Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mencari formula agar program biodiesel B50 dapat berjalan tanpa mengganggu ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunan, yang merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Program B50 berpeluang mengganggu ekspor karena stok kelapa sawit yang tersedia akan dimanfaatkan lebih banyak dari biasanya untuk kebutuhan dalam negeri.

Plt Dirjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa nantinya akan ada pembagian tugas antara Kementan dan Kementerian ESDM.

Dalam hal ini, Kementan akan berfokus pada tugas awal alias hulu, sedangkan bagian hilir akan dikerjakan oleh Kementerian ESDM.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi yang tepat untuk memastikan ekspor CPO tetap stabil dan tidak turun.

“Pasti nanti dicari formula yang pas [agar ekspor CPO tidak berkurang]. Makanya intinya kan produksinya harus naik karena masih ada potensi, dari 3 ton menjadi 5-6 ton, [caranya] melalui peremajaan maupun intensifikasi,” ujar Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk itu, Heru menjelaskan bahwa Kementan tengah mengkaji secara mendalam untuk menyeimbangkan CPO untuk kebutuhan pangan dan energi. Adapun, kajian yang dimaksud salah satunya adalah dengan mengkaji cara meningkatkan produksi CPO

“Itu sedang dalam proses [pengkajian], ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan,” tuturnya.

Namun yang jelas, Heru menyampaikan bahwa pemerintah akan menjaga persediaan (supply) CPO, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. “Intinya ekspor juga jangan terganggu,” tekannya.

Terlebih, dia menjelaskan bahwa potensi menggenjot produksi CPO masih terbuka lebar. Adapun, peningkatan yang akan dilakukan Kementan adalah melalui intensifikasi ataupun peremajaan sawit.

Maka dari itu, Heru memastikan ekspor CPO tetap berjalan, termasuk ke Uni Eropa. “Karena [ekspor CPO] memang kontribusinya kan besar untuk perekonomian negara. Jadi pasti nanti dihitung betul berapa yang ekspor, berapa untuk kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai program biodiesel B50 yang dikejar Presiden Prabowo Subianto akan berdampak pada penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya.

Apalagi, mengacu catatan Gapki, kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnan, begitu pun dari sisi produktivitas.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menuturkan bahwa permasalahan yang dialami industri sawit Indonesia adalah terkait peremajaan sawit (replanting) atau Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Gapki menganggap [B50] positif, saya sangat meyakini pemerintah tidak akan gegabah mengimplementasi B50 selama produksi masih stagnan seperti ini. Yang akan dikorbankan pasti ekspor,” kata Eddy di Kantor GAPKI, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebab, jika program tersebut digeber, maka akan banyak muncul pertanyaan lain mulai dari nasib ekspor sawit Indonesia hingga pembiayaan B50.

Terlebih, ungkap Eddy, jika persediaan (supply) sawit Indonesia terhadap dunia berkurang, maka harga minyak nabati dunia akan naik dan berdampak pada inflasi di Indonesia, imbas produk sawit yang mahal.

Namun di satu sisi, Eddy meyakini pemerintah baru pasti akan mengejar dan mendorong PSR untuk menghilangkan hambatan yang ada saat ini.

“Saya meyakini pemerintah tidak akan gegabah selama produksi tidak mencukupi. Kenapa? Dengan B40 saja dengan kondisi ekspor kita saat ini akan turun sekitar 2 juta ton. Kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton,” terangnya.

Di samping itu, dia mengungkap bahwa masalah terkait peremajaan sawit bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga Malaysia. Eddy mengungkap bahwa produksi sawit di Negeri Jiran itu juga stagnan.

“Nah ini kalau misalkan nanti ditambah kita mengurangi supply [kelapa sawit] kita ke dunia, nanti harga minyak nabati dunia akan meroket, ini kita nggak mengharapkan itu. Itu justru membahayakan kita sendiri,“ ungkapnya.

Eddy menambahkan bahwa kebutuhan biodiesel B50 membutuhkan 11,5 juta ton sawit. Apalagi, lanjut dia, jika pemerintah mengerek menjadi B60 yang kebutuhannya bisa tembus 22 juta ton sawit.

