Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan 4 syarat untuk dapat menekan harga tiket pesawat domestik, Terlebih, saat ini pemerintah menargetkan tiket pesawat dapat turun hingga 10% pada 2025.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan bahwa rencana penurunan harga tiket pesawat ini tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku telah mengusulkan 4 syarat yang perlu mendapat penyelesaian dari hulu hingga hilir ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Prosesnya harus dilakukan, ada 4 yang saya sampaikan dalam usulan pada saat menteri rapat dengan Pak Menko Marves,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Secara garis besar, 4 hal itu mencakup usulan penyelesaian pada besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan pihak maskapai untuk membayar pengenaan pajak.

Pada poin pertama Budi Karya menyebut pemerintah harus bisa memberikan solusi atas besarnya biaya operasional pembayaran pajak yang berkaitan dengan alat suku cadang hingga avtur.

Kedua, dirinya menegaskan bahwa pengadaan avtur harus disediakan dan dikelola oleh multiprovider. Hal ini perlu dilakukan guna menekan adanya praktik monopoli harga avtur.

“Ketiga berkaitan dengan PPN [pajak pertambahan nilai]. Memang kalau dibandingkan dengan negara lain, negara lain itu tidak ada PPN [tiket pesawat],” jelasnya.

Budi mengaku telah mengusulkan penghapusan PPN pada pembelian tiket pesawat ke Bendahara Negara yakni Sri Mulyani. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat lampu hijau lantaran mempertimbangkan beberapa hal.

“Dalam diskusi kami dengan Menkeu kami mengerti bahwa apabila PPN itu dihilangkan, maka ada PPN lain juga yang harus dihilangkan. Jadi memang dilematis untuk hal PPN itu,” ujarnya.

Adapun, syarat terakhir agar rencana harga tiket pesawat dapat turun adalah perlu dilakukan review ulang mengenai pengenaan biaya-biaya operasional lainnya yang ditanggung maskapai.

Budi Karya menegaskan, dua poin pertama mengenai pengenaan pajak suku cadang hingga avtur dinilai yang paling krusial untuk menentukan apakah rencana pemangkasan harga tiket pesawat hingga 10% dapat direalisasikan atau tidak.

“Jadi kalau kita bicara lebih pasti itu nomor 1 sama nomor 2 [teratasi] ya mungkin [bisa turun] 10%, tapi kita masih menunggu lagi final dari kedua hal tersebut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- DBS Group Holdings Ltd., salah satu bank terbesar di Asia, dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Goldman Sachs Group Inc untuk menjembatani pembentukan kemitraan bancassurance di pasar India dan Taiwan.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/9/2024), sumber yang tidak ingin menyebut nilai transaksi yang sedang dipertimbangkan DBS dapat mencapai beberapa ratus juta dolar AS dan kemungkinan juga mencakup produk di Singapura.

Seperti diketahui, dalam skema pemasaran asuransi melalui bancassurance, perusahaan asuransi biasanya membayar di muka kepada bank untuk mendapatkan hak eksklusif menjual produk asuransi di cabang-cabang bank tersebut.

Namun, sumber menyebutkan pembahasan masih dalam tahap awal, dan DBS bisa saja memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan tersebut. Baik perwakilan DBS maupun Goldman Sachs menolak memberikan komentar terkait kabar ini.

Saat ini, DBS telah memiliki kemitraan bancassurance dengan Manulife Financial Corp., perusahaan asuransi yang berbasis di Toronto, untuk melayani pasar China, Hong Kong, Indonesia, dan Singapura.

DBS sendiri memiliki sejarah panjang di India, sejak pertama kali membuka kantornya di Mumbai pada 1994. Pada 2020, DBS Bank India Ltd. bergabung dengan Lakshmi Vilas Bank Ltd., memperluas jangkauannya menjadi sekitar 500 cabang di 19 negara bagian. Sementara di Taiwan, DBS telah hadir sejak 1983 dan kini memiliki lebih dari 70 cabang di seluruh pulau yang diraih dari ekspansi organik dan akuisisi.

