Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diperkirakan meraup pendapatan hingga ratusan miliar rupiah dari penjualan tiket Kereta Cepat WHOOSH yang sudah beroperasi 8 bulan. Namun, cuan tersebut masih dihadapkan pada bayang-bayang beban utang jumbo.

PT KCIC tercatat telah melayani sebanyak 2.658.492 penumpang Kereta Cepat WHOOSH pada semester I/2024. Sementara itu, jika dihitung selama 8 bulan sejak dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023, jumlah penumpang Kereta Cepat WHOOSH mencapai 3,8 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah kompak naik pada hari ini, Senin (8/7/2024). Namun, harga daging sapi murni terpantau turun.

Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (8/7/2024) pukul 08.15 WIB, rata-rata harga beras premium naik 0,77% atau Rp120 ke level Rp15.620 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada harga beras medium yang naik 0,37% menjadi Rp13.570 per kilogram.

Di sisi lain, untuk harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun tipis 0,08% atau hanya Rp10 menjadi Rp12.570 per kilogram pada hari ini, Senin (8/7/2024).

Data Bapanas juga menujukkan harga bawang merah mengalami kenaikan sebesar Rp300 atau 0,84% menjadi Rp36.170 per kilogram. Senada, harga bawang putih bonggol ikut naik 1,23% menjadi Rp41.060 per kilogram.

Sementara itu, harga daging sapi murni turun hingga Rp1.610 menjadi Rp133.440 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam ras yang rata-rata menjadi Rp35.510 per kilogram, atau turun 1,09%. Namun, harga telur ayam ras terpantau naik tipis sebesar Rp180 menjadi Rp29.510 per kilogram.

Beralih ke harga cabai, terpantau harga cabai merah keriting turun 1,88% menjadi Rp44.980 per kilogram. Namun, harga cabai rawit merah melonjak Rp1.190 menjadi Rp50.260 per kilogram.

Harga pangan lainnya seperti kedelai biji impor juga naik tipis 0,67% atau sebesar Rp80 menjadi Rp12.080 per kilogram.

Kemudian, harga minyak goreng kompak turun pada hari ini. Harga rata-rata minyak goreng kemasan sederhana turun 1,45% menjadi Rp17.700 per liter. Sama halnya dengan harga minyak goreng curah yang turun 2,07% menjadi Rp15.600 per liter.

Lalu, harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak hari ini juga turun 0,54% menjadi Rp5.530 per kilogram. Sedangkan harga gula pasir turun 0,17% menjadi Rp17.990 per kilogram.

Bahan pangan lainnya terpantau mengalami penurunan harga, mulai dari tepung terigu curah, tepung terigu kemasan non curah, dan garam halus beryodium.

Rata-rata harga tepung terigu curah adalah Rp10.260 per kilogram atau turun 0,39%. Harga tepung terigu kemasan turun tipis 0,08% menjadi Rp13.290 per kilogram, serta harga garam halus beryodium turun menjadi Rp11.110 per kilogram.

Berikutnya, harga ikan kembung turun hingga Rp1.000 menjadi Rp35.440 per kilogram. Di sisi lain, ikan tongkol dan ikan bandeng kompak naik, masing-masing di level Rp32.340 per kilogram dan Rp32.980 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hampir rampung di periode kedua, faktanya mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar utang. Tercatat sekitar empat kali lipat dari akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menunjukkan tren pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, kecuali pada Pandemi Covid-19 2020.

Awalil mencatat pembayaran pokok utang (pelunasan dan cicilan) pemerintah pusat tahun 2023 senilai Rp624,31 triliun dan bunga Rp439,88 triliun. Sehingga total mencapai Rp1.064,19 triliun.

Sementara perkiraan berdasar APBN 2024, dia mengatakan tahun ini akan dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp600 triliun dan bunga Rp497,32 triliun. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi harus merogoh kocek APBN total Rp1 triliun.

Awalil meramalkan pembayaran utang akan lebih besar di periode pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“[Pembayaran utang] Cenderung meningkat tahun berikutnya,” ujarnya dalam akun X @AwalilRizky, Minggu (7/7/2024).

