Bisnis.com, JAKARTA - Goldman Sachs memproyeksi harga minyak dunia bertahan di level rata-rata US$76 per barel pada 2025 mendatang.
Mengutip Reuters, Rabu (23/10/2024), proyeksi itu didapat berdasarkan surplus minyak mentah yang moderat dan kapasitas cadangan di antara produsen-produsen utama. Di sisi lain, kekhawatiran pasar terkait gangguan pasokan dari Iran mulai mereda.
Kendati demikian, bank investasi asal AS tersebut menyatakan ada kemungkinan harga bisa naik menjelang akhir tahun ini. Sebab, harga Brent masih bergejolak.
"Meskipun kapasitas cadangan global besar dan produksi minyak Iran sejauh ini tidak terganggu, kami tidak berpikir bahwa kelebihan pasokan tahun 2025 sudah menjadi kesepakatan," kata analis Goldman Sachs.
Goldman Sachs menyebut ketegangan Israel-Iran belum memengaruhi pasokan minyak dari kawasan itu. Di satu sisi, para produsen di OPEC+ masih memiliki cadangan tinggi.
Namun, kata Goldman Sachs, risiko pasokan akan tetap ada selama konflik di Timur Tengah belum terselesaikan. Oleh karena itu, potensi gangguan dapat memperketat neraca minyak.
Harga minyak dunia sendiri terkoreksi pada perdagangan Selasa (22/10/2024). Hal ini seiring dengan upaya AS untuk kembali mendorong gencatan senjata di Timur Tengah.
Selain itu, penurunan harga minyak dunia juga tak lepas dari lambatnya permintaan di China.
Tercatat, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember turun 0,3% atau 26 sen menjadi US$74,03 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November turun 2 sen menjadi US$70,54 per barel.
Padahal, baik harga minyak Brent maupun WTI ditutup naik hampir 2% pada perdagangan Senin (21/110/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp71,7 miliar belum masuk ke kas negara, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) selama 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang sudah diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, PNBP dari pemanfaatan BMN belum didukung dengan tata usaha dan pengendalian yang memadai serta pengaturan yang lengkap dan jelas. Hasilnya, BPK menemukan dua permasalahan.

“Pertama, PNBP dari pemanfaatan BMN belum seluruhnya diterima minimal senilai Rp64,41 miliar dan terlambat diterima minimal Rp7,29 miliar [total Rp71,7 miliar],” tulis laporan BPK.

Kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum memonitor sewa BMN yang akan berakhir perjanjiannya. Bahkan, terdapat klausul pembayaran sewa pada perjanjian sewa BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, PNBP dari pemanfaatan BMN tidak terpantau secara memadai oleh DJKN. Sejalan dengan itu, negara tidak segera dapat memanfaatkan dana PNBP dari pemanfaatan BMN.

Oleh sebab itu, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memperbaiki sistem pemanfaatan BMN melalui perbaikan regulasi serta penyempurnaan dan pemanfaatan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk keseluruhan proses pemanfaatan BMN.

“Berkoordinasi dengan K/L [kementerian/lembaga] terkait untuk segera menyetorkan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan diumumkan pada November 2024.

Yassierli menerangkan, pihaknya masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung berapa besaran UMP yang akan ditetapkan untuk tahun depan.

"Itu harus kan [diumumkan November], tapi berapanya nanti kita lihat dulu," kata Yassierli kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Yassierli belum bisa memastikan ihwal perincian pengaturan UMP yang akan diterbitkan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Kabinet pemerintahan pun baru dibentuk awal pekan ini.

"Saya belum bisa [sampaikan] sekarang ini. Kan kita ada perpres, kita lihat dari situ nanti kita konsul ke presiden," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh serta serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, pihaknya dalam aksi demo buruh akan membawa dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8%-10% dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

“Kenaikan [UMP] ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Indonesia berpeluang memiliki sumber dana baru di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bahkan, nilainya kurang lebih mencapai sekitar Rp400 triliun.

Hashim menyampaikan, Jaksa Agung Muda dalam waktu dekat akan menindak 300 pengusaha-pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan, dia menyebut 25 pengusaha di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

“Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Selain dari pengusaha-pengusaha nakal, Hashim menyebut bahwa Indonesia bakal memiliki sumber dana baru dari karbon kredit.

Dia menuturkan, menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hutan Indonesia menyerap 577 juta ton karbon.

“Kita sudah serap, kita tawarkan ke dunia internasional. 577 juta ton. Dengan biaya, kos nilai, nilai minimal, US$10 dolar per ton, mungkin kita bisa dapet duit,” ujarnya.

Hashim berencana akan menawarkan ini kepada semua negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbajian

“Kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, U$5,8 miliar anggaran,” katanya.