Bulan lalu, DBS mengumumkan bahwa Tan Su Shan akan menggantikan Piyush Gupta sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru. Tan Su Shan akan menjadi wanita pertama yang memimpin bank ini. Di bawah kepemimpinan Gupta, DBS berhasil melipatgandakan keuntungan dan memperkuat posisi bank tersebut di tengah persaingan ketat dengan pemberi pinjaman digital.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan adanya defisit pasokan listrik yang terjadi di wilayah timur Indonesia.

“Dan tadi malam Dirjen Ketenagalistrikan kita menyampaikan bahwa listrik di wilayah Indonesia Timur defisit dan tidak ada lagi kelebihan pasokan di wilayah Jawa Bali," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, Selasa (10/9/2024).

Eniya mengatakan, persoalan itu bisa diatasi lewat pembangunan infrastruktur jaringan atau grid untuk kelistrikan yang dapat tersambung antarpulau.

“Jadi, kita harus mempunyai sistem yang saling terhubung, jaringan yang saling terhubung, antara Sumatera dan Jawa dan juga ke pulau-pulau lainnya," ujarnya.

Namun, Eniya menyampaikan untuk membuat jaringan tersebut membutuhkan dana atau investasi yang cukup besar yaknisekitar US$30 miliar. Sementara itu, sambungnya, untuk membuat jaringan tersebut dan membutuhkan dana lainnya sekitar US$80 miliar untuk pengembangan energi terbarukan.

"Semua sistem jaringan listrik ini, backbone dan fishbone, kita memerlukan US$30 miliar dan kemudian pemanfaatan energi terbarukan lainnya yang satu ini, itu membutuhkan US$80 miliar," ucap Eniya.

Sebelumnya, ESDM memprediksi dalam 2 tahun ke depan terdapat wilayah di Indonesia yang bakal mengalami defisit pasokan listrik.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa proyeksi tersebut didasarkan pada adanya permintaan pasokan listrik di beberapa wilayah yang mulai mengalami kenaikan signifikan selepas pandemi Covid-19.

“Kita rasakan setelah Covid, industri mulai bergerak, pemakaian listrik tumbuh. Bahkan kita prediksi 2 tahun lagi Sulawesi sebagian Kalimantan defisit listrik,” kata Eniya dalam acara Green Energy Forum, Rabu (29/5/2024).

Selain Kalimantan dan Sulawesi, Eniya menyebut bahwa untuk wilayah Jawa dan Bali juga diprediksi bakal mengalami hal yang sama dalam 3 tahun ke depan.

Hal ini dikarenakan aktivitas industri yang mulai tumbuh sehingga membuat pemakaian listrik terkerek naik.

“Terlihat pertumbuhan industri naik, dan konsumsi listrik kita kebanyakan dipakai untuk konsumtif, hanya isi daya HP, ini mulai shifting untuk produksi. Jadi dia buat industri manufaktur misalnya katering, bukan menggunakan gas tapi listrik," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menuturkan bahwa proyek Light Rail Transit (LRT) Bali atau Bali Urban Subway tidak melibatkan investor asal China.

Budi menepis kabar yang mencuat bahwa China Railway Construction Coorporation (CRCC) yang menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (whosh) bersama dengan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya (Sinar Bali) dikabarkan akan ikut mendanai proyek LRT Bali.

“Investor dari china [untuk proyek LRT Bali] belum ada,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Budi membocorkan saat ini memang terdapat dua investor yang siap menggarap proyek tersebut. Keduanya berasal dari Korea Selatan dan asal dalam negeri. Namun demikian, dirinya tidak menjelaskan nama dari kedua perusahaan tersebut.

Meskipun CRCC disebut tak masuk daftar kontraktor yang turut menggarap LRT Bali, pemerintah tetap membuka ruang sebesar-besarnya untuk seluruh calon investor.

“Prinsipnya kami memberikan ruang kepada semua investor untuk melakukan. Korea menurut hemat saya masih on. Ada beberapa local investor yang mau. Makin banyak investor itu ada di sini makin baik,” ujar Budi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Ari Askhara yang mengatakan perusahaan telah menetapkan PT Indotek sebagai kontraktor utama bersama CRCC yang akan bekerja sama dengan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya (Sinar Bali).

