Bisnis, JAKARTA - Setumpuk pekerjaan rumah sektor fiskal selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai bakal membuat upaya akselerasi ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih menantang, termasuk memberikan tuntutan tinggi kepada menteri keuangan baru.

Pekerjaan rumah Menteri Prabowo menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (14/9/2024). Berikut selengkapnya.

1. Setumpuk PR bagi Menkeu Baru

Beragam problem akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan. Di antaranya stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%. Pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82% menjadi Rp616,19 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik signifikan dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2023 padahal, termasuk rasio pajak terhadap PDB yang turun drastis dari 13,7% pada 2014 menjadi 10,1% pada 2024.

“Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional,” ungkap Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar saat memaparkan laporan 10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi makro saat ini menjadi dasar penting dalam membangun kerangka fiskal yang lebih responsif.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang stagnan, menurut Celios, dengan demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 271 juta orang, pertumbuhan ekonomi idealnya 6% hingga 7% dengan pendapatan perkapita di atas US$10.000. Sayangnya, ini tidak tercapai dalam 10 tahun pemerintah Jokowi.

2. Kontraksi Ekonomi Bayangi Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan berpotensi menekan ekonomi. Upah riil masyarakat juga akan terkena dampak negatif.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan konsumsi masyarakat turun 3,32%; ekspor turun 0,14%; dan impor turun 7,02%; indeks harga konsumen turun 0,84%; upah nominal atau riil turun 5,86%; dan pertumbuhan ekonomi turun 0,11%.

Hasil ini didapat berdasarkan kajian Indef mengenai dampak skema tarif PPN sebesar 12,5%. Namun, dengan tarif 12% tahun depan, Indef meyakini hasilnya tidak jauh berbeda.

“[Hal] yang perlu kita cermati adalah tarif PPN ini akan membuat kontraksi perekonomian. Tidak hanya konsumsi, tetapi juga ekspor, impor, maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi daring, Kamis (12/9).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak dalam tren menurun. Dari sisi belanja, pengeluaran condong untuk kebutuhan rutin daripada belanja modal.

3. Angin Segar Tambahan Anggaran Demi Kepastian Bangun IKN di 2025

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya mendapatkan angin segar penambahan anggaran di tahun depan menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun,” ujarnya.

Anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

4. Dampak Pensiun Tambahan Pekerja di Tengah Penurunan Daya Beli

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya rencana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby.

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang."

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

5. Ramalan Calon Operator Bandara IKN Usai Sukses Uji Pendaratan

Percobaan pendaratan atau test landing secara perdana berhasil dilakukan menggunakan pesawat jet di Bandara IKN, Kalimantan Timur. Kini, pemerintah mulai membuka lelang pengelolaan infrastruktur anyar tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah siap untuk melakukan aktivitas penerbangan.

“Alhamdulillah, setelah melewati berbagai proses kalibrasi dan serangkaian uji coba keselamatan penerbangan, pesawat Jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat di runway Bandara IKN dengan selamat dan sempurna,” ujarnya.

Jet Longitude itu terbang dengan kecepatan Ground speed 480 NM/jam atau 880 km/jam yang sudah setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah siap menyambut dan melayani kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah memperoleh izin operasi, pemerintah berencana membuka melelang bandara di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara kepada asing. Di sisi lain, Angkasa Pura Indonesia menyatakan kesiapan mengelola infrastruktur anyar tersebut dengan sistem integrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Keharmonisan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diguncang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.

Hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung pada Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis yang berada di lokasi yang sama, dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.

Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Respons Kadin Pusat

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, membantah adanya Munaslub yang digelar pada hari ini, Sabtu (14/9/2024).

"Tidak ada Munaslub. Itu ngarang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kadin serta Keputusan Presiden No. 18/2022, maupun peraturan organisasi," tegas Yukki kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Yukki, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Kadin, menegaskan bahwa Kadin Indonesia secara resmi akan mengeluarkan siaran pers dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan organisasi.

