Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memaksakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Plt. Kepala Otorita IKN itu juga mendapatkan imbauan dari Presiden Jokowi agar pembangunan di IKN dijalankan sesuai dengan tenggat waktu atau timeline yang ada, termasuk juga Bandara VVIP di IKN.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024).

"Saya mengarahkan jangan terlalu dipaksakan jangan hanya untuk 17-an. Semuanya tidak hanya bandara semuanya jangan terlalu dipaksakan," kata Basuki kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa apabila pada targetnya di 17 Agustus 2024 mendatang Bandara IKN belum rampung, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan pemerintah. Salah satunya mengurangi jumlah tamu yang hadir.

“Mungkin kalau bandara belum siap bandara akan dikurangi [tamu yang hadir],” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN.

Dia membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," tandas Budi Karya Sumadi.

Bisnis.com, SOREANG - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan melakukan penyesuaian jadwal operasi Kereta Cepat WHOOSH saat Stasiun Karawang dibuka untuk melayani penumpang pada 2025.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menuturkan penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan akan bertambahnya total waktu tempuh Kereta Cepat dari stasiun awal di Halim hingga ke titik terakhir di Tegalluar. Hal tersebut karena Kereta Cepat nantinya akan berhenti di Stasiun Karawang untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.

Eva menuturkan, kegiatan naik turun penumpang Kereta Cepat di stasiun-stasiun membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Meski demikian, Eva menyebut penambahan total waktu tempuh ini tidak akan signifikan.

Dia mencontohkan, penyesuaian pola operasi dapat dilakukan dengan menyediakan perjalanan yang berhenti di setiap stasiun dan ada jadwal yang hanya berhenti di stasiun-stasiun tertentu. Eva menuturkan, penyesuaian ini sehingga waktu tempuh tidak terpengaruh signifikan.

"Nanti tidak akan terjadi perubahan [waktu tempuh] yang signifikan sampai lama sekali [dari Stasiun Halim ke Stasiun Tegalluar], karena kita pasti akan menghitungnya berhenti di Stasiun Karawang berapa menit," kata Eva di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Bandung, Jawa Barat pada Senin (29/7/2024).

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis.com pada 15 Agustus 2023, waktu tempuh Kereta Cepat WHOOSH dari Stasiun Halim ke pemberhentian akhir di Stasiun Tegalluar adalah sekitar 48 menit.

Eva menuturkan, saat ini Stasiun Karawang baru dioperasikan untuk melayani pengaturan perjalanan kereta. Pendinasan petugas untuk on call emergency juga telah berjalan beserta seluruh perangkat lain seperti di antaranya petugas pengamanan dan kebersihan.

Eva mengatakan, persiapan jalan akses dari dan menuju stasiun menjadi salah satu aspek penting. Dia menjelaskan, saat ini KCIC tengah menyiapkan akses dari kawasan trans heksa Karawang (THK) dan Deltamas untuk menuju stasiun Karawang.

Dia mengatakan, nantinya akan ada akses sepanjang sekitar 1,5 km dari THK dan Deltamas menuju Stasiun Karawang yang saat ini sedang dalam tahap akhir pembebasan lahan untuk selanjutnya memasuki tahapan persiapan konstruksi.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis pengoperasian Stasiun Karawang pada 2025 dapat semakin meningkatkan jumlah pengguna Kereta Cepat WHOOSH.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menuturkan beroperasinya Stasiun Karawang akan menambah pilihan moda transportasi untuk masyarakat baik menuju maupun dari daerah tersebut.

Risal optimistis pengoperasian Stasiun Karawang dapat berdampak positif bagi kenaikan jumlah penumpang Kereta Cepat. Apalagi, setiap stasiun kereta cepat juga telah terintegrasi dengan moda transportasi lain yang memudahkan mobilitas masyarakat.

Dia juga menyebut, waktu tempuh dari Karawang ke Jakarta menggunakan Kereta Cepat WHOOSH adalah hanya sekitar 11 menit.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan gerbang impor ke wilayah Indonesia bagian timur. Mereka menyebut beberapa pelabuhan di wilayah itu telah siap menampung datangnya sejumlah barang impor yang direncanakan.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan baik dalam hal peningkatan kinerja, sistemasi/digitalisasi, layanan 24/7, kapabilitas sumber daya manusia (SDM), hingga perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana.

