Bisnis.com, JAKARTA- Revisi peraturan Permendag No. 36/2023 yang selayaknya berlaku sejak Maret, masih menuai polemik. Beleid revisi Permendag No. 8/2023 justru menjungkirbalikkan berbagai kebijakan proteksi industri, hal ini dianggap mengancam kelanjutan industri padat karya seperti tekstil hingga petrokimia.

Sejatinya, Permendag No. 36 merupakan penguatan proteksi berupa penambahan prosedur verifikasi, hingga ketentuan pertimbangan teknis. Sebelumnya, ketentuan impor ini merujuk pada Permendag No. 25/2022.

Salah satu contoh paling konkret adalah perubahan untuk produk konsumsi berupa tas yang sebelumnya dianggap barang bebas, dikenakan juga prosedur Pertek. Alhasil, importir umum (API-U) juga harus mengurus Pertek ini.

Dasar pengetatan itu, sebagaimana diungkapkan Plh. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita, regulasi ini merupakan pengamanan untuk industri lokal.

“Pengamanan juga dilakukan untuk produk industri padat karya, Tekstil dan Produk Tekstil [TPT], hingga bahan baku plastik [petrokimia], kami kenakan Pertek agar bisa dikendalikan, tidak membanjiri pasar,” ungkapnya pada Diskusi Forwin, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Persoalannya, belum lagi ketentuan Permendag No. 36 diterapkan, pemerintah melakukan beberapa kali revisi. Tercatat, sejak Maret hingga Mei lalu, terdapat tiga kali revisi.

Teranyar, Permendag No. 8/2024, malah banyak menanggalkan aturan pengendalian berupa Pertek (Pertimbangan Teknis). Bahkan untuk produk petrokimia, dari awalnya dikenakan Pertek serta ketentuan pembatasan sebanyak 12 HS (Harmonized System), tersisa hanya 1 HS.

Bahkan, sebagian besar produk jadi yang dicap sebagai barang konsumsi, serta diimpor API-U tak lagi melewati prosedur pengawasan. Lebih dari itu, seiring penerapan Permendag No. 8, akhirnya pemerintah merilis sekitar 26 ribu kontainer yang sempat tertahan.

Selepas pelonggaran kebijakan impor, imbas terbesar dirasakan industri tekstil, serta menambah beban bagi industri lainnya seperti petrokimia. Dari sisi tekstil, pelonggaran kebijakan tersebut dinilai melecut banjir produk impor.

Hal ini pun tergambarkan dari melejitnya data impor yang melesat pada Mei, terutama untuk sektor industri non migas.

Seperti disinggung Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Menurutnya, terdapat indikasi korelasi pelonggaran kebijakan dengan kenaikan impor Nonmigas pada Mei.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Nonmigas pada Mei mencapai US$16,65 miliar, naik 19,7% dibandingkan US$13,91 miliar pada bulan sebelumnya. Plastik dan barang plastik yang merupakan turunan Petrokimia mengalami lonjakan 37,52% secara bulanan, sama halnya dengan produk tekstil dan aksesorisnya.

ANCAM INVESTASI PETROKIMIA

Di sisi lain, pelonggaran impor produk lewat Permendag No.8//2024 dianggap mengancam rencana investasi industri petrokimia. Industri ini sangat bergantung penyerapan pasar industri plastik maupun tekstil.

Untuk tekstil, turunan produk Petrokimia yakni Polyester umumnya digunakan sebagai bahan baku benang. “Saat ini saja, utilisasi produksi Polyester di Indonesia hanya mencapai 63%, dari sebelum-sebelumnya di atas 80%,” ungkap Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono.

Dia menjelaskan banjir produk impor dari sisi hilir seperti tekstil dan plastik, menambah beban industri petrokimia yang dikepung persoalan hulu. Saat ini, industri petrokimia nasional masih sangat bergantung bahan baku berupa Nafta.

“Dari sisi harga mengalami kenaikan, terlebih lagi untuk pengiriman sangat terhambat karena Timur-Tengah memanas. Sedangkan dari bahan baku gas alam, di sini hanya ada metana, untuk mejadi olefin, itu butuh proses lagi,” ungkap Fajar.

Seiring kesulitan tersebut, dia menilai posisi industri petrokimia juga terjepit seiring peningkatan impor dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Mereka juga mengimpor produk petrokimia ke sini, 40% impor berasal dari negara-negara Asean, sisanya Timur-Tengah, dan China,” ungkapnya.