Adapun, Proyek Bali Urban Subway ini terwujud atas inisiasi Pemprov Bali yang kemudian ditindaklanjuti oleh SBDJ yang berkolaborasi dengan PT Bumi Indah Prima (BIP).

“Kami melihat Indotek mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni untuk mengerjakan proyek sebesar ini, sedangkan CRCC kami pilih karena memang mempunyai reputasi sebagai kontraktor transportasi kereta global yang memiliki pengalaman membangun 200.000 km di lebih 100 negara," kata Ari, Rabu (4/9/2024).

Nantinya, Bali Urban Subway akan dibangun dalam empat fase. Perinciannya, untuk Fase Satu terdiri dari rute Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir -Seminyak - Berawa - Cemagi dengan panjang total 16 km.

Sementara, Fase Dua sepanjang 13,5 km memiliki rute Bandara I Gusti Ngurah Rai - Jimbaran - Ubud - Nusa Dua. Fase Tiga dan Fase Empat masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study/FS).

Dia berharap pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir ditambah keseluruhan Fase 2 dapat selesai pada akhir kuartal II/2028.

"Sementara itu, untuk keseluruhan Fase 1 dan Fase 2 akan beroperasi penuh pada akhir 2031," ujar Ari Askhara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor China tumbuh pada laju tercepatnya dalam hampir 1,5 tahun pada Agustus 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa para produsen bergegas melakukan pemesanan menjelang kemunculan tarif dari semakin banyak mitra dagang, sementara impor meleset dari perkiraan di tengah lemahnya permintaan domestik.

Mengutip Reuters pada Selasa (10/9/2024), data perdagangan yang beragam menyoroti tantangan yang dihadapi Pemerintah China ketika mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan secara keseluruhan tanpa menjadi terlalu bergantung pada ekspor terutama mengingat pengetatan dompet konsumen.

Perekonomian China gagal tumbuh selama setahun terakhir di tengah kemerosotan sektor properti yang berkepanjangan, dan survei pekan lalu menunjukkan ekspor lesu dan harga di tingkat pabrik berada pada titik terburuknya dalam 14 bulan terakhir, menunjukkan produsen memangkas harga untuk mencari pembeli.

Data dari Bea Cukai China mencatat, ekspor dari negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini tumbuh sebesar 8,7% secara tahunan (year-on-year) pada bulan lalu, atau tercepat sejak Maret 2023.

Catatan ini berada di atas perkiraan kenaikan sebesar 6,5% dalam jajak pendapat para ekonom Reuters dan kenaikan sebesar 7% meningkat pada bulan Juli.

Namun, di sisi lain impor hanya meningkat 0,5%, meleset dari ekspektasi kenaikan 2% dan turun dari pertumbuhan 7,2% pada bulan sebelumnya.

“Kinerja ekspor yang kuat dan surplus perdagangan mendukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan sepanjang tahun. Namun, kondisi ekonomi dan geopolitik global rumit dan ekspor Tiongkok menghadapi banyak hambatan,” kata Zhou Maohua, peneliti makroekonomi di China Everbright Bank.

Para ekonom telah memperingatkan bahwa Beijing berisiko melampaui target pertumbuhannya jika negara tersebut terlalu bergantung pada ekspor, menyusul serangkaian data yang lesu baru-baru ini, sehingga meningkatkan tekanan pada pembuat kebijakan untuk memberikan lebih banyak stimulus guna menghidupkan kembali perekonomian China.

Selain itu, meningkatnya hambatan perdagangan juga menjadi hambatan besar lainnya. Hal tersebut mengancam momentum ekspor China yang didorong oleh harga.

Surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat melebar menjadi US$33,81 miliar pada Agustus dari US$30,84 miliar pada Juli. Washington telah berulang kali menyoroti surplus tersebut sebagai bukti perdagangan sepihak yang menguntungkan perekonomian China.

