Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dikabarkan akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub pada Sabtu (14/9/2024).

Informasi tersebut dibenarkan oleh sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah. "Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber tersebut tanpa mau disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Di tengah mencuatnya kabar Munaslub, Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin tengah berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada hari ini

Berdasarkan pantauan Bisnis, Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin berlangsung di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Hingga Jumat (13/9/2024) pukul 17.05 WIB, acara masih berlangsung secara tertutup.

Sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan konvensi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Benny Soetrisno disebut dan dipanggil langsung oleh pemandu acara.

Pemandu acara terpantau menyebut soal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin Indonesia. Kata "Munaslub" pun terdengar samar-samar dari dalam ruangan konvensi.

Mengutip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Munaslub adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan AD/ART dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Munaslub sebagaimana dimaksud diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Kadin provinsi dan 1/2 dan dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui sejumlah tahap, yakni pemberian peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua.

Munaslub mempunyai wewenang untuk menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia ditolak, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pengusaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah peserta penuh dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.

Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berlangsung di Jakarta pada hari ini. Agenda itu berjalan di tengah kabar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin berlangsung di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Hingga Jumat (13/9/2024) pukul 17.05 WIB, acara masih berlangsung secara tertutup.

Sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan konvensi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Benny Soetrisno disebut dan dipanggil langsung oleh pemandu acara.

Pemandu acara terpantau menyebut soal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Kata "Munaslub" pun terdengar samar-samar dari dalam ruangan konvensi.

Konvensi itu berlangsung di tengah isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin Indonesia. Berdasarkan kabar yang diperoleh Bisnis, Munaslub itu akan berlangsung pada Sabtu (14/9/2024).

Salah satu agenda Munaslub tersebut dikabarkan adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber tersebut tanpa mau disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Sumber lain Bisnis di lingkungan Kadin pusat juga mengaku bahwa terdapat informasi penyelenggaraan Munaslub.

"Saya mendengar samar-samar [rencana penyelenggaraan Munaslub itu]," ujarnya.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyatakan belum mengetahui rencana penyelenggaraan Munaslub itu.

"Belum dapat info," ujar Sarman saat dikonfirmasi.

Mengutip Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor: SKEP/281/DP/IX/2023, Munaslub Kadin adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Adapun, Arsjad Rasjid terpilih menjadi ketua umum Kadin Indonesia periode 2021—2026. Terpilihnya Arsjad secara resmi ditetapkan pada 20 Oktober 2021 pada Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China akan menaikkan usia pensiun para pekerja untuk pertama kalinya sejak 1978. Langkah tersebut kemungkinan besar akan memperlambat penurunan angkatan kerja dan mendukung perekonomian.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (13/9/2024), laporan dari Kantor Berita Xinhua menyebut anggota parlemen China telah mendukung rencana untuk menunda usia pensiun secara bertahap. China akan menaikkan usia pensiun bagi laki-laki dari 60 menjadi 63 tahun dan bagi perempuan dari 50 dan 55 tahun menjadi 55 dan 58 tahun.

Perubahan ketentuan usia pensiun ini akan berlangsung selama 15 tahun yang dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

Persetujuan tersebut menyusul pengumuman pada Juli lalu oleh Partai Komunis China yang berkuasa bahwa usia pensiun akan dinaikkan secara sukarela dan fleksibel. Mengizinkan lebih banyak orang untuk bekerja lebih lama akan melawan hambatan demografis yang membebani negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Di sisi lain, kebijakan hal ini berisiko menambah ketidakpuasan masyarakat di tengah tren perlambatan ekonomi.

Pembahasan rencana tersebut oleh badan legislatif awal pekan ini memicu luapan kemarahan di media sosial, di mana banyak yang mengeluhkan pasar kerja yang lesu. Beberapa pengguna juga menunjukkan perusahaan sering melakukan diskriminasi terhadap kandidat yang lebih tua, masalah yang bulan lalu dijanjikan pemerintah untuk diatasi.

