Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menekankan bahwa pemerintah tidak menyewa 1.000 unit mobil untuk kebutuhan mobilisasi tamu negara dan VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

Dia mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait penyewaan kendaraan hingga 1.000 unit pun adalah hal keliru. Menurutnya, pemerintah akan menyediakan bus untuk undangan atau pergerakan tamu negara.

“Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard hingga sejumlah 1.000 unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut, Setya mengatakan bahwa jumlah bus yang akan dihadirkan pun tidak mencapai 1.000 unit. Namun, dia belum mengonfirmasi jumlah yang akan melayani tamu-tamu Negara.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa bus akan digunakan untuk para menteri dan tamu negara ketika HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang.

“Kami siapkan bus. [Namun] sesuai ketentuan untuk VVIP akan diatur Paspampres,” pungkas Setya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar pemerintah menyewa 100 unit mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

Pratikno menekankan pemerintah akan menggunakan perangkat bus untuk kebutuhan transportasi tamu-tamu Negara kawasan IKN.

Hal ini dia sampaikan usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

“Oh iya [untuk penyewaan kendaraan] itu kan lokal, pasar lokal, bukan kami dan kami besok tak akan menggunakan [Alphard yang disewa hingga Rp25 juta] itu kan. Kami akan menggunakan bus,” tuturnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemilihan bus untuk menjadi moda transportasi m di IKN lantaran saat ini akses dari Balikpapan menuju Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu masih terbatas.

Dia menyebut hingga saat ini sejumlah fasilitas pendukung seperti jalan tol dan bandara IKN belum sepenuhnya rampung serta diperkirakan akan selesai pada akhir Agustus atau awal September 2024.

Pratikno menekankan lantaran menghadapi kendala prasarana transporasi, maka jumlah mobil akan menjadi salah satu tantangan sehingga pemerintah memilih untuk menggunakan dalam memfasilitasi transportasi tamu-tamu Negara untuk menuju tempat upacara.

“Karena ada juga keterbatasan infrastruktur yang ada di sana kan. Kami harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kalimantan Timur, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam sama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi,” pungkas Pratikno.

Diberitakan sebelumnya, harga sewa mobil di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melonjak hingga 100% jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan bahwa permintaan mobil rental semakin banyak dan terjadi kenaikan harga sewa mobil sejak memasuki Agustus 2024.

Harga sewa mobil normal untuk Fortuner sekitar Rp2,5 juta per hari, katanya, menjadi Rp5 juta per hari, kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari.

"Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," ujar Damun, Senin (5/8/2024).

Dia mengaku Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa sedikitnya 100 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negaraVVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 100 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ujar Damun.

Kemensetneg, sambungnya, sudah membayar uang muka 50% dari nilai kontrak yang disepakati.

Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.

Dalam memenuhi keterbatasan unit mobil tersebut DPD Asperda Kaltim melakukan koordinasi dengan DPP Asperda Indonesia yang sepakat memberikan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur.

"Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan di perjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Dengan biaya pengiriman untuk satu unit mencapai Rp13 juta, kata Damun, lonjakan harga sewa mobil tidak bisa dihindari.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR Energy Material di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah pada hari ini Rabu (7/8/2024).

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, PT Indonesia BTR Energy Material memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bakal melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah pada hari ini.

“Bapak Presiden akan ke KEK Kendal untuk meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium PT Indonesia BTR New Energy Material,” katanya kepada Bisnis Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa pabrik asal China itu telah menyalurkan investasi tahap pertama senilai US$ 478 juta atau sekitar Rp7,72 triliun. Nantinya, perusahaan ini mampu menghasilkan bahan anoda baterai berkapasitas 80 ribu ton per tahun.

Sekadar informasi, PT Indonesia BTR Energy Material merupakan anak usaha dari dari perusahaan China BTR New Material Group Co., Limited yang berbasis Shenzhen, Provinsi Guangdong.

Adapun investasi dari perusahaan Negeri tirai bambu itu merupakan realisasi dari komitmen investasi atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan BTR yang terjalin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation di Beijing pada 16 Oktober 2023 sebelumnya.

Yusuf menjelaskan setelah melaksanakan peresmian, Kepala Negara akan kembali secara langsung ke Jakarta.