Kebijakan perdagangan Brussel juga berubah menjadi lebih protektif dan upaya Beijing untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa untuk meringankan tarif kendaraan listrik (EV) China hanya menghasilkan sedikit kemajuan.

Sementara itu, Kanada pada bulan lalu mengumumkan tarif 100% untuk kendaraan listrik China. Negara tersebut juga mengenakan tarif 25% untuk baja dan aluminium China.

China juga sedang menghadapi hambatan di tengah upayanya untuk mengubah arah dan mengarahkan lebih banyak ekspor ke Asia Tenggara dan Asia Selatan.

India berencana menaikkan tarif baja China, Indonesia akan menerapkan bea masuk yang besar terhadap impor tekstil, dan Malaysia membuka penyelidikan anti-dumping terhadap impor plastik dari China dan Indonesia.

Namun, beberapa analis memperkirakan pengiriman ke luar negeri akan dapat mengatasi masalah tersebut, mengingat relatif murahnya yuan Tiongkok dan relatif mudahnya eksportir dalam mengubah rute barang dagangan mereka untuk menghindari tarif.

“Pengiriman keluar kemungkinan akan tetap kuat dalam beberapa bulan mendatang. Memang, semakin banyak hambatan yang dibuat. Kami ragu tarif yang diumumkan sejauh ini akan mencegah penurunan nilai tukar yang efektif dan mendorong peningkatan lebih lanjut pangsa pasar ekspor global China,” kata Zichun Huang, China Economist di Capital Economics.

Perlambatan Impor

Impor yang lebih rendah dari perkiraan mungkin bukan pertanda baik bagi ekspor dalam beberapa bulan mendatang, karena hanya kurang dari sepertiga pembelian China merupakan komponen yang akan diekspor kembali, khususnya di sektor elektronik.

Pembelian komoditas China juga menunjukkan gambaran domestik yang suram, dengan impor bijih besi raksasa Asia tersebut turun 4,73% dari tahun sebelumnya pada bulan lalu, karena lemahnya permintaan di sektor konstruksi negara tersebut menekan produsen baja.

Selain itu, meskipun China membeli kedelai dalam jumlah besar sebesar 12,14 juta metrik ton pada bulan Agustus, terdapat tanda-tanda buruk bagi kinerja ekspor negara tersebut di masa depan.

Para analis mengatakan pembelian besar-besaran ini dimotivasi oleh para pedagang yang mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah untuk menimbun di tengah kekhawatiran ketegangan perdagangan dengan AS dapat meningkat jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 kembali menunjukkan bukti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak kooperatif lantaran sudah 2 kali tak memenuhi panggilan untuk rapat di DPR RI.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya menduga Menag Yaqut berbohong pada panggilan kedua ini. Sebab, Yaqut disebut izin tidak hadir lantaran ada agenda Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Samarindah, Kalimantan Timur.

"Jadi alasannya MTQ, tetapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kementerian Agama bahwa pada hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi jam 3 sore ini kantor Kemenag," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Menurut dia, temuan tersebut merupakan bukti 'kucing-kucingan' Yaqut dengan Pansus Haji 2024. Dia menunjukkan bukti surat undangan rapat kordinasi jam 3 sore ini di Kantor Kemenag yang dikirimkan Sekretaris Jenderal Kemenag untuk Menteri nya.

Sebelumnya, Pansus Haji sempat sidak ke Siskohat lantaran pihak Kemenag terus mangkir dengan alasan pergi ke Arab Saudi. Namun, saat disidak terlihat 2 pejabat Kemenag yang ada di kantor tersebut.

"Jadi surat itu sudah kita luncurkan beberapa hari yang lalu untuk mengundang, ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kemenag. Ini sungguh ada semacam kebohongan atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus," tuturnya.

Marwan menerangkan bahwa pembahasan pansus kali ini yang mengundang Menag Yaqut untuk membahas komprehensif carut marut penyelenggaraan haji 2024.

"Tentunya tidak satu per satu soal pelayanan dan penyelenggaraan haji yang amburadul, tenda yang kemana mana itu ditempati banyak orang, pembagian kuota yg 50 : 50 untuk haji reguler yang penambahan 20.000 itu. jadi haji khusus itu juga ada kecurangan, haji reguler pun juga ada kecurangan, jadi dua-duanya ada kecurangan," terangnya.