Lebih jauh, kondisi hulu dan hilir yang semrawut tengah mengancam rencana investasi jumbo sektor Petrokimia.

Hal ini berkaitan dengan rencana besar swasembada petrokimia pada 2030. Dari pipeline yang ada, total investasi jumbo itu mencapai US$31,4 miliar, berasal dari komitmen PT Chandra Asri Perkasa (Chndra Asri Group/TPIA) sebesar RP63,1 triliun, Lotte Chemical Indonesia, Pertamina Group, hingga Rosnefit.

“Investasi ini terancam mundur atau bahkan batal, hanya beberapa yang tetap jalan. Mereka melihat situasi dulu,” jawab Fajar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri. Ketujuh sektor yang dimaksud, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor existing sekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024.Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” ujarnya.

Dalam kabar terbaru, progres konstruksi Kantor Presiden di IKN hingga saat ini telah mencapai 92%.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah menyampaikan kesanggupannya untuk pindah dan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Hal itu disampaikan usai dirinya melakukan peninjauan pengecekan kesiapan lokasi untuk pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Jokowi mengaku, saat ini konstruksi Kantor Presiden telah memasuki tahap akhir dan mulai memasuki proses pengerjaan pemasangan saluran perpipaan.

“Kemarin kita sudah resmikan Bendungan Sepaku Semoi, tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah di IKN,” ungkap Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal rencana peningkatan kerja sama joint venture antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Singapore Airlines di sektor komersial.

Anggota KPPU, Mohammad Reza, menjelaskan, Garuda Indonesia sudah melakukan audiensi ke KPPU pada bulan lalu. Adapun, dalam audiensi tersebut, GIAA juga telah menyinggung rencana kerja sama dengan Singapore Airlines.

Meski demikian, Reza menyebut pihaknya belum menerima permintaan tertulis resmi terkait rencana tersebut. Sehingga, pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh terhadap hal ini.

"Kalau kemarin Pak Dirut [Garuda Indonesia] bilang sudah mengajukan, mungkin belum sampai saja [ke Anggota KPPU]," kata Reza saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Dia menuturkan, setelah adanya pengajuan resmi dari GIAA, pihaknya akan mengkaji rencana tersebut secara komprehensif. Reza menuturkan, aspek yang akan dicermati nantinya terutama dari segi persaingan usaha dalam industri penerbangan.

Secara terpisah, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyebut pihaknya telah mengajukan persetujuan rencana kerja sama ini secara resmi ke pihak KPPU. Namun, Irfan tidak memperinci secara detail kapan pengajuan tersebut dilakukan ke KPPU.

"[Pengajuan persetujuan joint venture] sudah diproses," jelas Irfan saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, Komisi Kompetisi dan Konsumen Singapura atau Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) telah menyetujui rencana kerja sama antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines.

Mengutip keterangan resmi Singapore Airlines pada laman resmi perusahaan, Senin (8/7/2024), dengan persetujuan ini, kedua maskapai dapat memperdalam kemitraan strategis mereka dalam kegiatan komersial yang lebih luas yang akan memberikan manfaat lebih besar bagi kedua maskapai penerbangan, serta Indonesia dan Singapura.

Kerja sama tersebut dapat berupa bagi hasil (revenue sharing) pada rute-rute bersama antara kedua negara, mengkoordinasikan jadwal penerbangan untuk menawarkan lebih banyak pilihan dan konektivitas tanpa batas antara Singapura dan Indonesia dan sekitarnya kepada wisatawan, dan menjajaki inisiatif penjualan dan pemasaran bersama yang memberikan nilai lebih besar bagi pelanggan kedua maskapai penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan menyentuh 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara, pihaknya memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun.

“Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP,” dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menyebutkan kenaikan defisit senilai Rp80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tidak mencapai target maupaun kontraksi yang besar dari PNBP dan Bea Cukai.

Meski demikian, dia mengatakan pendapatan negara pada semester II/2024 akan tumbuh tipis dengan proyeksi belanja negara yang positif hingga 9,3% pada akhir tahun.

Bendahara Negara menyampaikan kepada wakil rakyat bahwa strategi pembiayaan anggaran diupayakan tetap efisien, termasuk melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun 2024 sehingga mengurangi kebutuhan penerbitan SBN.

