Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

“Tapi yang jelas itu [peretasan PDN] memang memiliki dampak yang cukup signifikan juga, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Kemudian, sedikit juga berpengaruh ke proses pengadaan tender kita,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (23/7/2024).

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

Namun demikian, Abdul Muis menegaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini telah ditangani secara tepat sehingga pembangunan proyek IKN hingga PSN yang baru memasuki tahap lelang diharapkan tidak akan molor.

“Ada [berdampak pada lelang PSN], yang di IKN juga ada sehingga karena ada proses kendala di PDN maka yang tadinya kita gunakan sistem informasi pendukung kita berubah kembali manual. Karena kita harus bertindak cepat, tadi kalau kita tidak kembali manual waktu akan habis terpakai dan itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur,” pungkasnya.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan.

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.

Alhasil, pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi hingga membuat pusat data nasional mengalami kegagalan sistem.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total transaksi perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik pada 2023 mencapai 7,1 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e) atau senilai Rp84,17 miliar.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, volume sebanyak 7,04 juta ton setara CO2e didapatkan melalui transaksi perdagangan emisi melalui mekanisme langsung.

“Berdasarkan dari hasil transaksi perdagangan karbon di tahun 2023, terdapat total transaksi sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen atau senilai Rp84,17 miliar,” kata Dadan dalam webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Kementerian ESDM, kata Dadan, bekerja sama dengan Bursa Karbon atau IDX Carbon untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon.

Terlebih, Dadan mengakui bahwa perdagangan karbon di Tanah Air merupakan barang baru dan memang perlu adanya sosialisasi atau kerja sama antarlembaga.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan perdagangan karbon ini merupakan hal yang baru sehingga kami terus melaksanakan kegiatan dan aksi yang mencakup, antara lain sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, evaluasi, dan fasilitasi kepada para pemangku kepentingan yang terlibat,” ucapnya.

146 PLTU Ikut Perdagangan Karbon Tahun Ini

Kementerian ESDM menyebut, adanya penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mengikuti perdagangan karbon pada 2024. Dadan mengatakan, pada tahun lalu atau 2023 total peserta perdagangan karbon sebanyak 99 PLTU.

Adapun, pada 2024, pihaknya memprediksi adanya penambahan sebanyak 47 PLTU dalam perdagangan karbon ini.

“Untuk tahun ini jumlah peserta menjadi 146 unit dengan adanya tambahan kapasitas unit PLTU batu bara dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 25 MW,” kata Dadan.

Dadan menyampaikan, meski adanya penambahan angka peserta dalam perdagangan karbon, dirinya tidak akan berpuas diri. Sebab, ESDM terus berupaya adanya penambahan peserta perdagangan karbon pada sektor pembangkit listrik.

“Jadi kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Center of Reform on Economics (Core) memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 hanya akan tumbuh melambat atau berada di kisaran 4,9%-5%.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan Indonesia tahun ini dihadapkan pada tujuh risiko baik dari sisi global, perdagangan, hingga domestik.

“Perlambatannya terutama disebabkan pada perlambatan konsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar terhadap PDB kita,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Risiko pertama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi Tanah Air, yakni adanya pelemahan permintaan dan terjadi oversupply di China. Hal ini menjadi masalah karena China merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Dia mengingatkan si saat permintaan menurun di China, maka ekspor Indonesia ke China pun ikut lesu. Sementara itu, China yang juga mengalami oversupply di tengah perlambatan permintaan, produk-produk tersebut pada akhirnya diekspor besar-besaran ke negara lain, termasuk Indonesia.

“Jadi ini yang kemudian juga menjadi salah satu isu yang sedang ramai sekarang, terutama di industri padat karya, tekstil, dan produk tekstil,” lanjut Faisal.

Faktor kedua, perlambatan kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) ke level 2,2% pada kuartal II/2024 juga memberikan risiko terhadap perlambatan ekonomi Indonesia.

Faisal menilai hal tersebut sebagai dampak dari bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) yang mempertahankan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate pada posisi yang tinggi dalam waktu yang lama.

Faktor ketiga, risiko yang menjadi perhatian dari harga komoditas yang telah kehilangan efek windfall sudah sempat rebound, namun secara terbatas tidak setinggi pada 2022.

