Rencananya, jalan tol ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan dan 58 desa.

Pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi. Perinciannya, Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 kilometer (km), Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diketahui hanya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.

Keputusan anggaran OIKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang -Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN.

Realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa rencananya tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi senilai Rp788,5 miliar.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diketahui hanya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.

Keputusan anggaran OIKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang -Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN.

Realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa rencananya tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi senilai Rp788,5 miliar.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri Meeting Incentive, Convention Exhibition (MICE) memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap ekonomi Indonesia seiring dengan nilai traksaksi yang mencapai Rp100 triliun sepanjang 2023.

Data Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) mencatat ada sekitar 138 pameran yang dilangsungkan sepanjang 2023 dengan jumlah peserta mencapai 30.449 perusahaan atau institusi.

Adapun, nilai transaksi dari pameran yang berlangsung tersebut mencapai lebih dari Rp100 triliun. Angka itu naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp91,652 triliun.

Sementara itu, jika merujuk data Precedence Research 2022, nilai ekonomi yang dihasilkan oleh MICE pada 2024 bisa mencapai US$998,59 miliar secara global.

Kawasan Asia Pasifik merupakan pangsa pasar MICE terbesar dengan porsi mencapai 44%. Porsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Utara (30%), bahkan dari Eropa sekalipun yang hanya 20%.

GM Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Edwin Sulaeman mengatakan peran penting Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan besarnya populasi produktif menjadi salah satu daya tarik pelaku usaha untuk terlibat di berbagai agenda MICE di dalam negeri.

"Bisnis MICE ini punya dampak ekonomi yang besar karena melibatkan banyak pelaku usaha diberbagai segmen, termasuk industri pendukungnya,” ujar Edwin dalam keterangannya, Minggu (22/9/2024).

Dia mencontohkan banyak event organizer dunia (EO) yang menggunakan JCC untuk menggelar agenda kegiatan mereka di Indonesia.

Beberapa di antaranya merupakan event kelas dunia seperti Inter Parliementary Union, Koelnmesse Pte Ltd, The Asia Pacific Coatings Show, Taiwan Expo, Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), Homeland Security dan masih banyak lainnya.

Dia menyebutkan sepanjang 2023, terdapat 145 kontrak kerja sama dengan beragam event, baik yang berskala nasional maupun multinasional. Termasuk di antaranya agenda pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Menurutnya, sejumlah acara konser musik dan seni pertunjukan juga menjadi salah satu daya tarik utama pengunjung untuk datang ke JCC. Ada banyak keragaman pelaku bisnis dan industri yang memanfaatkan JCC sebagai tempat mereka untuk menjangkau pasar dan membangun kerja sama bisnis.

Edwin menuturkan JCC sebagai pengelola MICE berskala internasional selama lebih dari 30 tahun, telah membuktikan bahwa bisnis ini mampu menciptakan multiplier effect kepada sektor-sektor ekonomi lain.

Dia menyebut seperti tingkat hunian hotel di sekitar JCC mulai dari sepanjang jalan Gatot Subroto, Senayan hingga ke Tanah Abang, Jakarta selalu tinggi selama event berlangsung.

"Berbagai event di JCC telah menumbuhkan banyak pelaku bisnis pendukung seperti EO, jasa soundsystem juga bisnis katering yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung, bahkan pendukung lainnya seperti transportasi," ujarnya.

Dia optimistis bisnis MICE akan mampu mendorong ekonomi terus bertumbuh, menciptakan usaha-usaha baru, baik yang berskala besar maupun UMKM serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru.

Bisnis.com, JAKARTA – Jalan Tol Dalam Kota ruas Cawang – Tomang – Pluit serta Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit resmi akan naik tarif mulai hari ini, Minggu (22/9/2024).

Adapun, keputusan kenaikan tarif ruas tol Cawang – Tomang – Pluit yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) itu telah mengantongi restu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

“Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024 tanggal 22 Agustus 2024,” jelas manajemen Jasa Marga dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/9/2024).

Asal tahu saja, penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Jasa Marga menjelaskan, penyesuaian tarif itu penting dilakukan dalam rangka wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol.