Hal ini supaya aktivitas impor maupun ekspor tidak hanya terus didominasi oleh pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat, namun bisa menuju ke wilayah timur juga.

"Sudah saatnya pemerintah memberi perhatian dengan menyeimbangkan muatan balik dari timur ke barat yang selama ini didominasi oleh wilayah Barat, karena sentra produksi yang memang terkonsentrasi di sana," katanya, Senin (29/7/2024).

Dia menyebut Terminal Peti Kemas (TPK) New Makassar sejatinya bisa menjadi titik utama gerbang impor di kawasan ini, apalagi yard occupancy ratio (YOR) atau rasio keterisian lapangan peti kemas internasional di lokasi tersebut baru 4,8%. Artinya bisa menampung barang-barang impor lebih banyak.

Namun melihat manfaat ekonomi dengan upaya pemerataan yang bisa ditimbulkan, maka Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Sorong pun dianggap bisa menjadi entry point selain dari Pulau Jawa. Pasalnya kedua pelabuhan itu juga telah dianggap siap.

Terminal Peti Kemas Bitung (TPK-Bitung) secara kapasitas didukung oleh luas lahan Container Yard (CY) 6-7 hektare, lima Quayside Container Crane (QCC) dan sembilan Rubber Tyred Gantry (RTG), sehingga dapat menampung dan menangani arus sebesar 600.000 TEUs.

Pelabuhan konvesional Bitung juga saat ini telah disupport oleh kesiapan tambatan, alat produksi, lapangan penumpukan dan gudang.

"Sementara Terminal Petikemas Sorong [TPK-Sorong] secara kesiapan juga siap menampung baik lonjakan peti kemas maupun kargo yang akan masuk ke pelabuhan tersebut. Apalagi saat ini Sorong telah memiliki tambahan CY dengan luasan 5 hektare," jelas Azis.

Di lain sisi, yang menjadi pelabuhan utama atau hub di Indonesia Timur sendiri adalah Pelabuhan Makassar, yang sejak 2016 telah menangani kegiatan ekspor dan impor namun masih terbatas untuk wilayah Asia dengan satu single main line operator yaitu Pelayaran SITC.

Dengan adanya Makassar New Port (MNP) atau TPK New Makassar yang resmi beroperasi sejak 2018 diharapkan dapat memicu pertumbuhan lebih besar untuk ekspor, di mana pertumbuhannya saat ini masih berkisar 1% - 2% per tahun.

Tantangan yang dihadapi oleh Pelindo, dikatakannya, adalah bagaimana agar sustainabilitas pertumbuhan arus ekspor melalui Pelabuhan Makassar dapat tetap stabil bahkan mengalami peningkatan. Namun hal ini membutuhkan dukungan pemerintah setempat, utamanya mengkonsolidasikan komoditas ekspor khususnya dari Provinsi Sulawesi Selatan.

"Ini tentunya membutuhkan dukungan pemerintah setempat utamanya mengkonsolidasikan komoditas ekspor, utamanya untuk hasil bumi yang masih menjadi dominan melalui Pelabuhan Makassar yaitu nikel, rumput laut, cocoa beans, ikan beku, marmer, udang beku, plywood, biji mente, tepung terigu dan marble," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah menyampaikan draf rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2024 sampai dengan 2033 ke pemerintah.

Dalam rancangan RUPTL itu, PLN memproyeksikan pertumbuhan permintaan setrum bakal meningkat tajam selepas 2030 di tengah penetrasi kendaraan listrik, PLTS atap, kompor induksi, serta akuisisi pembangkit listrik industri dan wilayah usaha.

Pada skenario tinggi, permintaan listrik tahun depan diperkirakan bakal mencapai 325 terawatt hour (TWh), sedangkan dengan skenario moderat berada di level 313 TWh.

Adapun, permintaan setrum itu bakal meningkat drastis ke level 468 TWh lewat skenario tinggi pada 2033 mendatang, sementara proyeksi di level moderat berada di angka 437 TWh.