“Ini yang menjadi masalah apabila produksi kita tidak ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas, justru ini yang membahayakan buat kita apabila nanti yang harus dikorbankan adalah ekspor,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya yang masuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia turun pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2024.

Pada September 2024, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya sebanyak 1,49 juta ton, merosot dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 1,97 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton.

Amalia menyampaikan bahwa nilai ekspor CPO dan turunannya kompak mengalami penurunan baik bulanan maupun tahunan. Perinciannya, turun sebesar 21,64% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan sebesar 24,75% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan untuk petugas haji kloter dan nonkloter untuk pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 15 September 2024.

“Mulai 2025, berlaku ketentuan petugas haji kloter dan nonkloter harus membayar paket masyair,” kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

Tahun sebelumnya, Nasaruddin menuturkan bahwa petugas haji baik kloter dan nonkloter tidak perlu membayar paket masyair. Menyitir lama Kementerian Agama (Kemenag), pelayanan masyair adalah biaya untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.

Kendati begitu, mulai tahun depan, para petugas haji akan dibebani dengan biaya paket masyair. Oleh karena itu, Nasaruddin menilai perlunya anggaran tambahan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar paket masyair para petugas haji yang akan berangkat tahun depan.

“Sebagai gambaran di 2024 setiap jemaah haji dikenakan SAR4.191,15. Terkait dengan kebijakan tersebut dibutuhkan anggaran tambahan dari APBN dengan asumsi 4.500 orang,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya haji di masa mendatang, Kemenag tengah mempertimbangkan untuk memangkas jumlah petugas haji, dari sebelumnya 4.500 orang menjadi sekitar 2.250 orang.

“Jadi memang potensi-potensi pembekakan biaya haji di masa depan itu kalau kita terlambat antisipasi itu nanti bisa sangat besar,” katanya.

Merujuk Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, petugas tugas haji Indonesia, baik kloter maupun nonkloter, dibiayai oleh APBN.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22 ayat 6, di mana biaya operasional Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dibebankan pada APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) buka suara terkait mahalnya pajak suku cadang pesawat di Indonesia.

Direktur Utama Garuda Maintenance Facility Aero Asia Andi Fahrurrozi mengatakan pajak suku cadang yang tinggi di Indonesia akan mempengaruhi harga jual ke pelanggan domestik.

“Ini memang yang berpengaruh terhadap airlines lokal, bukan luar negeri. Jadi kalau untuk GMF memang yang membebani adalah harga jual kita ke airlines domestik menjadi lebih mahal. Karena beban pajak ini pada akhirnya akan dibebankan kepada customer dalam hari ini airlines domestik,” kata Andi dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (28/10/2024).

Andi mencontohkan salah satu barang yang memiliki pajak tinggi adalah karpet pesawat. Menurutnya saat ini pajak untuk karpet bahkan lebih dari 25%. Alhasil, harga jual juga ikut lebih tinggi.