Selain itu, JSMR menegaskan bahwa penyesuaian tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan baik di bidang transaksi, lalu lintas, hingga konstruksi.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Menteri PUPR tersebut, penyesuaian tarif pada Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang mengalami penyesuaian menjadi sebagai berikut:

- Gol I: Rp 11.000,- yang semula Rp 10.500,-

- Gol II: Rp 16.500,- yang semula Rp 15.500,-

- Gol III: Rp 16.500,- yang semula Rp 15.500,-

- Gol IV: Rp 19.000,- yang semula Rp 17.500,-

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan berbagai faktor penyebab harga tiket pesawat di Indonesia mahal.

"Faktor penyebabnya antara lain harga avtur mahal, distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, hingga perilaku pelaku usaha [maskapai]," kata Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2024).
Dalam faktor pembentuk harga avtur, KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) untuk mengevaluasi adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

KPPU menilai, dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Selanjutnya, terkait dengan distribusi, ada Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina, dan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina.

Membuka pasar avtur, lanjutnya, akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut. Terlebih, harga avtur membentuk sekitar 40% dari harga tiket.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket.

Menurutnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh.

"Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket pesawat juga dapat disebabkan oleh perilaku pelaku usaha atau maskapai. Untuk itu dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU.

Bisnis.com, JAKARTA - Gelombang pabrik tekstil lokal yang berguguran atau mengalami kepailitan masih terus terjadi.

Fenomena tersebut disebut-sebut karena perusahaan tekstil lokal kalah bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri pasar dalam negeri. Di sisi lain, pesanan juga mengalami penurunan. Pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Hingga awal Juni 2024, setidaknya ada lima pabrik tekstil tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Ada juga pabrik tekstil yang melakukan efisiensi karyawan. Beberapa pabrik yang masih berjalan, tetapi memangkas karyawannya pada periode awal tahun ini yaitu PT Sai Apparel di Jawa Tengah (PHK 8.000 orang) dan PT Sinar Panca Jaya di Semarang dengan jumlah PHK hingga awal Juni 2024 tembus 2.000 orang.

Di sisi lain, PT Bitratex di Semarang telah melakukan PHK 400-an orang, PT Johartex di Magelang juga melakukan PHK 300-an orang dan PT Pulomas, Bandung PHK 100-an orang.

Sementara itu, raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex juga sempat menghadapi permohonan pailit. Namun, permohonan pailit tersebut telah ditolak dan perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Berikut daftar pabrik tekstil yang tutup atau pailit:

1. PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex)

Terbaru, ada PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) yang ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada pekan lalu (12/9/2024).

Pemohon pailit pabrik tekstil yang berpusat di Pekalongan sejak 1994 itu adalah para mantan pekerja yang haknya belum terpenuhi.

Slamet Romadhon, Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Panamtex menyebutkan bahwa perkara yang berujung pailit itu dimulai dari putusan untuk kasus 2016, tetapi tidak kunjung diselesaikan oleh perusahaan. Kala itu, pemohon adalah karyawan Panamtex atas nama Budi Purwanto dkk.

Panamtex merupakan produsen sarung tenun yang 90% produknya bertujuan ekspor. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Jatilondo, Pancing, Pandan Arum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Mulanya Panamtek pada 2016 silam melakukan PHK yang kemudian digugat bekas pekerjanya ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam gugatan dengan nomor perkara 30.Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg itu para mantan karyawan menggugat Panamtex untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta upah terakhir sebesar Rp262 juta. Perkara itu kemudian Pada 17 Oktober 2016 dengan ketua majelis hakim Eddy Parulian mengabulkan sebagian tuntutan tersebut.

Putusan tersebut tak kunjung dipenuhi oleh Panamtex hingga 2024. Sampai pada akhirnya para mantan karyawan itu kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang pada 12 Juli 2024. Kali ini, Budi menggugat pailit Panamtex lantaran dirasa tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai putusan pengadilan.

"Karena itu sudah menjadi putusan dari 2016-2024, angka pesangon yang mestinya dibayarkan itu mencapai hampir sekitar Rp883 juta. Belum ada titik temu di situ, mereka belum bisa menerima sehingga muncul gugatan pailit," jelas Slamet saat dihubungi Bisnis pada Kamis (19/9/2024).

