Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Wapres Ma'ruf Amin, mengungkapkan Pemerintah Indonesia berhasil membangun 43 bendungan dalam kurun 10 tahun terakhir atau tepatnya selama 2 periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ma’ruf menjelaskan, keberadaan infrastruktur air diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan hingga ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wapres saat meresmikan Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

“Pembangunan infrastruktur seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air. Dalam 10 tahun terakhir, sudah dibangun 43 bendungan,” kata Ma'ruf dikutip dari YouTube Setwapres, Selasa (9/7/2024).

Adapun, 43 bendungan yang berhasil dibangun tersebut berdampak positif pada lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi di Indonesia.

Bendungan Cipanas yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga diklaim sebagai salah satu bentuk Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan air.

Ma’ruf Amin menyebut, Bendungan Cipanas menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir hingga pembangkit listrik.

“Selain itu, bendungan ini akan meningkatkan intensitas tanam di daerah ini dan tidak lupa bendungan ini berpotensi dijadikan area wisata baru,” pungkasnya.

Sebagai informasi, total nilai konstruksi Bendungan Cipanas mencapai Rp2,03 triliun. Bendungan ini dikerjakan selama 7 tahun sejak 2016 hingga 2023 oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bendungan ini memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3) yang dapat dimanfaatkan untuk tampungan air guna mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Bendungan ini juga telah didesain untuk memasok air bersih untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik.

Secara teknis, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan bahwa tawaran konsesi tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang dinahkodai olehnya masih dalam proses.

Dia mengatakan, proses perizinan pengelolaan konsesi tambang batu bara dari pemerintah untuk dikelola PBNU saat ini masih dalam proses di kementerian terkait.

“Belum masih proses,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Meski begitu, Yahya tak menjabarkan secara detail di kementerian mana saat ini perizinan konsesi tambang tersebut masih diproses.

“Belum tahu kita, pokoknya masih proses,” tandas Yahya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas KPC kepada NU merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil mengatakan, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa setiap ormas keagamaan yang mengajukan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan bakal diverifikasi oleh pemerintah dan akan ditentukan lahan mana yang akan diberikan.

Namun, sebelum ke tahap penentuan lahan, Bahlil menuturkan, pemerintah akan selektif dalam mengeluarkan izin tersebut.

Pemerintah akan memastikan ormas tersebut memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut. Hal itu dilakukan, kata Bahlil, guna mencegah adanya pemindahtanganan IUPK ke pihak lainnya di luar ormas keagamaan.

Adapun, ketentuan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beleid tersebut, penawaran WIUPK dilakukan lewat badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK nantinya tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasi bisnis terkait.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ke angka 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam posisi aman.

Airlangga menyampaikan angka tersebut masih di bawah batas maksimal defisit APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3% dari PDB.

“Itu bagus, artinya masih di bawah 3%,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).

Melihat prognosis defisit pada akhir tahun tersebut, artinya terdapat pelebaran sebesar 0,41% dari target awal 2,29% terhadap PDB.

Defisit negara akan melebar dari Rp522,8 triliun menjadi Rp609,7 triliun dari PDB atau tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal APBN 2024.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa angka 2,7% pun masih di bawah proyeksi pemerintah pada awal tahun ini.

“Kemarin kan pembahasan [defisit] sampai 2,8%, jadi 2,7% dalam range yang baik. Tahun depan 2,8%, aman lah,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Februari 2024 pemerintah memperlebar proyeksi defisit dengan rentang 2,29% hingga 2,8%. Hal ini akibat pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memerinci, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi pupuk dari semula Rp26 triliun, menjadi Rp40 triliun atau bertambah Rp14 triliun.

Teranyar, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras hingga Desember dengan anggaran Rp11 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara, pihaknya memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun.

“Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP,” dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal atau barang selundupan.

Rencana itu diumumkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Kadin, Arsjad Rasjid di Kantor Kemendag, Selasa (9/7/2024).

Zulhas membeberkan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," kata Zulhas, Selasa (9/7/2024).