Seperti yang diketahui, pajak suku cadang merupakan salah satu pemicu mahalnya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Dia juga menjelaskan bahwa rencana penurunan harga tiket pesawat ini tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku telah mengusulkan 4 syarat yang perlu mendapat penyelesaian dari hulu hingga hilir ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Bisnis.com, JAKARTA - SKK Migas mencatat sebanyak 12 proyek hulu migas sudah onstream per kuartal III/2024. Realisasi tersebut baru mencapai 80% dari target 15 proyek hingga akhir tahun ini.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menuturkan, total investasi dari 12 proyek itu mencapai US$277,4 juta atau sekitar Rp4,36 triliun.
Sementara itu, potensi penambahan dan mempertahankan produksi dari 12 proyek itu mencapai sekitar 36.237 barel oil per day (bopd), 300 juta kaki kubik per hari (MMscfd), serta 192 metrik ton/day (mtd) LPG.
Hudi memerinci proyek hulu migas yang menghasilkan minyak, antara lain OPL Main PHE ONWJ dengan kapasitas sebesar 1.893 bopd, Flowline ASDJ-116X PHE Ogan Kemering dengan kapasitas sebesar 94 bopd, dan Banyu Urip Infill Clastic Exxon Mobile Cepu Ltd dengan kapasitas sebesar 33.000 bopd.
Adapun, untuk proyek gas, yang sudah onstream adalah Peciko 88, SWG dan Bekapai Artificial Lift Pertamina Hulu Mahakam dengan kapasitas 36 MMscfd serta proyek AFCP dengan kapasitas 117 MMscfd.
Kemudian, proyek Dayung Facility Optimization Medco Grissik dengan kapasitas sebesar 40 MMscfd, Fasilitas Kompresor South Sembakung kapasitas 22 MMscfd, serta Proyek CO2 dan DHU Lapangan Karang Baru Pertamina EP dengan kapasitas 5 MMscfd.
Di sisi lain, terdapat dua proyek yang menghasilkan gas dan minyak yaitu Akatara Gas Plant Jadestone Energy dengan kapasitas gas 25 MMscfd dan minyak 1.100 bopd serta produksi LPT sebesar 192 mt/d. Kemudian, proyek west belut Medco Natuna dengan kapasitas gas 55 MMscfd dan minyak 150 bopd.
Hudi menyampaikan proyek-proyek hulu migas 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Dia juga mengaku saat ini SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus melakukan koordinasi yang intensif untuk memastikan tiga proyek yang tersisa segara onstream.
Adapun, tiga proyek itu yaitu Proyek Forel Bronang Medco Natuna dengan kapasitas produksi minyak sebesar 10.000 bopd dan gas 43 MMscfd, proyek minyak SP Puspa Asri Pertamina EP dengan kapasitas 600 bopd, serta proyek kompresor Merbau Pertamina EP dengan kapasitas 8 MMscfd.
“Kami berharap dapat mengoptimalkan sisa waktu yang ada, agar proyek yang tersisa dapat onstream lebih cepat karena mayoritas proyek yang belum onstream produksinya adalah minyak, seperti proyek Forel Bronang yang berpotensi memberikan tambahan produksi 10.000 bopd," kata Hudi melalui keterangan resmi, Senin (28/10/2024).
Dia pun mengatakan saat ini kepala divisi manajemen proyek dan jajarannya hampir setiap pekan berkantor di lapangan. Menurutnya, hal ini diperlukan guna meningkatkan sense of crisis dan sense of urgency.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta agar lifting migas tak turun.
“Ini menindaklanjuti arahan presiden dan menteri ESDM untuk melakukan berbagai cara agar produksi minyak tidak turun serta terus mencari peluang untuk dapat meningkatkan produksi LPG dari sektor hulu migas, untuk mengurangi impor LPG," jelas Hudi.
Dia menambahkan bahwa industri migas siap memberikan dukungan dan upaya dalam rangka meningkatkan produksi nasional guna tercapainya ketahanan energi nasional.
Hudi menuturkan, dukungan industri hulu migas kepada pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi ditunjukan dengan rencana investasi hulu migas dalam 5 tahun ke depan yang mencapai 138 proyek.
"Dengan total investasi sekitar US$36,23 miliar [termasuk proyek strategis nasional] setara dengan Rp543 triliun atau hampir 5 kali lipat investasi kereta cepat Jakarta-Bandung”, tegas Hudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pengembangan biodiesel mampu menghemat devisa dan menyerap tenaga kerja.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi biodiesel terus meningkat. Tercatat, realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta kiloliter (kl) pada 2021. Angka itu kemudian naik menjadi 10,45 juta kl pada 2022. Lalu, pada 2023 realisasi biodiesel kembali naik menjadi menjadi 12,2 juta kl dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun. Realisasi itu juga menciptakan peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun.
Tak hanya itu, pengembangan biodiesel pada 2023 juga telah penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan, kenaikan realisasi biodiesel menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi. Dia pun mengatakan, rasio campuran biodiesel pada solar bakal terus ditingkatkan.
"Rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," kata Agus melalui keterangan resmi dikutip Senin (28/10/2024).
Pengembangan biodiesel tersebut sejatinya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia ingin Indonesia menjadi negara yang mampu swasembada energi.
Hal tersebut menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.
Menurut Prabowo, RI mampu swasembada energi lewat biodiesel lantaran alam Indonesia dikarunia tanaman-tanaman pendukung.
"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegas Prabowo dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10/2024) lalu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Praboeo sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai. Menurut Bahlil, swasembada energi akan tercapai seiring dengan meningkatnya ketahanan energi nasional.
"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10/2024).
Ketua Umum Golkar itu mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60. Hal ini mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.
"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kl. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas kita cukup atau tidak, pasti cukup," kata Bahlil.
"Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melaporkan progres konstruksi Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi tahap 1 Probolinggo – Besuki telah mencapai 55,27%.

Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) Adi Prasetyanto mengatakan, pembangunan tahap I merupakan pembangunan dari Probolinggo hingga Besuki yang terbagi atas tiga paket pekerjaan konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton), hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).

“PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi [PT JPB] yang mengelola Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, mencatat progres konstruksi pembangunan tahap I jalan tol ini mencapai 55,27% hingga tanggal 30 September 2024,” jelas Adi dalam keterangan tertulis di laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, dikutip Senin (28/10/2024).

Sementara itu, progres pembebasan lahan Tol Probowangi hingga September 2024 dilaporkan telah mencapai 97,87%.

Adi menyebutkan, progres pembebasan lahan itu telah sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, tentang pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.

“Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 Km terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 Km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 Km,” ujar Adi.

Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan kontruksi untuk Segmen Gending-Kraksaan ditargetkan dapat selesai pada November 2024, dan untuk segmen Kraksaan-Besuki ditargetkan selesai pada 2025.

Adi memastikan pihaknya bersama kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas dan konsultan pengendali mutu berkomitmen untuk memastikan kualitas proyek hingga ketepatan konstruksi. Di samping itu, dia juga menyebut PT JPB turut menjaga penggunaan TKDN.

“PT JPB juga menjaga tingkat komponen dalam negeri [TKDN] dalam proyek ini, sebanyak mungkin menggunakan sumber daya setempat dalam pekerjaan, termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan serta bahan dalam negeri,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Jalan Tol Probowangi tahap 1 bakal memiliki tiga gerbang tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki dan tiga buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

Sementara secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), dan Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 km).

Kemudian, Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,59 km).

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikelola oleh PT JPB selaku badan usaha jalan tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 96,33%, PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 3,65%, dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,02%.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) membidik perluasan pelanggan global seperti maskapai regional Asia, Timur Tengah, Eropa Timur dan Asia Tengah pada 2025.

Direktur Utama Garuda Maintenance Facility Aero Asia Andi Fahrurrozi mengatakan pada 2025, GMFI akan fokus menambah pelanggan dari maskapai luar negeri untuk datang dan melakukan perawatan di hanggar milik GMFI.

“Jadi kalau pasar global kami sekarang lebih fokus bagaimana membawa pesawat-pesawat tersebut atau airlines masuk untuk perawatannya ke Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Senin (28/10/2024).

Andi mengklaim dengan empat hanggar yang dimiliki dan berlokasi di Cengkareng, pelanggan GMFI masih didominasi setidaknya 70% oleh maskapai di luar Grup Garuda.

Perusahaan maskapai yang dibidik GMFI nantinya masih berada di kawasan regional Asia dan Timur Tengah. Andi juga mengatakan upaya perluasan pelanggan juga dilakukan dengan mencari maskapai-maskapai dari Eropa Timur dan Asia Tengah.

Guna dapat merealisasikan target tersebut, GMFI melakukan rencana penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD/Right Issue).

Penambahan modal ini akan dilakukan dengan menerbitkan Saham Seri B, yang bertujuan untuk menguatkan struktur permodalan dan memperkuat posisi ekuitas Perusahaan.