Dia juga menyebut konvensi yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.

"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga membantah adanya rencana Munaslub dan menyatakan belum menerima informasi mengenai hal tersebut.

"Belum ada info," kata Sarman saat dikonfirmasi.

Legalitas Munaslub

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa upaya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diusulkan oleh sejumlah Kadin provinsi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra juga menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya.

“Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.

Mengutip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Munaslub adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan AD/ART dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Munaslub sebagaimana dimaksud diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Kadin provinsi dan 1/2 dan dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui sejumlah tahap, yakni pemberian peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua.

Munaslub mempunyai wewenang untuk menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia ditolak, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pengusaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah peserta penuh dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.

Ketua Kadin Indonesia dari Masa ke Masa

Bisnis.com, JAKARTA - Keharmonisan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diguncang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.

Hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung pada Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis yang berada di lokasi yang sama, dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.

Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Respons Kadin Pusat

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, membantah adanya Munaslub yang digelar pada hari ini, Sabtu (14/9/2024).

"Tidak ada Munaslub. Itu ngarang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kadin serta Keputusan Presiden No. 18/2022, maupun peraturan organisasi," tegas Yukki kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Yukki, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Kadin, menegaskan bahwa Kadin Indonesia secara resmi akan mengeluarkan siaran pers dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan organisasi.

Dia juga menyebut konvensi yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.

"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga membantah adanya rencana Munaslub dan menyatakan belum menerima informasi mengenai hal tersebut.

"Belum ada info," kata Sarman saat dikonfirmasi.

Legalitas Munaslub

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa upaya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diusulkan oleh sejumlah Kadin provinsi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra juga menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya.

“Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.

Mengutip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Munaslub adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan AD/ART dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Munaslub sebagaimana dimaksud diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Kadin provinsi dan 1/2 dan dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui sejumlah tahap, yakni pemberian peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua.

Munaslub mempunyai wewenang untuk menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia ditolak, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pengusaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah peserta penuh dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.

Ketua Kadin Indonesia dari Masa ke Masa

Bisnis.com, JAKARTA - Keharmonisan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diguncang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.

Hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung pada Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis yang berada di lokasi yang sama, dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.

Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Respons Kadin Pusat

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, membantah adanya Munaslub yang digelar pada hari ini, Sabtu (14/9/2024).

"Tidak ada Munaslub. Itu ngarang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kadin serta Keputusan Presiden No. 18/2022, maupun peraturan organisasi," tegas Yukki kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Yukki, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Kadin, menegaskan bahwa Kadin Indonesia secara resmi akan mengeluarkan siaran pers dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan organisasi.

Dia juga menyebut konvensi yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.

"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga membantah adanya rencana Munaslub dan menyatakan belum menerima informasi mengenai hal tersebut.

"Belum ada info," kata Sarman saat dikonfirmasi.

Legalitas Munaslub

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa upaya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diusulkan oleh sejumlah Kadin provinsi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra juga menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya.

“Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.

Mengutip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Munaslub adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan AD/ART dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Munaslub sebagaimana dimaksud diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Kadin provinsi dan 1/2 dan dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui sejumlah tahap, yakni pemberian peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua.

Munaslub mempunyai wewenang untuk menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia ditolak, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pengusaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah peserta penuh dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.

Ketua Kadin Indonesia dari Masa ke Masa

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga pangan hari ini sebagian besar mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Beberapa komoditas pangan yang harga nya melonjak yaitu beras, bawang, cabai, telur ayam, hingga minyak goreng.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (14/9/2024) pukul 07.35 WIB, harga beras premium naik 4,06% dari hari sebelumnya menjadi Rp16.160 per kg.

Sementara itu, harga beras medium naik 3,32% menjadi Rp14.020 per kg dan harga beras SPHP juga mengalami kenaikan 1,59% menjadi Rp12.760 per kg.