Kendati begitu, Zulhas belum bisa merinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, satgas tersebut, juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

"Kami sudah sepakat akan bikin Satgas, Kadin dan Kemendag, tentu dengan siapa lagi, kita akan rumuskan dan pikirkan bareng. Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi," ucap Zulhas.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengaku pihaknya menyambut baik rencana pembentukan Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Sebab, menurut Arsjad, pembentukan Satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Lewat pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

"Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh pak menteri dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan," kata Arsjad.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) melihat perlunya langkah strategis sebelum membuka kembali keran eskpor bijih bauksit.

Sebelumnya, Komisi VII DPR sedang mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali kebijakan ekspor bijih bauksit.

Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan perlu adanya perhitungan rencana peta pembangunan smelter bauksit sebelum kebijakan tersebut dibuka kembali.

Terlebih, Singgih menyampaikan bahwa Indonesia bukan pemilik cadangan bauksit terbesar dunia. Untuk eksportir, Indonesia hanya sebatas nomor 5 dunia, sehingga pengaruh bauksit Indonesia terhadap harga internasional tidak begitu besar.

“Jadi sebelum kebijakan ekspor dibuka, langkah yang harus dilakukan. Pertama, petakan progress smelter yang telah ada dan juga sekaligus langkah mempercepat dengan melakukan konsorsium harus dihitung ke depannya,” kata Singgih saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Langkah kedua adalah, menghitung seberapa kuat produk turunan bauksit untuk menopang kebutuhan industri nasional. Salah satunya, terkait dengan pengurangan impor bauksit sendiri.

Singgih melihat, sebelum membuka kembali ekspor bauksit, pemerintah perlu meninjau tujuan awalyakni pendirian industri smelter untuk memperkuat kebutuhan alumnunium dalam negeri.

“Kalau toh harus dilakukan, limitasi volume ekspor harus memperhitungkan cadangan dan progres pembangunan smelter, baik individual maupun konsorsium,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika memang pemerintah kembali membuka keran ekspor, Singgih menuturkan langkah ekspor perlu dilakukan melalui bidding atau atas pertimbangan eksportir terhadap komitmen pembangunan smelter.

“Kalau ekspor dipaksakan tanpa memperhitungkan peta hilirisasi yg akan dibangun, menjadi arah yang salah fatal negeri ini dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan bauksit,” ucap Singgih.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 diperkirakan meningkat, terutama didorong oleh momentum Hari Raya IdulAdha dan liburan sekolah.

Peningkatan tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2024 yang mencapai 232,8 atau secara tahunan tumbuh 4,4% (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya 2,1% yoy.

“Meningkatnya penjualan eceran didorong oleh kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam laporan Survei Penjualan Eceran, Selasa (9/7/2024).

Erwin menjelaskan penjualan pada subkelompok sandang pada Juni 2024 tumbuh sebesar 5,6% yoy, sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau tumbuh 5,1% yoy.

Secara bulanan, dia mengatakan bahwa penjualan eceran diperkirakan tumbuh 2,1% (month-to-month/mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 3,5% mtm.

Beberapa kelompok mencatatkan peningkatan dan kembali mengalami ekspansi terutama pada subkelompok sandang sebesar 2,8% mtm, kelompok barang budaya dan rekreasi 7,1% mtm, serta makanan, minuman, dan tembakau 2,7% mtm.

“Ini sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN] Iduladha dan periode libur sekolah,” jelas Erwin.

Secara spasial, penjualan eceran diperkirakan meningkat di Semarang (termasuk Purwokerto) sebesar 56,1% yoy, Jakarta 32,4% yoy, dan medan 40,4% yoy.

Secara bulanan, kinerja penjualan eceran juga diperkirakan meningkat pada seluruh cakupan kota, terutama terjadi di Kota Banjarmasin, Bandung, dan Jakarta dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,4% mtm, 1,4% mtm, dan 6,4% mtm.

Erwin menambahkan kinerja penjualan eceran pada kuartal II/2024 diperkirakan tetap tumbuh, yaitu sebesar 1,3% yoy, meski lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,6% yoy.