“Kami memperkirakan bahwa pembiayaan naggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah,” lanjutnya.

Hal ini diharapkan akan tetap dapat menjaga stabilitas makro, khususnya pergerakan nilai tukar dan yield SBN.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk berhati-hati karena proyeksi defisit akan lebih lebar, dari 2,29% pada target APBN 2024 menjadi 2,7% terhadap PDB.

Di mana UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29% PDB atau Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% setara Rp609,7 triliun.

Pihaknya juga memperkenankan pemerintah untuk menggunakan SAL seiring prognosis defisit yang melebar.

“Mau tidak mau kami menyiapkan diri, Banggar jika pemerintah memerlukan tambahan dari SAL. Nantinya juga kami akan bahas di Panja,” tuturnya.

Said menjelaskan secara umum pada semester I/2024, realisasi belanja negara mencapai Rp1.398 triliun atau 42% dari target APBN 2024.

Selain itu, terjadi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp3.325,1 triliun menjadi Rp3.412,2 triliun.

DPR mengapresiasi kedisplinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara dalam mengelola belanja negara setidaknya akseleratif dengan realisasi pendapatan negara di tahun berjalan.

Meski demikian, pihaknya mewanti-wanti pemerintah agar terus berhati-hati mengelola keuangan negara pada sisa akhir tahun ini.

“Mencermati realisasi APBN semester I/2024, pimpinan Banggar meminta pemerintah berhati-hati sebab prognonis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024,” tuturnya.

Adapun, pada awal tahun pemerintah telah memberikan sinyal akan adanya pelebaran defisit untuk APBN tahun ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memperlebar besaran defisit APBN 2024, dari semula 2,29% menjadi maksimal 2,8%.

“Tahun ini yang direncanakan dalam APBN 2,29% atau 2,3%, tetapi outlook-nya 2,8%,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui bakal meresmikan Bendungan Cipanas senilai Rp2,03 triliun besok, Selasa (9/7/2024).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan peresmian Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat bakal dilakukan langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin.

“Pak Wakil Presiden besok meresmikan Bendungan Cipanas,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Basuki melanjutkan, usai meresmikan Bendungan Cipanas Wapres juga akan melanjutkan rangkaian untuk meresmikan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B ruas Nagrak – Cibitung.

Sebagai informasi, Bendungan Cipanas memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3). Bendungan ini difungsikan sebagai tampungan air untuk mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di Kawasan segitiga Cirebon – Patimban – Kertajati (Rebana).

Kapasitas Bendungan Cipanas tersebut bahkan 10 kali lebih besar dari Bendungan Kuningan. Nantinya, Bendungan Cipanas diproyeksi dapat menambah suplai air irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu seluas 9.273 hektare, khususnya untuk Daerah Irigasi (DI) Cipanas, Cikawung dan Cibunut.

Dengan kapasitas tampung yang besar tersebut, Bendungan Cipanas juga diharapkan dapat memenuhi air baku sebesar 850 liter/detik.

Adapun, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah untuk mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Pembangunan Bendungan Cipanas dikerjakan selama 2016-2023 dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pengesahan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA) melalui Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperluas pangsa pasar ekspor RI ke Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan alasan pengesahan II PTA melalui mekanisme Perpres agar perjanjian dagang itu bisa lebih cepat diimplementasikan sesuai target yaitu pada Januari 2025.

Adapun II PTA telah ditandatangani oleh para menteri perdagangan kedua negara pada 23 Mei 2023 setelah melalui 7 putaran perundingan yang dimulai sejak November 2010.

"II PTA diharapkan bisa disahkan lewat Perpres sehingga manfaatnya bisa segera kita peroleh dan dimanfaatkan pelaku usaha," ujar Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Selain itu, alasan pengesahan II PTA lewat Perpres, kata Zulhas, agar materi yang diatur tidak menimbulkan akibat yang luas. Musababnya, PTA cenderung bersifat terbatas pada hal-hal yang disepakati alias tidak seperti perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA) yang lebih kompleks.

Zulhas menyebut, dalam komitmen II PTA, Indonesia sepakat menghapus 33 pos tarif untuk produk Iran. Sebaliknya, Iran menghapus 88 pos tarif untuk produk asal Indonesia.