Panamtex sendiri hingga hari ini masih beroperasi secara normal.

Permohonan Pailit kepada Panamtex diajukan pada 12 Juli 2024 lalu. Gugatan dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg tersebut dilayangkan oleh Budi Purwanto dan Sukamto. Pesta Partogi Hasiholan Sitorus selaku hakim Ketua mengabulkan gugatan tersebut pada 12 September 2024 lalu dengan menetapkan Panamtex pailit.

Amar putusan perkara juga menunjuk Amanda Rizky Hutama beserta Anugrah Surya Kusuma sebagai tim kurator dan pengurus perkara kepailitan Panamtex. Adapun, rapat kreditur pertama bakal diselenggarakan pada Kamis 26 September 2024 mendatang di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang.

2. PT Cahaya Timur Garmindo

Pabrik garmen PT Cahaya Timur Garmindo (CTG) resmi diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 26 Maret 2024 melalui putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.

Perusahaan yang pabriknya berlokasi di Jawa Tengah itu diketahui terlilit utang sebesar Rp233 juta sehingga digugat oleh PT Dunia Transportasi Logistik selaku jasa pengurusan transportasi (freight forwarding).

"Menyatakan Termohon PT Cahaya Timur Garmindo, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003 Kel. Beji. Kec. Taman Kab. Pemalang, Jawa Tengah pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis putusan PN Niaga Semarang.

3. PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex)

PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Pabrik tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Tirto, Kabupaten Pekalongan itu menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg dilayangkan oleh PT Euro Chem Tex serta PT Multikimia Inti Pelangi melalui Agus Suprihanto sebagai kuasa hukum.

Dupantex kini menjadi perusahaan dengan status PKPU sementara di mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 mendatang.

Di tengah proses tersebut, ratusan pekerjanya belum mendapat kepastian terkait upah dan pesangon. Ketua Serikat Pekerja Nasional Dupantex Rafi'i mengatakan, sesuai perjanjian bersama, jumlah upah dan pesangon yang dibayarkan kepada pekerja mencapai Rp30,4 miliar

"Jumlah kemarin, sesuai perjanjian bersama itu ada Rp30,4 miliar. Itu untuk 659 anggota Serikat Pekerja Nasional [SPN]. Ada upah yang tertunda, lembur, tunjangan hari raya (THR), dan juga pesangon," ungkap Rafi'i saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (19/9/2024).

Pekerja Dupantex pun sampai rela bergantian menjaga pabrik untuk mengamankan aset-aset perusahaan di tengah sengketa yang terjadi. Setiap harinya, ada belasan mantan pekerja Dupantex yang secara sukarela menjaga pabrik yang sudah nonaktif tersebut.

"Dalam perjanjian bersama, telah disepakati uang gaji yang tertunda [akan dibayarkan] batasnya 10 Oktober 2024, itu paling lambat. Tetapi sampai hari ini memang belum ada tanda-tanda," jelas Rafi'i.

4. PT Alenatex

Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), PT Alenatex termasuk sebagai salah satu pabrik tekstil yang tutup pada awal tahun ini.

Pabrik yang berdiri sejak 1982 dan berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini melakukan PHK terhadap 700 pekerjanya.

5. PT Kusumahadi Santosa

Perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1980 ini berhenti beroperasi sejak 21 April 2024. PT Kusumahadi Santosa mengalami kesulitan keuangan akibat dampak pandemi Covid-19.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional mengungkapkan bahwa pabrik yang berlokasi di Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah itu melakukan PHK terhadap 500 pekerjanya.

PT Kusumahadi Santosa merupakan anak perusahaan PT Danar Hadi Santosa yang menghasilkan produk berupa kain putih, kain berwarna, dan kain bermotif.

6. PT Kusumaputra Santosa

PT Kusumaputra Santosa juga merupakan bagian dari Danar Hadi Groups. Perusahaan yang berdiri pada 1990 merupakan perusahaan pemintalan terintegrasi yang menyediakan benang bagi perusahaan tekstil Danar Hadi.

Pabrik tekstil yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah ini dikabarkan tutup dan melakukan PHK terhadap 400 pekerjanya.

7. PT Pamor Spinning Mills

PT Pamor Spinning Mills adalah anak usaha Danar Hadi Groups lainnya yang dikabarkan berhenti beroperasi.