Mengutip data Kementerian Keuangan yang dipaparkan Awalil, pemerintah membayar utang senilai Rp273,25 triliun pada 2013 yang terdiri dari pokok utang Rp160,21 triliun dan bunga utang senilai Rp113,04 triliun.

Memasuki tahun transisi atau pada 2014, tercatat adanya kenaikan pembayaran utang secara total menjadi Rp370,26 triliun atau naik hampir Rp100 triliun dari 2013.

Masa transisi dari SBY ke Jokowi tersebut, pemerintah membayar Rp236,82 triliun untuk pokok utang dan Rp133,44 triliun untuk bunga utang.

Membandingkan antara 2013 dengan 2023, pembayaran utang tersebut naik 3,9 kali lipat atau hampir empat kali lipat.

Bisnis menghitung, rata-rata pembayaran utang selama kepemimpinan SBY (2004-2014) berada di angka Rp215,88 triliun. Sementara pemerintahan Jokowi (2014-2024), rata-rata membayar utang setiap tahunnya Rp742,05 triliun. Naik hampir tiga kali lipat dari era Presiden SBY.

Mengacu APBN Kita edisi Juni 2024, tercatat keseimbangan primer kas negara berada di angka Rp184,2 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembiayaan bunga utang.

Hingga 31 Mei 2024, pendapatan negara tercatat berada di angka Rp1.123,5 triliun sementara belanja negara mencapai Rp1.145,3 triliun atau APBN mencapai defisit Rp21,8 triliun.

Artinya, dengan angka keseimbangan primer tersebut, pemerintah telah membayar bunga utang mencapai Rp206 triliun sepanjang Januari-Mei 2024.

Sebelumnya pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa pembayaran bunga utang memang sejatinya naik.

Hal ini sejalan dengan stok utang yang bertambah tinggi, utamanya saat pandemi Covid-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Walaupun yield stabil, tapi karena jumlah stok utang naik, maka pembayaran bunga utang menjadi lebih banyak,” jelas Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Per 31 Mei 2024, posisi utang pemerintah senilai Rp8.353,02 triliun atau 38,71% dari produk domestik bruto (PDB). Di mana 87,96% di antaranya merupakan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya pinjaman baik dari dalam dan luar negeri.

APBN Lebih Banyak untuk Bayar Utang

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M. Rachbini melihat saat ini belanja pemerintah untuk pembayaran bunga utang masih lebih besar daripada belanja lainnya.

Eisha mencatat dalam RAPBN 2024, pembayaran bunga utang memiliki porsi sebesar 20% dari APBN. Sementara belanja modal sebesar 10%, belanja barang dan pegawai masing-masing menjelaskan 16,8% dan 19,7% dari porsi APBN.

Belanja modal tahun ini cenderung menurun dari tahun lalu yang memiliki porsi 11,3% dari total APBN.

Padahal, Eisha melanjutkan, bahwa belanja modal menjadi penting beriringan dengan belanja yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,2% (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 5,05%.

“Bayangkan belanja modalnya kecil tetapi pembayaran bunga utangnya besar, ini masih kurang mendorong pertumbuhan [ekonomi],” tuturnya dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (4/7/2024).

Indef juga merilis data bahwa sebanyak 72,5% netizen atau warganet tak yakin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan mampu mengatasi warisan utang ribuan triliun dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengungkapkan berdasarkan kajian Indef pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024, terdapat 18.997 akun media sosial dengan 22.189 perbincangan menyangkut utang pemerintah ini.

Eko menekankan bahwa kajian Indef tersebut telah mengeliminasi para buzzer, sehingga tidak terhitung dalam jumlah ini.

"22.000 perbincangan tadi Itu menganggap Pak Prabowo ini mampu enggak menangani, ya warisan utang Jokowi? Surprise saya rasa, ternyata 72,5% pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani," ujarnya dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Eko menemukan bahwa hal ini menggambarkan masyarakat merasa bahwa kondisi keuangan negara sudah terlalu buruk, sehingga optimismenya menipis pada pemerintahan Prabowo dan Gibran dalam 5 tahun mendatang.