Lebih lanjut, Marwan akan kembali menyurati Menag Yaqut untuk hadir dalam rapat Pansus minggu ini dan memberikan keterangan. Dia menilai Yaqut hanya membuang-buang waktu hingga masa kerja DPR saat ini selesai.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa. Ketiga kalinya nanti masih, mungkin minggu ini harus maraton kita undang, karena waktunya sudah semakin mepet, kan tinggal 3 minggu lagi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pemerintah untuk mengerek tarif cukai rokok minimal sebesar 5% per tahun untuk dua tahun ke depan atau 2025 dan 2026.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan soal Cukai Hasil Tembakau (CHT).

"BAKN mendorong pemerintah untuk menaikkan Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) minimun 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," tuturnya, Selasa (10/9/2024).

Wahyu menyebutkan bahwa usulan kenaikan tarif tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari CHT. Kenaikan yang lebih rendah dari kenaikan tarif cukai dalam dua tahun terakhir ini berdasarkan pertimbangan industri tembakau.

"Ini dalam rangka membatasi kenaikan Cukai Hasil Tembakau pada jenis Sigaret Kretek Tangan [SKT] untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Selain soal tarif cukai rokok atau CHT, rapat tersebut juga menghasilkan kesimpulan untuk mendorong pemerintah melakukan evaluasi peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar lebih memperhatikan kondisi sosial, geografis, dan kultur masyarakat serta kebutuhan masing-masing daerah.

Wahyu turut meminta pemerintah untuk mengkaji sistem pengendalian pita cukai melalui digitalisasi terhadap produk pita cukai untuk meningkatkan pengawasan peredaran dan pelaporan produksi pita cukai.

Bukan hanya itu, pemerintah diminta untuk merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1—15 tahun serta mempertimbangkan faktor penerimaan negara dan keberlangsungan usaha.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023—2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun.

Adapun untuk tahun depan, Badan Anggaran (Banggar) telah menyepakati postur sementara APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,31 triliun dan rencana pendapatan senilai Rp3.005,13 triliun. Di mana, penerimaan pajak tetap senilai Rp2.189,31 triliun, pendapatan bea cukai tetap senilai Rp301,6 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kinerja BUMN yang akan meningkat dan menyumbang dividen dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan jumlah kementerian/lembaga dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengakui bahwa pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Dia tidak menampik pemerintah selanjutnya berpotensi ubah susunan kabinet, terutama usai DPR akan mengesahkan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu poin revisi dalam beleid tersebut yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya maksimal 34.

Oleh sebab itu, Wahyu mengungkapkan Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran dana cadangan yang bisa dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.

Besaran anggaran belanja lain-lain menjadi yang tertinggi dari tujuh sektor belanja pemerintah pusat lainnya: pembayaran bunga utang senilai Rp552.854,3 triliun, belanja pegawai Rp513.229,5 triliun, belanja barang Rp342.610,4 triliun, subsidi Rp309.052,1 triliun, belanja modal Rp190.637,5 triliun, bantuan sosial Rp120.035,2 triliun, dan belanja hibah Rp202,7 miliar.

Pada kesempatan berbeda, DPR menyatakan RAPBN 2025 tidak akan terpengaruh meski revisi UU Kementerian Negara akan segera disahkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi alias Awiek beralasan, pemerintahan tetap akan menyusun pagu anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga sesuai jumlah yang ada sekarang.

Lagipula, sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, DPR sudah mengatur agar pemerintah ke depan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia dalam menentukan jumlah kementerian/lembaga.

Menurut Awiek, aturan tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 15 draf RUU Kementerian Negara. Semua pasal tersebut terkait efesiensi pemerintahan.

"Sudah tadi [dibahas soal anggaran], di [pasal] efektivitas pemerintah itu," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Sementara itu, wacana penambahan jumlah kementerian/lembaga pada pemerintahan Prabowo sudah disampaikan sejumlah pihak. Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo misalnya, yang mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebelumnya, pembentukan lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara hingga Badan Gizi Nasional juga kerap disampaikan kubu Prabowo.