Pabrik yang memproduksi kapas menjadi benang ini berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan data KSPN, Pamor Spinning Mills melakukan PHK terhadap 700 orang karyawannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan produksi perdana smelter tembaga baru PT Freeport Indonesia (PTFI) di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur pada pekan depan.

"Rencana peresmian produksi akan dilakukan minggu depan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ujar VP Corporate Communications Freeport Indonesia Katri Krisnati kepada Bisnis, Sabtu (21/9/2024).

Adapun, smelter baru Freeport tersebut telah mulai beroperasi sejak akhir Juni 2024. Meski telah beroperasi, smelter Freeport tidak bisa langsung melakukan proses produksi lantaran butuh waktu untuk tungku pembakaran (furnace) dapat mencapai titik panas tertentu.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Katri menuturkan, peresmian produksi smelter Freeport ini merupakan bukti pemenuhan komitmen perusahaan terhadap izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 2018, serta bentuk dukungan kepada program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

"Dengan beroperasinya smelter PTFI di KEK Gresik, menjadikan PTFI sebagai perusahaan tambang terintegrasi dari hulu ke hilir," kata Katri.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terdapat tiga smelter di Indonesia yang akan diresmikan oleh pemerintah dan bakal beroperasi pada pekan depan.

Orang nomor satu di Indonesia itu memerinci ketiga smelter yang bakal beroperasi bakal mendorong visi pemerintah dalam mencapai hilirisasi tembaga dan bauksit.

Adapun, tiga smelter itu adalah smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

"Minggu depan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—Rp60 triliun sudah beroperasi, yaitu Amman di Sumbawa, dan Freeport di Gresik," kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Selain dua smelter tersebut, Presiden juga berencana meresmikan smelter bauksit milik perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yakni Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 1 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) dan PT Trans Digital Cemerlang (TDC) meyakini bahwa keamanan digital menjadi kunci utama meningkatnya kepercayaan pedagang untuk menggunakan QRIS dalam bertransaksi.

Pengurus APPBI Ahmad Filasuf mengatakan bahwa transaksi QRIS di level UMKM kerap kali disalahgunakan pihak tak bertanggungjawab melalui berbagai modus, sehingga mendorong pentingnya peningkatan keamanan jaringan perbankan.

“Pentingnya peningkatan keamanan digital dalam bertransaksi merupakan aspirasi yang kerap disuarakan pengusaha batik di daerah,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Filasuf memaparkan, pembayaran digital di kalangan pengusaha batik semakin banyak digunakan, baik di kota-kota besar maupun daerah. Bahkan, sebelum pandemi Covid-19 merebak, dia menyebut bahwa sebagian besar transaksi telah dilakukan melalui QRIS dan mesinelectronic data capture(EDC) alias transfer bank.

"Sudah sampai 90% pengusaha dan pengrajin batik, baik kalangan grosir atau toko, saat ini sudah menggunakan QRIS atau minimal mesin EDC. Sudah jarang sekali pakaicash," tambahnya.

Selain itu, para pedagang batik di daerah juga disebutnya berharap terhadap peningkatan kualitas jaringan internet. Hal ini untuk mempermudah pedagang dalam bertransaksi dengan cepat dan efektif.

Sementara itu, Direktur Utama PT TDC Indra membeberkan sejumlah hal yang perlu diantisipasi agar terhindar dari penipuan transaksi digital. Hal pertama berkaitan dengan kriteria perusahaan pendamping atau penyedia layanan aplikasi untuk penggunaan QRIS dalam bertransaksi, yakni harus memiliki standar ISO dalam manajemen mutu, manajemen anti-penyuapan, serta sistem keamanan informasi.

Antisipasi lain yang bisa dilakukan adalah sistem waktu saat transaksi QRIS berlangsung. Dia mencontohkan sistem dari salah satu produk PT TDC, yakni Posku Lite yang akan secara otomatis menonaktifkan QRIS jika tak terjadi transaksi dalam 2 menit.