Hingga akhir Mei 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun atau 38,71% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat memediasi atau memfasilitasi penyerahan santunan kepada keluarga pelaut yang meninggal di atas kapal saat menjalankan tugasnya sebagai awak kapal.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hendri Ginting Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Hendri Ginting menuturkan santunan hak pelaut ini adalah salah satu bentuk pemenuhan atas hak pelaut yang meninggal dunia, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.7/2000 tentang Kepelautan.

Dalam aturan tersebut mengatur bahwa jika Anak Buah Kapal (ABK) Kapal meninggal dunia dan perjanjian Kerja Laut atau PKL masih berlaku, maka pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan.

"Selain Asuransi dan jaminan sosial, Santunan ini adalah kewajiban dan komitmen yang harus diberikan oleh pihak perusahaan dan mudah-mudahan santunan ini bisa diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh pihak ahli waris," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (7/7/2024).

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan berkomitmen dan berupaya untuk memfasilitasi perlindungan santunan bagi keluarga ABK yang meninggal dunia saat tengah bertugas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaut.

Ke depan, pihaknya berharap apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap kru kapal atau ABK di atas kapal dan menyebabkan korban meninggal dunia, proses santunan kepada korban dapat segera diselesaikan dengan proses yang cepat.

Menurutnya hal demikian adalah ketaatan dari semua pihak terhadap aturan negara yang bersifat lex spesialis derogat legi generalis, bagi para pelaut yang bekerja baik dalam atau luar negeri di mana pelaut adalah bukan kategori pekerja migran.

"Dengan melalui proses mediasi, Semoga santunan tersebut menjadi berkah untuk keluarga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan, aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial reviewOmnibus LawUU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Sebelumnya, massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.

Said menyebut terdapat sejumlah alasan pihaknya melakukan judicial review ke MK. Pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah.

Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan. Ketiga, kontrak yang berulang. Keempat, pesangon yang murah. Kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah.

Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti yang dinilai menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

Kedelapan, kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Kesembilan, hilangnya sanksi pidana sehingga dinilai memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

“Aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah untuk mendengarkan suara pekerja dan mencabut UU Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Carbon capture storage (CCS) adalah sebuah sistem yang di­­­gunakan me­­­­nangkap karbon yang dari pem­­­­bakaran bahan berbasil fosil (minyak dan gas bumi, serta batu bara) ke­­­­­­mudian diinjeksikan ke da­­­lam reservoir (ruang di da­­­lam perut bumi yang umumnya bekas dipakai su­­­­­­mur-sumur minyak dan gas buminya).

Gas yang di­­­­­­injeksikan ini dalam be­­­be­­­­­­rapa hal dapat juga di­­­man­­­faatkan mendorong mi­­­nyak dan atau gas bumi yang ada dalam sumur yang masih aktif lebih banyak bisa terangkat atau terproduksi.

Karbon dioksida (C02) atau lazim disebut karbon saja, adalah emisi dalam atmosfer yang pesentasenya sampai dengan 65% dari seluruh emisi gas yang ada. Adapun, penyumbang terbesarnya, sebesar lebih dari 70%, berasal dari sektor energi dan transportasi.

Ada banyak skenario untuk mengurangi emisi karbon, di antaranya menggantikan bahan bakar dan energi berbasis fosil dengan energi baru dan terbarukan yang tidak menghasilkan emisi karbon; melakukan penanaman pohon/reforestasi secara masif (besar-besaran) untuk menyerap karbon; melakukan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).

Sayangnya, untuk bisa memenuhi seluruh target yang sudah dikomitmenkan pemerintah (National Determined Contribution=NDC) hingga 2030 sebagai upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia dibutuhkan dana tidak kurang dari Rp3.700 triliun. Sungguh dana yang tak sedikit.

Salah satu penentu keberhasilan Indonesia untuk mencapai target NDC adalah partisipasi dari pelaku bisnis migas di Indonesia dan di dunia.

Mengapa? Pertama, mereka sudah cukup lama menyadari isu transisi energi, sehingga sudah banyak di antara mereka yang telah memutuskan kebijakan untuk mengalokasikan pendanaan perusahaan untuk diinvestasikan ke energi terbarukan.

Kedua, karena mereka masih berkepentingan untuk memperpanjang bisnis di bidang migas yang justru kebutuhannya ke depan bagi pemenuhan energi dunia makin besar.