Terbaru, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Prabowo masih terus menerima masukan serta rekomendasi nama-nama menteri dari para pimpinan partai politik pendukung. Oleh sebab itu, sambungnya, belum ada bentuk final kabinet pemerintahan Prabowo mendatang.

"Semua sifatnya masih wacana. Tunggu saja presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih, dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan kabinet yang akan datang," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Agustus 2024 meningkat secara tahunan maupun bulanan, salah satunya terkerek momen Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia.

Asisten Gubernur BI sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkiraan penjualan eceran Agustus 2024 akan mencapai 215,9, tumbuh 5,8% dari periode yang sama tahun lalu atau year-on-year (YoY). Perkiraan tersebut pun lebih tinggi dari realisasi Juli 2024 yang tumbuh sebesar 4,5% Yoy.

“Meningkatnya penjualan eceran didorong oleh mayoritas kelompok, tertinggi pada kelompok barang budaya dan rekreasi, diikuti bahan bakar kendaraan bermotor dan subkelompok sandang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/9/2024).

Secara berurutan, kelompok tersebut masing-masing tumbuh sebesar 2,8% YoY, 4,4% YoY, dan 5,9% YoY.

Sementara secara bulanan atau month-to-month (MtM), penjualan eceran diperkirakan meningkat sebesar 1,6% setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2%.

Peningkatan kinerja penjualan eceran tersebut diprakirakan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,5% MtM.

Kemudian peningkatan tipis pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,1% MtM, serta perlengkapan rumah tangga lainnya didorong oleh peningkatan permintaan saat event HUT RI didukung penerapan strategi potongan harga oleh retailer yang tumbuh hingga 6,7%.

Meski demikian, terdapat kelompok yang mengalami kontraksi pada Juli 2024 yakni Indeks Penjualan Riil (IPR) kelompok suku cadanga dan aksesoris sebesar -2,5% MtM.

Adapun pada Juli 2024, kinerja penjualan eceran pada Juli 2024 meningkat sebesar 4,5% YoY. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tercatat sebesar 212,4, naik dari Juli 2023 yang berada di angka 203,3.

Secara perinci, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,5% YoY dengan subkelompok sandang tumbuh 3,4%.

Sementara itu, kelompok suku cadang dan aksesori tumbuh 6,3% YoY serta bahan bakar kendaraan bermotor alias BBM tumbuh 1,7%. Erwin menuturkan bahwa pertumbuhan yang terjadi pada Juli ini tetap positif meskipun tidak setinggi pada bulan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali merombak direksi Perum Bulog. Pada perombakan kali ini, Erick menambah posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut) dalam manajemen BUMN Pangan tersebut.

Posisi Wadirut Perum Bulog diisi oleh Marga Taufiq. Sebelum menjabat sebagai Wadirut, Marga Taufiq diketahui menjabat sebagai Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang juga merupakan Presiden Terpilih periode 2024-2029.

Selain itu, Marga Taufiq juga sebelumnya sempat menempati posisi sebagai Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Adapun, pengangkatan ini bersamaan dengan pergantian posisi Direktur Utama dan Direktur Human Capital. Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-73/DHK.MBU.A/09/2024, Erick menunjuk Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama, menggantikan Bayu Krisnamurthi, dan mengangkat Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital menggantikan Purnomo Sinar Hadi.

Sebelumnya, Wahyu merupakan Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), BUMN asuransi yang melayani pembayaran manfaat asuransi dan pensiun untuk TNI, Polri, serta ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri.

Wahyu sendiri bukanlah orang baru di lingkungan Bulog. Pasalnya, pada 2015-2016 Wahyu sempat mengisi jabatan sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog.

Kemudian pada 2015-2018, Wahyu menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Perum Bulog dan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog pada 2016-2017.

Sementara itu, Sudarsono sebelumnya merupakan Guru Besar Sosiologi dan Birokrat dan pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengembangkan kelapa sebagai bahan baku pembuatan bioavtur atau bahan bakar untuk pesawat terbang.