“Roadmap sedang berproses untuk draf nolnya sudah disampaikan ke kementerian terkait dengan RUPTL dan perubahan-perubahan tadi arahnya ke energi baru terbarukan,” kata Executive Vice President Manajemen Risiko Strategis, Regulasi dan Kebijakan PLN Heryawan dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges (BIMC) 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sementara itu, proyeksi permintaan listrik pada 2040 pada skenario tinggi mencapai 586 TWh, dengan potensi permintaan di skenario moderat di level 555 TWh.

“Trennya semakin meningkat dengan semangat pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata dia.

Sementara itu, PLN belakangan memilih mengambil skema pengurangan capacity factor (CF) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara atau coal phase down ketimbang pensiun dini pembangkit (early retirement) untuk mengejar target nol emisi karbon.

Skema itu dijabarkan PLN lewat skenario Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down (ACCEL RE Coal Phase Down), dengan proyeksi tambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 62 gigawatt (GW) atau 75% dari kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan 2040 mendatang.

Sementara itu, pembangkit gas bakal mengambil bagian 25% dari kapasitas pembangkit nasional dalam revisi RUPTL hingga 2040 nanti.

“Ini yang kita pilih karena ini membuat PLN sustain, kita tidak memilih sesuatu yang membuat bom waktu di PLN,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pembahasan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN hampir rampung.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, RUKN kali ini bakal selaras dengan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang tengah diselesaikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

“Kita sudah hampir finish ini RKUN mudah-mudahan waktu dekat akan kita tetapkan,” kata Jisman saat membuka Pameran Hari Listrik Nasional ke-78 di ICE BSD City, Selasa (14/11/2023).

Jisman menilai positif penyusunan RUPTL PLN yang belakangan selaras dengan strategi jangka panjang ketenagalistrikan nasional tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi investasiindustri pengolahan atau manufaktur mengalami peningkatan signifikan secara tahunan pada semester I/2024 yang tercatat melonjak 24,68% (year-on-year/YoY).

Berdasarkan laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi manufaktur semester I/2024 sebesar Rp337 triliun, lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp270,3 triliun.

Adapun, kontribusi industri manufaktur semester pertama tahun ini mencapai 40,6% terhadap total realisasi investasi sebesar Rp829,9 triliun dalam periode yang sama.

Namun, capaian investasi manufaktur masih menempati urutan kedua setelah realisasi sektor jasa yang kontribusinya sebesar 41,3% terhadap total penanaman modal awal tahun ini.

Secara rinci, penanaman modal asing (PMA) pada industri manufaktur tercatat sebesar US$16,8 miliar atau berkontribusi 58,4% dari total PMA sebesar Rp421,7 triliun.

Adapun, sektor manufaktur yang paling banyak investor asing yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya yang mencapai US$43,4 miliar yang terdiri dari 1.130 proyek.

Kemudian, investasi asing juga banyak menanamkan modal ke industri kimia dan farmasi dengan total investasi US$848 juta dari 1.417 proyek.

Sementara, penanaman modal dalam negeri (PMDN) industri manufaktur sebesar Rp94,8 triliun atau 23% dari total PMDN semester pertama tahun ini yang mencapai Rp408,2 triliun.

Subsektor manufaktur yang paling banyak ditanami modal oleh investor dalam negeri yaitu industri makanan sebesar Rp14,1 miliar untu 6.411 proyek dan disusul industri kimia farmasi sebesar Rp9,2 miliar dari 2.468 proyek.

Bisnis.com, SOREANG - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengingatkan tindakan oknum penumpang yang mengambil bantal sandaran pada Kereta Cepat WHOOSH termasuk dalam Tindak pidana dan dapat dibawa ke jalur hukum.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menuturkan kasus-kasus pengambilan bantal ini dapat terungkap karena pihaknya memiliki kamera pengawas atau CCTV pada setiap rangkaian kereta.

Dia mengatakan, dalam satu rangkaian Kereta Cepat terdapat sebanyak 44 unit CCTV yang memantau pergerakan para penumpang.

Eva mengatakan, para penumpang yang terlibat dalam kasus pencurian bantal ini tidak dimasukkan daftar hitam atau blacklist. Meski demikian, dia memastikan, pihaknya telah memberikan catatan khusus untuk para penumpang yang terlibat insiden ini.

Ke depannya, Eva mengingatkan tindakan seperti pengambilan bantal ini termasuk dalam pengrusakan fasilitas umum, sehingga KCIC dapat mengenakan denda atau menuntut hukum pelaku. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan segan untuk menempuh jalur hukum jika tidak ada itikad baik dari oknum penumpang yang terlibat.