Memang harus diakui bah­­­­wa tidak semua perusahaan migas dunia memiliki antusiasme yang sama dalam hal pengembangan CCS. Umumnya, perusahaan migas yang berasal dari barat yang paling giat, di antaranya Exxon, Chevron, dan BP, sedangkan perusahaan migas besar dari Timur Tengah seperti Aramco, dari Rusia: Rosneft, dan dari China: PetroChina yang merupakan perusahaan produsen migas terbesar di dunia, belum terlihat agresivitasnya untuk mengembangkan CCS. Antusiasme BP, Exxon, dan Chevron mulai terlihat nyata di Indonesia, bahkan BP menjadi perusahaan paling awal yang menerapkan CCS untuk kegiatan hulu migasnya di Papua Barat.

Pemerintah Indonesia telah menghitung kebutuhan dana mitigasi perubahan iklim dari sektor energi dan transportasi yang ternyata memiliki angka yang sangat fantastis, yaitu sebesar Rp3.500 triliun.

Angka itu sangat luar biasa dibandingkan dengan sektor kehutanan yang “hanya” membutuhkan sekitar kurang dari Rp100 triliun. Dari angka itu saja jelas terlihat bahwa keberhasilan mitigasi perubahan iklim lebih banyak ditentukan dari keberhasilan pengendalian emisi karbon di sektor energi dan transportasi ketimbang sektor kehutanan.

Ketika berbicara tentang pengendalian karbon pada sektor energi, siapakah yang paling menentukan? Tentunya pelaku industri energi yang dalam kegiatan operasi bisnisnya melakukan pembakaran yang menghasilkan karbon.

Di Indonesia sudah barang tentu mereka ada dalam kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan, mengatur dan mengawasi sektor energi. Menteri di bidang energi adalah pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengurangan emisi karbon di Indonesia, bukan lagi menteri yang membidangi kehutanan.

Lantas, bagaimana dengan sektor trasnportasi? Untuk sektor transportasi darat, khususnya, bisa dikendalikan melalui kebijakan mobil listrik yang juga menjadi ranah menteri energi berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian.

Bila andalan pengendalian perubahan iklim ke depan didominasi oleh kegiatan CCS, pelaku industri migas yang dibina oleh Kementerian Energi adalah pihak yang paling diandalkan menjaga kualitas injeksi karbon agar sesuai dengan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta tentunya aspek ekonominya.

Bila tidak, siapa lagi yang dianggap mumpuni untuk mengetahui seluk beluk penginjeksian dan penyimpanan dalam ruang di perut bumi?

Maka dari itu tidaklah berlebihan bila dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran bersedia mengambil kebijakan menggabungkan kementerian yang membidangi energi dengan yang membidangi lingkungan hidup, yang bukan di level menteri koordinator, tetapi pada level menteri regulator yang bisa membuat kebijakan teknis dan operasional supaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan energi dan lingkungan hidup lebih baik ke depan. Semoga!

Bisnis.com, JAKARTA- Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, (8/7/2024).

Demo buruh ini merespon sidang lanjutan uji materiil Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa di Jakarta akan digelar di depan Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Selain itu, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja juga akan digelar serempak di depan kantor pemerintahan di berbagai daerah seperti Kota Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontao0, Banjarmasin hingga Makassar.

"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/7/2024).

Dia menjelaskan aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (8/7/2024) dilakukan seiring adanya agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon pada sidang lanjutan judicial review UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Khusus unjuk rasa di Jakarta, titik kumpul aksi ditetapkan di Bundaran Patung Kuda, kawasan Monumen Nasional (Monas) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dijadwalkan mulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai.

"Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil Omnibus Law UU Cipta Kerja," ucapnya.

Dalam aksi demonstrasi hari ini, para buruh utamanya mendesak pencabutan UU Cipta Kerja dan hapus outsourcing hingga tolak upah murah atau yang disebut Hostum. Secara terperinci, terdapat sembilan alasan di balik aksi demo di depan Mahkamah Konstitusi pada Senin 8 Juli 2024.