"Sejumlah kelompok yang masih mencatatkan pertumbuhan yaitu kelompok suku cadang dan aksesori 8,9% yoy, bahan bakar kendaraan bermotor 4,6% yoy, serta makanan, minuman, dan tembakau 1,7% yoy," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja penjualan eceran pada Mei 2024 terindikasi meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Mei tahun lalu.

Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang sebesar 228,1 pada Mei 2024, atau secara tahunan tumbuh 2,1% (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terkontraksi 2,7% yoy.

“Peningkatan didorong oleh subkelompok sandang, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta suku cadang dan aksesori,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam laporan Survei Penjualan Eceran, Selasa (9/7/2024).

Jika dirincikan, subkelompok sandang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,6% yoy, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tumbuh 2,6% yoy, serta suku cadang dan aksesori 11% yoy.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei 2024 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 3,5% (month-to-month/mtm), sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca Idulfitri.

“Kontraksi lebih dalam tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif, yaitu kelompok suku cadang dan aksesori 5,3% mtm serta bahan bakar kendaraan bermotor 3,0% mtm,” jelas Erwin.

Adapun secara spasial, sejumlah kota mencatatkan peningkatan penjualan eceran dan keluar dari fase kontraksi, di antaranya Bandung yang tumbuh 11,5% yoy dan Makassar 8,3% yoy.

Kota lainnya yang juga mencatatkan peningkatan secara tahunan yaitu Manado sebesar 5,7% yoy, Jakarta 26,6% yoy, dan Denpasar 10,2% yoy.

Sementara itu, secara bulanan, mayoritas kota berada pada fase kontraksi, dengan penurunan terdalam terjadi di Kota Medan sebesar -8,0% mtm, Bandung -7,1% mtm, dan Manado -5,1% mtm.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) melakukan joint venture dengan Singapore Airlines diprediksi bisa mendatangkan cuan baru bagi kedua maskapai khususnya di segmen rute internasional.

Adapun, lingkup kerja sama tersebut dilakukan pada rute-rute yang telah dioperasikan bersama, di antaranya Jakarta-Singapura, Surabaya-Singapura dan Denpasar-Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) membeberkan kondisi industri petrokimia yang disebut tengah terjepit tekanan banjirnya produk impor bahan baku plastik dan barang jadi asal China.

Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri, Edi Rivai tak memungkiri kondisi produktivitas pabrik petrokimia yang terhambat lantaran kalah saing dengan produk impor yang lebih murah.

"Saat ini, secara secara umum, utilitas industri petrokimia sedang menurun seiring banjir impor bahan baku plastik dan barang jadi plastik murah," kata Edi kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Chandra Asri dmemiliki kapasitas produksi sebesar 4,2 juta ton. Selain banjir impor, utilitas mesin produksi terpengaruh proses Turn Around Maintanance selama 45 hari.

Meski begitu, Edi menyebut Chandra Asri tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan produk petrokimia dalam negeri. Dia pun meyakini potensi pasar dalam negeri yang masih dapat melaju.

"Peluang pasar petrokimia di dalam negeri saat ini masih dipengaruhi oleh pasar domestik dimana permintaan dalam negeri terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan GDP," ujarnya.

Adapun, kebutuhan produk yang paling banyak dibutuhkan oleh pasar yaitu produk-produk polymer untuk dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari, seperti barang konsumsi, industri, infrastruktur, dan otomotif.

"Dalam menggenjot target hingga akhir tahun, Chandra Asri Group terus memastikan ketersediaan produk guna memenuhi permintaan pasar serta mempertahankan kualitas dan daya saing," terangnya.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menerangkan kondisi supply bahan baku dan barang jadi plastik yang saat ini didominasi oleh produk impor China.

"China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia sebagai bahan baku plastik selama pandemi Covid-19. Namun, permintaan dari pasar domestik tidak cukup tinggi untuk menyerap produksi tersebut, sehingga kelebihan pasokan tidak dapat dihindari," ujarnya.

Terlebih, produk impor tersebut semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

"Para produsen plastik lokal pun kesulitan bersaing dengan produk impor dari China. Akibatnya, tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50% saat ini,” tuturnya.