"Seharusnya, dengan kenaikan harga komoditas akan meningkatkan performa perdagangan Indonesia ke luar negeri. Nyatanya, ketika harga komoditas andalan ekspor seperti sawit dan batu bara sudah mengalami rebound, pertumbuhan ekspor Indonesia justru minim," ungkap Faisal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor pada Januari hingga Juni 2024 hanya tumbuh 1,17% dari periode yang sama tahun lalu atau year-on-year (yoy). Sementara impor tumbuh hingga 7,58%.

Faktor keeempat, yakni Indonesia ketergantungan ekspor yang besar terhadap China. Menurutnya, ketika hal tersebut terjadi dan pada saat yang sama negara tujuan ekspor, yaitu China mengalami pelemahan permintaan maka akan berpengaruh ke kinerja ekspor.

"Utamanya sektor manufaktur. Di mana pangsa pasar ekspor Indonesia ke China mencapai 23,71%, sementara ke negara Asean secara keseluruhan hanya 18,47%," jelasnya.

Sebaliknya, kata dia impor China ke Indonesia justru meningkat dengan rata-rata pada kuartal II/2024 sebesar 5,1% (yoy), utamanya pada produk tekstil.

Faktor terakhir, Faisal mengingatkan konsumsi rumah tangga terutama sejak lewat pemilu dan Lebaran mengalami pelemahan yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil yang turun di kisaran 1% pada kuartal II/2024.

“Pelemahan konsumsi ini terjadi sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Rata-rata upah riil pada 2023 kontraksi, di 2024 sudah mulai positif tapi sangat lemah sekali hanya tumbuh 0,7% yoy,” ujar Faisal.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 akan tetap baik ditopang oleh permintaan domestik, mulai dari konsumsi rumah tangga, ekspor, hingga investasi.

“PDB kuartal II/2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelasnya dalam Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN tengah berdiskusi dengan operator Pipa West Natuna Transmission System (WNTS), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) ihwal kelanjutan rencana tie-in pipa untuk menyalurkan gas dari Natuna ke pembeli domestik.

Pj Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan, perseroannya tengah menjajaki pembicaraan dengan MEDC terkait dengan penyambungan infrastruktur dan aktivitas operasional penyaluran gas nantinya.

“PGN sedang melakukan komunikasi dengan Medco sebagai operator pipa WNTS untuk rencana melakukan tie-in infrastruktur dan aktivitas operasional penyaluran gas,” kata Susi saat dihubungi Bisnis, Senin (22/7/2024).

Saat ini, kata Susi, perseroannya tengah melakukan kajian front end engineering design (FEED) untuk pembangunan pipa sambungan tersebut.

Adapun, PGN tengah membidik alokasi gas murah dari Lapangan Mako, Blok Duyung yang dikembangkan oleh operator Conrad Asia Energy Ltd.

Sementara itu, pipa sambungan untuk penyaluran dalam negeri bakal dibangun oleh PGN.

“Untuk tahap konstruksi ditargetkan akan selesai pada akhir 2025,” kata Susi.

Saat ini, Conrad bersama dengan PGN telah menyelesaikan perjanjian formal untuk melanjutkan amanat DMO dari revisi PoD Lapangan Mako tersebut.

“Conrad telah membuat kemajuan yang solid untuk pengembangan Lapangan Mako pada kuartal IV/2023 kendati terdapat keterlambatan FID yang disebabkan karena perpanjangan negosiasi dengan WNTS,” kata Managing Director dan CEO Conrad Miltos Xynogalas seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (4/2/2024).

Seperti diketahui, revisi PoD itu diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada November 2022 lalu. Lewat revisi PoD itu, contingent resources gas dari Lapangan Mako naik 458% ke level 297 miliar kaki kubik pascasuksesnya pengeboran apraisal tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Conrad masih bernegosiasi dengan SembCorp untuk menyelesaikan perjanjian jual beli gas (GSA) definitif, setelah sebelumnya perjanjian tidak mengikat sudah diteken akhir tahun lalu.

Beberapa poin penting dalam negosiasi GSA itu di antaranya rencana penjualan gas sejak awal masa produksi hingga masa akhir kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) di Blok Duyung berakhir pada 2037.

