Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bakal menjamin keutuhan hak atas tanah para pemegang Golden Visa di Indonesia.

AHY menyebut, salah satu bentuk hak atas tanah yang dijamin bagi para pemegang Golden Visa di antaranya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun hingga Hak Guna Usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Dia menuturkan, pemberian jaminan kepada para pemegang Golden Visa itu dilakukan guna mendorong iklim investasi nasional terus bertumbuh.

“Untuk Kementerian ATR/BPN sendiri ada kaitannya [mendorong iklim investasi]. Karena begitu mereka [investor] datang, tentu mereka mencari tempat tinggal, mencari lokasi untuk membangun usahanya apa pun skalanya, kecil menengah ataupun besar,” kata AHY dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/7/2024).

Seiring dengan hal itu, AHY memastikan seluruh lahan investasi akan clean and clear. Di Samping itu, dia juga memastikan bakal mengawasi secara ketat agar hak atas tanah yang diberikan kepada investor dapat digunakan baik dan membawa dampak positif bagi negara.

“Dengan aturan tersebut, diharapkan dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meluncurkan Golden Visa atau izin menetap khusus yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal di Indonesia selama lima hingga 10 tahun pada Kamis (25/7/2024).

Jokowi menjelaskan, langkah ini diambil untuk kepentingan nasional dalam peningkatan investasi. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga menekankan bahwa pemberian Golden Visa juga harus dilakukan dengan sangat selektif.

“Ingat, [Golden Visa] hanya untuk good quality travelers , sehingga harus benar-benar selektif dan dilihat kontribusinya. Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan negara,” tutur Jokowi.

Sekadar informasi. Golden Visa adalah bentuk baru dari visa rumah kedua (Second Home Visa) yang menargetkan investor dan pebisnis internasional, talenta global, dan wisatawan mancanegara yang memenuhi kriteria.

Investor asing pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama lima hingga 10 tahun dengan persyaratan jumlah investasi tertentu.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan Golden Visa merupakan suatu inovasi yang dapat memberi kesempatan bagi banyak pihak berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

“Ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora untuk berkontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan melalukan evaluasi kinerja satgas impor ilegal sebelum masa jabatannya lengser beberapa bulan mendatang.

Untuk diketahui, satgas yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan itu baru-baru ini mengamankan impor ilegal senilai Rp40 miliar yang berupa produk elektronik hingga pakaian jadi.

Sekretaris Ekesekutif Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan upaya satgas juga harus diimbangi dengan sinergi antar kementerian/lembaga untuk mengungkap impor ilegal di dalam negeri.

“Pak Jokowi juga harus mengevaluasi kinerja satgas ini. Karena impor ilegal ini pastinya merugikan negarajuga dari segi pendapatan, yang seharusnya dikenakan bea masuk dan masuk ke negara, malah adanya penyelewengan," kata Farhan, dikutip Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, satgas impor ilegal ini juga perlu dilanjutkan di masa periode Presiden Terpilih selanjutnya. Hal ini untuk memastikan industri tekstil dapat bertahan di tengah banjir produk impor ke dalam negeri.

Dalam hal ini, dia menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini ke Tanah Air.

“Kita masih ingat Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani lah yang mengeluarkan 26.000 kontainer ke pasardomestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebuttidak pernah disampaikan ke publik," tuturnya.

Sejak masuknya 26.000 kontainer yang seiring dengan pemberlakuan Permendag 8/2024 tentang relaksasi impor, kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut. Hal ini justru disebut sebagai langkah legalisasi produk impor ilegal.

“Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini.

Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun," terangnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan bisa berhasil apabila semua Kementerian/Lembaga terkait berani untuk membuka data perusahaan yang terlibat, siapa-siapa yang ikut serta, hingga menghentikan impor borongan.

“Kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian & lembaga harus berani ungkap siapa yang bermain di impor ilegal ini," terangnya.

