Bisnis.com, JAKARTA — Estafet kepemimpinan juga berarti perpindahan kemudi untuk menyelesaikan sejumlah masalah masalah. Pada masa pemerintahannya nanti, Prabowo Subianto akan menghadapi warisan utang jatuh tempo dari Presiden Joko Widodo yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Dalam beberapa tahun ke depan, terdapat berbagai instrumen utang jatuh tempo yang harus dibayarkan. Sayangnya, utang pemerintah pusat yang jatuh tempo itu justru sebagian besar terjadi pada 5 tahun mendatang, atau periode kepresidenan Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap hasil pengujian terhadap brand roti yang diproduksi oleh PT Indonesia Bakery Family (PT IBF), seiring adanya dugaan penggunaan zat pengawet berupa natrium dehidroasetat.

Dalam uji sampel yang dilakukan BPOM pada 28 Juni 2024, menunjukkan bahwa produk Roti Aoka tidak mengandung natrium dehidroasetat.

“Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi,” demikian pernyataan BPOM dikutip dari pengumuman pada laman resminya, Rabu (24/7/2024).

Seiring dengan beredarnya informasi menyesatkan tersebut, BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk informasi mengenai obat dan makanan pada sumber terpercaya. Ini termasuk website dan platform media sosial resmi BPOM atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

PT IBF sebelumnya telah mengklarifikasi mengenai kabar bahwa produk rotinya mengandung zat pengawet berbahaya yang kerap digunakan untuk mengawetkan produk kosmetik.

Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani memastikan, penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar.

Dia menegaskan, produk roti Aoka telah diuji oleh BPOM dan telah mendapat izin edar untuk seluruh variannya. Kemas juga menegaskan bahwa seluruh produk rotinya tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan sebagaimana dikutip beberapa media.

“Produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Dalam pemberitaan di sejumlah media, Kemas menegaskan bahwa roti Aoka diterpa pemberitaan tidak benar berdasarkan hasil uji lab PT SGS Indonesia.

Namun, dalam keterangan tertulis yang disampaikan PT SGS Indonesia ke PT IBF, PT SGS Indonesia secara tegas membantah dan menyatakan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari pihak PT SGS Indonesia. Adapun keterangan tersebut termuat dalam surat nomor 001/SGS-LGL/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024.

Akibat dari kegaduhan ini, Kemas menyebut bahwa PT IBF dan distributor sebagai mitra kerjanya mengalami kerugian ekonomi. Oleh karena itu, menurutnya patut diduga bahwa informasi menyesatkan ini sengaja digulirkan oleh beberapa pihak sebagai upaya menjatuhkan roti Aoka dengan cara persaingan tidak sehat.

Perseroan sendiri telah melakukan investigasi secara intensif terhadap penyebaran informasi menyesatkan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merilis aturan baru yang menjadi payung hukum pendistribusian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Langkah ini menuai kritik dari sejumlah pihak lantaran ormas dinilai tidak memiliki kapabilitas mengelola tambang.

Ketentuan distribusi izin tambang untuk ormas keagamaan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diundangkan pada 22 Juli 2024.

Perpres tersebut mengatur terkait penawaran secara prioritas WIUPK yang berasal dari eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Ormas Keagamaan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun, badan usaha milik ormas mengajukan permohonan IUPK melalui sistem Sistem Online Single Submission (OSS). Penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK dilakukan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

IUPK sebagaimana dimaksud dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha sebagaimana dimaksud tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha yang mengelola WIUPK harus mayoritas dan menjadi pengendali. Badan usaha tersebut juga dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.

Dalam perkembangan terakhir, diketahui baru Nahdlatul Ulama (NU) yang melakukan komunikasi aktif terkait izin tambang dengan pemerintah. Rencananya, pemerintah akan memberikan IUPK bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada NU.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa setiap ormas keagamaan yang mengajukan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan bakal diverifikasi oleh pemerintah dan akan ditentukan lahan mana yang akan diberikan.

Namun, sebelum ke tahap penentuan lahan, Bahlil menuturkan, pemerintah akan selektif dalam mengeluarkan izin tersebut.

Pemerintah akan memastikan ormas tersebut memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut. Hal itu dilakukan, kata Bahlil, guna mencegah adanya pemindahtanganan IUPK ke pihak lainnya di luar ormas keagamaan.

“Pengelolaannya harus profesional, harus betul-betul bisa memberikan income kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan untuk menunjang program-program sosialnya,” ucapnya.