“Setelah acara Beliau akan langsung kembali ke Jakarta,” pungkas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI di IKN Nusantara bakal menelan biaya yang tidak sedikit. Momentum ini meningkatkan sejumlah tarif terutama pada sektor jasa mulai dari transportasi hingga hotel.

Kurang dari dua pekan menuju 17 Agustus, pemerintah terus mematangkan peringatan HUT pertama di ibu kota negara tersebut. Selain mengebut penyelesaian infrastruktur dan pasukan pengibaran bendera, beberapa pendukung lainnya tidak luput dari perhatian.

Berdasarkan catatan Bisnis, Negara menebar 3.800 undangan untuk hadir di IKN tepat saat peringatan ulang tahun ke-79 RI. Nantinya, 1.000 undangan hadir pada acara pagi, 1.000 undangan pada sore, 380 undangan di main hall, dan 1.500 undangan tambahan yang akan ditempatkan di Plaza Seremoni.

Aktivitas ini jelas mengerek berbagai kebutuhan tamu undangan dan pejabat negara. Beberapa yang paling pokok adalah kendaraan dan penginapan. Balikpapan sebagai penyangga IKN bahkan telah mempersiapkan diri menyambut tamu jelang peringatan HUT RI.

Artikel tentang perayaan HUT RI di IKN menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Rabu (31/7/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Jalan Senyap Berantas Mafia Impor Ilegal

Satuan tugas atau Satgas pengawasan impor ilegal mengamankan belasan ribu produk impor ilegal mulai pakaian bekas, alas kaki, produk elektronik hingga tekstil bernilai sekitar Rp46 miliar. Temuan ini merupakan yang kedua setelah satgas dibentuk Juli lalu.

Sejumlah barang ilegal yang berhasil diamankan merupakan hasil penindakan beberapa instansi anggota satgas. Bareskrim Polri, misalnya, telah melakukan penindakan terhadap 1.883 bal pakaian bekas impor. Sementara Ditjen Bea Cukai melalui KPBC Tanjung Priok telah mengamankan pakaian bekas hingga 3.044 bal.

Lainnya yakni Bea Cukai Cikarang juga telah mengamankan 695 produk jadi seperti karpet dan handuk; 322 pak tekstil nylon, polyester dan sintetik leather; 371 alas kaki; 6.578 unit elektronik seperti laptop, handphone, mesin fotokopi; dan 5.896 pak garmen yang terdiri dari pakaian jadi dan aksesoris.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Kemendah melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) juga turut mengamankan 20.000 rol kain gulungan yang diduga ilegal karena tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor dan laporan surveyor.

Fintech AdaKami Putuskan Kurangi Modal Dasar

PT Pembiayaan Digita Indonesia (AdaKami) mengumumkan pengurangan modal dasar perseroan melalui Keputusan Rapat Sirkular Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui pengumuman di media massa, Rapat Sirkular Pemegang Saham yang berlangsung pada Senin (5/8/2024), memutuskan untuk mengurangi modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dari semula Rp249,96 miliar menjadi Rp124,98 miliar.

Dalam pengumuman itu, manajemen mengimbau kepada para kreditur yang berkeberatan atas hasil keputusan rapat perseroan terkait dengan pengurangan modal tersebut, dapat mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 45 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tembusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka 60 hari setelah pengumuman.

AdaKami merupakan platform layanan keuangan berbasis digital atau peer-to-peer (P2P) lending yang memiliki lebih dari 4 juta pengguna aktif.

Serba Mahal Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara

Ribuan pejabat dan tamu undangan dimanfaatkan oleh sejumlah maskapai penerbangan nasional dengan menambah frekuensi penerbangan menuju Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan maupun APT Pranoto Samarinda.

Dua Bandara tersebut akan menjadi lokasi pendaratan utama tamu undangan VVIP, termasuk Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum selesainya pembangunan bandara di IKN.

Setidaknya dua maskapai nasional yakni Garuda Indonesia dan Pelita Air kompak menambah frekuensi penerbangan ke Balikpapan. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) misalnya, telah mempersiapkan 70 jadwal penerbangan pada periode 16-20 Agustus 2024 untuk mendukung mobilitas peserta upacara kemerdekaan RI di IKN. Jumlah tersebut terdiri dari 40 jadwal reguler dan 30 extra flight.