Secara terperinci, penghapusan atau pengurangan tarif untuk Iran di antaranya adalah produk bahan bakar dan minya mineral; bahan kimia; besi dan baja; farmasi; aluminium; mesin dan peralatan mekanik; perlengkapan kendaraan bermotor; kertas; yoghurt dan keju; madu; sayuran; buah dan kacang-kacangan; ikan dan lainnya.

Sementara itu, Indonesia mendapatkan penghapusan atau pengurangan tarif dari Iran di antaranya yaitu produk briket; petroleum; makanan olahan; farmasi; karet; kertas; produk tekstil; kayu dan produk kayu; alas kaki; kapas; mesin dan peralatan listrik; kendaraan motor; minyak sawit; kakao; tembakai; kopi dan teh; rempah-rempah; buah, sayur dan ikan.

"Struktur tarif Iran lebih tinggi menjadi hambatan utama produk Indonesia untuk berdaya saing," katanya.

Lewat implementasi II PTA, Indonesia menargetkan nilai ekspor ke Iran meningkat menjadi US$494 juta dan surplus perdagangan terhadap Iran mencapai US$468 juta pada 2030. Adapun, Zulhas menyebut surplus perdagangan Indonesia terhadap Iran pada 2023 sebesar US$183,4 juta.

Iran dianggap punya potensi besar sebagai pasar non-tradisional bagi ekspor Indonesia. Hal itu mengingat negeri yang dulu bernama Persia itu saat ini memiliki populasi hingga 88 juta jiwa dengan pendapatan per kapita sebesar US$4.700. Iran menjadi negara tujuan ekspor Indonesia ke-62 dan sumber impor ke-110.

"Iran sebagai negara terbuka memiliki posisi yang strategis menjadi hub perdagangan Indonesia ke kawasan Asia Tengah, Asia Selatan dan Timur Tengah dan Eropa," katanya.

Adapun, dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR-RI menyetujui agar pengesahan persetujuan II PTA dilakukan melalui mekanisme Perpres.

Namun, DPR juga menekankan agar Kemendag untuk tetap memperhatikan aspek geopolitik, hambatan tarif dan nontarif, serta besaran pasar (market size) dalam II PTA sebelum diimplementasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada bulan ini.

Permohonan itu disampaikan Arifin selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) saat rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7/2024).

“Selanjutnya diharapkan persetujuan DPR RI pada bulan Juli 2024 untuk dapat kiranya diusulkan menjadi ketetapan pemerintah,” kata Arifin.

Adapun, pemerintah telah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melalui Surat Nomor: PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan pengharmonisasian RPP KEN kepada Arifin untuk proses lebih lanjut.

Sementara itu, Arifin telah menyampaikan RPP KEN kepada Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto lewat surat Nomor T-240/HK.01/MEM.s?2024 tanggal 5 Juni 2024, sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun, Arifin telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku Ketua DEN terkait dengan RPP KEN hasil pengharmonisasian dan usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI pada 25 Juni 2024.

Sepanjang 2023 sampai dengan 2024, Kementerian ESDM bersama dengan Komisi VII DPR telah melaksanakan tiga kali forum group discussion (FGD) dengan Komisi VII DPR RI.

Arifin mengatakan, pemerintah merasa perlu untuk mengubah muatan yang tercantum dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 Tentang KEN lantaran tidak sesuainya target pertumbuhan ekonomi, serta realisasi penyediaan dan pemanfaatan energi nasional.

“Dengan asumsi makro ekonomi target pertumbuhan nasional 2019-2023 sebesar 7% sampai 8%, namun capaiannya rata-rata di 2015 sampai dengan 2018 sekitar 5%, dan terjadi anomali akibat krisis global dan pandemi,” kata dia.

Selain itu, revisi PP KEN juga bakal mengakomodasi kebijakan strategis ihwal pengendalian impor LPG hingga BBM sampai dengan 2060 mendatang. Selanjutnya, revisi beleid setingkat PP itu juga bakal memoratorium ekspor gas dan batu bara nantinya.

“Pembaruan KEN adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi untuk terciptanya kemandirian energi nasional,” tutur Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkapkan, saat ini hanya tersisa satu pabrik tekstil yang beroperasi di Jakarta Timur yakni PT Century Textile Industry (Centex), dari total sebelumnya 6 pabrik.