Menciderai Persaingan Usaha yang Sehat

Keputusan Jokowi menerbitkan Perpres distribusi izin tambang kepada ormas keagamaan dinilai menciderai aspek persaingan usaha yang sehat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai kebijakan itu secara jelas memberikan motif terhadap rasa balas jasa politik dari pemerintah.

“Kerugiannya praktik pertambangan yang bermasalah dan dicabut IUP-nya bisa hidup lagi mendompleng legalitas ormas. Pembagian IUP yang dicabut sebaiknya hanya untuk reklamasi atau pada bidang jasa pemulihan lingkungan. Jadi bukan untuk melanjutkan eksploitasi tambang,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, dia menilai ada aturan yang cukup baik apabila badan usaha swasta termasuk badan usaha milik ormas keagaamaan tetap harus melalui lelang sehingga ormas tak bisa secara langsung untuk mengelola tambang.

Namun, kata Bhima, pemerintah memang harus cermat dalam menentukan ormas keagamaan yang memang memiliki kapabilitas dalam mengelola pertambangan.

“Soal perpres baru yang memberikan izin pengelolaan tambang yang sebelumnya izin dicabut, makin problematis. Ormas bisa saja hanya dijadikan sebagai nominee agar perusahaan yang izin tambangnya dicabut tetap bisa beroperasi. Apalagi ormas keagamaan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola tambang,” tandas Bhima

Kritik juga datang dari ormas keagamaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Ketua PGI Pendeta Albertus Patty menekankan bahwa pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang meneken Perpres No. 76/2024.

Menurutnya, selama ini institusi PGI bersama dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) secara tegas terus menolak distribusi izin tambang yang bakal diberikan kepada ormas keagamaan.

Penyebabnya, kata Patty, secara profesionalitas ormas keagamaan tidak memiliki keterampilan dalam mengelola urusan pertambangan sehingga akan sulit untuk mewujudkan tujuan pemerintah untuk memajukan industri.

“Institusi agama tidak punya profesionalisme dalam pengelolaan IUP itu. Tugas institusi agama adalah meningkatkan iman, ketakwaan dan integritas umat di tengah berbagai tantangan hidup. Usaha pertambangan adalah bidangnya perusahan yg profesional di bidangnya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Gratifikasi IUP dari pemerintah, kata Patty, menjadi alasan lain dari penolakan PGI. Menurutnya, meskipun konsesi tambang terlihat menguntungkan tetapi berpotensi menghilangkan daya kritis dan memendam suara kenabian institusi agama terhadap pemerintah.

Dia melanjutkan bahwa institusi agama yang punya kecenderungan bergantung pada fasilitas pemerintah akan menjadi institusi agama yang manja dan akan sulit baginya menjaga integritas dan kemandiriannya.

Bahkan, dia mengatakan bahwa sangat jelas pertambangan batu bara itu memperparah lingkungan hidup sudah rusak. Misalnya, ada ragam kerugian yang berpotensi terjadi seperti menghancurkan hutan, merugikan ekosistem lain seperti berbagai jenis binatang, termasuk menyingkirkan penduduk lokal dari tanah kelahirannya sendiri.

“Di tengah kerusakan dan hancurnya ekosistem dan lingkungan hidup seharusnya institusi agama memberi masukkan agar pemerintah dan sektor bisnis nelakukan akuh teknologi dengan mengutamakan teknologi yang ramah lingkungan. Bukan malah ikut-ikutan menghancurkan bumi,” pungkas Patty.

NU Sambut Baik

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menyambut penerbitan Perpres Nomor 76 Tahun 2024.

Dia mengatakan, aturan yang diteken Presiden Jokowi itu akan memberikan kemaslahatan bagi warga negara. Khususnya bagi ormas keagamaan.

“Tentu kentungannya akan besar bagi kemaslahatan warga NU dan warga lain. Jika NU kuat sebagai ormas, yang diuntungkan adalah Indonesia juga,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Selasa 23/7/2024).

Lebih lanjut, Ulil menegaskan bahwa ormasnya akan mengikuti secara penuh aturan main yang turut diregulasikan oleh pemerintah.

Menurutnya, dengan legalnya konsesi tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan, maka akan memberikan manfaat bagi kemajuan NU ke depannya.

“PBNU akan mengikuti saja aturan main yg ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yg diberikan ke NU ini halal. Halal dari segi legalistas hukumnya, dan halal dari aspek penglelolaannya nanti, sehingga hasilnya pun halal,” pungkas Ulil.

Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang menilai bahwa Perpres tersebut adalah sebuah terobosan dalam mendorong pembangunan inklusif bukan hanya fokus kepada pembangunan.

Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) itu melihat bahwa selama ini pembangunan pada sektor pertambangan fokus kepada pertumbuhan bisnis itu sendiri tanpa ikut mendorong masyarakat sekitar pertambangan.

“Keuntungan yang seharusnya diterima adalah masyarakat secara lebih luas, karena ownership tambang adalah masyarakat yang bergabung dalam sebuah organisasi, bukan hanya segelintir orang saja. Tantangan adalah mendapatkan sumber daya manusia, teknologi dan modal kerja dalam pengelolahan bisnis di pertambangan,” pungkas Dianta. (Lukman Nur Hakim)

Bisnis.com, JAKARTA - Brand roti Aoka yang diproduksi oleh PT Indonesia Bakery Family (PT IBF) viral di media sosial lantaran dikabarkan mengandung zat pengawet berbahaya.

Kabar tersebut lantas menghebohkan jagat maya dan memicu kekhawatiran di tengah masyarakat mengingat roti Aoka sendiri sempat viral lantaran harganya yang murah dan rasanya yang enak.

Dalam catatan Bisnis, Jumat (27/1/2023), roti Aoka bahkan membuka sistem agen per wilayah mulai dari Jakarta hingga Lumajang agar dapat dipasarkan secara eceran maupun grosir.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun akhirnya angkat bicara terkait dengan dugaan adanya kandungan zat berbahaya pada produk roti Aoka.

Bisnis rangkum 6 fakta roti Aoka yang diduga mengandung zat pengawet berbahaya.

Berikut 6 fakta soal roti Aoka:

1. Diduga pakai bahan pengawet kosmetik

Roti Aoka dikabarkan mengandung bahan sodium dehydroacetate berdasarkan hasil uji lab PT SGS Indonesia, lantaran masa simpan produk yang jauh lebih lama dibandingkan produk sejenis.

Sodium dehydroacetate sendiri merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan untuk mengawetkan masa simpan produk kosmetik.

2. SGS Indonesia bantah lakukan uji lab

PT SGS Indonesia, yang dikabarkan melakukan uji lab terhadap roti Aoka membantah kabar tersebut.

Melalui klafrifikasi tertulisnya dalam surat nomor 001/SGS-LGL/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 dari PT SGS Indonesia kepada PT IBF, Perseroan membantah dan menyatakan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari PT SGS Indonesia.

3. Klarifikasi produsen

Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani memastikan bahwa isu yang beredar saat ini tidaklah benar. Mengingat produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, dia menegaskan bahwa seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan sebagaimana dikutip beberapa media.

“Produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

4. Dugaan persaingan usaha

Kabar tersebut telah mengakibatkan kegaduhan dan kerugian ekonomis bagi PT IBF dan distributor sebagai mitra kerjanya. Pihak IBF menduga bahwa berita ini sengaja ditiupkan oleh beberapa pihak sebagai upaya menjatuhkan roti Aoka dengan cara persaingan yang tidak sehat.

5. Lakukan investigasi

Sebagai tindak lanjut terhadap informasi menyesatkan tersebut, PT IBF telah melakukan investigasi secara intensif terhadap penyebaran kabar tersebut. Perseroan menduga, informasi menyesatkan itu dilakukan oleh beberapa pihak tertentu.

6. Investor Roti Aoka

Mengutip sejumlah sumber website penyedia lowongan pekerjaan, PT Indonesia Bakery Family (IBF) didirikan antara 2017-2018. Perusahaan tersebut merupakan hasil dari Penanaman Modal Asing (PMA) Tiongkok yang bergerak dibidang makanan, khususnya memproduksi roti.

7. Hasil uji BPOM

Teranyar, BPOM menyatakan tidak ada kandungan zat natrium dehidroasetat pada produk roti Aoka. Temuan tersebut disampaikan usai BPOM melakukan uji sampel bahan makanan produk roti Aoka pada 28 Juni 2024.

Pengujian sampel makanan dilakukan guna memastikan dugaan adanya penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa natrium dehidroasetat pada produk roti merek Aoka (PT Indonesia Bakery Family, Bandung) dan Okko (PT Abadi Rasa Food, Bandung).

Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi," tulis BPOM dalam pengumuman hasil pengujian pada laman resminya, Rabu (23/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Melewati paruh pertama tahun berjalan, ketidakpastian global masih menggelantung. Teka-teki kapan pemangkasan suku bunga acuan the Fed dan ekskalasi geopolitik di Timur Tengah membawa imbas signifikan pada kinerja perekonomian baik di level nasional, sektoral, maupun di ranah regional.