Usia pensiun di China termasuk yang terendah di dunia meski angka harapan hidup meningkat secara signifikan. Setidaknya sejak tahun 1970an, ambang batas untuk pekerja kerah putih telah dipertahankan pada angka 60 untuk laki-laki dan antara 50 dan 55 untuk perempuan. Diskusi sebelumnya mengenai peningkatan usia, seperti pada tahun 2008, gagal mencapai legislatif.

Basis pajak yang lebih besar dan tertundanya akses terhadap tunjangan akan mengurangi tekanan pada pemerintah untuk mendanai dana pensiun seiring bertambahnya usia penduduk, dengan angka kelahiran yang turun ke rekor tertinggi pada tahun lalu.

Orang berusia 65 tahun ke atas diperkirakan akan mencapai 30% populasi pada tahun 2035 dari 14,2% pada tahun 2021, menurut laporan CCTV pada hari Selasa.

Eric Zhu dari Bloomberg Economics mengatakan langkah ini akan membantu negara tersebut dalam jangka panjang, tetapi berisiko merugikan sentimen pada saat kebangkitan pertumbuhan bergantung padanya.

“Hal ini dapat memperburuk masalah pengangguran kaum muda yang sudah akut karena pekerja yang lebih tua bertahan dalam pekerjaan mereka lebih lama,” tulis Zhu dalam sebuah laporan minggu ini, mengutip kenaikan tingkat pengangguran bagi mereka yang berusia 16-24 tahun menjadi 17,1% pada Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dikabarkan akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub pada Sabtu (14/9/2024).

Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis, dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber tersebut tanpa mau disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Mengutip Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor: SKEP/281/DP/IX/2023, Munaslub Kadin adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Adapun, Arsjad Rasjid terpilih menjadi ketua umum Kadin Indonesia periode 2021-2026. Terpilihnya Arsjad secara resmi ditetapkan pada 20 Oktober 2021 pada Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Saat itu, dalam bursa pencalonan Ketua Umum Kadin 2021-2026, Arsjad sempat bersaing dengan Anindya Bakrie, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR).

Namun, sebelum Munas VIII berlangsung, Kadin menyepakati pemilihan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin dan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Mantan Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, kesepakatan itu tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hasilnya kedua calon ketua umum tersebut setuju menjabat sebagai ketua di posisi berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras dapat mencapai 32,29 juta ton pada 2025.

Selain beras, Kementan juga memasang target produksi jagung mampu mencapai 16,68 juta ton pada tahun depan.

“Pada 2025, Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama sebagai berikut beras 32,29 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334.000 ton, aneka cabai 3,08 juta ton,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, dikutip dari YouTube Komisi IV DPR, Jumat (13/9/2024).

Selanjutnya, Sudaryono menambahkan bahwa Kementan juga menargetkan produksi bawang merah 1,99 juta ton pada 2025.

“[Target produksi] kopi 772.000 ton, kakao 641.400 ton, tebu 36,4 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi dan kerbau 399,41 juta ton, dan daging ayam 4,34 juta ton,” imbuhnya.

Dalam rapat itu, Sudaryono juga mengungkap tambahan anggaran tahun 2025 untuk Kementerian Pertanian. Mulanya, pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar Rp7,91 triliun.

Namun, sambung Sudaryono, setelah hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp21,49 triliun.

“Sehingga total anggaran Kementerian Pertanian tahun depan menjadi Rp29,37 triliun,” ungkapnya.

Sudaryono memerinci dari jumlah tambahan anggaran tersebut, sebesar Rp15 triliun digunakan untuk mendukung programQuick Winslumbung pangan yaitu untuk cetak sawah seluas 150.000 hektare (ha) dan untuk intensifikasi seluas 80.000 ha.