Komoditas lain yang harga nya naik yaitu bawang putih bonggol naik 4,72% menjadi Rp41.490 per kg dan bawang merah naik 10,76% menjadi Rp29.120 per kg.

Tak hanya itu, kedelai biji kering impor juga naik harganya 2,47% menjadi Rp11.190 per kg dan harga jagung tingkat peternak naik 10,55% menjadi Rp6.600 per kg.

Adapun, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan 16,59% menjadi Rp40.190 per kg dan harga cabai rawit merah naik 14,50% menjadi Rp50.710 per kg.

Di samping itu, harga daging ayam ras juga naik 13,46% menjadi Rp39.100 per kg. Sementara, harga telur ayam ras naik 7,72% menjadi Rp30.430 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,94% sebesar Rp133.180 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi naik 2,25% menjadi Rp18.200 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp18.860 per liter atau naik 4,26% dari hari sebelumnya.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah naik 3,53% menjadi Rp10.550 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah turun 1,36% menjadi Rp16.010 per liter.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp38.320 per kg atau naik 3,09% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol naik 7,51% menjadi Rp34.210 per kg dan ikan bandeng naik 6,22% menjadi Rp35.360 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan pembatasan BBM bersubsidi tidak akan memicu kenaikan harga, justru membuat distribusi lebih tepat sasaran.

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan dari total 152,4 juta kendaraan yang ada saat ini dan dengan asumsi pembatasan untuk jenis kendaraan lebih dari 1.400 cc, maka dampaknya hanya menyasar pada 7% kendaraan.

"Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan," kata Rachmat di Kantor Kemenko Marves, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Dalam hal ini, 7% kendaraan tersebut menyasar pada golongan masyarakat kelas atas yang selama ini disebut juga ikut menikmati BBM bersubsidi Pertalite. Untuk itu, pemerintah tengah menggodok mekanisme pengaturan distribusi subsidi BBM.

Hal ini juga seiring dengan dirilisnya BBM baru rendah sulfur yang berkualitas Euro 4 untuk menjawab polemik polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," terangnya.

Untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat dan negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

Rachmat menerangkan bahwa pemerintah akan meminimalisir dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah.

“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM. Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," ujarnya.

Rachmat menjabarkan alasan dibalik rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat sasaran.

“Dalam 5 terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," tuturnya.

Dengan kondisi ini, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Alhasil, pemerintah mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Tantangan polusi udara yang berkepanjangan juga menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Terkait kesiapan, pihaknya menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.

"Penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Benoa, Bali, direncanakan akan selesai pada kuartal IV/2024. BMTH merupakan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Pelindo untuk mengubah Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terkemuka.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan proyek ini mengintegrasikan sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan guna menciptakan efek berganda yang positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Ardhy mengklaim kehadiran BMTH telah menarik perhatian wisatawan mancanegara, terbukti dengan keberhasilan Pelabuhan Benoa yang menyandarkan 48 kapal pesiar pada tahun 2023 dan mencatat arus penumpang mencapai 77 ribu orang.

“Hal ini menunjukkan potensi peningkatan kunjungan wisata melalui laut dan memperkuat ekosistem pariwisata di Bali,” kata Ardhy kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani perjanjian pemanfaatan dan penggunaan tanah hasil reklamasi sebagai obyek konsesi di Area Pengembangan I Pelabuhan Benoa, Bali.

Perjanjian ini mencakup pemanfaatan tanah hasil reklamasi seluas 247.700 meter persegi di Pelabuhan Benoa.

Tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan, sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Benoa yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).

Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 30 tahun, di mana 5% dari tanah tersebut, atau seluas 12.385 meter persegi, akan diserahkan kepada KSOP Kelas II Benoa untuk kepentingan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali membuka keran ekspor pasir alam yang merupakan hasil sedimen di laut setelah dilarang di era Pemerintahan Megawati, 20 tahun lalu.

Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 22 Tahun 2023 Tentang Barang yang dilarang untuk diekspor.

Pada regulasi tersebut, pasir laut dengan spesifikasi pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yangmemiliki ukuran butiran D50 kurang dari 0,25 mm atau D50 lebih besar dari 2,0 mm.

Adapun persentase kandungannya yaitu kerang (shells)/CaCO3 lebih dari 15%, Au atau emas lebih dari 0,05 ppm; Ag atau perak lebih besar 0,05 ppm, Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium lebih besar dari 0,05 ppm, kemudian Silika (SiO2) lebih besar 95%, Timah (Sn) lebih dari 50 ppm; Nikel (Ni) lebih dari 35 ppm, atau logam tanah jarang total lebih dari 100 ppm.

Pasir dengan spesifikasi tersebut dapat diekspor dengan catatan selain pasir alam yang termasuk pasir silika dan pasir kuarsa serta pasir alam lainnya.

Seperti yang diketahui, ekspor pasir laut telah dilarang selama 20 tahun, sejak era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Larangan tersebut diatur dalam Kebijakan pelarangan ekspor diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Adapun ekspor pasir laut dihentikan sementara dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup, seperti tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir laut.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyatakan batu bara masih menjadi komoditas utama untuk menunjang ketahanan energi nasional meskipun pemerintah tengah melakukan transisi energi bersih.

Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli memaparkan bahwa cadangan batu bara RI masih akan tersedia hingga 150 tahun ke depan. Dengan demikian, pemanfaatannya masih perlu terus dilakukan.

“Cadangan batu bara kita cukup luar biasa, bisa bertahan sampai 150 tahun. Ini anugerah Tuhan pada kita semua, pada negara kita yang harus kita manfaatkan,” tuturnya dalam Seminar Towards a Sustainable Future: Innovations in Mining, Oil, & Gas di Jiexpo Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Rizal meminta agar pemerintah ke depan dapat mencontoh upaya China yang tengah besar-besaran melakukan proses transisi energi. Akan tetapi, operasi penambangan batu bara tetap dilakukan untuk menjamin ketahanan energi ke depan.

Apabila hal itu telah terwujud, indeks trilema energi diharapkan dapat meningkat. Sehingga, implementasi energi RI dapat berjalan seimbang antara ketahanan energi, pemerataan energi, dan kelestarian lingkungan.

“Untuk energi baru dan terbarukan, kita harus kembangkan ini, nah tetapi kita juga harus jaga security energi. Bukan berarti kita membenci batu bara dan langsung kita tutup semua tambang batu bara tanpa ada jaminan sekuriti untuk masyarakat dan industri. Kalau tanpa listrik industri tak akan maju,” tegasnya.

Sementara itu, Petroleum Engineering dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Asep Kurnia Permadi menegaskan bahwa pada dasarnya sektor industri migas konvensional juga saat ini telah secara sadar memperhatikan aspek lingkungan.

Salah satu yang telah cukup masif diimplementasikan yakni Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) untuk meningkatkan produksi sekaligus mengantisipasi emisi karbon.

Sebagai salah satu terobosan ke depan, Asep menuturkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman pada bauran implementasi antara enhanced oil recovery (EOR) dan sequestration yang merupakan salah satu mitigasi pemanasan global guna mengurangi emisi Co2 ke atmosfer.

“Bagaimana meningkatkan produksi dari minyak, namanya enhance oil recovery atau EOR tadi. Setelah minyak habis, maka gas nya disimpan di reservoir yang sudah habis tadi itu atau sequestration. Jadi, kami di industri migas termasuk juga para akademisi di dalamnya sedang merumuskan bagaimana mengawinkan EOR dengan sequestration, ini yang sedang jadi pembicaraan di lingkungan akademisi,” ungkapnya.