Sektor industri manufaktur tampaknya bukan sebuah pengecualian. Sektor yang digadang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi itu agaknya masih gamang.

Purchasing Manager’s Index atau PMI manufaktur publikasi S&P Global Market Intelligence pada Juni 2024 menunjukkan penurunan menjadi 50,7 dari bulan sebelumnya 52,1.

Komparasi dengan indikator industri terbitan lembaga lain agaknya masih sejalan. Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juni 2024 berada di level 52,50, alias tidak berubah dibanding Mei 2024.

Bahkan, nilai itu melambat 1,43 poin dibandingkan dengan nilai IKI Juni tahun lalu yang sebesar 53,93, Sementara, IKI Juni 2023 meningkat 3,03 poin dari IKI Mei 2023 dan masih tertinggi sepanjang IKI rilis. Artinya, bidang usaha yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja itu terkesan mandek.

Narasi yang sedikit berbeda datang dari Prompt Manufacturing Index (PMI) yang dirilis Bank Indonesia (BI). Pada triwulan kedua 2024, PMI-BI nangkring di posisi 52,39. Capaian itu lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berada di level 50,75 persen. Jika dirata-ratakan untuk bulanan, PMI-BI menunjukkan tren kenaikan kendati kecil.

Sampai di titik ini, beberapa indikator yang diterbitkan oleh ketiga lembaga di atas menawarkan diagnosa yang berbeda-beda. Masing-masing diagnosa menyodorkan simpulan yang tidak sama. Simpulan yang tidak sama akan menghasilkan implikasi kebijakan plus efektivitas yang berlainan pula.

Diagnosa stagnasi sektor industri pengolahan masih bisa diterima. Impor industri manufaktur mayoritas berupa bahan mentah, bahan penolong, dan barang modal yang digunakan untuk pengolahan produk ekspor. Impor nonmigas per Juni 2024 yang ambles 8,83% dari bulan sebelumnya dengan sendirinya mendukung tesis di atas.

Dugaan bahwa sektor industri pengolahan tetap tumbuhpun juga tidak terlalu keliru. Kebijakan pembatasan barang konsumsi impor sejak awal tahun membawa dampak positif bagi industri terkait. PMI-BI tertinggi toh dialami industri pakaian jadi, diikuti oleh industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, dan industri alat angkutan lainnya.

Sejumlah subsektor industri tersebut memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage) yang relatif tinggi. Jelasnya, geliat di subsektor industri tersebut akan menghela aktivitas subsektor industri lainnya lewat angka pengganda (multiplier effect) pada semua mata rantai turunannya.

Terlepas dari perbedaan indikator plus argumen logis yang menyertainya, persamaan yang termaktub dari ketiga indikator di atas adalah ekspansi (semua indeks lebih besar dari 50). Artinya, sektor industri pengolahan sejatinya masih memiliki persepsi positif atas kondisi ekonomi dalam kurun 6 bulan ke depan.

Momentum persepsi positif inilah yang musti dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengakselerasi perkembangan industri di Tanah Air. Alih-alih memperdebatkan keabsahan kondisi mana yang sesuai dengan kenyataan, meracik strategi meredam gejala deindustrialisasi niscaya jauh lebih produktif.

Alhasil, pemerintah secara industrial-makro perlu menyediakan iklim kepastian usaha. Aspek itu sangat diperlukan sebagai landasan utama bagi dunia usaha untuk bergerak. Prospek bisnis ke depan sangat dipengaruhi oleh kepastian usaha yang dipandang pebisnis sebagai faktor yang berada di luar kendali.

Di ranah hilir, penguatan dan perluasan pasar ekspor perlu diinisiasi. Alih-alih beberapa negara tujuan yang secara tradisi menjadi pasar andalan, negara-negara di kawasan Afrika utara, Timur Tengah, dan Amerika Latin terbuka luas menjadi pasar potensial bagi ekspor produk industri manufaktur.

Penekanan pada aspek pemasaran itu tidak mengada-ada. Tingkat produktivitas industri manufaktur pada Juni 2024 toh sekaligus menjadi yang paling lemah dalam setahun terakhir. Pasalnya, pertumbuhan permintaan baru yang nyaris berhenti, imbas penurunan ekspor selama 4 bulan berturut-turut.

Dalam situasi ketidakpastian yang masih tinggi, pemerintah perlu menggenjot insentif pada industri manufaktur. Penguatan dan perluasan pasar ekspor juga tetap harus didukung dengan berbagai kemudahan serta insentif pembiayaan ekspor. Relaksasi beberapa aturan tentang Devisa Hasil Ekspor perlu dimodifikasi.