"Kita sangat terbuka untuk tambah lagi [jadwal penerbangan], karena 17 Agustus ini kan event bersama," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Jakarta pada Rabu (31/7/2024).

Laris Manis Mobil Berkasta Atas

PT Toyota-Astra Motor (TAM) mencatatkan perolehan surat pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran GIIAS 2024 yang meningkat signifikan dengan tipe mobil hibrida penyumbang utamanya.

Pameran GIIAS 2024 kembali digelar di ICE BSD Tangerang Selatan, 17-28 Juli. Selama 11 hari pameran, Toyota memperoleh total SPK sebanyak 6.202 unit, meningkat 7% dibandingkan dengan capaian pada pameran serupa tahun lalu.

Penjualan Toyota didominasi oleh Kijang Innova sebagai mobil favorit keluarga Indonesia dengan SPK sebanyak 1.968 unit (31%), diikuti oleh duo Avanza dan Veloz sebanyak 1.395 unit (22%).

All New Kijang Innova Zenix HEV dengan komposisi penjualan 75% dibanding versi gasoline kembali menjadi lokomotif penjualan kendaraan elektrifikasi (xEV) dengan SPK 1.305 unit.

Angan Tinggi Tekan Emisi di Sektor Transportasi

Sektor transportasi disebut-sebut menjadi penyumbang terbesar kedua emisi karbon dioksida (CO2) dan sumber utama polusi udara di Indonesia setelah pembangkit listrik. Kendati demikian, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor masih akan terjadi dengan volume yang signifikan hingga kendaraan listrik mendominasi.

Di sisi lain, 99% BBM yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero) dinilai belum memenuhi standar sulfur 50 part per million (ppm) atau Euro 4, termasuk untuk seluruh BBM subsidi (sekitar 71% dari total volume). Kondisi ini tentunya menjadi dilematis, mengingat tingkat polusi yang tinggi dari emisi gas buang kendaraan disebabkan oleh kualitas BBM saat ini.

“Perbaikan kualitas BBM di Indonesia ini perlu didorong melalui penyediaan BBM rendah sulfur. Memang nantinya akan ada implikasi biaya dari kenaikan kualitas,” kata Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dalam acara Road to Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Senin (2/8/2024) sore.

Terlebih lagi, imbuhnya, harga BBM di Indonesia berdasarkan data Strataadvisor yang diakses per 10 Juli 2024 menjadi salah satu yang terendah di dunia, selain Rusia, Arab Saudi, dan China.

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell dan BP AKR, melakukan penyesuaian harga BBM per 1 Agustus 2024. Sementara itu, PT Pertamina melakukan beberapa penyesuaian harga per tanggal 2 Agustus 2024.

Meski demikian, Pertamina masih menahan harga BBM yang bersifat subsidi dan Pertamax Ron 92. Adapun alasan Pertamina masih menahan harga BBM subsidi karena perseroan disebut masih memantau pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah sampai saat ini.

Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Rabu (7/8/2024) harga BBM Pertamax (RON 92) masih dibanderol Rp12.950 per liter, khususnya di wilayah Jawa.

Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter. Kemudian Dexlite menjadi Rp15.350 dari sebelumnya Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp15.650 dari sebelumnya Rp15.100 per liter.

Di sisi lain, harga BBM subsidi yaitu Pertalite masih dibanderol diangka Rp10.000 per liter dan Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter.

Namun, SPBU swasta mulai menaikkan harga BBM pada awal Agustus ini. Dikutip dari laman resmi Shell Indonesia, harga Shell Super di Jakarta kini sebesar Rp14.520 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.810 per liter.

Kemudian Shell V-Power yang pada bulan sebelumnya dipatok Rp14.700 per liter, kini naik menjadi Rp15.370 per liter. Untuk Shell V-Power Diesel kini seharga Rp15.810 per liter dan Shell V-Power Nitro+ senilai Rp15.600 per liter.

Selain itu, SPBU BP AKR juga menaikkan harga BBM. Di wilayah Jakarta, harga BP 92 dipatok Rp13.850 per liter atau naik dari sebelumnya Rp13.450 per liter, sedangkan BP Ultimate naik dari Rp14.700 per liter menjadi Rp15.370 per liter.