Hashim memperkirakan, anggaran yang dapat diraup Indonesia dari karbon kredit mencapai sekitar Rp190 triliun. Dengan demikian, lanjutnya, total anggaran yang dapat diraup Indonesia dari sumber dana baru mencapai sekitar Rp400 triliun.

“Kita dari, pengusaha nakal, Rp190 triliun sampai Rp300 triliun, kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hashim optimistis Indonesia akan memiliki sumber-sumber dana baru untuk APBN, sekaligus menjalankan sejumlah program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani enggan berkomentar terkait dengan proyeksi International Monetary Fund atau IMFpertumbuhan ekonomi Indonesia masih sebesar 5,1% pada 2029.

Diproyeksi bawa pertumbuhan ekonomi di era Prabowo Subianto akan mandek atau stagnan dikisaran 5% dan jauh dari target 8%, bendahara Negara Indonesia itu belum menyampaikan pernyataan yang signifikan.

Saat ditemui Bisnis, Sri Mulyani memang terburu-buru usai melaksanakan Rapat Kabinet Paripurna perdana dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih (KMP).

Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya ingin segera kembali ke kantor untuk melaksanakan ibadah salat Ashar.

“Saya mau salat Ashar dulu ya, sudah mau habis [waktunya] saya mau salat ya,” ujarnya singkat di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, dalam proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 kembali diperkirakan tetap 5,0% atau stagnan dari tahun lalu.

Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang diterbitkan IMF atau Dana Moneter Internasional pada hari ini, Selasa (22/10/2024). Laporan itu berjudul "Policy Pivot, Rising Threats" yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

Dalam laporan tersebut, IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 5,0%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di tren 5%.

Sayangnya, perkiraan IMF ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Misalnya, pada 2025 laju ekonomi diperkirakan hanya mencapai 5,1%.

Bahkan, IMF memproyeksikan bahwa pada 2029 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di 5,1%.

Padahal, Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Proyeksi IMF itu seolah menunjukkan bahwa ambisi Prabowo masih cenderung sulit tercapai.

Adapun, indikator lainnya yang diproyeksikan oleh IMF adalah inflasi Indonesia akan stabil di 2,3% pada 2024. Lalu, neraca transaksi berjalan 2024 diperkirakan -1,0%, dan tingkat pengangguran pada 2024 sebesar 5,2%.

Secara umum, laporan World Economic Outlook Oktober 2024 menggambarkan bahwa perjuangan global melawan Inflasi sebagian besar berhasil dimenangkan. Tingkat inflasi secara global diperkirakan mencapai 3,5% pada akhir 2025, di bawah tingkat rata-rata 2000—2019 sebesar 3,6%.

Lalu, meskipun terjadi pengetatan kebijakan moneter yang tajam di banyak belahan dunia, kondisi ekonomi global tetap tangguh sehingga terhindar dari resesi.

"Pertumbuhan ekonomi [global] diproyeksikan tetap stabil di 3,2% pada 2024 dan 2025, meskipun beberapa negara, terutama negara berkembang berpendapatan rendah, telah mengalami revisi pertumbuhan yang cukup besar, yang sering kali disebabkan oleh eskalasi konflik," dikutip dari laporan IMF.

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap bahwa Jaksa Agung siap menindak 300 pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Kondisi ini telah menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp300 triliun.

Hashim mengatakan, laporan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Dia mengungkapkan pada tahap pertama, para pengusaha sawit tersebut siap membayar sekitar Rp189 triliun dalam waktu dekat.

“Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim mengungkap, para pengusaha nakal itu bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

“25 [pengusaha] tidak punya NPWP, 15 [pengusaha] tidak punya rekening bank di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengungkap bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menangkap pengusaha yang memiliki lahan sawit bodong atau tidak terdaftar.

Luhut awalnya menceritakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Sawit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengaudit data terkait lahan sawit bodong.

Dia menyebut, dari audit itu ditemukan lebih dari 3 juta hektare lahan sawit masih tak terdaftar. Data tersebut pun diterima oleh Prabowo. Kemudian, sang presiden terpilih itu ingin menangkap saja para pengusaha yang terlibat.

“Kemarin baru diumumkan 3,1 juta hektare [lahan sawit] tak register. Beliau [Prabowo] bilang 'Bang kita tangkap saja'. 'Tenang Mr President' kata saya, 'Biar Bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) kembali menggelar pameran perdagangan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yakni Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 yang digelar 22 Oktober 2024 – 27 Oktober 2024 di Mal Kota Kasablanka.

Acara tersebut tak hanya menghadirkan sejumlah produk UMKM unggulan saja, melainkan juga menjadi wadah edukasi bagi para pelaku UMKM. Pada hari ini, Rabu (23/10/2024) para pelaku UMKM dibekali dengan materi pemasaran digital.