“Kunci utama lainya untuk menghindari aksi penipuan atau penyalahgunaan QRIS adalah edukasi yang masif, komprehensif dan melibatkan semua pihak,” tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada paramerchant. BI menggandeng sejumlah entitas seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan pelaku industri penyedia jasa pembayaran (PJP) dalam melaksanakan hal ini.

Menurutnya, keamanan transaksi QRIS menjadi tanggung jawab bersama antara pedagang danmerchant, yang dapat diwujudkan dengan pengecekan status pembayaran oleh pembeli.

"Janganbarcode-nya ditaruh di sembarang tempat. Jadi harus diawasi kalau pembelinya itu men-scanQRIS yang ada di depan dia atau dalam mesin EDC," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Bisnis.com, MAKASSAR – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengukuhkan komitmennya dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menerapkan strategi transisi energi yang komprehensif.

Tidak tanggung-tanggung, perusahaan tambang nikel ini mengadopsi berbagai inisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dengan beralih ke energi hijau seperti biomassa dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Head of Strategic & Corporate Affairs PT Vale Indonesia Budiawansyah menyatakan perusahaan berkomitmen mencapai Net Zero Emissions pada 2050 pada COP26, atau lebih cepat satu dekade dari target pemerintah pada 2060.

"Kami fokus pada pengurangan karbon absolut, dengan target awal 33% pada 2030. Ini bukan gagah-gagahan, tetapi investasi jangka panjang," ujarnya dalam Talk Show Energy Transition For Accelerating NDC 2030 Target di Balikpapan, Jumat (20/9/2024).

Dia mengungkapkan bahwa sumber utama intensitas karbon terbesar ada di proses pengolahan. Langkah-langkah yang diambil melibatkan konversi dari penggunaan minyak atau batu bara sebagai zat reduktor ke gas.

Lebih lanjut, dia memaparkan biomassa juga dapat menggantikan batu bara.

"Awalnya dianggap sulit karena kebutuhan karbon dalam proses, tetapi setelah dikaji, ternyata bisa digantikan oleh gas, yang dapat mengurangi emisi hingga 50%,” ungkapnya.

Namun, transisi energi menuju NDC bukan tanpa batu sandungan. Tantangan utama termasuk penggunaan LNG meski Indonesia memiliki gas yang melimpah.

"Masalahnya adalah siapa yang akan menjadi pembeli utama LNG. Di sisi lain, penggunaan biomassa juga tidak mudah karena keterbatasan pasokan dan lahan," tegasnya.

Sementara itu, PT Vale juga mengkaji penggunaan teknologi waste heat recovery untuk mengurangi energi yang hilang dalam proses pengolahan.

"Smelter di China, misalnya, sangat efisien dengan mengoptimalkan energi mulai dari preheating hingga peleburan. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak,” sebutnya

Dengan segudang inisiatif ini, Budiwansyah optimistis untuk mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 33% pada 2030 serta mencapai Net Zero Emission pada 2050.

Talk Show Energy Transition For Accelerating NDC 2030 Target di Balikpapan, Jumat (20/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Water Warriors Assemble, sebuah hub untuk komunitas-komunitas pegiat air di Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mendukung gerakan peduli air tersebut, pihaknya siap menambah alokasi pendanaan untuk pembersihan sungai. Nantinya, anggaran PUPR tersebut akan disalurkan melalui Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) di daerah-daerah.

"[Anggarannya] macam-macam. Semua disebar ke balai-balai. Kalau Ciliwung dengan Balai Ciliwung, Citarum dengan Balai Citarum. Artinya, sesuai dengan program mereka. Kira-kira sekitar Rp5 miliar, Rp5 miliar satu sungai," kata Basuki saat peluncuran Water Warriors Assemble di Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Basuki mengatakan, sebenarnya tahun ini sudah ada alokasi anggaran tersebut. Namun, dia ingin di pemerintahan yang baru 2025 nanti alokasinya ditambah.

Asal tahu saja, Kementerian PUPR pada 2025 telah mendapat persetujuan DPR atas tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun, menjadi Rp116,22 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.

Basuki menekankan tugas Kementerian PUPR bukan hanya membangun prasarana pengendalian banjir, tetapi juga fokus pada pelestarian sungai-sungai yang tercemar dipenuhi sampah. Untuk itu, dengan adanya Water Warriors diharapkan terjadi sinergi pemerintah dengan komunitas pegiat air di daerah.