Lebih lanjut, dorongan pada kemampuan produksi juga perlu diimbangi dari konsumsinya. Menjaga daya beli masyarakat juga menjadi determinan yang krusial. Oleh karenanya, pemerintah untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan inflasi demi keterserapan produk industri di pasar domestik.

Bagaimanapun, persepsi industri mencerminkan ekspektasi pelaku usaha industri atas keadaan ekonomi pada masa mendatang. Jika maju-mundur ekspektasi industri manufaktur terjadi berlarut-larut tanpa mitigasi, optimisme yang berperspektif jangka pendek bisa berubah menjadi pesimisme yang berdimensi jangka panjang.

Pesimisme negatif yang terakumulasi secara intens akan jauh lebih sulit lagi untuk mengubahnya. Untuk itu, otoritas ekonomi perlu bersinergi agar mampu membangkitkan ekspektasi positif bagi semua pelaku ekonomi. Pepatah latin toh memberi petuah jika semua orang berekspektasi positif, itu awal dari sebuah kenyataan.

Bukan begitu?

Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai merah keriting terpantau terus melambung hingga menembus ke level Rp48.130 per kilogram pada Rabu (24/7/2024). Selain harga cabai, beberapa harga pangan juga terpantau naik pada hari ini.

Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (24/7/2024) pukul 07.29 WIB, harga rata-rata cabai merah keriting naik menyentuh Rp4.020 atau sebesar 9,11%.

Lonjakan harga komoditas pangan juga terjadi pada harga cabai rawit merah yang terkerek hingga Rp1.200 atau sebesar 1,86% menjadi Rp65.800 per kilogram.

Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau kompak naik. Kini, harga rata-rata bawang merah tembus ke level Rp31.050 per kilogram atau naik 4,26%. Sedangkan bawang putih bonggol dibanderol seharga Rp40.850 per kilogram atau naik 1,84%.

Di samping itu, harga pangan yang bersumber protein hewani juga ikut melambung, seperti ikan kembung yang naik 5,18% atau sebesar Rp1.920 ke level Rp39.000 per kilogram.

Kemudian, harga ikan tongkol naik Rp1.180 atau sebesar 3,73% menjadi Rp32.780 per kilogram, serta ikan bandeng dipatok seharga Rp35.350 per kilogram atau naik Rp2.250.

Sementara itu, daging sapi murni juga naik Rp3.320 atau sebesar 2,46% menjadi Rp131.830 per kilogram. Harga rata-rata daging ayam ras merangkak ke level Rp36.560 per kilogram atau naik 3,69%.

Kenaikan juga terjadi pada harga rata-rata telur ayam ras yang naik 2,87% atau sebesar Rp840 menjadi Rp30.060 per kilogram.

Berikutnya, harga beras premium naik tipis Rp80 atau 0,52% menjadi Rp15.600 per kilogram. Senada, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog tembus Rp12.670 per kilogram, naik tipis 0,80% atau sebesar Rp100.

Namun, harga rata-rata beras medium turun 0,29% atau sebesar Rp40. Pada pagi ini, beras medium dipatok seharga Rp13.520 per kilogram. Di sisi lain, harga kedelai biji kering impor naik 3,24% menjadi Rp12.430 per kilogram.

Data Bapanas juga menunjukkan harga gula konsumsi yang merangkak tipis 0,72% menjadi Rp18.320 per kilogram. Minyak goreng kemasan sederhana juga naik tipis 0,55% ke level Rp18.120 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah turun tipis 0,31% menjadi Rp15.990 per liter.

Selanjutnya, harga tepung terigu curah naik Rp300 atau 2,93% menjadi Rp10.550 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga tepung terigu kemasan (non-curah) yang kini dipatok Rp13.580 per kilogram atau naik 2,03%.

Harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak kembali naik sebesar 8,06% menjadi Rp6.170 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata garam halus beryodium turun 1,83% atau sebesar Rp210 menjadi Rp11.280 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan uji sample terhadap produk makanan roti Aoka yang diproduksi PT Indonesia Bakery Family, Bandung dan roti Okko yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food, Bandung.

BPOM melakukan uji sampel dan inspeksi ke sarana produksi roti Okko pada 2 Juli 2024. Dari hasil pengujian yang dilakukan, BPOM menemukan adanya kandungan zat natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

"Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM," tulis BPOM dalam pengumuman seperti dikutip di laman resminya, Rabu (23/7/2024).