Pertama, buruh keberatan dengan konsep upah minimum yang dianggap murah dan mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil setiap tahunnya. Kedua, para buruh juga menolak sistem outsourcing tanpa batas jenis pekerjaan dalam UU Cipta Kerja. Menurut Iqbal, aturan outsourcing itu akan menghilangkan kepastian kerja bagi buruh.

Ketiga, para buruh menolak aturan kontrak yang berulang dalam UU Cipta Kerja karena dianggap tidak memberikan jaminan buruh mendapat status pekerja tetap. Keempat, mereka juga menolak aturan pesangon dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap terlalu murah dan merugikan buruh yang terkena PHK.

Kelima, buruh juga menilai bahwa UU Cipta Kerja melegalkan proses PHK yang lebih mudah sehigga memberikan risiko yang tinggi bagi buruh terkena PHK. Keenam, mereka menginginkan jam kerja yang lebih pasti demi memudahkan buruh mengatur waktu bekerja dan kehidupan pribadi.

Ketujuh, para buruh mendesak kepastian cuti bagi buruh perempuan. Kedelapan, UU Cipta Kerja dianggap telah memicu adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing di dalam negeri. Hal ini dianggap meresahkan para buruh lokal. Terakhir, para buruh mendesak penegakan sanksi pidana yang tegas bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh.

"Partai Buruh dan KSPI mengajak seluruh pekerja dan elemen masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam aksi ini. Aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah untuk mendengarkan suara pekerja dan mencabut UU Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan," kata Said Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen kendaraan listrik (electric vehicle/EV) asal China BYD Co. bakal mengakuisisi 20% saham distributor resmi di Thailand, Rever Automotive Co, usai membuka pabrik produksi pertama di Asean.

Dilansir Bloomberg ada Minggu (7/7/2024), berdasarkan pernyataan Rever, aksi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan joint investment antara kedua perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing di industri kendaraan listrik.

Pengumuman akuisisi tersebut rilis usai BYD meresmikan fasilitas produksi di Provinsi Rayong, Thailand, sekitar dua tahun usai penandatanganan kesepakatan tanah untuk pabrik pertama di Asean tersebut.

Pabrik BYD di Thailand akan menjadi basis produksi mobil listrik dan mendukung penjualan di Thailand, serta ekspor ke pasar Asean lainnya. BYD menyatakan pabrik ini memiliki kapasitas produksi sekitar 150.000 kendaraan per tahun dan juga akan memproduksi komponen penting, seperti baterai dan transmisi.

Adapun, rencana investasi tersebut menyusul pertemuan antara Chairman dan CEO BYD Wang Chuanfu dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin pada Jumat pekan lalu. Keduanya berbicara mengenai pemangkasan harga mobil BYD di Thailand baru-baru ini.

BYD, yang juga disokong oleh perusahaan Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc., merupakan salah satu perusahaan kendaraan listrik yang mendapatkan insentif pajak dari Pemerintah Thailand.

Insentif pajak ini dipercaya akan menjadikan Negara Gajah Putih tersebut menjadi hub produksi EV di Asia Tenggara. Thailand menargetkan produksi kendaraan listrik dalam negeri mencapai sekitar 30% dari total produksi pada 2030.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhanekonomi Vietnam diperkirakan semakin menguat dan melampaui target pemerintah tahun ini yang ditetapkan sebesar 6,5%.

Dilansir Bloomberg pada Sabtu (6/7/2024), Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam Nguyen Chi Dung mengatakan pertumbuhan ekonomi kemungkinan menyentuh angka 7% pada tahun ini sejalan dengan perkembangan sektor industri dan konstruksi.

"Jika momentum pertumbuhan ini dapat berlanjut dan semakin kencang, ekonomi 2024 bisa tumbuh sesuai target bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah," ujar Dung dalam keterangan resmi yang termuat di situs pemerintah Vietnam usai pertemuan pada Sabtu pekan lalu.

IMF sebelumnya memprediksi PDB Vietnam dapat tumbuh 6% sepanjang tahun ini, meningkat dari 5% pada 2023. Jika terealisasi, maka Vietnam bakal menjadi salah satu negara di Asia dengan pertumbuhan tercepat.