"Kalau dari undang-undangnya itu (pengambilan bantal) masuknya pidana, bisa kita tuntut (pidana). Kita juga akan terus mengedukasi masyarakat agar menjaga semua fasilitas pada Kereta Cepat," jelas Eva di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat pada Senin (29/7/2024).

Eva menuturkan, sepanjang 9 bulan Kereta Cepat beroperasi, ada 6 kejadian pencurian bantal sandaran pada sarana kereta cepat. Insiden teranyar terjadi pada 11 Juli 2024.

Dia menuturkan, penanganan yang dilakukan KCIC adalah dengan menghubungi terduga pelaku melalui informasi yang didapat dari manifes penumpang dan pantauan CCTV pada Kereta Cepat. Eva menuturkan, pada seluruh kejadian tersebut, para pelaku mengakui kesalahannya dan telah mengembalikan bantal tersebut.

"Untuk kejadian-kejadian yang lalu ini memang dari pelaku ada itikad baik mereka mengembalikan, kemudian juga membuat pernyataan," kata Eva.

Sebelumnya, Eva menyebut bantal sandaran tersebut telah dilengkapi dengan spesifikasi khusus. Bantal serta kursi penumpang memiliki bahan yang tahan api, sehingga dalam keadaan darurat, berbagai potensi bahaya dapat diminimalisir.

"Meskipun kecil, kejadian ini cukup merugikan perusahaan dan penumpang lainnya," tutur Eva.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mewanti-wanti sejumlah hal kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebelum resmi mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Seperti diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU serta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengumumkan bakal menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Penawaran WIUPK itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2024 yang belum lama ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Perhapi Rizal Kasli tidak mempermasalahkan penerimaan WIUPK dari pemerintah oleh NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, kedua ormas itu bisa mengelola IUPK yang dialokasikan dari bekas tambang (relinguishment), asalkan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan dikontrol 100% oleh pengurus pusatnya.

Sumber daya manusianya pun, lanjut Rizal, bisa disiapkan di mana Indonesia memiliki banyak ahli pertambangan seperti yang bernaung di bawah Perhapi.

Oleh sebab itu, dia menilai kedua ormas Islam tersebut sudah mengkaji secara legal oleh ahli hukum mereka tentang legalitas pemberian IUPK tersebut.

"Ini kita serahkan kepada organisasi tersebut keputusannya," jelasnya kepada Bisnis, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, Rizal menyebut ada sejumlan hal yang harus diperhatikan oleh ormas-ormas yang akan mengelola IUPK relinguishment.

Dia menggarisbawahi bahwa bekas pengembalian wilayah tambang eks PKP2B tersebut umumnya merupakan wilayah tambang yang kurang menarik bagi pemilik awalnya baik dari segi sumber daya dan cadangan, infrastruktur, geografi, geologi, sosial dan lain-lain.

"Bisa saja cadangan yang tersisa tinggal sedikit atau kualitasnya kurang bagus, secara geologi sulit untuk ditambang, jaraknya yang cukup jauh ke pelabuhan, masuk kawasan hutan atau secara sosial sulit untuk diselesaikan," jelasnya.

Untuk itu, sebelum mulai menambang, badan usaha di bawah ormas yang menerima penawaran WIUPK itu harus melakukan due diligence secara menyeluruh untuk mengkaji segala aspek dalam rangka memenuhi kelayakan investasi.

Menurut Rizal, ada tiga hal yang harus dipastikan agar suatu investasi bisa secara teknis dilakukan yakni tersedianya teknologi; secara komersial menguntungkan dan memenuhi kriteria investasi seperti NPV, RoI dan payback period; dan secara politik sosial dapat diterima untuk dikembangkan.

"Kegiatan yang harus dilakukan dimulai dari eksplorasi, FS/Amdal, konstruksi dan penambangan harus dilakukan dengan benar agar rencana investasi tersebut sesuai harapan organisasi," jelasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Muhammadiyah mengikuti jejak NU untuk menerima penawaran WIUPK bekas PKP2B itu. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan potensi penundaan jadwal operasional atau delay terkait dengan pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menhub Budi mengatakan Bandara VVIP IKN sempat ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2024 agar bisa digunakan untuk naik turun penumpang peserta upacara di IKN. Namun, ada kemungkinan progres pembangunannya terlambat.