Maka perlu kembali diterapkan terkait permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga keterbukaan jumlah yang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Lalu, impor borongan juga perlu di stop karena banyaknya produk ilegal yang masuk lewat jalur tersebut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mencatat peningkatan konektivitas jalan Tol khususnya Trans Jawa berdampak signifikan dalam mendorong geliat investasi pada paruh pertama 2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, para investor umumnya melirik sejumlah Kawasan Industri yang terintegrasi dengan jalan tol karena akan menekan biaya logistik.

“Tol di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY itu berdampak luar biasa terhadap pertimbangan daripada investor. Karena masuk cost logistic lebih murah,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/7/2024).

Bahlil mencontohkan, salah satu bentuk nyata konektivitas meningkatkan pertumbuhan ekonomi tercermin jelas lewat banyaknya tenant yang mengantre untuk masuk ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Pasalnya, KITB sendiri hanya berjarak 350 meter dari jalan tol. Alhasil, saat baru diluncurkan KITB telah menampung 18 perusahaan yang berkomitmen untuk memarkirkan modalnya di Kawasan Industri tersebut.

“Kemarin di [Kawasan Industri Terpadu] Batan, 18 perusahaan masuk karena di situ kawasan industrinya hanya 350 meter dari tol,” pungkasnya.

Sebagai informasi, capaian realisasi investasi sepanjang Semester I/2024 dilaporkan mencapai Rp829,9 triliun atau tumbuh 22,3% dari target investasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini sebesar Rp1.650 triliun.

Adapun, capaian realisasi investasi itu 49,8% atau sebesar Rp413,7 triliun ditanam di wilayah Jawa dan sisanya yakni sebanyak 50,2% atau senilai Rp416,2 triliun di luar Jawa.

Perinciannya, DKI Jakarta dan Jawa masih duduk sebagai destinasi investasi favorit para penanam modal nasional (PMDN). Di antaranya yakni DKI Jakarta realisasi investasinya Rp69,3 triliun atau naik 60,9% secara yoy.

Kemudian, Jawa Barat dengan realisasi Rp49,2 triliun naik 32,25% yoy dari posisi sebelumnya Rp37,2 triliun. Jawa Timur realisasi Rp44,1 triliun naik 40% dari Rp31,5 triliun.

Kemudian realisasi investasi Riau sebesar Rp40,3 triliun naik 41,4% dari Rp28,5 triliun dan diposisi kelima yakni Kalimantan Timur dengan realisasi investasi mencapai Rp24,4 triliun naik tipis 8,9% dari Rp22,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA- Sejak awal tahun, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK massal sektor manufaktur terus terjadi, terutama mendera industri padat karya seperti tekstil hingga alas kaki. Namun belakangan, investasi sektor manufaktur menunjukkan geliat.

Hal ini mencerminkan situasi berkebalikan. Aliran investasi justru mendorong pendirian pabrik lantas pembukaan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Nilai investasi sektor manufaktur bergeliat sepanjang paruh pertama tahun ini. Realisasi investasi industri pengolahan atau manufaktur mengalami peningkatan signifikan secara tahunan pada semester I/2024 yang tercatat melonjak 24,68% (year-on-year/YoY).

Berdasarkan laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi manufaktur semester I/2024 sebesar Rp337 triliun, lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp270,3 triliun.

Adapun, kontribusi industri manufaktur semester pertama tahun ini mencapai 40,6% terhadap total realisasi investasi sebesar Rp829,9 triliun dalam periode yang sama. Namun, capaian investasi manufaktur masih menempati urutan kedua setelah realisasi sektor jasa yang kontribusinya sebesar 41,3% terhadap total penanaman modal awal tahun ini.

Secara rinci, penanaman modal asing (PMA) pada industri manufaktur tercatat sebesar US$16,8 miliar atau berkontribusi 58,4% dari total PMA sebesar Rp421,7 triliun. Adapun, sektor manufaktur yang paling banyak investor asing yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya yang mencapai US$43,4 miliar yang terdiri dari 1.130 proyek.