Dung menambahkan ekonomi Vietnam juga terdongkrak oleh kenaikan ekspor dan investasi asing. Sebagai informasi, investasi asing yang dijanjikan untuk tahun ini dapat mencapai US$39 miliar hingga US$40 miliar, naik dari tahun lalu, menurut Tran Quoc Phuong, Wakil Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam.

Sebelumnya, per Desember 2023, negara tersebut membukukan FDI yang dijanjikan senilai US$36,6 miliar. Namun, satu hambatan yang bisa menghambat laju perekonomian adalah keengganan pejabat pemerintah untuk mengucurkan dana infrastruktur di tengah kampanye antikorupsi yang telah membekukan pengambilan keputusan.

Pencairan dana investasi publik pada paruh pertama tahun ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, sekitar 29,4% dari rencana Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Sementara pada 2023 sekitar 30,5%.

Chinh telah berulang kali mendorong pejabat untuk mempercepat pengeluaran dana investasi yang disetujui. Kementerian tersebut memaparkan dua skenario pertumbuhan ekonomi untuk sisa tahun ini.

Skenario pertama, pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini, PDB dapat meningkat masing-masing sebesar 6,5% dan 6,6%.

Untuk skenario kedua, paruh terakhir tahun ini dapat berlangsung dengan pertumbuhan PDB kuartal ketiga sebesar 7,4% dan periode terakhir mencapai 7,6%.

Chinh mendesak para pejabat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga sebesar 6,5% hingga 7%. Dia juga menginstruksikan bank sentral untuk memastikan pasokan uang yang memadai dan melanjutkan kebijakan untuk mengurangi suku bunga pinjaman dan menjaga biaya pinjaman tetap rendah untuk mendukung bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 8 Juli 2024 seiring digelarnya sidang lanjutan uji materiil Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa di Jakarta akan digelar di depan Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

Selain itu, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja juga akan digelar serempak di depan kantor pemerintahan di berbagai daerah seperti Kota Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontali, Banjarmasin hingga Makassar.

"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/7/2024).

Dia menjelaskan aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (8/7/2024) dilakukan seiring adanya agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon pada sidang lanjutan judicial review UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Khusus unjuk rasa di Jakarta, titik kumpul aksi ditetapkan di Bundaran Patung Kuda, kawasan Monumen Nasional (Monas) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dijadwalkan mulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai.

"Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil Omnibus Law UU Cipta Kerja," ucapnya.

Dalam aksi demonstrasi besok, para buruh utamanya mendesak pencabutan UU Cipta Kerja dan hapus outsourcing hingga tolak upah murah atau yang disebut Hostum.

Secara terperinci, terdapat sembilan alasan di balik aksi demo di depan Mahkamah Konstitusi pada Senin 8 Juli 2024. Pertama, buruh keberatan dengan konsep upah minimum yang dianggap murah dan mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil setiap tahunnya.

Kedua, para buruh juga menolak sistem outsourcing tanpa batas jenis pekerjaan dalam UU Cipta Kerja. Menurut Iqbal, aturan outsourcing itu akan menghilangkan kepastian kerja bagi buruh.

Ketiga, para buruh menolak aturan kontrak yang berulang dalam UU Cipta Kerja karena dianggap tidak memberikan jaminan buruh mendapat status pekerja tetap.

Keempat, mereka juga menolak aturan pesangon dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap terlalu murah dan merugikan buruh yang terkena PHK.

Kelima, buruh juga menilai bahwa UU Cipta Kerja melegalkan proses PHK yang lebih mudah sehigga memberikan risiko yang tinggi bagi buruh terkena PHK.

Keenam, mereka menginginkan jam kerja yang lebih pasti demi memudahkan buruh mengatur waktu bekerja dan kehidupan pribadi. Ketujuh, para buruh mendesak kepastian cuti bagi buruh perempuan.

Kedelapan, UU Cipta Kerja dianggap telah memicu adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing di dalam negeri. Hal ini dianggap meresahkan para buruh lokal.

Terakhir, para buruh mendesak penegakan sanksi pidana yang tegas bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh.

"Partai Buruh dan KSPI mengajak seluruh pekerja dan elemen masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam aksi ini. Aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah untuk mendengarkan suara pekerja dan mencabut UU Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan," kata Said Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkap hanya terdapat 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang siap dihuni pada Agustus 2024 dari total 36 unit rumah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menuturkan 14 unit hunian menteri itu akan rampung bulan ini dan dapat mulai ditempati pada Agustus 2024.