Daftar Harga BBM Pertamina, BP, Shell, Vivo per 7 Agustus 2024

Pertamina(Penyesuain per 2 Agustus 2024)

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

- Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.950 per liter

- Pertamax Green (RON 95): Rp15.000 per liter (sebelumnya Rp13.900 per liter)

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.450 per liter (sebelumnya Rp14.400 per liter)

- Dexlite (Diesel CN51): Rp15.350 per liter (sebelumnya Rp14.550 per liter)

- Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp15.650 per liter (sebelumnya Rp15.100 per liter)

Shell

- Shell Super (RON 92): Rp14.520 (sebelumnya Rp13.810 per liter)

- Shell V-Power (RON 95): Rp15.370 (sebelumnya Rp14.700 per liter)

- Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp15.600 (sebelumnya Rp14.930 per liter)

- Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp15.810 (sebelumnya Rp15.320 per liter)

BP

- BP 92 (RON 92): Rp13.850 (sebelumnya Rp13.450 per liter)

- BP Ultimate (RON 95): Rp15.370 (sebelumnya Rp14.700 per liter)

- BP Ultimate Diesel (CN 53): Rp15.810 (sebelumnya Rp15.320 per liter)

Vivo

- Revvo 90 (RON 90): Rp12.900 per liter

- Revvo 92 (RON 92): Rp14.320 per liter

- Revvo 95 (RON 95): Rp15.150 per liter

Bisnis.com, JAKARTA — Terus berkembangnya media sosial memunculkan sosok-sosok pemengaruh atau influencer dengan pengikut atau followers yang begitu banyak. Konten-konten yang mereka buat kerap mendatangkan cuan, sehingga terdapat kewajiban untuk membayar pajak.

Aktivitas keseharian, ulasan atau review barang, hingga rekomendasi kuliner selalu meramaikan linimasa setiap harinya. Jutaan atau mungkin miliaran konten muncul, baik unggahan-unggahan amatir maupun yang terkonsep layaknya profesional.

Sosok-sosok influencer pun muncul dalam interaksi jagat maya. Konten-konten yang mereka buat kerap menyita perhatian, juga menjadi rujukan untuk berbagai hal.

Berdasarkan Kamus Oxford, influencer adalah orang atau sesuatu yang memengaruhi orang lain atau sesuatu lainnya—terutama yang memiliki untuk memengaruhi pembeli potensial atas suatu produk atau jasa dengan merekomendasikannya di media sosial.

Definisi itu menjelaskan bahwa influencer identik dengan aktivitas yang menghasilkan cuan.

Pada tahun lalu, pemerintah akhirnya secara resmi menetapkan bahwa influencer dan sejenisnya sebagai suatu pekerjaan yang wajib dikenakan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, influencer tergolong sebagai Bukan Pegawai.

"Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan," tertulis dalam Pasal 1 ayat (12) PMK 168/2023, dikutip pada Selasa (6/8/2024).

Lantas, bagaimana cara menghitung pajak untuk influencer, selebgram, dan sejenisnya?

Perancang busana Didiet Maulana menjelaskan cara hitung pajak untuk influencer dalam unggahan kolaborasi di Instagramnya bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga.

Influencer harus membayar pajak karena adanya pendapatan yang mereka terima, meskipun pekerjaannya berawal dari hobi atau kesenangan terhadap sesuatu. Atas pendapatannya, selebgram, YouTuber, vlogger, hingga influencer pun harus membayar pajak penghasilan (PPh).

"Influencer jadi sebuah profesi, yang mungkin awalnya dari hobi saja. Namun, karena engagement bagus, banyak brand yang akhirnya masuk, dan jadi pendapatan buat seseorang," ujar Didiet pada Selasa (6/8/2024).

Terdapat sejumlah tahap untuk menghitung pajak bagi influencer atau pekerjaan sejenisnya, mulai dari menghitung penghasilan, melihat tarif pajaknya, hingga bisa mengetahui nilai pajak yang harus dibayar.

Berikut cara menghitung pajak untuk influencer:

1. Catat Penghasilan Bruto

Didiet mengambil contoh influencer atau seleb Instagram (selebgram) bernama Amel. Dalam satu tahun dia memperoleh penghasilan hingga Rp600 juta dari hasil membuat konten, promosi iklan (endorse), dan lainnya.

Artinya, Amel memiliki penghasilan bruto Rp600 juta.