Dengan total volume penjualan gas mencapai 293 triliun british thermal unit (Tbtu) (c 293 Bcf) dan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu (c 392 Bcf), setara dengan 71% dan hingga 95% dari keseluruhan pontensi 2C contingent resources mencapai 413 Bcf, seperti yang diuji oleh GaffneyCline Associates pada 26 Agustus 2022 lalu. Penjualan gas nantinya bakal mengikuti harga minyak mentah Brent.

Adapun, penyelesaian GSA dari Lapangan Mako itu menjadi krusial untuk Conrad terkait dengan kelanjutan divestasi atau farm-down sebagian hak partisipasi mereka di Blok Duyung yang berada di lepas pantai Cekungan Natuna Barat, Kepulauan Riau.

Conrad melalui anak usahanya, West Natuna Exploration Limited, memegang 76,5% hak partisipasi di blok migas lepas pantai Duyung PSC bersama dengan Coro Energy Duyung (Singapura) Pte. Ltd (bagian dari Coro Energy Ltd yang terdaftar di London AIM, dengan 15% hak partisipasi) dan Empyrean Energy PLC (8,5% hak partisipasi) sebuah perusahaan yang didirikan di Inggris.

Bisnis.com, KENDAL - Pelaku usaha menyoroti tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam pengelolaan lahan. Pasalnya, peran tersebut dinilai telah melenceng dari tujuan awal pembentukan badan tersebut.

Menanggapi isu tersebut, Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.64/2021 memang memberikan beberapa mandat kepada organisasi tersebut untuk mengelola tanah dalam beberapa peruntukan.

"Betul, tidak hanya perumahan. Kami juga mendapat amanah untuk menjaga lingkungan, salah satunya hutan yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan, salah satu tugas kami adalah melestarikannya juga," ucap Hakiki saat ditemui wartawan di Kabupaten Kendal pada Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa kehadiran Badan Bank Tanah di pedalaman hutan Pulau Kalimantan, Sulawesi, juga Sumatera merupakan bagian dari usaha memenuhi mandat PP No.64/2021.

Di Pulau Jawa, salah satu tugas yang diemban Badan Bank Tanah memang tak jauh dari isu ketersediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan atau backlog hunian.

Namun, masih ada tugas lain yang juga perlu dipenuhi Badan Bank Tanah. Berdasarkan PP No.64/2021, Badan Bank Tanah diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Adapun, jaminan ketersediaan tanah yang dimaksud termasuk di antaranya untuk cagar alam, penataan permukiman kumuh perkotaan, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta fasilitas umum lainnya.

Hakiki menjelaskan bahwa meskipun ditugasi untuk ikut memastikan ketersediaan lahan perumahan, Badan Bank Tanah belum memiliki target khusus untuk ikut mengurangi backlog.

"Memang untuk perumahan kami coba usahakan. Tentunya lokasi, dukungan pemerintah daerah, dukungan ekosistem harus dikoordinasikan," tambahnya.Hingga akhir 2023, Badan Bank Tanah telah memiliki aset persediaan tanah seluas 18.758 Hektare (Ha).

Dari jumlah tersebut, Badan Bank Tanah telah memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN), Jalan Tol IKN Seksi 5B, juga reforma agraria dan perumahan MBR.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekstensifikasi cukai pada produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai akan membantu mendongkrak penerimaan negara hingga Rp13 triliun.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintah berpotensi mengantongi penerimaan dengan pengenaan cukai atas produk plastik dan MBDK secara konsisten.

“Potensi [penerimaan cukai plastik dan MBDK] itu mungkin bisa besar dan menurut perhitungan bisa mencapai Rp13 triliun lebih,” katanya, Selasa (23/7/2024).

Akbar mengatakan potensi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan target pemerintah yang sebesar Rp1,84 triliun untuk penerimaan cukai plastik dan Rp4,38 triliun untuk penerimaan cukai MBDK pada tahun ini berdasarkan Perpres No. 76/2023.

“Jadi kalau itu mau dikonsistenkan, mau dikejar benar, itu sebenarnya masih banyak ruang untuk menambah penerimaan negara, setidaknya hampir Rp10 triliun,” jelasnya.