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan dalam membuat bioavtur kelapa yang digunakan adalah kelapa yang tidak layak konsumsi.

Selama ini kelapa dengan jenis itu masuk daftar calon bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“Memang kelapa-kelapa reject itu salah satu potensi untuk bisa menjadi bahan baku bioavtur, SAF itu,” kata Edi saat ditemui di kantor EBTKE, Senin (9/9/2024).

Namun, rencana ini masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya, pembudidayaan komoditas kelapa saat ini masih dilakukan di perkebunan rakyat dan belum terindustrialisasi secara lebih luas.

Karena itu, Edi menyebut munculnya rencana tambahan tugas bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola di luar komoditas kelapa sawit, yakni kakao hingga kelapa.

"Jadi itu dulu masuk supaya nanti termasuk hilirisasinya, budidayanya berkembang baik. Kalau sudah, nanti berkembang ke depannya, termasuk salah satu potensi untuk bisa dikembangkan jadi SAF tadi," ucapnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana penerapan campuran bahan bakar nabati (BBN) pada avtur atau bioavtur yang akan mulai diberlakukan bertahap sesuai peta jalan atau roadmap.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, dalam roadmap pemerintah akan diterapkan sebesar 1% pada 2027.

"Bioavtur itu kalau di roadmap kita, ini berikutnya di revisi Permen [Peraturan Menteri] juga akan kita lakukan detail roadmap-nya, 1% ini di roadmap kita 2027," kata Eni di Kantor Kementerian ESDM, Senin (12/8/2024).

Eni menjelaskan, BBN atau yang dikenal juga dengan biofuel untuk avtur merupakan campuran beragam minyak sayur (vegetable oil), termasuk minyak sawit dan minyak kelapa (coconut oil).

Roadmap bioavtur telah sesuai dengan usulan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan, Eni menuturkan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pembahasan terkait pemanfaatan BBN dalam negeri.

"Karena kita itu punya hub untuk ke Indo-Pasifik. Jadi penerbangan-penerbangan di internal nasional kita aja banyak," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Jalan Tol Trans Sumatra bakal tersambung sepanjang 1.100 kilometer (km) hingga akhir 2024.

Dia pun menegaskan bahwa peresmian Jalan Tol Binjai-Langsa dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Simalungun, pada hari ini, Selasa (10/9/2024) merupakan salah satu upaya dalam merealisasikan target tersebut.

“Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol trans sumatra sepanjang 2.994 km dan kita harapkan sampai akhir tahun jalan tol sumatra sudah tembus di 1.100 km. Khusus untuk jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat tinggal 40 km lagi sampai ke Parapat di Danau Toba, tinggal sedikit sekali,” kata Jokowi dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Jalan Tol Binjai-Langsa seksi II Stabat-Tanjung Pura dibangun sejak 2020 yang memiliki panjang hingga 26,2 km dengan anggaran biaya mencapai Rp11,6 triliun.

Termasuk, kata Jokowi, juga jalan tol ruas Koala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat seksi III (3) dan IV (4) yang dibangun sejak 2018 sepanjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran biaya Rp6 triliun.

Kepala Negara menekankan bahwa pembangunan dilakukan dengan fokus demi mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor Binjai Langsa dan Tebing Tinggi—Parapat dan akan menambah daya saing daerah dan sistem logistik dan mobilitas orang, barang agar makin cepat sehingga Indonesia bersaing dengan negara-negara lain.

“Kalau dulu dari Medan ke sini [Danau Toba] menghabiskan waktu 3,5 jam - 4 jam, sekarang hanya kira kira 1,5 jam lebih sedikit,” pungkas Jokowi.

Sebagai informasi, hingga saat ini Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sekitar 1.030 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Perinciannya, ruas tol Konstruksi 230 km dan 800 km ruas tol Operasi.

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh di antaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km).

Kemudian, Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km), Tol Bangkinang – XIII Koto Kampar (25 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Kisaran (48 km), Tol Tebing Tinggi – Indrapura (28,5 km).