Kemudian, investasi asing juga banyak menanamkan modal ke industri kimia dan farmasi dengan total investasi US$848 juta dari 1.417 proyek. Sementara, penanaman modal dalam negeri (PMDN) industri manufaktur sebesar Rp94,8 triliun atau 23% dari total PMDN semester pertama tahun ini yang mencapai Rp408,2 triliun.

Subsektor manufaktur yang paling banyak ditanami modal oleh investor dalam negeri yaitu industri makanan sebesar Rp14,1 miliar untu 6.411 proyek dan disusul industri kimia farmasi sebesar Rp9,2 miliar dari 2.468 proyek.

GEJALA PHK MASSAL

Di sisi lain, Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan penyebab pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi pada sejumlah industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kebanyakan PHK massal terjadi di Jawa Barat. Dia melihat PHK massal terjadi lantaran pabrik tutup ataupun relokasi ke daerah lain bagian Jawa lainnya.

"Masalahnya ada 2, mesinnya tua dan biaya ekonominya tinggi dibandingkan negara-negara lain, ini juga terkait dengan produktivitas kerja kita," kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (29/7/2024).

Menurut Bahlil, harus ada jalan tengah untuk menyelesaikan polemik PHK massal tersebut. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan pemanis atau dukungan yang cocok untuk industri tersebut agar tetap bertahan

Salah satunya terkait dengan akses pembiayaan dari perbankan untuk membiayai peremajaan mesin industri. Insentif atau kemudahan yang dapat memberikan akses pembiayaan untuk beli mesin dapat mendorong kinerja industri.

"Juga kerja sama dengan buruh, kita hargai buruh, lapangan kerja dengan upah yang layak, tapi buruh harus mengerti bahwa kalau industri gak jalan gimana pabrik mau survive, jadi keduanya saling membutuhkan," tuturnya.

Bahlil menegaskan, di satu sisi hak buruh harus diperhatikan yang adil sesuai dengan kontribusi terhadap perusahaan. Namun, di sisi lain, pekerja juga diminta untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan.

"Kalau ini tutup yang rugi kita semua, lapangan pekerjaan tutup, industri gak jalan, pendapatan negara berkurang, tapi jangan sedih karena ada yang pergi, ada yang datang," tuturnya.

Dalam hal ini, dia mencontohkan salah satu industri alas kaki yang baru saja beroperasi di Kawasan Industri Batang, yakni Yih Quan Footwear Indonesia asal Taiwan yang telah mampu menyerap lapangan pekerja hingga 2.000 lebih.

Meskipun pabrik tutup tengah terjadi di berbagai wilayah, namun di wilayah lain terdapat investasi baru yang muncul dan mampu berkontribusi menyerap pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya tergiur untuk mengurus tambang dan memberikan sikap resmi atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Penawaran Bahlil kemudian dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan 9 pertimbangan yang termuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangan kedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbangan ketiga pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

Poin Keenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poin ketujuh Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poin kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.

Tambang Terbaik

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Partai Politik Bersuara

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Suara Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengemukakan pemberian izin tambang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PP Muhammadiyah sehingga bisa membawa manfaat bagi umat Muslim.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7).

Eddy juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga Muhammadiyah bisa profesional dengan membentuk tim khusus yang kini dipimpin Prof Muhadjir dan penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," katanya.

Dia berpandangan usaha pertambangan batubara seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima Izin usaha pertambangan pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan tersebut akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah seperti yang kerap terjaga selama ini.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, kini Muhammadiyah seakan menyetujui bahkan mendukung substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 meski disoroti masyarakat.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menilai, Muhammadiyah terkesan turun derajat lewat keputusan tersebut. Menurutnya, poin penting dari masalah PP No. 25/2024 adalah pelanggaran atas UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Terutama, sambungnya, terkait pasal yang mengatur tentang pemberian prioritas penawaran WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, prioritas diberikan kepada BUMD/BUMD. Untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair, tidak seperti PP No. 25/2024 yang mana ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang secara prioritas.