2. Hitung Penghasilan Netto

Influencer masuk dalam kategori pekerjaan bebas, yang menerima pendapatan atas jasa sesuai kesepakatan dengan pemberi kerjanya. Oleh karena itu, penghasilan netto menggunakan norma sebesar 50% dari penghasilan bruto dalam satu tahun.

Berikut cara menghitungnya:
50% x penghasilan bruto
50% x Rp600 juta
= Rp300 juta

Artinya, Amel selaku influencer memiliki penghasilan netto Rp300 juta.

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPh, terdapat komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga tidak seluruh penghasilan lantas kena pajak.

Ketentuan PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.101/2016. Pada dasarnya, wajib pajak orang pribadi yang lajang mendapatkan PTKP Rp54 juta untuk satu tahun, lalu terdapat tambahan PTKP Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan.

Adapun, suami istri yang berpenghasilan dan penghasilannya digabung dikenakan PTKP Rp112,5 juta untuk satu tahun. Tambahan PTKP Rp4,5 juta turut berlaku untuk setiap tanggungan di keluarganya.

Didiet mencontohkan bahwa Amel adalah influencer yang masih lajang, maka dia dikenakan PTKP Rp54 juta.

Berikut perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) Amel:
Penghasilan Netto - PTKP
Rp300 juta - Rp54 juta
= Rp246 juta

Artinya, Amel memiliki penghasilan kena pajak Rp246 juta.

4. Menghitung Pajak Terutang

Untuk menghitung pajak yang harus dibayar atau pajak terutang dari Amel, PKP dapat dikalikan dengan tarif pajak penghasilan atau PPh Pasal 17.

Pajak penghasilan itu bersifat progresif, artinya tarif pajak semakin tinggi ketika penghasilan seseorang semakin besar.

Berikut lapisan tarif pajak atau PPh Pasal 17:

Dengan lapisan tarif itu, berikut perhitungan pajak penghasilan Amel:

Artinya, Amel harus membayar pajak atau memiliki pajak terhutang Rp30,9 juta.

5. Menghitung Pengurangan Pajak Terhutang

Apabila Amel atau seorang influencer menerima bukti pemotongan pajak dari brand, vendor, dan pihak lain atas jasanya maka bisa menjadi pengurang terhadap pajak terhutang. Alasannya, pajak dari aktivitas usaha itu telah dipotong dan dibayarkan, sehingga Amel cukup melaporkannya.

Misalnya, Amel memiliki total bukti potong dalam 1 tahun senilai Rp20 juta, maka begini perhitungannya:
Pajak Terhutang - Total Pemotongan
Rp30,9 juta - Rp20 juta
= Rp10,9 juta

Artinya, setelah melaporkan seluruh bukti potong, Amel memiliki sisa pajak terhutang Rp10,9 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) membebaskan pengenaan bea masuk antisubsidi atau bea masuk imbalan (BMI) terhadap produk matras asal Indonesia.

Keputusan pembebasan tersebut dikeluarkan United States Department of Commerce (USDOC) selaku otoritas AS yang dicantumkan dalam Federal Register Vol. 89, No. 140 pada tanggal 22 Juli 2024.

Dengan dibebaskannya Indonesia dari pengenaan BMI tersebut, pemerintah mengeklaim Indonesia sudah mengamankan akses pasar ekspor ke AS dengan nilai sekitar US$370,4 juta atau setara Rp5,98 triliun.

"Ekspor matras Indonesia ke AS akhirnya bebas dari penerapan BMI. Ini hasil kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha Indonesia menghadapi penyelidikan dari Otoritas AS," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam siaran pers, Selasa (6/8/2024).

Sebagai informasi, USDOC memulai penyelidikan antisubsidi untuk produk matras asal Indonesia sejak 17 Agustus 2023, dengan pos tarif 9404.21.0010, 9404.21.0013, 9404.21.0095, 9404.29.1005, 9404.29.1003, 9404.29.1095, 9404.29.9085, 9404.29.9087, 9404.29.9095, 9401.41.0000, 9401.49.0000, dan 9401.99.9081.