BPOM menyatakan pihaknya bakal mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah.

"BPOM terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk beredar (post-market) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat," terang BPOM.

Sementara itu, BPOM juga melakukan uji kandungan zat bahan makanan pada roti Aoka. Hal ini dilakukan usai adanya dugaan kandungan zat pengawet berbahaya pada roti tersebut.

Pengujian sampel produk roti Aoka dilakukan BPOM pada 28 Juni 2024. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat.

"Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi," ujar BPOM.

Klarifikasi Produsen Roti Aoka

Penjelasan Produsen Roti Aoka PT Indonesia Bakery Family (PT IBF), produsen Roti Aoka, memberikan klarifikasi isu viral soal produknya mengandung bahan pengawet berbahaya.

Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani memastikan penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar. Tuduhan ini telah memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan konsumen yang setia mengonsumsi produk mereka.

"Produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Dia menambahkan seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan sebagaimana dikutip beberapa media.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah menetapkan kenaikan cukai rokok, pemerintah menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK akan dikenakan cukai.

Cukai minuman berpemanis dalam kemasan diberlakukan untuk menekan konsumsi gula dan mencegah diabetes. Tak hanya jus dengan gula tambahan, larutan penyegar, hingga kopi saset pun tak luput dari cukai.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, di antaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, hingga minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi diabetes Indonesia naik dari 10,6% pada 2021 menjadi 11,7% pada 2023. International Diabetes Federation juga mencatat bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak kelima sedunia, yakni 19,5 juta orang.

Artikel tentang pengenaan cukai minuman berpemanis menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Rabu (24/7/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Memoles Pamor Hulu Migas

Pemerintah tetap optimistis industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia masih prospektif dan atraktif meskipun sejumlah perusahaan dikabarkan mulai melakukan pelepasan (divestasi) aset mereka di Indonesia.

Terlebih, pemerintah juga terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan penyesuaian agar iklim investasi hulu migas Indonesia tetap berdaya saing. Tak hanya melakukan perbaikan regulasi dengan memberikan kemudahan investasi bagi investor, pemerintah juga telah melakukan pembenahan fiskal agar lebih menarik setidaknya dibandingkan dengan kondisi selama 3 tahun terakhir.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto menuturkan bahwa pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama 3 tahun terakhir.

“Perbaikan-perbaikan itu dimulai sejak 3 tahunan lalu, dan telah memberikan hasil nyata. Buktinya, dalam 3 tahun terakhir blok migas yang laku 21 blok atau lebih banyak dibanding tiga tahun sebelumnya,” kata Ariana saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Kerek Cakupan Kredit UMKM, OJK Godok Aturan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan khusus kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu mengerek penyaluran kredit ‘wong cilik’ itu.

Dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat beberapa ketentuan. Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan perlu mendorong pemberian akses pembiayaan kepada UMKM yang lebih mudah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Kena Cukai Minuman Manis, Kopi Saset hingga Jus Bakal Makin Mahal

Berdasarkan riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), terdapat beban ekonomi akibat kematian dan disabilitas yang berasal dari penyakit diabetes melitus tipe 2. Beban itu ditemukan berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years atau DALYs.

Health Economics Research Associate CISDI Muhammad Zulfiqar Firdaus menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan lembaganya, hilangnya beban ekonomi akibat kematian dan disabilitas dari penyakit diabetes melitus tipe 2 dapat membuat Indonesia menghemat biaya pengobatan hingga Rp24,9 triliun dan biaya hilangnya produktivitas ekonomi hingga Rp15,7 triliun.

“Indonesia dapat menghemat hingga Rp40,6 triliun dari penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan yang dapat menaikkan harga jual produk MBDK di pasar paling tidak sebesar 20%,” ujar Zulfiqar.

Research Principal Investigator CISDI Soewarta Kosen menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis dapat diterapkan di rentang 20% hingga 50%. Dari 100 negara yang sudah menerapkan cukai tersebut, rata-rata mematok tarif 20%, bahkan terdapat negara maju yang sudah menerapkan 80%.

Waskita Beton (WSBP) Tingkatkan Kinerja, Jaga Kepercayaan Penyandang Dana

Kinerja keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) sedang tidak baik pada kuartal I/2024. Sementara kinerja sahamnya masuk dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction (PPK FCA).

Mengutip laporan keuangan, WSBP mencatatkan rugi sebesar Rp126 miliar kuartal I/2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, emiten Badan Usaha Milik Negara Karya ini masih mencatatkan keuntungan Rp16,44 miliar.