Sisanya, sebanyak Rp6,4 triliun digunakan untuk mendukung program non-Quick Wins sebesar Rp6,4 triliun. Perinciannya, sebesar Rp4,33 triliun digunakan untuk peningkatan produksi padi dan jagung, serta Rp2,13 triliun untuk peningkatan produksi daging dan susu.

Di sisi lain, Sudaryono menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 17 agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang dikenal sebagai Indonesia Emas.

Kementerian Pertanian mendukung langsung pada pelaksanaan Indonesia Emas (IE) 4, mulai dari iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Serta, IE16 yaitu ketahanan energi air dan kemandirian pangan.

Dalam rangka mendukung IE4 dan IE16, Kementerian Pertanian memiliki empat program.Pertama, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri.Ketiga, program pendidikan dan pelatihan vokasi.Keempat, program dukungan manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan merevisi aturan terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Airlangga menyampaikan revisi yang akan dilakukan, memungkinkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan JKP dengan nominal yang lebih besar.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua 45%,” ungkapnya usai menghadiri Rapat Kabinet di IKN, Jumat (13/9/2024).

Sebagaimana diketahui, JKP diberikan berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

Bila nantinya revisi berjalan, artinya pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% untuk enam bulan usai berhenti kerja.

Meski demikian, ketentuan JKP yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5.000.000.

Berdasarkan simulasi Bisnis, mengacu batas upah Rp5 juta, artinya pekerja akan menerima manfaat senilai Rp2,25 juta per bulan selama 6 bulan.

Lebih besar dari manfaat sebelumnya yang diberikan senilai 45% atau Rp2,25 juta untuk tiga bulan, dan tiga bulan berikutnya mendapatkan 25% atau senilai Rp1,25 juta.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan pemerintah akan memperluas kriteria penerima JKP yang tidak sebatas pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP. Sehingga diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker," jelasnya.

Di sisi lain, korban PHK juga mendapat manfaat pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring).

Salah satunya, pemerintah memiliki program Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan menaikkan alokasi biaya pelatihan dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma atau Aguan bakal segera membangun Mal Nusantara duty free di IKN dalam waktu dekat.

Jokowi menjelaskan, nantinya pusat perbelanjaan bebas pengenaan pajak itu dipercaya bakal menarik minat masyarakat ke IKN.

“Akan dimulainya Mal Nusantara duty free, kalau ini selesai dan segera selesai ini akan memunculkan keramaian di IKN,” kata Jokowi kepada Wartawan di IKN, Jumat (13/9/2024).

Dengan demikian, ekosistem pendukung di IKN dipercaya bakal makin lengkap. Pasalnya, saat ini sudah terdapat berbagai proyek mulai dari hotel, rumah sakit, sekolah, hingga universitas.

Apabila seluruh ekosistem itu sudah terbentuk, Jokowi melanjutkan, pemerintah bakal segera untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN secara masif. Meskipun demikian, Jokowi tidak menyebutkan berapa investasi yang bakal dikucurkan konsorsium Aguan Cs untuk membangun mal di IKN.

“Rumah sakit selesai, sekolah selesai, malnya ada, infrastruktur jalan juga memadai, saya kira akan muncul keramaian dan kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke IKN karena memang keramaian yang dibutuhkan IKN,” tegasnya.

Sebelumnya, kabar mengenai pembangunan mal duty free ini sudah sempat disampaikan oleh salah satu anggota Konsorsium Nusantara yakni Franky Oesman Widjaja.

Dia menjelaskan, dalam waktu dekat Konsorsium Nusantara bakal merealisasikan pengembangan investasi di lahan seluas 200 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kan memang sudah dikasih kesempatan untuk bangun hotel. Yang Swissotel itu yang pertama kan. Yang kedua juga 200 hektare lebih itu untuk Botani Garden,” kata Franky saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, pada tahap selanjutnya Konsorsium Nusantara bakal membangun kawasan perbelanjaan duty free yang menjajakan barang-barang bebas pajak atau pengenaan tambahan lain.