Dalam hasil penyelidikan yang dilakukan otoritas AS, disimpulkan bahwa margin subsidi yang diterima eksportir matras Indonesia sangat kecil. Nilai margin tersebut kurang dari 1% ad valorem atau masuk kategori de minimis.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menjelaskan keputusan penyelidikan sejalan dengan hasil penyelidikan sementara (preliminary determination) yang diterbitkan USDOC pada 26 Desember 2023.

"Selama proses penyelidikan berlangsung, Pemerintah RI, pihak swasta, penasehat hukum (legal counsel), dan perwakilan perdagangan RI di AS secara maksimal mengupayakan pembelaan di bawah koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag RI," kata Budi.

Perlu diketahui, ekspor matras buatan RI tercatat mengalami penurunan secara tahunan pada periode Januari—Mei 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor matras Indonesia ke AS dengan kode HS 9404.21 dan 9404.29 tercatat senilai US$106,8 juta pada periode tersebut. Turun 12,68% secara year-on-year (YoY)

Khusus untuk perdagangan dengan Negeri Paman Sam, BPS mencatat total ekspor produk matras buatan Indonesia senilai US$303,8 juta pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum menentukan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis).

Adapun, Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis) menyatakan siap menerima penawaran pemerintah untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyampaikan bahwa untuk lahan bagi kedua ormas keagamaan tersebut masih menunggu dari Kementerian Invetasi.

“Kita cek ya, kita nunggu koordinasi dari MenInvest/BKPM,” kata Agus kepada Bisnis dikutip, Selasa (6/8/2024).

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan ditawarkan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

NU Kelola Kelola PT Kaltim Prima Coal (KPC)

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi komentar tidak adanya keterbukaan informasi dan transparansi data di lembaga tersebut soal pelepasan kontainer barang impor. Komentar justru datang dari sesama instansi pemerintahan.

Kritik pedas tersebut dilayangkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menyinggung persoalan pembebasan 26.415 kontainer barang impor yang sempat menumpuk pada Mei 2024 lalu.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengaku tidak mengerti atas tuduhan Kemenperin yang masih menyebut pihaknya menyembunyikan sesuatu dan tidak transparan.

"Disembunyikan gimana, yang gak transparannya yang mananya, silakan ditanya," kata Nirwala di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Sebab, menurut Nirwala, Bea Cukai telah membalas dan menyampaikan detail terkait jenis barang yang ada salam kontainer tersebut. Dia pun meminta Kemenperin untuk menanyakan langsung apabila masih ada data yang kurang lengkap atau butuh pendalaman.

"Kan awalnya beliau [Menteri Perindustrian] nanya isinya apa, yah kita jelasin dong, gitu saja. Yang ditanya isinya apa ya sudah kita kasih tahu berdasarkan port ekonomi kategori yang dipakai di kode HS supaya datanya sama, ya sudah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kontainer yang dilepas tersebut telah melalui syarat dan ketentuan. Jika sudah memenuhi syarat tetapi tetap ditahan di pelabuhan justru melanggar aturan.

"Yang melepas Bea Cukai. Makanya Satgas itu ada di border. Ini sudah ada pembagian tugas yang di border tugas Bea Cukai tim lain saling menguatkan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa informasi data terkait isi dari ribuan kontainer itu menjadi penting bagi pihaknya untuk memitigasi dampak terhadap industri dalam negeri.

Terlebih, optimisme industri yang tercerminkan dalam Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi menjadi 49,3 setelah 34 bulan bertahan di level ekspansi.

"Kemenperin membutuhkan data yang valid dan dapat diandalkan serta tersedia dengan cepat untuk mengantisipasi penurunan kinerja industri manufaktur dalam negeri saat ini," kata Febri dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).

Febri menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum transparan sehingga Kemenperin hingga saat ini tak bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif dari serbuan kontainer barang impor tersebut.

Permohonan importasi dari Kemenperin didasarkan atasHS Code8 digit dan terdapat dalam dokumen impor yang dipegang oleh DitjenBea dan Cukai. Sedangkan informasi yang disampaikan dalam surat balasan adalahHS Code2 digit.

"Oleh karena itu, tidak bisa diketahui barang sesungguhnya dalam bentuk bahan baku atau barang jadi. Kemenperin meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk memberikan data detail barang importasiHS Code8 digit dari 26.415 kontainer yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan tersebut," tuturnya.