Di sisi lain, Akbar mengatakan bahwa implementasi cukai plastik dan MBDK memang tidak mudah, terutama terkait aturan detail dan kesiapan dari sisi industri.

“Sering kali [rencana implementasi] tarik menarik dan kita tahu bahwa implementasi sudah beberapa kali ditunda. Tapi prinsipnya adalah bahwa ini sebenarnya membuka ruang pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah dan itu belum dimaksimalkan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah masih terus menggodok rencana pengenaan cukai pada produk plastik dan MBDK.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku belum mendapat sinyal positif mengenai usulan penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa BP Tapera selaku operator yang mendistribusikan investasi FLPP dari pemerintah ke masyarakat pada dasarnya mendukung penuh usulan penambahan kuota FLPP.

Hanya saja, hingga saat ini, usulan tersebut dilaporkan belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan. Dia berharap Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan penambahan kuota FLPP setidaknya sama seperti 2023 sebesar 229.000 unit.

“Belum kelihatan, tapi pelaku berharap mendekati atau sama seperti tahun sebelumnya di 229.000 unit,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Senin (23/7/2024).

Meskipun demikian, dirinya tetap optimistis usulan penambahan kuota FLPP itu dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, implementasi program FLPP dinilai dapat mendukung daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak hingga diharapkan dapat meneken angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog).

“Kami terus mendukung agar intinya ada penambahan dan jumlah KPR subsidi bisa meng-cover masyarakat yang lebih banyak. Tetap optimislah mudah-mudahan penambahan itu insyaallah alokasi dari APBN bisa digulirkan untuk perumahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPP Real Estate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, pemerintah perlu segera merealisasikan usulan penambahan kuota FLPP mengingat kuota yang tersisa untuk 2024 diperkirakan akan habis 2 bulan ke depan.

"Diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang," kata Arvin.

Mengacu pada asumsi data tersebut, REI menegaskan bahwa kuota FLPP tahun 2024 idealnya mencapai 218.808 unit. Karenanya, wacana penambahan kuota FLPP perlu untuk dikejar.

“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang konkret dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia merupakan negara Asean dengan jumlah barang kena cukai paling sedikit. Penambahan atau ekstensifikasi pun dilakukan melalui cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), mencakup jus dengan tambahan gula, larutan penyegar, hingga kopi saset.

Sesuai prinsip utamanya, pengenaan cukai bertujuan untuk menekan dampak negatif atau eksternalitas dari konsumsi suatu jenis barang. Dalam hal minuman manis, pembatasan konsumsi melalui pengenaan cukai bertujuan untuk mencegah peningkatan prevalensi diabetes.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengungkapkan kelanjutan wacana pembentukan KEK pada sektor Jasa Keuangan.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk membentuk KEK sektor Jasa Keuangan bila telah ada usulan dari badan usaha.

"Untuk yang jasa keuangan itu belum memang, tapi tak tertutup kemungkinan nantinya akan bisa berkembang atau dilibatkan menjadi salah satu KEK, cuma sampai saat ini belum dan belum ada yang mengusulkan," kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pada saat yang sama, Edwin juga menjelaskan kemungkinan wacana implementasi family office untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu KEK pada sektor jasa keuangan.

Terlebih, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berkeinginan segera membentuk family office di Bali yang saat ini menjadi KEK dengan tingkat okupansi paling tinggi.

"Kami berharap nantinya [wacana implementasi family office] bisa ke situ ya [masuk jadi KEK], hanya saja sekarang belum ada mengusulkan begitu. Dan kemungkinan karena ini juga masalah luasnya KEK itu sendiri, KEK Sanur itu sudah hampir 100% terokupansi. Jadi kemungkinan kalaupun nanti ada jasa keuangan mungkin ya di Kura-Kura Bali," ujarnya.

Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dituliskan bahwa sektor Jasa Keuangan menjadi salah satu jenis usaha yang diperkenankan menjadi KEK.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jasa keuangan tersebut dapat berbentuk industri perbankan ataupun industri non-bank.

Adapun, dalam informasi terbarunya Menko Luhut menargetkan regulasi teknis terkait pembentukan family office di Indonesia akan rampung sebelum Oktober 2024.