Franky menyebut, Duty Free sengaja dibangun di IKN untuk menarik minat penduduk di calon ibu kota baru tersebut.

“Yang ketiga mungkin itu duty free. Duty free shopping lah gitu ya. Untuk di sana supaya attract crowd lah ke sana ya. Jadi kan tujuannya supaya bisa jadi hidup lah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Brasil menjalin kerja sama investasi untuk pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dengan nilai Rp4,5 triliun.

Kerja sama tersebut melibatkan PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dan Agropecuaria 31 (31 Group) yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, investasi tersebut guna mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri.

"Kehadiran investor asal Brasil ini dapat turut mendukung upaya kita untuk swasembada daging dan susu," ujar Amran, dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2024).

Amran menyampaikan, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein daging sapi dan susu dari dalam negeri, bukan melalui impor. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, Indonesia harus bisa mengembangkan peternakan secara masif.

"Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan," kata Amran.

Pada pertemuan antara Amran dan Menteri Pertanian Brasil Carlos Favaro disebutkan bahwa Brasil akan secepatnya datang ke Indonesia bersama beberapa pengusaha besar di sektor peternakan.

Dengan rencana datangnya para pengusaha tersebut ke Indonesia, diharapkan Indonesia-Brasil dapat membuat kesepakatan lanjutan tentang pembangunan sektor peternakan di Indonesia.

Pertemuan Bilateral Indonesia-Brasil ini dilakukan langsung setelah Amran menghadiri G20 Agriculture Ministerial Meeting (AMM) di Chapada Dos Guimaraes, Brasil.

Amran mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mentransformasi sistem pertanian dan pangan secara holistik. Komitmen tersebut berbuah hasil positif.

"Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021, serta menghasilkan surplus jagung, bawang merah, kelapa sawit, ayam, dan telur dalam beberapa tahun terakhir, memenuhi kebutuhan 281 juta rakyat Indonesia," katanya.

Langkah strategis dalam pembangunan sektor pertanian harus segera diambil karena dunia sedang menghadapi tekanan yang semakin besar dengan perkiraan populasi global yang mencapai 8,6 miliar pada 2030.

"Kita harus meningkatkan produksi pangan sambil melestarikan sumber daya alam kita yang semakin menipis," ujar Amran.

Menurutnya, Indonesia akan berstrategi dengan menekankan solusi fleksibel dan inovatif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, serta teknologi modern.

Amran mengajak seluruh anggota G20 untuk memajukan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

"Dengan bekerja sama dan berbagi praktik terbaik, kita dapat mengatasi tantangan, mendorong inklusivitas, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan," ucap Amran.

Adapun, Indonesia tengah berencana membangun megafarm dan melakukan impor sapi perah besar-besaran demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap sekitar 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia, dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Terakhir ada sekitar 36 perusahaan, koperasi, dan seterusnya yang sudah komitmen untuk memasukkan sapinya ke Indonesia,” kata Sudaryono usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (12/9/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Sudaryono menyebut, pemerintah telah menyiapkan sekitar 1,5 juta hektare lahan yang dapat dimanfaatkan para investor untuk membangun peternakan sapi perah.

Sejauh ini, pemerintah telah mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai peternakan, seperti lahan hutan maupun kebun sawit. Lokasi lahan tersebar di berbagai wilayah seperti di Sulawesi Tengah, Banten, Blora, hingga Jawa Timur.

Sudaryono memastikan, lahan-lahan yang sudah ada tersebut tidak akan diubah, melainkan hanya ditambah dengan kandang-kandang sapi.