Kerugian WSBP berbanding terbalik dengan pendapatan usaha yang meningkat. Sepanjang kuartal I/2024, Perseroan mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp505,68 miliar. Angka tersebut naik 37,74% dari kuartal I/2023 sebesar Rp367,11 miliar.

WSBP membukukan kenaikan beban pokok pendapatan 26,70% menjadi Rp391,52 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp309 miliar.

Bank Menggarap Peluang dari Para Pencari Cuan

Sejumlah bank menggarap peluang dari para pencari cuan melalui ragam produk investasi mulai dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel hingga emas.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), misalnya optimistis mampu meraup penjualan sebesar Rp1 triliun dari penawaran SBN ritel berikutnya, Sukuk Ritel seri SR021. Instrumen investasi buatan pemerintah ini rencananya meluncur pada Agustus 2024.

General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia menjelaskan beberapa faktor yang diprediksi menjadi pendorong larisnya penjualan SR021, baik dari global maupun domestik.

"Dengan melihat positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan data-data ekonomi yang solid, kami menargetkan penjualan SR021 pada angka di atas Rp 1 triliun," ujar Henny kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya angkat bicara terkait dugaan kandungan zat berbahaya pada Roti Aoka dan roti Okko.

BPOM merilis hasil uji kandungan zat makanan pada produk roti Aoka dan roti Okko. Pengujian sampel makanan dilakukan guna memastikan dugaan adanya penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa natrium dehidroasetat pada produk roti merek Aoka (PT Indonesia Bakery Family, Bandung) dan Okko (PT Abadi Rasa Food, Bandung).

Adapun, pengujian sampel bahan makanan produk roti Aoka dilakukan pada 28 Juni 2024. Dari proses pengujian yang dilakukan, BPOM menyatakan tidak ada kandungan zat natrium dehidroasetat pada produk roti Aoka.

"Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi," tulis BPOM dalam pengumuman hasil pengujian pada laman resminya, Rabu (23/7/2024).

Selain itu, BPOM melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko pada 2 Juli 2024. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, BPOM menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten.

"Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium," demikian pernyataan BPOM.

BPOM juga menegaskan bahwa hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

"Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko," tulis BPOM.

BPOM menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk beredar (post-market) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Penjelasan Produsen Roti Aoka

PT Indonesia Bakery Family (PT IBF), produsen Roti Aoka, memberikan klarifikasi isu viral soal produknya mengandung bahan pengawet berbahaya. Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani memastikan penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar.

Tuduhan ini telah memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan konsumen yang setia mengonsumsi produk mereka.

"Produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Dia menambahkan seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan sebagaimana dikutip beberapa media.

Kemas menambahkan, dalam pemberitaan di sejumlah media, Roti Aoka diterpa pemberitaan tidak benar berdasarkan hasil ujil lab PT SGS INDONESIA.

Namun dalam surat nomor 001/SGS-LGL/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 dari PT SGS Indonesia kepada PT IBF, PT SGS INDONESIA memberikan klarifikasi tertulis kepada PT IBF bahwa PT SGS secara tegas membantah dan menyatakan informasi tersebut bukan berasal dari pihak PT SGS indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, hal ini hanya dapat diperhitungkan terbatas untuk iuran yang dibayar pengusaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

“Hanya dapat diperhitungkan terbatas untuk iuran yang dibayar pengusaha saja, sesuai Pasal 58 Pp No.35/2021,” kata Indah kepada Bisnis.com, Selasa (23/7/2024).

Adapun, untuk diketahui, PT Bank Commonwealth dikabarkan melakukan PHK terhadap 1.146 karyawannya di seluruh Indonesia, usai PT Bank OCBC NISP Tbk.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Saepul Tavip menyampaikan, PHK telah dilakukan sejak April 2024 dan bertahap hingga proses akuisisi berakhir pada Desember 2024.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia mengungkapkan, PTBC sempat berjanji agar pekerja yang terdampak ditampung OCBC. Namun janji tersebut menjadi pertanyaan lantaran OCBC tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk ke perusahaannya. Itu artinya, janji PTBC sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Diakuinya, sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi dari pihak perusahaan. Pada November 2023, para pekerja secara mendadak dikabarkan bahwa PTBC akan diakuisisi oleh OCBC.

Kemudian secara sepihak manajemen PTBC menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan. Perseroan juga sempat menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon. Padahal, Saepul menilai dana pensiun merupakan hak karyawan sejak salam sebelum diakuisisi.