Ketua DPD SPN DKI Jakarta, Andre Nasrullah, menyampaikan, penutupan pabrik tekstil tersebut sudah dimulai sejak pandemi Covid-19, dan makin diperparah dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Pabrik tekstil hanya tinggal satu perusahaan di Jakarta Timur. Yang lain kosong semua, bubar semua,” kata Andre kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kondisi PT Centex saat ini juga memprihatinkan. Saat ini, jam kerja di pabrik tersebut telah dikurangi dari sebelumnya Senin-Sabtu, menjadi Senin-Jumat dan terbaru Senin-Kamis.

Selain adanya pengurangan jam kerja, Andre juga mengungkapkan bahwa pabrikan berencana untuk mengurangi upah kerja karyawannya. Opsi ini menjadi salah satu pertimbangan perusahaan agar pabrikan tetap dapat beroperasi.

“PT Centex itu terbesar, kurang lebih 5-6 hektare, tapi sekarang mesin-mesinnya dimatiin, sebagian besar operasi mesinnya diberhentikan, karena memang kondisi itu tadi,” ujarnya.

Melihat situasi tersebut, dia mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag No.36/2023.

Pasalnya, Andre menyebut bahwa kebijakan itu telah membuka peluang bagi importir-importir untuk memasukkan produk dengan harga yang jauh lebih murah.

“Untuk itu kami dari SPN yang lebih mengakomodir teman-teman sektor tekstil garmen kami dengan tegas menolak, meminta dicabut Permendag 8/2024,” tegasnya.

Pekan lalu kalangan buruh juga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 lantaran dinilai sebagai sumber persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi akhir-akhir ini di industri TPT, baja, dan logistik.

Adapun serikat pekerja dan buruh berencana untuk kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag pada 17 Juli 2024 untuk menagih konsistensi Kemendag dalam merealisasikan tuntutan para pekerja dan buruh.

Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi impor bawang putih lambat, masyarakat kena imbas harga yang tinggi.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono mengatakan, rata-rata harga bawang putih secara nasional saat ini di level Rp43.350 per kilogram masih di atas harga rata-rata 2023 sebesar Rp38.200 per kilogram.

Adapun, disparitas harga bawang putih tercatat mencapai 14,27% antar daerah. KSP mencatat harga bawang putih termahal terjadi di Maluku Utara mencapai Rp62.500 per kilogram dan harga terendah ada di Jawa Timur sebesar Rp34.250 per kilogram.

Edy menekankan, harga bawang putih yang cenderung lebih tinggi pada tahun ini disebabkan oleh realisasi impor yang lambat. Dia menyebut masih banyak importir pemegang perizinan impor (PI) yang belum merealisasikan impor bawang putihnya dengan maksimal.

Menurutnya, impor yang lambat membuat masyarakat merugi karena harga bawang putih menjadi lebih mahal.

Oleh karena itu, dia mendesak agar Kementerian Perdagangan segera menerbitkan seluruh persetujuan impor sesuai kuota impor yang ditetapkan tahun ini. Selain itu, Bapanas dan Kemendag juga diminta agar menerbitkan regulasi terkait dengan sanksi bagi importir nakal pemegang PI yang tidak merealisasikan impornya dengan baik.

"Kita tahu kita bahwa kita tergantung pada impor dan kita tidak mau bahwa kuota impor dan PI yang sudah diberikan kepada pengusaha tidak dimanfaatkan secara baik sehingga dampaknya kepada masyarakat yang harus menanggung tingginya harga bawang putih," ujar Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Bambang Wisnubroto membeberkan, jumlah PI yang telah diterbitkan hingga 5 Juli 2024 mencapai 349.290 ton atau 54,15% dari alokasi impor 2024 sebanyak 645.025 ton.

Dari jumlah PI yang telah terbit itu, realisasi impor tercatat sebanyak 224.745 ton atau naik 7,62% dari pekan lalu. Persentase realisasi impor dibandingkan alokasi impor masih di angka 64,63%.

Dia mengatakan bahwa rencana pengenaan sanksi telah dipertimbangkan oleh Kemendag. Menurutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga telah memberi sinyal bakal mengultimatum keras para importir pangan yang tidak melakukan realisasi impor dengan baik.

"Tentunya nanti akan dipertimbangkan untuk dibekukan atau di-blacklist," kata Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) angkat bicara terkait rencana peningkatan kerja sama joint venture antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Singapore Airlines di sektor komersial.

Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo menuturkan, kerja sama joint venture seperti yang dilakukan Garuda Indonesia dan Singapore Airlines merupakan hal yang wajar dilakukan.