“Kita sudah identifikasi ada di kantong kita satu 1,5 juta hektare untuk kita jadikan potensi lahan yang akan kita tawarkan [ke investor],” ungkapnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk membantu dari sisi perizinan maupun administrasi. Harapannya, hal tersebut dapat memudahkan investor untuk mendatangkan sapi sekaligus membangun fasilitas peternakan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bakal dikucurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi naik menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menuturkan, dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Dalam penjelasannya, anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita tidak tahu,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, memberi sinyal alokasi anggaran itu masih dapat bertambah seiring dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan bakal melanjutkan proyek IKN.

“IKN hanya Rp4 triliun [alokasi anggaran dari PUPR] di 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih [Prabowo],” kata Endra dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip Selasa (3/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha Agung Sedayu Group yakni PT Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) milik Sugianto Kusuma atau Aguan diketahui baru saja berkunjung ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjelaskan kunjungan pemangku jabatan PANI ke IKN itu dilakukan pada Senin (9/9/2024).

Staf Khusus Komunikasi Publik OIKN, Troy Pantouw, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan IKN yang saat ini tengah berlangsung.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan akan membawa dampak positif dan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Troy dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (13/9/2024).

Di samping itu, Troy mengungkapkan bahwa pihaknya ke depan bakal terus menjalankan kolaborasi yang solid dengan sejumlah pihak swasta untuk mewujudkan IKN menjadi kota masa depan yang inovatif dan berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, PANI diketahui melakukan kunjungan ke proyek Konsorsium Nusantara yakni Swissotel Nusantara. Di mana, hotel Bintang 5 pertama di IKN ini telah dibangun oleh perusahaan asosiasi PANI yaitu PT Kusuma Putra Alam (KPA).

Adapun saat ini, Swissotel Nusantara merupakan bagian dari bangunan perhotelan dan komersial yang dikelola oleh konsorsium internasional.

Selain itu, PANI juga mengunjungi sejumlah proyek lain di IKN mulai dari Rumah Sakit Hermina, Rumah Teknologi Nusantara, Rumah Tapak Jabatan Menteri, dan Plaza Seremoni.

Sementara itu, dalam kabar terbarunya Aguan bersama Konsorsium Nusantara juga bakal melakukan pengembangan proyek di IKN yakni dengan membangun Kawasan mixed use Botanica Garden. Dalam proyek itu akan terdapat sejumlah hotel dan pusat perbelanjaan duty free.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Bos Sinar Mas Group, Franky Widjaja yang merupakan anggota dari Konsorsium Nusantara.

“Kan memang sudah dikasih kesempatan untuk bangun hotel. Yang Swissotel itu yang pertama kan. Yang kedua juga 200 hektare lebih itu untuk Botani Garden,” kata Franky saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Bobby Gafur Umar, mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya wacana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang,” tuturnya.

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

“Jadi kita harapkan untuk benar-benar dikaji, dampaknya jangka panjang. Kan dalam iuran Jamsostek, iuran itu segala macam udah banyak di situ. Kenapa mesti ada tambahan lagi?” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan ada hal-hal yang akan diatur dalam program pensiun tambahan untuk pekerja nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang diundangkan pada Januari 2023 silam. Beleid itu mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun.

Dalam PPSK ini diatur bagaimana program pensiun yang bersifat wajib itu dilakukan dalam mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

Namun, lanjut Ogi, dalam pasal 189 ayat 4 UU mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam PP. Nantinya, ketentuan UU PPSK harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Untuk itu, Ogi menyampaikan bahwa regulator masih menunggu Peraturan Pemeirntah (PP) dalam hal program pensiun.

“Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Jadi, [kami] menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah, kami belum bisabertindak lanjut sebelum PP diterbitkan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tepat untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” kata Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Deputi Rachmat menambahkan untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat, ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujarnya.

Rachmat Kaimuddin juga menjawab kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah.

“Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah,” jelasnya.

Meskipun demikian, dia mengaku belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah. Namun, dia menyampaikan apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan.

Rachmat juga mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan, karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujarnya.

Melihat tantangan tersebut, maka kini penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Kemenko Marves, imbuhnya, menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028.