Apalagi, lanjutnya, ketentuan mengenai DPLK sebagai bagian dari uang pesangon baru berlaku sejak Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terbit.

“Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak PTBC untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon. Mengingat, DPLK sudah menjadi hak karyawan sejak lama bahkan sebelum OCBC mengakuisisi saham PTBC.

Selain itu, rencana manajemen yang memperhitungkan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dinilai tidak adil dan dapat merugikan karyawan.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” ujarnya.

Pun jika DPLK dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, dana pengembangan tidak termasuk di dalamnya lantaran dalam PP No.35/2021 hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

“Yang dihitung tetap adalah berapa akumulasi iuran yang diberikan oleh perusahaan. Itu yang seharusnya diperhitungkan,” usul Sekretaris Jenderal Opsi Timboel Siregar.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu memprediksi kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal habis pada Agustus 2024.

Nixon menjelaskan, realisasi penyaluran FLPP bergerak lebih cepat pada tahun ini. Bahkan, Nixon menyebut serapannya telah mencapai 80% dari total kuota tersedia sebesar 166.000 unit.

“FLPP sih bisa dibilang ini lebih cepat dari tahun lalu ya [serapannya], dan biasanya gitu. Kalau kuotanya turun, orang ngebut, mungkin prinsipnya takut tidak kebagian kali,” tuturnya saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi di Jakarta, Senin (23/7/2024).

Bos BBTN itu lantas memproyeksi bila geliat serapan tersebut terus berlanjut, maka pada Agustus 2024 kuota FLPP yang disalurkan pemerintah bakal terserap sepenuhnya atau selambat-lambatnya bakal habis pada September 2024.

Dia lantas menjelaskan, secara nasional program FLPP yang bakal disalurkan nilainya sebesar Rp20 triliun. Di mana, BBTN bakal menyalurkan sekitar 75% hingga 80% dari anggaran yang tersedia.

Nixon menjelaskan, di tengah pasar properti yang tengah bergairah, dia berharap kuota FLPP tahun ini dapat ditambah sebanyak 30.000 unit hingga 35.000 unit.

“Karena kalau ini [penyaluran FLPP] tiba-tiba stop [karena kuota habis] memang problem sih, kasihan juga jadi [dikhawatirkan berdampak pada] banyak rumah tidak laku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap telah memberikan usulan tambahan kuota FLPP ke Kementerian Keuangan. Akan tetapi, hingga kini belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.

“Ini sedang dibahas sama mereka [Kementerian Keuangan], kita belum bisa [statement] karena itu domainnya di Kemenkeu ya, intinya sudah kita ajukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit. Posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.

Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Karenanya, bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) buka suara terkait dengan rencana pemerintah pindah gerbang impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyampaikan, rencana tersebut harus didukung oleh kesiapan infrastruktur baik software maupun hardware.

“Kita tahu, pelabuhan impor yang disinggahi kapal internasional menuntut kinerja 24/7,” kata Carmelita, Selasa (23/7/2024).

Di sisi lain, rencana ini tentu berdampak positif bagi industri pelayaran, mengingat demografi penduduk Indonesia atau para konsumen selama ini terkonsentrasi di wilayah barat.

Hal ini kata dia, akan menyeimbangkan muatan balik dari Timur ke Barat. Pasalnya, selama ini muatan balik dari timur ke barat tidak berimbang.

“Ke timur penuh, pulangnya kurang dari 50%,” ungkapnya.

Kendati begitu, Carmelita menyebut bahwa akan banyak dampak yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya menyangkut kepentingan stakeholder lainnya serta kebutuhan serapan pasar untuk tujuh komoditas barang jadi tersebut.

Menurutnya, untuk impor bahan mentah, yang paling efisien adalah yang dekat dengan industri hilirnya.

Selain itu, kata dia, perlu dilihat pula wilayah konsumen yang paling banyak menggunakan tujuh komoditas ini. Jika konsumen terbesar berada di wilayah Timur, menurutnya hal ini tentu tidak berdampak positif terhadap sektor pelayaran bahkan mengurangi volume industri dari barat ke Timur.

“Karena yang akan terjadi bukan pertumbuhan barang tetapi perpindahan barang,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Politisi Golkar itu menilai, usulan itu akan berdampak positif terhadap perekonomian di sekitar pelabuhan tersebut lantaran ini akan membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru.

Rencana tersebut juga dinilai memberikan efek positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, Agus menyebut bahwa Indonesia saat ini tengah menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier effect sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.