Dia mengatakan, salah satu tujuan kerja sama joint venture umumnya adalah untuk memperluas jaringan penerbangan antara pihak-pihak yang berkolaborasi.

Aris menyebut, hal tersebut dapat berdampak positif pada jaringan penerbangan Garuda Indonesia, terutama untuk rute-rute internasional. Hal tersebut mengingat posisi Singapore Airlines yang melayani cukup banyak rute internasional ke berbagai kawasan di Asia, Eropa, dan lainnya.

"Kita juga tidak bisa menafikkan bahwa Indonesia juga masih memiliki keterbatasan dari jumlah flight yang ada [ke rute internasional]. Jadi, jika ada opsi untuk itu [joint venture], kenapa tidak dilakukan," kata Aris saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Selain itu, dengan kolaborasi ini Garuda Indonesia juga berpeluang mendapatkan sejumlah pangsa pasar dari rute yang dilayani Singapore Airlines. Hal ini terutama untuk rute-rute internasional yang belum terlayani dengan optimal oleh maskapai asal Indonesia lain.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar kerja sama ini tidak menggerus pangsa pasar Garuda Indonesia pada segmen penerbangan domestik. Aris menuturkan, penerbangan rute domestik harus terus dilayani oleh maskapai dalam negeri.

"Kemudian, revenue yang didapat dari Garuda Indonesia juga harus meningkat dengan adanya kerja sama ini. Jangan sampai setelah JV malah turun," kata Aris.

Sebelumnya, rencana joint venture ini telah mendapat persetujuan dari Komisi Kompetisi dan Konsumen Singapura atau Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS).

Dalam keterangan resmi Singapore Airlines pada laman resmi perusahaan, Senin (8/7/2024), dengan persetujuan ini, kedua maskapai dapat memperdalam kemitraan strategis mereka dalam kegiatan komersial yang lebih luas yang akan memberikan manfaat lebih besar bagi kedua maskapai penerbangan, serta Indonesia dan Singapura.

Kerja sama tersebut dapat berupa bagi hasil (revenue sharing) pada rute-rute bersama antara kedua negara, mengkoordinasikan jadwal penerbangan untuk menawarkan lebih banyak pilihan dan konektivitas tanpa batas antara Singapura dan Indonesia dan sekitarnya kepada wisatawan, dan menjajaki inisiatif penjualan dan pemasaran bersama yang memberikan nilai lebih besar bagi pelanggan kedua maskapai penerbangan.

Adapun, Garuda Indonesia dan Singapore Airlines telah menandatangani perjanjian untuk memperdalam kemitraan mereka pada Mei 2023. Sejak saat itu, kedua perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk memberikan opsi kepada anggota GarudaMiles dan KrisFlyer untuk mendapatkan dan menukarkan miles pada rute codeshare.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) membuka ruang untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate pada kuartal terakhir 2024.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Perry menyampaikan bahwa BI saat ini terus mengupayakan mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali di dalam negeri, juga nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan yang tetap stabil.

Untuk itu, BI hingga Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2024 memutuskan untuk tetap mempertahankan BI-Rate pada level 6,5% setelah dinaikkan pada RDG April 2024.

“Fokus kami adalah nilai tukar rupiah sekarang, bagaimana menjaga stabilitas dan tetap stabil dan terus menguat, sehingga sementara ini suku bunga BI Rate kami akan pertahankan dulu,” katanya.

Sebelum periode Hari Raya Idulfitri 2024, Bi telah merencanakan untuk menurunkan suku bunga acuan.

Namun demikian, terjadinya gejolak global, baik akibat suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) yang higher for longer dan konflik di Timur Tengah, menyebabkan BI harus memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kalau kemudian nilai tukar rupiah bisa stabil, mungkin pada kuartal IV/2024, kami coba ruang untuk penurunan suku bunga bisa dilakukan,” kata Perry.

BI mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara year-to-date (ytd) mengalami pelemahan 5,9%. Perry mengatakan tingkat pelemahan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, seperti Meksiko, Thailand, Korea Selatan, Brasil, dan Jepang.

Dia menegaskan nilai tukar rupiah ke depan akan stabil dan bergerak menguat, yang didukung oleh empat faktor, diantaranya penurunan Fed Funds Rate (FFR), imbal hasil investasi portofolio di dalam negeri yang tetap menarik, fundamental Indonesia yang cukup baik, serta komitmen BI untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.