"Sebenarnya niat baik pemerintah untuk membantu ormas keagamaan tersebut akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian participating interest atau bantuan melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang," jelas Mulyanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya tergiur untuk mengurus tambang dan memberikan sikap resmi atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Penawaran Bahlil kemudian dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan 9 pertimbangan yang termuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangan kedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbangan ketiga pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

Poin Keenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poin ketujuh Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poin kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.

Tambang Terbaik

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Partai Politik Bersuara

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Suara Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengemukakan pemberian izin tambang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PP Muhammadiyah sehingga bisa membawa manfaat bagi umat Muslim.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7).

Eddy juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga Muhammadiyah bisa profesional dengan membentuk tim khusus yang kini dipimpin Prof Muhadjir dan penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," katanya.

Dia berpandangan usaha pertambangan batubara seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima Izin usaha pertambangan pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan tersebut akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah seperti yang kerap terjaga selama ini.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, kini Muhammadiyah seakan menyetujui bahkan mendukung substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 meski disoroti masyarakat.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menilai, Muhammadiyah terkesan turun derajat lewat keputusan tersebut. Menurutnya, poin penting dari masalah PP No. 25/2024 adalah pelanggaran atas UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Terutama, sambungnya, terkait pasal yang mengatur tentang pemberian prioritas penawaran WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, prioritas diberikan kepada BUMD/BUMD. Untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair, tidak seperti PP No. 25/2024 yang mana ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang secara prioritas.

"Sebenarnya niat baik pemerintah untuk membantu ormas keagamaan tersebut akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian participating interest atau bantuan melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang," jelas Mulyanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketegangan geopolitik seringkali meresahkan bagi stabilitas perekonomian global maupun nasional.

Interelasi perekonomian global dari sisi perdagangan hingga pasar keuangan meningkatkan peran risiko geopolitik dalam memengaruhi perekonomian berbagai negara, khususnya negara berkembang.

Bahkan, para ekonom di Federal Reserve Board of Governors, Caldara dan Lacoviello, menyatakan bahwa para pengusaha, pelaku pasar, dan bank sentral telah menganggap risiko geopolitik sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan dan dinamika pasar.

Kesimpulan ini tecermin juga pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, 16-17 Juli 2024, bahwa risiko geopolitik masih menjadi determinan pengambilan keputusan, konsisten paling tidak sejak Agustus 2023.

Artinya, lembaga pemerintahan yang prominen di bidang ekonomi dan keuangan, termasuk bank sentral, tidak cukup hanya memiliki kebijakan yang kredibel.

Mereka juga perlu menjalankan pendekatan yang mendukung kebijakan tersebut untuk mengantisipasi risiko geopolitik guna menjaga stabilitas ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana bank sentral menerjemahkan langkah pendukung kebijakan tersebut?

Kerja sama internasional bank sentral mungkin menjadi upaya yang tepat sebagai langkah pendukung kebijakan dalam mengantisipasi risiko geopolitik.

Harus diakui bahwa setiap bank sentral tidak mengharapkan dampak rembetan negatif dari negara lain yang meningkatkan risiko krisis bagi stabilitas perekonomian mereka.

Jika demikian, bank sentral-bank sentral di dunia, mau tidak mau, harus berinteraksi dalam suatu kerangka kerja sama. Upaya ini disebut “diplomasi bank sentral”.

Krisis dan Diplomasi

Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, diplomasi berbagai bank sentral di dunia semakin terasa. Alasannya adalah hantaman dua krisis ekonomi dan keuangan berskala global, yaitu krisis tahun 1997/1998 yang melibatkan Asia, Rusia, dan Meksiko, dan krisis keuangan global 2007/2008.

Kedua krisis tersebut mendorong bank sentral untuk semakin aktif berinteraksi dengan turut serta dalam pembentukan Group of Twenty (G20) dan Financial Stability Board.