Dengan demikian, Asep berharap proses penambangan yang dilakukan ke depan dapat terjamin keseimbangannya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengaku elah menjalankan prinsip trilema energi, salah satunya dalam upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia hingga 100%.

Perinciannya, hingga akhir tahun 2023 lalu, rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,78%. Dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, pemerintah menggunakan sumber energi yang dimiliki oleh daerah-daerah yang tidak terjangkau infrastruktur kelistrikan.

Dengan penerapan tersebut, diharapkan praktik penambangan dapat dilakukan secara seimbang. Sehingga, lingkungan tetap terjaga, seluruh masyarakat dapat merasakan kehadiran energi dengan harga terjangkau, serta ketahanan energi nasional akan terjamin.

Kemudian, penerapan hal itu juga sejalan dengan upaya global dalam mewujudkan komitmen dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang tertuang ke dalam sustainable development goals (SDGs).

Bisnis.com, JAKARTA - Pelabuhan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang ditargetkan akan beroperasi pada kuartal I/2025. Hingga saat ini, progres pembangunan mencapai 15% dan telah menelan biaya Rp300 miliar.

Group Head Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Ardhy Wahyu Basuki mengatakan, Pelabuhan KIT Batang rencananya akan mulai beroperasi pada kuartal I/2024. Saat ini, proses izin-izin pendukung masih terus berjalan.

“Kelengkapan pengoperasian lainnya juga sedang berjalan, seperti sarana bantu navigasi pelayaran,” kata Ardhy kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Salah satunya adalah proses izin kesesuaian ruang laut untuk alur pelayaran, area labuh kapal, dan lainnya yang saat ini sedang diproses oleh Kementerian Perhubungan melalui KUPP Batang.

Ardhy mengatakan, saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 15% dan akan terus meningkat sejalan dengan proses pembangunan yang terus berlangsung. Tahap awal pembangunan Terminal Multipurpose Batang ini menelan biaya kurang lebih Rp300 miliar.

Adapun, terkait dengan pembiayaan, Pelindo mengaku pembangunan pelabuhan akan berasal dari sumber internal pendanaan mandiri Pelindo dan apabila diperlukan dapat menggunakan financial support dari pendanaan eksternal.

Dia mengeklaim investasi pembangunan pelabuhan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan dan akan dilakukan secara bertahap menyelesaikan dengan kebutuhan operasional dan pertumbuhan market yang ada.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan pelabuhan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dimulai pada 2025.

Menhub Budi mengakui bahwa keberadaan pelabuhan di KIT Batang bakal mendukung kegiatan industri di sana hingga memudahkan para investor dalam menjalankan kegiatan ekspor produk yang dihasilkan.

Menurutnya, Pelindo berencana memulai pembangunan pelabuhan di KIT Batang sesuai dengan kebutuhan para pelaku industri di sana mulai tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama masa kepresidenannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan target ambisius dalam pengembangan infrastruktur Indonesia, yang meliputi pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan bendungan.

Dosen Monash University James Guild menyebutkan, secara umum, laju dan skala pembangunan infrastruktur meningkat secara signifikan selama masa kepresidenan Jokowi.

James menjelaskan, ambisi Jokowi yaitu membangun 35.000 megawatt pembangkit listrik baru, 1.000 kilometer jalan tol baru, 15 bandara, 24 pelabuhan, puluhan bendungan, sistem irigasi, dan semua ini akan didorong oleh pertumbuhan tahunan sebesar 7%.

“Meskipun tidak semuanya tercapai, Jokowi mencapai lebih banyak dari yang diharapkan banyak orang,” kata James dalam diskusi Australian National University (ANU) Indonesia Project, Jumat (13/9/2024).

Secara terperinci, laju dan skala pembangunan infrastruktur meningkat signifikan. Sampai dengan 9 tahun kepemimpinan Jokowi, jalan tol yang telah dibangun mencapai lebih dari 1.900 kilometer, meningkat dibandingkan dengan 2014 yaitu sepanjang 935 kilometer.