"Kita prioritaskan [sungai] yang parah, terutama di Jawa, di Bali, itu kita juga akan prioritaskan untuk tetap dijaga kelestariannya," kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan perkembangan terkini proyek Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi sepanjang 170 kilometer yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro mengatakan proyek Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi saat ini ada sebagian yang sudah masuk tahap konstruksi dan sebagian lagi masih dalam tahap pembebasan lahan.

“Jalan Tol Betung-Jambi ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Namun, perlu dukungan semua pihak untuk percepatan penyelesaian jalan tol ini,” kata Koentjoro dalam Media Tour & Press Briefing Hutama Karya, di Jambi, Sabtu (21/9/2024).

Dia menuturkan, percepatan pembangunan jalan tol tersebut sangat bergantung dengan pembebasan lahan. Jika tidak ada kendala dalam proses pembebasan lahan dan konstruksi, jalan tol tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2026.

"Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi ditargetkan beroperasi penuh pada 2026 atau selambat-lambatnya awal 2027," ujarnya.

Selain menggarap proyek Tol Betung-Jambi, dia menuturkan bahwa Hutama Karya juga mendapatkan penugasan untuk pembangunan Palembang-Betung sepanjang 69 kilometer yang merupakan bagian dari Tol Kayuagung-Palembang-Betung (Kapal Betung).

Koentjoro menyebut pembangunan Palembang-Betung ditargetkan rampung pada 2026. Dengan demikian, Palembang bakal terhubung hingga ke Jambi.

"Dengan beroperasinya Jalan Tol Palembang-Betung-Jambi, maka jarak tempuh dari Palembang, Sumatra Selatan ke Provinsi Jambi dapat dipangkas dari yang sebelumnya 7 jam menjadi hanya 2-3 jam," ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi terbagi dalam 4 seksi yaitu Seksi 1 Betung - Tungkal Jaya (62 km), Seksi 2 Tungkal Jaya - Bayung Lencir (56 km), Seksi 3 Bayung Lencir - Tempino (34 km), Seksi 4 Tempino - Jambi (18 km).

Dari keempat seksi tersebut, hanya seksi 3 Bayung Lencir - Tempino saja yang sudah hampir rampung konstruksi. Proyek yang digarap dengan skema kerja sama operasi (KSO) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wijaya Karya) dan PT Brantas Abipraya (Persero) (Brantas Abipraya) (KSO HK-Wika-BAP), ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2024 dan dapat segera digunakan pada triwulan IV/2024.

Progres Konstruksi

Adapun, 3 seksi lainnya masih dalam tahap konstruksi dan pembebasan lahan. Berdasarkan pantauan Bisnis, proses land clearing tengah dilakukan pada seksi 1A Betung - Sungai Lilin dan seksi 4 IC Tempino - IC Ness.

Atina Choirul Nikmah, Site Operation Manager PT Hutama Karya Infrastruktur menyatakan bahwa progres konstruksi seksi 1A sepanjang 30,10 kilometer mencapai 5,32% per 2 September 2024. Adapun, progres pengadaan lahan mencapai 19,88%.

"Kami masih melakukan pekerjaan timbunan dan pekerjaan tanah. Kami targetkan seksi 1A rampung [konstruksi] Maret 2026," ujarnya.

Sementara itu, terkait progres pengerjaan di seksi IV IC Tempino-IC Ness sepanjang 18 kilometer, VP Pembangunan Jalan Tol Hutama Karya Ahmadi mengatakan bahwa proses konstruksi telah dimulai sejak Juli 2024.

"Progres konstruksi sudah 26,5%, sedangkan proses lahan sudah hampir 100%," ujarnya.

Perbesar

Menurutnya, jika tidak ada kendala, maka proses konstruksi seksi IV ditargetkan rampung pada 2024. Adapun, pembangunan seksi IV menelan investasi Rp3,5 triliun.

Sebagai catatan, hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 1.235 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 390 km dan 845 km ruas tol Operasi.

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh di antaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km).

Kemudian, Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km), Tol Bangkinang – XIII Koto Kampar (25 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Kisaran (48 km), Tol Indrapura – Tebing Tinggi – Seberlawan – Sinaksak (74 km).