Robert Kahn, Profesor American University, dan Ellen Meade, Profesor Duke University, mengonfirmasi hubungan antara tekanan ekonomi (economic stress) dan diplomasi bank sentral.

Dalam penelitiannya, Kahn dan Meade menyimpulkan bahwa interaksi multilateral antar-bank sentral sangat penting sebagai “gerbang masuk” untuk koordinasi saat krisis ekonomi.

Artinya, diplomasi bank sentral ini dapat digunakan untuk membangun mekanisme untuk mengantisipasi risiko krisis, termasuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), yang memberikan jaminan bagi perekonomian terhadap dampak krisis.

Bank Indonesia telah memperkuat JPKI selama beberapa dekade terakhir untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional. Kerja sama ini melibatkan berbagai bentuk seperti bilateral swap arrangements, regional financial arrangements, dan fasilitas pencegahan serta penyelesaian krisis, yang dilakukan dengan bank sentral lain, organisasi regional, dan lembaga internasional.

Untuk stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga mendorong transaksi mata uang lokal atau local currency transactions (LCT) dengan bank sentral dan otoritas moneter dari berbagai negara, mengurangi ketergantungan mata uang dominan, seperti dolar AS.

Kahn dan Meade juga menyimpulkan bahwa interaksi bank sentral terjadi melalui berbagai forum internasional yang membahas sistem keuangan global, institusi keuangan, dan aliran modal.

Bank Indonesia aktif dalam forum internasional seperti Bank for International Settlements, International Monetary Fund, G20, ASEAN/ASEAN+3, dan Executives’ Meeting of East-Asia Pacific Central Banks (EMEAP). Keikutsertaan ini penting untuk memperjuangkan kepentingan perekonomian Indonesia dan memastikan diskusi yang lebih seimbang.

Diplomasi untuk Pertumbuhan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Indonesia tidak hanya fokus menjaga stabilitas, namun juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari inisiatif diplomasi Bank Indonesia yang fokus pada mendukung perekonomian.

Pertama, kerja sama regional payment connectivity (RPC). Kerja sama yang diluncurkan disela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022 di Bali ini mencerminkan komitmen bank sentral untuk meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

Tujuan inisiatif ini adalah mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Harapannya, perekonomian Indonesia dan negara di kawasan ASEAN dapat meningkat, khususnya di sektor pariwisata.

Kedua, diplomasi hubungan investor. Diplomasi ini melibatkan berbagai upaya dan inisiatif promosi perdagangan dan investasi untuk menjaga persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu bentuk inisiatif ini adalah kolaborasi antara unit hubungan investor di berbagai provinsi di Indonesia yang disebut Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta Investor Relations Unit di tingkat nasional (IRU) dan global (GIRU).

Tentunya, diplomasi bank sentral perlu bersinergi dengan diplomasi kementerian/lembaga nasional lainnya agar keberhasilan diplomasi ekonomi dapat tercapai optimal.

Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan beberapa lembaga lain, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat internasional.

Beberapa sinergi tersebut diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Misalnya, Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri di bidang diplomasi ekonomi, yang telah dibentuk sejak 2017 dan diperpanjang pada Mei 2024 lalu.

Melalui diplomasi bank sentral yang kuat dan kolaborasi antarlembaga yang erat, niscaya dampak risiko geopolitik semakin teredam. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional secara fundamental tetap kuat, stabil, dan berkelanjutan di tengah tekanan eksternal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pepatah ‘tuntutlah ilmu sampai negeri China’ tampak diamalkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mempersiapkan implementasi janji andalannya saat kampanye, yakni program makan siang gratis atau yang kini bernama makan bergizi gratis.