Rencana ini didukung dengan penyertaan modal non-tunai (inbreng) oleh PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) berupa aset tetap sebesar Rp418 miliar. Rencana ini disetujui oleh pemegang saham pada RUPSLB hari ini dan dijadwalkan selesai Desember 2024.

“Right issue akan memberikan GMFI fleksibilitas lebih baik dalam pengelolaan aset, terutama yang terkait dengan Maintenance Repair and Overhaul (MRO) [untuk membidik pasar global],” kata Andi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap pemerintah berpotensi menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.

"Ya seperti itu [insentif atau dana talangan], tapi nanti lihat modelnya disusun. Iya seperti itu sih karena kan ini bersama. [Bailout] Kita lihat aja nanti," kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Reni menyebut pemerintah tidak akan mengambil kebijakan berupa ambil alih Sritex. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk berkoordinasi dengan empat kementerian tersebut, Reni menuturkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah bertemu dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex Iwan S. Lukminto di Kantor Kemenperin hari ini.

"Untuk menyelamatkan itu kan Pak Menperin harus tahu dulu kan. Makanya pertemuan hari ini lebih kepada kita tahu kondisi existing itu seperti apa sih untuk itu akan disusun langkah-langkah upaya penyelamatan itu," ujarnya.

Di samping itu, Reni menyebutkan bahwa arahan dari Menperin yakni terkait dengan pengamanan tenaga kerja dan dorongan ekspor. Selain itu, Menperin Agus juga menanyakan terkait utilisasi produksi di empat pabrik Sritex.

Menurut keterangan yang diterima Kemenperin, saat ini utilitas produksi Sritex mencapai 65% atau sudah meningkat dibandingkan masa-masa pandemi di level 40%. Dia pun menegaskan operasional Sritex masih berjalan normal.

"Dengan utilisasi seperti itu kan juga pemerintah juga wajib untuk kalau bahasanya take over atau bahasanya menyelamatkan. Intinya sih ke usaha itu supaya jangan terjadi dengan kasus seperti ini justru kita kehilangan perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan ribuan," jelas Reni.

Berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan empat kementerian, Reni menyampaikan bahwa langkah ini dapat menjadi kepastian terhadap pihak ketiga yang memiliki kontrak dengan Sritex bahwa kondisi usaha tetap aman dengan hadirnya pemerintah.

"Tanpa ada arahan pun sekali lagi karena ini industri, pasti kewajibannya Pak Menteri untuk terus menjaga supaya industri itu tetap beroperasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia,shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan bahwa fakta yang terjadi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris, maupun jud-judi dalam bentuk lainnya.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Namun kenyataannya, tidak mungkin para pelaku tersebut melaporkan harta yang didapatkan dari kemenangan judi online. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pegawai Ditjen Pajak.

"Jadi teman-teman pajak mesti pintar. Untuk mencari bahwa ini ada tambahan super income yang berasal dari underground economy termasuk gaming online," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Prabowo di Magelang pada Kamis hingga Minggu pekan lalu. Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak.

Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah sebelumnya dalam Buku Nota II Keuangan dan RAPBN 2024 menyoroti peningkatan shadow economy menjadi tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal.

Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi memang berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Sayangnya, ada potensi terjadinya peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan jika tidak ada sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital tersebut.

Alhasil, hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi kembali terpilihnya Donald Trump dalam Pemilu AS pada 5 November mendatang dan dampaknya terhadap pasar menjadi perhatian lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Potensi kemenangan Trump tersebut mencuat di tengah isu-isu lain pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingginya utang, serta eskalasi perang.

Mengutip Reuters pada Senin (28/10/2024), kemenangan Trump dalam jajak pendapat baru-baru ini yang mengalahkan lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, menjadi bagian dari hampir setiap perbincangan di kalangan pejabat keuangan, gubernur bank sentral, dan kelompok masyarakat sipil yang menghadiri Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank di Washington, AS pekan lalu.

Di antara kekhawatiran tersebut adalah potensi Trump untuk mengubah sistem keuangan global dengan kenaikan tarif besar-besaran, penerbitan utang senilai triliunan dolar lebih banyak, dan pembalikan upaya untuk melawan perubahan iklim demi mendukung produksi energi bahan bakar fosil yang lebih banyak.