Data importasi barang denganHS Code8 digit sangat diperlukan oleh Kemenperin, karena apabila terdapat produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka akan berpengaruh kepada industri dalam negeri.

"Inilah pentingnya pengendalian importasi khususnya untuk produk-produk yang termasuk HS bahan baku," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah merilis aturan baru mengenai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek ketenagalistrikan. Beleid anyar ini disebut untuk memudahkan investasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Aturan terbaru TKDN tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa dalam beleid tersebut proyek EBT yang didanai hibah luar negeri atau pinjaman luar negeri kini tak lagi diwajibkan untuk mencantumkan TKDN dalam dokumen lelang.

"Yang penting di Permen ini adalah hibah luar negeri tidak diberlakukan pencantuman TKDN dalam biding dokumen," ujar Eniya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Selama ini kewajiban pencantuman TKDN itu disebut telah menghambat pendanaan sejumlah proyek pembangkit EBT. Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala.

Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar.

Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan (1.040 MW), Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Huluais (110 MW), PLTA Kumbih (45 MW) dan PLTA Sawangan (16,6 MW).

Sementara itu, terdapat 10 proyek lainnya belum mencapai kesepakatan dengan lender terkait ketentuan klausul TKDN itu masuk ke dalam perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Adapun, kewajiban pencantuman TKDN tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Berbarengan dengan terbitnya Permen ESDM No.11 Tahun 2024, Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 33 Tahun 2024 yang mencabut Permenperin No. 54 Tahun 2012.

"Isu kendala PLTP dan PLTA adalah di pendanaan internasional yang sebelumnya menurut Permenperin No. 54 harus dicantumkan TKDN di dokumen biding. Sekarang sudah dicabut," jelas Eniya.

Tak hanya proyek hibah atau investasi luar negeri, menurut Eniya, Permen ESDM No.11 Tahun 2024 juga memberikan kemudahan pemenuhan TKDN untuk investasi proyek-proyek EBT lainnya.

"Bahkan jika itu bukan hibah atau investasi luar negeri pun sudah lebih mudah dalam pelaksanaannya karena threshold-nya lebih mudah pencapaiannya ," katanya.

Adapun, threshold atau ambang batas TKDN proyek EBT nantinya akan diatur dalam aturan turunan berupa Keputusan Menteri ESDM yang akan ditetapkan dalam beberapa hari ke depan.

"TKDN komponen produk industri tetap sesuai Permenperin yang direvisi. Namun, TKDN gabungan barang dan jasa proyek EBT telah dihitung dan ini sangat memudahkan investasi," tutur Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan kepada pemerintah untuk menunda rencana penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai alih-alih mengerek besaran PPN, pemerintah justru perlu merevisi PPN untuk turun di level 8% - 9%. Hal itu dilakukan guna menstimulus konsumsi domestik.

“Tunda dulu kenaikan PPn menjadi 12%. Kalau bisa turunkan PPN menjadi 8%-9% untuk menstimulus konsumsi domestik,” jelasnya dalam Celios Bi Weekly, dikutip Selasa (6/8/2024).

Di samping itu, Bhima juga berpandangan pemerintah perlu untuk mempertimbangkan pemberian insentif bebas pajak penghasilan (PPh) bagi sejumlah kalangan. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Penghasilan karyawan di bawah Rp7 juta [bisa dipertimbangkan] PPh-nya ditanggung pemerintah. Ini menjadi stimulus hingga uang yang dibayarkan pajak bisa digunakan konsumsi,” tambahnya.

Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Keputusan menaikkan tarif PPN menjadi 12% tahun depan akan sepenuhnya diserahkan pada pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Mengenai [kenaikan tarif] PPN, kami serahkan pada pemerintahan baru,” katanya

Adapun, pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari semula 11% menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.

Payung hukum kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2024 yang tercatat sebesar 5,11% yoy maupun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal II/2023 yang sebesar 5,17% yoy.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2024 tumbuh hanya 4,93% yoy, lebih pelan dari kinerja periode yang sama tahun lalu mencapai 5,23% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - Target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menggaet lebih dari 10 juta pekerja sektor informal menjadi peserta aktif di 2024 dinilai dapat tercapai. Namun target itu dinilai terlalu kecil.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dapat menggaet sekitar 15 juta pekerja informal sebagai peserta aktif pada tahun ini.

Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 84,13 juta penduduk Indonesia merupakan pekerja informal, atau sekitar 10% dari total peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini. Sebagai informasi, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“10 juta menurut saya target yang sangat rendah. Harusnya sudah bisa 15 juta,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Namun, untuk mencapai target tersebut, Timboel menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapat dukungan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Apalagi, dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara jelas menginstruksikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Misalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mewajibkan penerima untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu Kementerian Pertanian (Kementan) misalnya, menjadikan penyuluh pertanian sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Demikian halnya dengan pekerja informal yang masuk dalam kategori kurang mampu untuk menjadikan mereka sebagai bukan penerima upah (BPU) yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

“Kita tinggal nunggu nih, tanggal 16 Agustus, Pembacaan Nota Keuangan, apakah memang itu juga dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua menyebut bahwa pemberi kerja wajib memastikan pekerja dengan hubungan kemitraan seperti pengemudi online menjadi peserta JKK dan JKM.

Menurutnya, jika kementerian/lembaga serta pemda menjalankan regulasi-regulasi ini, target 10 juta bahkan 15 juta dapat tercapai tahun ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Misalnya, mewajibkan anggotanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

“Kalau ada upaya mendekati lembaga profesi tersebut yang memang kepesertaannya langsung top-down dari organisasi diwajibkan, entah misalnya iuran untuk organisasi ditambah Rp16.800 per bulan, menurut saya nggak terlalu berat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti raksasa asal China, Evergrande mengumumkan tim likuidator tengah berupaya kembali mendapatkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp97 triliun (Asumsi kurs: Rp16.169) dari sejumlah pihak, termasuk sang pendirinya yakni Hui Ka Yan.

Melansir laporan Bloomberg, Selasa (6/8/2024), Evergrande juga akan menyita dividen dan remunerasi Hui Ka Yan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan sebagian kecil investasi kreditur.

Selain Hui Ka Yan, anggaran dividen dan remunerasi mantan CEO Evergrande yakni Xia Haijun, mantan kepala keuangan Pan Darong dan mantan istri Hui yakni Ding Yumei juga masuk ke dalam daftar yang bakal ditahan.

Adapun, langkah ini dilakukan enam bulan setelah Pengadilan Tinggi Hong Kong memberikan perintah pembubaran kepada Evergrande, yang menjadi awal dari salah satu kasus likuidasi terbesar di China.

Usai putusan tersebut, pengadilan kemudian menunjuk dua direktur utama perusahaan konsultan restrukturisasi Alvarez & Marsal Inc. untuk menjadi likuidator.

Keputusan menahan pendapatan dividen dan remunerasi sejumlah petinggi Evergrande itu menjadi langkah formal pertama yang dilakukan likuidator dalam rangka mengembalikan sejumlah aset.

Analis Bloomberg Intellegence, Andrew Chan menjelaskan, Hui Ka Yan dipercaya masih memiliki sejumlah aset jumbo lainnya di luar negeri yang disembunyikan. Di mana, aset-aset tersebut sulit untuk disita. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian penuh para tim likuidator.

"Hui dan yang lainnya mungkin memiliki aset-aset di luar negeri yang disembunyikan yang tidak dapat disita di dalam negeri, dan tidak pasti berapa banyak yang tersisa," kata Chan dikutip Selasa (6/8/2024).

Kondisinya semakin sulit usai Hui Ka Yan sempat dikabarkan mendapat perlakuan khusus dari pihak kepolisian Tiongkok pada September 2023. Di mana, Hui dilaporkan ditahan pada tempat khusus.

Sementara itu, mantan istri Hui Ka Yan ikut terseret dalam kasus ini lantaran dirinya diketahui menggenggam sebesar 5,99% saham di Evergrande. Usai resmi bercerai, Ding terdaftar sebagai pemegang saham pihak ketiga independen.

Seiring dengan masih banyaknya tanda tanya dan kemelut yang perlu diselesaikan, Evergrande mengatakan bahwa belum ada kepastian hingga kapan proses pemulihan aset bakal selesai.

Di samping itu, regulator juga tidak dapat memberikan kepastian mengenai jumlah yang pada akhirnya dapat dipulihkan, sedangkan hingga saat ini, saham Evergrande akan tetap disuspensi dari bursa saham Hong Kong.