Budi Karya pun melanjutkan bahwa saat ini kementeriannya telah menyiapkan Bandara Sepinggan di Balikpapan untuk mengalihkan ataupun membagi trafik penerbangan untuk peserta upacara hari kemerdekaan pertama di Ibu Kota Baru.

Hal ini dia sampaikan usai menggelar rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024).

"Tadinya mesti selesai, ini ada kemungkinan delay, jadi kemungkinan untuk gunakan Balikpapan itu ada, InshaAllah akhir Agustus selesai," ujarnya kepada wartawan.

Dia mengaku, usai melaporkan perkembangan infrastruktur tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta agar pembangunan tidak dilakukan secara terburu-buru dalam membangun infrastruktur di IKN, termasuk bandara.

Pasalnya, dia mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu mewanti apabila pembangunan dilakukan secara terburu-buru, maka berpotensi membuat konstruksinya gagal.

"Kita tidak akan melakukan suatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi, secara profesional itu akan dipertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujarnya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan salah satu tantangan pembangunan adalah lantaran selama dua bulan ke belakang curah hujan di IKN cukup tinggi sehingga membuat proses konstruksi sedikit terhambat.

"Maka kami laporkan apa adanya, karena dua bulan terakhir itu kita tergantung sekali dengan [curah hujan], karena sebulan itu cuma 8 hari," sebut Budi Karya.

Oleh sebab itu, Budi mengatakan bahwa pemerintah pun menargetkan dua fase pembangunan Bandara VVIP IKN. Di fase pertama yang ditargetkan 17 Agustus pemerintah akan membangun landasan pacu hingga 2.200 meter.

Sementara itu di fase ultimate atau lengkap pemerintah menargetkan pembangunan landasan pacu sampai 3.000 meter, sehingga pesawat berbadan lebar alias wide body pun bisa mendarat di IKN.

"Kalaupun tidak selesai 17 Agustus, tetapi akhir Agustus itu tetap harus selesai dan akan menjadi 2.200 [meter]," beber Budi Karya.

Sehingga, kata Budi, apabila skenario Bandara IKN tidak dapat dipakai saat 17 Agustus, maka kementeriannya akan mengalihkan penerbangan ke Bandara Sepinggan Balikpapan.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa saat ini pembangunan Bandara IKN dbakal memiliki desain yang ramah lingkungan alias eco-friendly. Kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur juga akan dipajang di interior Bandara IKN.

"Bandara IKN kita desain dengan suatu design yang eco friendly dan kemudian beberapa design sangat berdasarkan dengan kearifan lokal, kami bangun building-nya, sedangkan runway oleh kementerian PUPR," pungkas Budi.

Bisnis.com, SOREANG - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) angkat bicara soal upaya pembayaran pinjaman utang dari China Development Bank (CDB) untuk pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau kini Kereta Cepat WHOOSH.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menuturkan pembayaran pinjaman tersebut mulai dilakukan pada tahun ini. Eva mengatakan, pengalokasian dana untuk membayarkan pinjaman tersebut juga telah dilakukan.

Meski demikian, Eva tidak memperinci besaran pembayaran utang pinjaman yang dilakukan KCIC. Dirinya juga tidak menyebutkan skema pembayaran tersebut dilakukan secara bulanan atau tahunan.

"Kalau itu sudah kita mulai bayar, kan dari awal memang sudah mulai dialokasikan," kata Eva di di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Senin (29/7/2024).

Seiring dengan proses pembayaran utang tersebut, KCIC pun terus berupaya untuk menggenjot jumlah penumpang Kereta Cepat. Dia mengatakan, saat ini rata-rata volume penumpang Kereta Cepat sudah mencapai 17.000-18.000 per hari pada saat weekday dan 18.000-22.000 penumpang per hari pada saat akhir pekan atau weekend.

Salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan jumlah penumpang adalah dengan mengoperasikan Stasiun Karawang. Eva mengatakan, Stasiun Karawang ditargetkan mulai beroperasi melayani naik-turun penumpang pada awal 2025.