"Semua orang nampaknya khawatir dengan tingginya ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, dan kebijakan apa yang akan diambil di bawah presiden baru," kata Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.

Gubernur bank sentral lainnya, yang tidak ingin disebutkan namanya, menggambarkan kekhawatiran tersebut dengan lebih blak-blakan: "Trump mulai merasa akan menang."

Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif 10% pada impor dari semua negara, dan 60% pada impor dari China. Hal ini akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia, sehingga kemungkinan besar akan memicu tindakan pembalasan dan meningkatkan biaya.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan bahwa hanya akan ada pihak yang dirugikan dalam perang dagang AS-Uni Eropa.

Selain itu, Trump juga berusaha memikat pemilih di AS dengan menawarkan berbagai keringanan pajak, mulai dari perpanjangan semua pemotongan pajak individu pada tahun 2017 hingga pengecualian pendapatan dari tip, upah lembur, dan tunjangan pensiun Jaminan Sosial.

Analis anggaran mengatakan hal ini akan menambah setidaknya US$7,5 triliun utang baru AS selama satu dekade, di luar pertumbuhan utang sebesar US$22 triliun yang sebelumnya diperkirakan oleh Kantor Anggaran Kongres hingga tahun 2034.

Sebaliknya, kemenangan Harris dipandang oleh para pejabat keuangan sebagai kelanjutan dari keterlibatan kembali Presiden Joe Biden dalam kerja sama multilateral selama empat tahun terakhir di bidang iklim, pajak perusahaan, keringanan utang, dan reformasi bank pembangunan. Rencana Harris juga kemungkinan akan meningkatkan utang, namun jauh lebih kecil dibandingkan rencana Trump.

Biden mempertahankan tarif yang diterapkan Trump sebelumnya pada impor baja, aluminium, dan barang-barang China. Biden juga menaikkan tarif secara tajam pada impor China di industri baru seperti kendaraan listrik dan tenaga surya.

Harris mendukung pendekatan yang "bertarget" ini dan mengecam rencana tarif Trump yang luas dan menganggapnya sebagai pajak konsumen sebesar US$4.000 untuk keluarga Amerika.

Pasar Bertaruh ke Trump

Pasar keuangan melihat kembalinya perdagangan Trump atau Trump Trade dalam aset mulai dari saham, bitcoin, hingga peso Meksiko yang bertaruh mendukung kemenangan Trump karena angka jajak pendapatnya meningkat.

Dolar telah mencatat kenaikan bulanan terbesarnya dalam dua setengah tahun terakhir, dengan indeks yang mengukur greenback terhadap mata uang utama, sejauh ini naik 3,6% pada Oktober 2024. Analis Standard Chartered Steve Englander mengaitkan 60% kenaikan dolar AS dengan prospek Trump yang lebih baik di pasar taruhan.

Kepala bank sentral Brazil Roberto Campos Neto mengatakan bahwa pertaruhan pasar yang pro-Trump sudah mempunyai dampak Inflasi terhadap suku bunga jangka panjang di negara yang sensitif terhadap dolar AS, dan menambahkan bahwa rencana fiskal Trump dan Harris mempunyai elemen inflasi.

Kekhawatiran mengenai perubahan kebijakan Trump dalam perdagangan dan pengeluaran muncul ketika IMF menyatakan bahwa perjuangan global melawan inflasi sebagian besar telah dimenangkan tanpa kehilangan lapangan kerja dalam jumlah besar, karena kekuatan AS mengimbangi kelemahan di China dan Eropa.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak para pembuat kebijakan untuk mulai mengurangi tumpukan utang besar-besaran yang disebabkan oleh COVID-19 atau menghadapi masa depan dengan pertumbuhan rendah yang akan membuat masyarakat semakin tidak puas.

Ketika ditanya tentang dampak kembalinya Trump terhadap pertemuan tersebut dan saran kebijakan IMF, Georgieva mengatakan diskusi tersebut berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang ada.