“Rumah tapak jabatan menteri itu 14 [ditarget rampung pada akhir Juli], fully furnish sudah dengan segala perlengkapan seperti piring dan sebagainya,” jelas Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Sementara sisanya, yakni sebanyak 22 unit rumah tapak jabatan menteri ditargetkan bakal rampung pada Oktober 2024.

“Kemudian nanti tambah lagi menjadi 20 unit pada September dan Oktober 36 unit sudah selesai,” pungkas Danis.

Sebelumnya, seluruh rumah tapak jabatan menteri ditargetkan akan rampung pada Juni 2024. Pasalnya, rumah tersebut bakal digunakan oleh menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Agustus 2024.

Adapun, rumah dinas menteri di IKN mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi. Ukuran rumah tersebut disebut tak sebesar perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Rabu (25/1/2023) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebutkan pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sebesar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024.

Artinya, biaya konstruksi rumah menteri memakan anggaran mencapai Rp14,4 miliar per unit. Rumah itu terdiri dari 2 lantai dan 1 lantai semi-basement.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari masuknya dana orang kaya melalui family office. Jika berhasil menarik 5% dari total dana family office global, Indonesia bisa meraup US$500 miliar.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis serta mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat potensi besar dari dana family office. Menurutnya, populasi orang kaya di Asia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan terus meningkat dalam empat tahun ke depan. "Potensi dana dari pengelolaan harta kekayaan para orang super kaya ini sangat besar," kata Josua kepada Bisnis pada Minggu (7/7/2024).

Menurut laporan Wealth Report dari Knight Frank, jumlah orang super kaya (dengan aset di atas US$30 juta) di dunia mencapai 626.619 orang, naik dari 601.300 tahun sebelumnya. Asia, termasuk Indonesia, memiliki jumlah orang super kaya terbesar kedua setelah Amerika, dengan 165.442 orang pada 2023. Pertumbuhan ini diperkirakan akan mencapai 228.849 orang pada 2028, meningkat 38,3%.

Namun, Josua menekankan bahwa Indonesia harus dapat bersaing dengan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong yang sudah menjadi tujuan pengelolaan dana tersebut. "Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang relatif baik ke depan, sejalan dengan transformasi struktural yang dilakukan, sehingga secara fundamental Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi yang berpotensi menguntungkan," lanjutnya.

Josua menambahkan bahwa berbagai insentif, terutama perpajakan, harus disediakan untuk menarik dana-dana tersebut. Selain itu, regulasi dan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan aset orang kaya juga harus dipersiapkan. "Saat ini layanan perbankan di Indonesia baru sebatas melayani private banking bagi orang super kaya di Indonesia," katanya. Family office, menurut Josua, belum diatur oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga menilai bahwa pemerintah perlu berbenah sebelum membangun family office di Bali. Nailul menekankan pentingnya kewenangan daerah dalam mengelola sistem finansial. "Namun yang kita harapkan bukan hanya orang asing yang diincar, tapi orang Indonesia yang punya dana di luar negeri yang diminta balik lagi ke Indonesia," ujarnya.

Nailul mengingatkan bahwa family office bisa jadi tidak memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia jika uang tersebut hanya diparkir tanpa investasi atau pajak. "Jangan-jangan hanya seperti tax amnesty dimana dana di perbankan lokal tapi tidak ada intermediasi ke sektor riil. Hasilnya biaya modal semakin tinggi," tuturnya.

Berbeda dengan Josua, Nailul khawatir konsep ini akan dikembangkan dengan kepemilikan properti di Indonesia oleh warga negara asing. "Artinya akan ada pengalihan tanah di Bali untuk keperluan investasi family office ini. Rakyat Bali bisa jadi disingkirkan demi family office ini ke depan," tegasnya.

Sementara itu, pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, masih enggan berkomentar terkait pembentukan family office yang akan mempengaruhi keuangan negara karena adanya insentif pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. "Belum dapat berkomentar," ujarnya kepada wartawan pada Kamis (4/7/2024).