Junior Asisten CSR & SMEPP Management PT Kilang Pertamina Internasional, Yoga Pratama menuturkan bahwa marketing digital menjadi salah satu skill yang perlu untuk dimiliki oleh para pelaku UMKM.

Salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya adalah lewat penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan (AI).

“Menggunakan Chat GPT, ibu – bapak hanya tinggal mengetik saja untuk buatkan caption mengenai produk keripik pedas misalnya, maka captionnya muncul langsung terorganisasi atau sudah di trade sama AI,” tuturnya di Acara Pertamina SMEXPO, Rabu (23/10/2024).

Komponen lain yang perlu menjadi perhatian yakni jam posting produk di media sosial. Di mana, dia menuturkan terdapat 3 jam utama yang bisa dijadikan referensi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.

Di antaranya yakni jam 07.00 WIB, 12.00 WIB, dan 18.00 WIB. Akan tetapi, Yoga menuturkan jam tersebut tetap dapat bergerak dinamis. Karenanya, para pelaku UMKM tetap perlu melakukan analisis data secara berkala untuk mengetahui jam-jam strategis yang memiliki peluang jumbo.

Terakhir, yang perlu menjadi perhatian para pelaku UMKM kala menjajakan produknya di media sosial yakni tagar. Keberadaan tagar bakal mendorong cakupan tayangan ke sejumlah kalangan.

“Kemudian hashtag ini masih saya cantumkan karena ini juga bisa pada saat menggunakan tagar, misalnya saya pengen keripik singkong, kalau ibu-ibu tak menggunakan hashtag saat megupload produknya otomatis tak akan menguasai pencarian. Tapi kalau menggunakan tagar jadi orang-orang nanti akan ada dimunculkan ke hashtag yang sesuai,” tegasnya.

Selain itu, para pelaku UMKM juga diedukasi untuk menjajakan produknya lewat fitur live. Hal itu untuk memperkuat kemungkinan produk makin dilirik para calon pembeli.

Untuk diketahui sebelumnya, Pertamina SMEXPO ini melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi gelaran Pertamina SMEXPO 2024 sebagai salah satu upaya untuk membina UMKM agar lebih berdaya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina SMEXPO 2024 menyebut total perputaran uang dalam gelaran Pertamina SMEXPO 2024 dapat tembus Rp15 miliar.

Dia menuturkan, target tersebut dibidik seiring dengan torehan omset penjualan UMKM pada SMEXPO 2023 mencapai Rp14,9 miliar.

"Jadi kami harapkan transaksinya bisa lebih dari Rp14,9 miliar ya dibanding tahun lalu," ungkap Fadjar.

Adapun, pameran retail selama enam hari di Mall Kota Kasablanka, Jakarta ini akan menampilkan ratusan produk UMKM, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Pengunjung dapat menikmati tidak hanya beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Anindya Bakrie. Sebelumnya, pengumuman sebagian pengurus Kadin telah diumumkan pada 7 Oktober 2024.

Pengumuman kepengurusan Kadin Indonesia dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Sejumlah nama menteri Kabinet Merah Putih menempati posisi kepengurusan. Di antaranya, Pahala Mansuri sebagai Wakil Bidang Perdagangan dan Luar Negeri, dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Bidang BUMN.

Selain itu, adik Prabowo Subianto turut masuk dalam kepengurusan Kadin pimpinan Anindya Bakrie dengan mengisi posisi sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin. Ada juga selebritis Raffi Ahmad yang menempati posisi sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ekonomi Kreatif.

“Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Bapak Presiden,” kata Erwin di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam daftar kepengurusan Kadin yang dipimpin oleh Anindya Bakrie, tercatat bahwa Ketum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Namun, Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Denny Kailimang, menyatakan pihaknya tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai kesepakatan tersebut, Denny mengatakan bahwa solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Denny.

Selain itu, Kadin kubu Arsjad Rasjid juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kisruh perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) di organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan, surat tersebut telah disampaikan Dewan Pengurus kepada Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024).

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhanis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dhanis menyampaikan, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024.