"Dengan pengoperasian Stasiun Karawang, kita optimistis volume penumpang harian bisa mencapai sekitar 29.000 orang. Jadi makanya sekarang kita fokus untuk terus melakukan itu [meningkatkan volume penumpang]," kata Eva.

Sebelumnya, RI dan China telah menyepakati pinjaman yang akan dikucurkan kepada KCIC melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium Indonesia. Pinjaman tersebut diberikan China melalui China Development Bank (CDB).

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pencairan pinjaman CDB kepada KAI dibagi dalam dua fasilitas. Pertama adalah fasilitas A yang memiliki nilai US$230.995.000 atau sekitar Rp3,60 triliun.

Sementara itu, fasilitas B tercatat mencapai US$217.080.000 atau setara dengan Rp3,38 triliun. Jika diakumulasikan, total pinjaman yang diterima KAI dari CDB mencapai sekitar Rp6,98 triliun. Pencairan tersebut langsung diteruskan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan perusahaan konsorsium pihak Indonesia dalam KCIC.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Krakatau Sarana Properti (KSP), anak usaha PT Krakatau Sarana Industri, membidik segmen pekerja perusahaan asing di Kawasan Industri Cilegon, Banten.

Real Estate Manager Perumahan Bumi Rakata Asri Wisnu Sasongko Putro menuturkan sedang merencanakan tiga klaster baru yang mulai diluncurkan pada bulan depan.

"Target utama calon pembeli adalah karyawan dari perusahaan asing yang ada di sekitar Kawasan Industri Krakatau," katanya dalam siaran pers, Senin (29/7/2024).

Dia menuturkan lokasinya yang strategis sebagai gerbang pulau Sumatra dan Jawa membuat calon pembeli bisa saja berasal dari kedua wilayah tersebut.

Dia menjelaskan lokasi klaster terletak di Rawa Arum yang dekat dengan lokasi pabrik yang ada di Merak serta kawasan industri dua.

Menurutnya, seiring dengan masuknya investor asing ke kawasan industri Cilegon, maka kebutuhan untuk perumahan juga semakin tinggi.

Wisnu menambahkan ada sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan calon pembeli antara lain kemudahan untuk mengajukan kredit ke perbankan.

Selain itu, selama ini perbankan juga selalu memberikan kemudahan untuk calon pembeli yang ingin mengajukan KPR untuk rumah hunian di kawasan industri.

Dia optimistis tiga klaster baru tersebut ditargetkan terjual semuanya dalam waktu tiga tahun. Salah satu yang akan dirilis terlebih dulu adalah Klaster Crystal dengan harga mulai dari Rp400 jutaan hingga Rp900 jutaan.

“Dua klaster lainnya akan segera menyusul,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman juga mengatakan, KSP akan terus meningkatkan potensi pemasukan bisnis non baja untuk induk mereka PT Krakatau Steel dari sektor perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah berpikir untuk menciptakan ekosistem energi baru terbarukan (EBT) di tengah rencana pensiun dini sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa.

Executive Vice President Manajemen Risiko Strategis, Regulasi dan Kebijakan PLN Heryawan mengatakan, perseroannya tengah mengkaji upaya mitigasi apabila sejumlah PLTU di sistem Jawa mesti dipadamkan lebih cepat dari masa kontrak.

Heryawan mencontohkan, salah satu proyek pensiun dini PLTU yang bakal menjadi program percontohan adalah PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat pada Desember 2035 mendatang.

“Tentunya tidak mudah menyiapkan penggantinya, harus disiapkan juga ekosistemnya dari sisi transmisi, distribusinya, grid-nya [jaringan listrik] harus dibangun itu juga khusus, bagaimana bisa menjadi listrik hijau,” kata Heryawan dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges (BIMC) 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Heryawan mengatakan, pusat beban kelistrikan mendatang bakal tetap terjadi di Pulau Jawa seiring dengan upaya untuk mengurangi pasokan setrum dari batu bara. Sementara itu, sumber-sumber listrik energi bersih bakal ditarik dengan transmisi raksasa dari Sumatra dan Kalimantan.

“Roadmap-nya sedang berproses untuk draf nolnya sudah disampaikan ke kementerian terkait dengan RUPTL [rencana usaha penyediaan tenaga listrik] dan perubahan-perubahan tadi yang arahnya ke energi terbarukan,” kata dia.