"Sentimen dari keanggotaan ini adalah bahwa pemilu adalah untuk rakyat Amerika. Yang perlu kami identifikasi adalah apa saja tantangannya dan bagaimana IMF dapat mengatasi tantangan ini secara konstruktif," kata Georgieva.

Tekanan Mulai Muncul

Sementara itu, pemotongan suku bunga sebesar setengah poin yang dilakukan bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed) biasanya menandakan momen "Goldilocks" bagi pertumbuhan negara-negara berkembang seiring dengan meredanya kondisi pembiayaan dan tekanan inflasi mata uang.

Namun, defisit AS yang lebih besar di bawah kepemimpinan Trump telah menimbulkan kekhawatiran bahwa partai tersebut akan berakhir dengan cepat.

"Defisit yang lebih besar berarti meningkatnya utang, meningkatnya utang berarti suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi dan itu juga berarti dolar AS yang kuat," kata Menteri Keuangan Turki Mehmet Şimşek dalam sebuah acara di sela-sela pertemuan tersebut.

Şimşek melanjutkan, suku bunga jangka panjang yang tinggi di AS dan dolar yang kuat tidak memberikan manfaat yang baik bagi pasar negara berkembang.

Selain itu, kekhawatiran akan terjadinya perang dagang global yang menghambat pelonggaran tekanan inflasi tersebar luas.

"Jika satu negara mengenakan tarif, negara tersebut berasumsi bahwa negara lain tidak akan merespons dengan cara yang sama—[tetapi] jika negara lain merespons dengan mengenakan tarif di seluruh dunia dan dengan demikian terjadi kenaikan harga, proses disinflasi dapat menjadi tantangan bagi perekonomian dunia. bank sentral," kata Lesetja Kganyago, gubernur bank sentral Afrika Selatan.

Ketua komite pengarah IMF, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan, menekankan kerja sama di masa lalu dengan pemerintahan Partai Republik dan Demokrat AS, termasuk Trump. Menurutnya, mereka hanya perlu memastikan bahwa dialog tersebut berlanjut.

"Saya pikir kami berhasil mengatasi banyak hal, Covid dan ketegangan geopolitik dan segalanya. Setiap tantangan adalah kesempatan bagi kita untuk mengatur ulang diri kita sendiri untuk belajar menghadapinya," kata Menteri Keuangan Angola Vera Daves de Sousa.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Usulan tersebut terungkap dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024). Dalam rapat tersebut, setiap alat kelengkapan dewan DPR mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara

Dalam paparan tim ahli Baleg DPR, ditunjukkan Komisi XI mengusulkan satu RUU Carry Over dari DPR periode sebelumnya yaitu RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya masih akan membahas berbagai usulan RUU sebelum disetujui masuk Prolegnas 2025—2029.

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat.

Menurutnya, Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Terdapat sembilan usulan RUU yang masuk Prolegnas 2025—2029 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
4. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
5. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
6. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. RUU tentang Keuangan Negara
8. RUU tentang Perbendaharaan Negara
9. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari berbagai usulan tersebut, Komisi XI DPR mengusulkan tiga RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas DPR pada 2025 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menyebut industri tekstil mengalami tekanan sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Terkait dengan pengajuan revisi Permendag No. 8/2024, Iwan menyebut pihaknya akan menyerahkan seluruh kebijakan industri kepada pemerintah. Namun, dia berharap pemerintah dapat menentukan regulasi terbaik.

“Saya rasa itu nanti adalah Pak Menteri [Perindustrian] yang akan menentukan mana yang baik untuk ini karena kami bernaung di Kementerian Perindustrian. Tentunya untuk regulasi itu adalah sangat penting di saat ini yang geopolitiknya belum sehat juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus juga telah mengusulkan kembali terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak antiimpor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.

“Long away kita juga harus mengupayakan agar bahan baku bisa diproduksi dalam negeri, produk antara itu juga bisa kita dapatkan atau dipoduksi industri dalam negeri sendiri sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor yang kita bisa menyentuh supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia," jelasnya.