Kemudian, James menjelaskan hingga 2018, setidaknya ada tujuh proyek pembangkit listrik besar dengan nilai US$17 miliar dan kapasitas terpasang sebesar 11.000 megawatt yang sedang dalam tahap konstruksi atau pra-konstruksi.

Proyek besar lainnya termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jakarta International Airports, sistem transportasi ringan Jakarta, puluhan bendungan, sistem irigasi, modernisasi pelabuhan, perluasan dan renovasi bandara.

James mengungkapkan, guna dapat melancarkan ambisi tersebut, Jokowi berupaya menarik investasi dari berbagai jenis dan sumber. Dia menghapus beberapa subsidi energi yang boros di awal masa jabatannya dan mengalihkan dana tersebut ke infrastruktur.

“Setelah awal yang sulit, dia mulai membangun koalisi di legislatif. Koalisi ini berkembang, dan dia mulai memanfaatkan wewenang hukum, birokrasi, dan keuangan untuk mempercepat pengembangan proyek,” kata James.

Salah satu wewenangnya adalah mengidentifikasi proyek-proyek tertentu sebagai proyek strategis nasional. Ketika sebuah proyek menjadi proyek strategis nasional, proyek tersebut mendapatkan akses ke ketentuan pembiayaan khusus dan ketentuan regulasi lainnya.

Jokowi juga mulai mendirikan dan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan negara seperti Lembaga Manajemen Aset Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur hingga BUMN Karya untuk memuluskan ambisinya.

Hingga 2023, LMAN telah mendistribusikan Rp124 triliun untuk mengamankan tanah bagi proyek-proyek strategis nasional, dengan 84% dari jumlah tersebut khusus untuk pengembangan jalan tol.

Kemudian, Jokowi juga memanfaatkan dana jaminan infrastruktur di mana hingga saat ini terdapat 50 proyek dengan total nilai investasi sekitar Rp500 triliun yang dijamin, dan ini sebagian besar berada di sektor jalan tol, telekomunikasi, dan energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mencatatkan realisasi penerimaan pajak bersih sebesar Rp62,58 triliun sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2024. Jumlah tersebut telah mencapai 60,55 % dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp102,41 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menjelaskan bahwa penerimaan neto ini didominasi oleh penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yang mencapai Rp60,01 triliun atau berkontribusi 95,91 % dari total penerimaan. “Penerimaan PPM mencapai 63,41 % dari target yang telah ditetapkan,” kata Eddi dalam keterangan resminya, Jumat (13/9/2024).

Selain PPM, penerimaan juga disumbang oleh Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp2,56 triliun, yang berkontribusi 4,09 % terhadap total penerimaan, dengan pencapaian 29,38 % dari target.

Berdasarkan jenis pajak, beberapa pajak utama mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri naik 14,3 % secara tahunan (year-on-year/yoy), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tumbuh 18,3 % yoy, dan PPN Impor naik 1,4 % yoy.

Secara sektoral, pertumbuhan positif juga terlihat pada Administrasi Pemerintahan yang naik 26,6 % yoy, Jasa Perusahaan meningkat 17,9 % yoy, serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 4,3 % yoy. Dari sisi subsektor, Administrasi Pemerintahan tumbuh 26,6 % yoy, Perdagangan Eceran meningkat 2,6 % yoy, dan Jasa Keuangan naik 2,7 % yoy.

"Melihat realisasi penerimaan hingga saat ini, kami optimis dapat mencapai target penerimaan pajak tahun 2024, tentunya dengan dukungan dari para wajib pajak," ujar Eddi.

Sementara itu, secara nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.045,32 triliun, atau 52,56 % dari target APBN 2024. Namun, setoran pajak secara keseluruhan tercatat terkontraksi 5,8 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh tekanan pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor migas dan nonmigas sejak April 2024.