Luhut menjelaskan, pemerintah tengah membahas sejumlah ketentuan terkait pembentukan family office di Indonesia. Beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Dia menargetkan, ketentuan-ketentuan ini sudah rampung sebelum Oktober 2024 atau periode pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

“Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dalam bahan paparannya, Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan pembebasan cukai plastik untuk produk plastik, misalnya yang ditujukan untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dibebaskan untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Lebih lanjut, pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

“Tarif cukainya spesifik, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor. Dan cara pelunasannya dengan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

Penerimaan negara dari cukai plastik ini juga nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan penanganan pencemaran, pemulihan lingkungan, dukungan industri daur ulang, serta riset produk pengganti plastik.

Iyan menyampaikan, terdapat tiga tujuan dari pengenaan cukai produk plastik, pertama, untuk mengurangi eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Kedua, mendorong industri untuk memproduksi produk plastik ramah lingkungan Serta ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja pembangunan.

Kebijakan cukai plastik, kata Iyan, juga merupakan bagian dari rencana aksi nasional penanganan sampah laut, di mana berdasarkan Perpres 83/2018, pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% hingga 2025. Dengan pengenaan cukai plastik, ini menjadi barang ketiga yang dikenakan di Indonesia setelah sebelumnya terkait produk rokok dan alkohol.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

“Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dalam bahan paparannya, Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan pembebasan cukai plastik untuk produk plastik, misalnya yang ditujukan untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dibebaskan untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Lebih lanjut, pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

“Tarif cukainya spesifik, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor. Dan cara pelunasannya dengan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

Penerimaan negara dari cukai plastik ini juga nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan penanganan pencemaran, pemulihan lingkungan, dukungan industri daur ulang, serta riset produk pengganti plastik.

Iyan menyampaikan, terdapat tiga tujuan dari pengenaan cukai produk plastik, pertama, untuk mengurangi eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Kedua, mendorong industri untuk memproduksi produk plastik ramah lingkungan Serta ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja pembangunan.

Kebijakan cukai plastik, kata Iyan, juga merupakan bagian dari rencana aksi nasional penanganan sampah laut, di mana berdasarkan Perpres 83/2018, pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% hingga 2025. Dengan pengenaan cukai plastik, ini menjadi barang ketiga yang dikenakan di Indonesia setelah sebelumnya terkait produk rokok dan alkohol.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming perlu berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwarisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan atau hingga 2029 yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu berhati-hati karena pada saat yang sama, pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak.

“Pada waktu yang sama belanja melebar, penerimaan melambat, terjadi defisit yang melebar, utang yang meningkat, udah gitu jatuh tempo lagi,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dalam paparan Akbar, profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.

Sementara jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp502,9 triliun. Secara total, maka mencapai Rp3.748,2 triliun.

Untuk itu, Akbar mewanti-wanti pemerintah selanjutnya karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah.

“Jadi harus hati-hati, harus jadi perhatian bahwa biaya yang mahal itu juga akan membebani APBN pada akhirnya,” lanjutnya.

Perbesar

Pasalnya, kondisi utang pemerintah saat ini memang masih di bawah ketentuan dalam UU No. 17/2023 tentang Keuangan Negara menetapkan batas aman rasio utang pemerintah sebesar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit maksimal 3% dari PDB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024. Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah per akhir Mei 2024 tercatat mencapai 38,71% terhadap PDB.

Akbar mengingatkan bahwa kondisi tersebut berada dalam posisi yang tidak aman bila mengacu pada standar Dana Moneter Internasional (IMF) yang menetapkan perbandingan utang pemerintah dengan pendapatan berada di rentang 90% hingga 150%.

Nyatanya, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan telah mencapai 300% per 31 Mei 2024. Naik dari posisi 292,6% pada akhir Desember 2024.

“Jadi posisi utang pemerintah terhadap pendapatan tentu tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan IMF dalam range 90%-150%. Kita sudah 300%,” tutur Akbar.

Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hal tersebut pun telah Prabowo gaungkan sejak masa kampanye lalu. Bahkan dirinya blak-blakan dalam forum internasional, yakni Qatar Economic Forum 2024 pada pertengahan Mei lalu.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelas Prabowo.