Di sisi lain, PLN enderung memilih skenario moderat, yakni lewat pengurangan capacity factor (CF) PLTU batu bara atau coal phase down ketimbang pensiun dini pembangkit untuk mengejar target nol emisi karbon.

Skema itu dijabarkan PLN lewat skenario Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down (ACCEL RE Coal Phase Down), dengan proyeksi tambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 62 GW atau 75% dari kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan 2040 mendatang.

Sementara itu, pembangkit gas bakal mengambil bagian 25% dari kapasitas pembangkit nasional dalam revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) hingga 2040 nanti.

Seperti diketahui, ADB bersama PT Cirebon Electric Power (CEP) dan Indonesia Investment Authority (INA) sepakat untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat pada Desember 2035.

"Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan kami," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Minggu (5/5/2024).

PLTU Cirebon dengan kapasitas 660 MW tersebut akan pensiun 7 tahun lebih awal daripada yang seharusnya, yaitu Juli 2042. Sementara untuk transaksi ditargetkan akan diselesaikan pada paruh pertama 2024.

Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik pembangkit listrik tersebut dan pemerintah Indonesia di bawah program Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dari ADB.

ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.

Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah mendorong pelaksanaan transfer pengetahuan atau transfer knowledge dari masinis asal China ke masinis Indonesia untuk mengoperasikan Kereta Cepat WHOOSH. Proses ini ditargetkan rampung pada 2026.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menuturkan, dengan proses transfer pengetahuan ini, nantinya seluruh masinis hingga teknisi Kereta Cepat akan diisi oleh tenaga kerja lokal Indonesia.

Eva memaparkan, masinis asal Indonesia kini mulai melakukan On The Job Training (OJT) dengan mengoperasikan Kereta Cepat jenis Comprehensive Inspection Train (CIT) atau kereta inspeksi pada kondisi tanpa penumpang. Dia menuturkan, pengoperasian Kereta Cepat dengan masinis Indonesia dilakukan dengan pendampingan dari para masinis asal China.

"Saat ini ada sebanyak 60 masinis Kereta Cepat asal China, itu sudah termasuk mereka yang ikut melatih masinis-masinis Indonesia. Kami Targetkan pelatihan ini selesai dalam 1 sampai 2 tahun ke depan," kata Eva di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Bandung, Jawa Barat pada Senin (29/7/2024).

Eva menjelaskan, secara keseluruhan ada 72 masinis Indonesia yang tengah mengikuti proses pendidikan. Dari jumlah tersebut, 40 orang di antaranya tengah melakukan OJT, dengan 32 lainnya melakukan pelatihan di simulator.

Eva menjelaskan, proses on the job training telah berlangsung sejak 2023 silam, dimulai dari proses pendidikan teori selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan proses simulator, kemudian barulah proses OJT di lapangan. OJT lapangan juga terbagi ke dalam tiga tahap, tahap satu ialah observasi atau pengamatan.

Pada tahap pertama, masinis WHOOSH telah melakukan observasi proses kerja masinis profesional asal China. Kemudian, pada tahap 2, masinis Indonesia mulai mengoperasikan Kereta Cepat pada saat langsir di Depo Tegalluar, kereta konfirmasi atau kereta yang beroperasi sebelum jam perjalanan pertama dari Halim-Tegalluar pp, dan kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train (CIT) Halim-Tegalluar pp dengan kecepatan 350 km per jam.

Adapun, pada tahap 3 pada on job training, proses pengoperasian yang dilakukan sudah mulai berjalan secara mandiri dengan pengawasan. Kemudian apabila dinyatakan lulus pada tahap ini, masinis akan melakukan ujian sertifikasi sebelum dinyatakan resmi sebagai masinis Kereta Cepat.

Eva mengatakan, proses OJT tahap 2 ditargetkan rampung pada Oktober mendatang sehingga para masinis dapat melanjutkan pelatihan ke tahap selanjutnya.

"Ada tahapan tertentu sampai akhirnya mereka [masinis Indonesia] memasuki proses sertifikasi, kemudian baru dinyatakan menjadi masinis kereta cepat. Saat ini targetnya mereka memasuki tahapan membawa kereta penumpang mungkin 2 atau 3 bulan lagi, sekitar Oktober 2024," ujarnya.