Dalam hal ini, Inaplas telah mengajukan beberapa instrumen perlindungan industri dalam negeri dari ancaman impor kepada pemerintah, antara lain Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik seperti Polypropylene (PP) dan Linear Low Density Polyethylene (LLDPE).

"Kebijakan instrumen pengamanan seperti BMAD dan BMTP memang tidak mudah diterapkan karena membutuhkan data dan kajian mendalam yang memakan waktu lama," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Prognosis sementara dari pemerintah menyebutkan bahwa defisit APBN akan melebar dari 2,29% atau Rp522,8 triliun menjadi 2,7% atau setara Rp609,7 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan tak mendapat kemewahan APBN.

Tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan rencana defisit yang mendekati batas 3% tersebut sudah cukup berat. Hal itu pun belum termasuk program Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

“APBN sebenarnya dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat, ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan,” ujarnya, Selasa (9/7/2024).

Pasalnya, dia menilai defisit yang naik seiring dengan pendapatan negara, baik dari pajak maupun bea dan cukai, yang diprediksi tidak akan mencapai target tahun ini.

Alhasil, APBN harus menanggung defisit karena tidak ada lagi windfall harga komoditas, penerimaan PPH badan yang turun, hingga tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan PPN yang dinaikkan menjadi 11% dari 10%.

Melihat kondisi dalam negeri, Bhima menuturkan bahwa inflasi bahan makanan tetap menjadi momok bagi masyarakat meski dalam dua bulan terakhir terjadi deflasi.

“Jangan sampai pelebaran defisit APBN ini menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah [administered prices] sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi kedepannya,” lanjut Bhima.

Bhima meminta pemerintah berikutnya untuk dapat menjaga defisit harus tetap di bawah level 2,7% dari PDB.

"Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak akan mendapatkan kemewahan APBN karena ruang fiskal yang terbatas," ungkapnya.

Untuk itu, perlu rasionalisasi program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah hingga akhir tahun ini. Termasuk pertimbangan anggaran makan siang gratis Rp71 triliun tahun depan maupun rasionalisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyebutkan bahwa pelebaran defisit menjadi 2,7% yang akan ditutup dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar dimanfaatkan dengan baik.

“Di tengah peralihan pemerintahan sebaiknya proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginifikan untuk daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaan dipertimbangkan ulang,” ujarnya dalam pembukaan Raker Banggar bersama Menkeu dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024).

Prabowo Komitmen Jaga Defisit di Bawah 3%

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (24/6/2024).

Angka tersebut sebagaimana postur APBN 2025 yang telah disepakati dalam Panja A Badan Anggaran (Banggar) pada pertengahan Juni, di mana defisit tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.

Soedradjad Djiwandono, Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, mengungkapkan strategi Presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax-to-gdp ratio sebesar 2% dari posisi saat ini di kisaran 10%.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (1993-1998) tersebut menuturkan pemerintahan Prabowo-Gibran hanya perlu melakukan dua hal, yakni mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan praktik-praktik penghindaran pajak.

“Laju pertumbuhan kita juga mesti akan naik terus kan. Itu merupakan sumber juga dari penerimaan pajak kita. Di samping kongkalikong dihilangkan, itu bisa menaikan [tax ratio to GDP] 2%,” ujarnya dalam Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank, Selasa (2/7/2024).

Secara gamblang, Soedradjad menyebutkan bahwa lahan bahas untuk praktik kongkalikong antara wajib pajak dan fiskus terbuka lebar.

Kakak ipar Prabowo Subianto itu menilai praktik-praktik tersebut umum terjadi dan menyebabkan kekurangan pendapatan negara dari yang seharusnya.

“Kalau pejabatnya bilang, Anda punya kewajiban pajak Rp1 miliar nih, tapi bayar aja Rp600 juta deh hanya Anda kasih saya Rp200 juta ya, jadi anda dapat Rp200 juta saya dapat Rp200 juta,” tuturnya.

Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional Nanyang Technological University Singapura tersebut juga menyampaikan bahwa kesungguhan pemerintah dalam efektivitas penarikan, tidak dibuka kesempatan kongkalingkong antara pejabat pajak dan pembayar pajak, jelas akan menaikan penerimaan.

“Ini katanya praktik yang begitu umum, kalau itu dihilangkan saja, saya berani tanggung tax ratio kita naik deh 2%. Jadi it’s huge challenge, tapi bukan impossible untuk diselesaikan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengangkut sedikitnya 14,5 ton bantuan kemanusiaan menuju Papua Nugini yang dioperasikan dengan pesawt Airbus A330-200.

Penerbangan misi kemanusiaan tersebut secara resmi dilepas oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Senin (8/7/2024) sore yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma pada pukul 23.50 WIB dan direncanakan akan tiba di Bandar Udara Port Moresby keesokan harinya pada pukul 08.50 LT.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, dalam penerbangan kemanusiaan tersebut, perseroan mengangkut berbagai bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, obat-obatan serta bantuan lainnya bagi masyarakat Papua Nugini yang terdampak bencana tanah longsor. Bantuan ini merupakan inisiasi dari Pemerintah RI melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Irfan menuturkan, pengoperasian penerbangan kemanusiaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen perseroan sebagai national flag carrier untuk senantiasa berada di garda terdepan dalam mendukung berbagai misi bangsa khususnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dunia.

"Kembali dipercaya untuk turut berpartisipasi dalam mendistribusikan inisiasi bantuan kemanusiaan dari pemerintah menjadi momen penuh arti tersendiri bagi kami, khususnya dalam merealisasikan dukungan untuk menjembatani misi kebangsaan dan wujud solidaritas antarnegara bagi masyarakat Papua Nugini yang saat ini tengah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," jelas Irfan dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Irfan juga memastikan penerbangan tersebut telah dilaksanakan melalui koordinasi intensif bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan dapat terimplementasikan secara maksimal.

Sebelumnya, Garuda Indonesia turut terlibat aktif dalam berbagai misi kemanusiaan Pemerintah Republik Indonesia diantaranya melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Palestina dan Sudan, bantuan bagi korban bencana siklon Mocha di Myanmar, bantuan bagi masyarakat Turki dan Suriah, serta berbagai bantuan kemanusiaan lainnya.

Dalam pelepasan penerbangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan perubahan iklim dan pemanasan global telah menimbulkan anomali cuaca, memicu terjadinya berbagai bencana. Kemudian, pada 24 Mei 2024, telah terjadi bencana tanah longsor yang dahsyat di Provinsi Enga, Papua Nugini.

"Saya berpesan kepada delegasi yang menjalankan misi kemanusiaan ini dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya dan pulang kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat," ujar Jokowi dalam pelepasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan kesiapan Lapangan Upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan di akun Instagram @ikn_id, ditampilkan bahwa Lapangan Upacara di IKN yang bakal menjadi Lokasi Upacara 17 Agustus 2024 telah semakin siap.

“Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap,” jelas Taufik selaku Petugas HSE Istana Negara, dikutip Selasa (9/7/2024).

Dalam potret yang dibagikan, tampak tiang pancang bendera telah terpasang kokoh tepat di depan Istana Presiden di IKN. Kemudian, lapangan Upacara juga tampak telah hijau serta sekitar area upacara telah dilakukan beutifikasi.

Taufik juga optimistis, bakal menyelesaikan proyek IKN sesuai target yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi.

“Kesiapan demi kesiapan ini melibatkan berbagai pihak yang terus bekerja keras demi menyukseskan momen bersejarah, Peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara,” tulis OIKN.

Perbesar

Untuk memastikan kesiapan infrastruktur di IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024. Salah satu konstruksi yang bakal dilakukan percepatan yakni distribusi air bersih.

Hal itu dilakukan, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan bahwa dirinya baru akan mulai berkantor di IKN jika sudah ada pasokan air bersih.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” ujarnya.

Perbesar

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024. Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Sementara itu, dalam kabar terbaru progres konstruksi Kantor Presiden di IKN hingga saat ini telah mencapai 92%.