Prabowo menaruh harapan besar pada program itu, bukan sekadar untuk menunaikan janji kampanye, tetapi juga sebagai pendukung kesehatan masyarakat juga motor pendorong pertumbuhan ekonomi. Demi merealisasikannya, Prabowo-Gibran belajar dari dua negara besar Asia: China dan India.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri logistik menyiapkan sejumlah siasat memperkecil celah para mafia impor beraksi di tengah huru-hara banjir barang impor ilegal.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan mengakui bahwa perusahaan logistik berisiko dimanfaatkan oleh oknum importir. Mafia impor itu disebut kerap memalsukan nama perusahaan (undername) untuk memuluskan aksinya.

"Mereka [mafia impor] menggunakan jasa perusahaan logistik, khususnya perusahaan pengurusan jasa kepabeanan [PPJK] itu biasanya importir menggunakan perusahaan lain, biasanya kalau sudah terungkap tindakannya importir yang sebenarnya kabur," ujar Akbar saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Oleh karena itu, Akbar mengaku bahwa ALFI terus mendorong dan mengingatkan perusahaan logistik yang menjadi anggota agar lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan. Misalnya dengan melakukan pengecekan mendetail ihwal pemilik barang sebelum melakukan kontrak pengiriman dan pengurusan barang impor maupun ekspor.

"Setelah itu, disarankan untuk melakukan kontrak, yang mana dalam kontrak tersebut mencantumkan ketentuan, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai Standard Trading Condition [STC] ALFI," ungkapnya.

Dia pun menyarankan perusahaan logistik anggota ALFI yang bertindak sebagai PPJK agar tidak melayani importasi bagi perusahaan importir yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang. Para importir nakal yang tidak memiliki izin itu, kata Akbar, kerap menggunakan nama perusahaan lain yang memiliki izin impor.

Akbar mengeklaim, sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan logistik dan forwarder, ALFI telah bekerja sama dengan hampir seluruh Kementerian/Lembaga untuk mencegah terjadinya impor ilegal.

Industri logistik pun berharap Satuan Tugas (Satgas) impor dapat menelusuri pintu-pintu masuk barang ilegal hingga ke "pelabuhan tikus".

"Dengan adanya digitalisasi di pelabuhan internasional barang ilegal pasti terpantau, sehingga keberadaan pelabuhan tikus ini perlu dicari di mana tempatnya, mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau," ucapnya.

Sebelumnya, temuan gudang penyimpanan barang-barang impor ilegal senilai lebih dari Rp40 miliar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara oleh Satuan Tugas (Satgas) impor diduga turut menyeret perusahaan jasa logistik dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

"Ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta dipacking barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip buku APBN Kita, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu merincikan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0%.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Juni 2024.

Hal ini, sebut Kemenkeu, sejalan dengan upaya pemerintah yang memperluas basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Kemenkeu menegaskan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Senin (29/7/2024).

Adapun, Kemenkeu menyatakan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juni 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

"Ini barang bagus, kita aja yang mikir negatif. Banyak sekali bilang ormas ga punya pengalaman gimana? Di Indonesia kalau misalnya pengusaha tambang apakah sudah punya tambang duluan sebelum menjalankannya, orang bilang nanti lingkungan rusak kalau ormas yang kelola yang bener aja lah, sekarang gak ada ormas aja sebagian gtu. Adanya ormas itu ditujukan untuk memberikan contoh kepada orang lain cara kelola tambang yang baik dong lingkungannya dijaga gitu," ucapnya.

PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Meski demikian, Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

"Ini barang bagus, kita aja yang mikir negatif. Banyak sekali bilang ormas ga punya pengalaman gimana? Di Indonesia kalau misalnya pengusaha tambang apakah sudah punya tambang duluan sebelum menjalankannya, orang bilang nanti lingkungan rusak kalau ormas yang kelola yang bener aja lah, sekarang gak ada ormas aja sebagian gtu. Adanya ormas itu ditujukan untuk memberikan contoh kepada orang lain cara kelola tambang yang baik dong lingkungannya dijaga gitu," ucapnya.

PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Meski demikian, Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.