Berikut daftar lengkap kepengurusan Kadin Indonesia:

Dewan Kehormatan

Ketua Rosan P. Roeslani

Anggota:

Aburizal Bakrie

M.S. Hidayat

Suryo Bambang Sulisto

Adi Putra Tahir

Ketua Dewan

Ketua Dewan Penasihat: Hashim S. Djojohadikusumo

Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung

Ketua Dewan Pertimbangan M. Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Dewan

Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latief, Fuad Hasan, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir

Wakil Ketua Dewan Penasihat: Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah (OKP): Erwin Aksa

WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho

WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa: Benny Soetrisno

WKU Bidang Keanggotaan:Widiyanto Saputro

WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

WKU Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono

WKU Bidang Penyelenggaraan Acara: Ria

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaja

WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

WKU Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani

WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan

WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar

WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng

WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan

WKU Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

WKU Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto

WKU Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury

WKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Benardino M. Vega

WKU Bidang Kementerian Luar Negeri: Wandi Wanandi

WKU Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

WKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisatria Sastrawinata

WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto

WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Jusman

WKU Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar

WKU Bidang Investasi: Eka Satria

WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

WKU Bidang Energi dan SUmber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

WKU Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita

WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

WKU Bidang Industri Olah Raga: Pieter Tanuri

WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning

WKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhamaad Khairnadhif

WKU Koordinator Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid

WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko

WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang

WKU Bidang Kewirausahaan UMKM; Raden Tedy

WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena

WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital Teguh Ananta

WKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta W. Kamdani

WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot

WKU Bidang Kesehatan: David Utama

WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo

WKU Bidang Pendidikan Tinggi Sains: Arini Ninin

WKU Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis

WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

WKU Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin

WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan

WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

WKU Bidang Sarana, Prasarana,dan Usaha: Ali Sahid

Kepala Badan

Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifatul Yaqin

Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham Habibie

Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure menunjukkan bahwa kelas menengah memangkas pengeluaran untuk produk skincare premium hingga menunda beli dan renovasi rumah. Kendati demikian, pakar melihat bisnis konstruksi hingga kecantikan masih akan tetap tumbuh pada tahun depan.

Survei Investure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 mengungkapkan, 49% kelas menengah mengaku alami penurunan daya beli. Akhirnya, kelas menengah harus memangkas anggaran ke sejumlah pos pengeluaran.

Survei menunjukkan, empat pos pengeluaran yang paling banyak dipangkas kelas menengah adalah produk skincare premium (SK-II, Laneige, dll), renovasi rumah dan membeli furniture baru, pembelian barang mewah dan elektronik (perhiasan, gadget, TV, dll), pengeluaran untuk membership atau langganan (gym, Netflix, Spotify, dll).

Kendati demikian Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Jahen Fachrul Rezki meyakini penurunan daya beli kelas menengah tersebut hanya menjadi satu faktor. Menurutnya banyak faktor lain yang akan menentukan nasib bisnis yang direm pembeliannya oleh kelas menengah tersebut.

"Contoh kayak infrastruktur, enggak hanya dipengaruhi oleh kelas menengah, tapi juga oleh suku bunga, dan sekarang kita mungkin melihat kecenderungan negara-negara di dunia akan mulai menurunkan suku bunganya. Harapannya apa? Akan semakin membuat sektor konstruksi tumbuh," kata Jahen dalam Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dia menilai, meski kelas menengah menunda beli atau renovasi rumah namun kebijakan yang meringankan pembiayaan seperti penurunan suku bunga akan bisa memberi dampak positif ke bisnis konstruksi.

Begitu juga dengan bisnis kecantikan seperti skincare alias perawatan kulit. Meski terjadi penurunan daya beli skincare premium namun survei Investure juga menunjukkan kelas menengah tidak terlalu menyetop pembelian skincare dasar.

"Kosmetik ini saya rasa enggak akan terlalu banyak mengalami perubahan karena nature dari consumer kita sudah mulai sangat well advanced. Jadi orang sudah mulai care dengan isu kosmetik, terjadi shifting konsumernya," ujar Jahen.

Dia juga meyakini bisnis barang mewah dan elektronik tetap akan berkembang pada tahun depan terutama terkait pembelian gadget. Alasannya, perilaku konsumen sudah berubah: tekanan sosial buat masyarakat ingin membeli produk gawai terbaru.

"Jadi ini harapannya bisa align [sejalan] dengan keinginan bahwa consumer boom-nya [ledakan konsumen] akan tumbuh," ungkap Jahen.

Pernyataan senada disampaikan oleh Retail & Consumer Strategist Yongky Susilo. Dia meyakini bisnis konstruksi, skincare, dan gawai masih akan tumbuh pada tahun depan.

Terkait konstruksi, Yongky menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 30 juta rumah beri dampak positif. Untuk skincare, dia menjelaskan bahwa datanya menunjukkan bisnis tersebut rata-rata keutungan kotornya masih 30%.

"Gadget, handphone masih bagus. Apalagi yang kelas menengah ke atas handphonenya. Ya, kemarin saya udah round table dengan retail gadget, masih bagus. Orang ngikutin gaya terus," lanjut Yongky pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penerimaan Negara alias BPN diyakini masih menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat janji Prabowo yang akan dibentuk, namun tidak dalam waktu dekat.

Nama Anggito Abimanyu sebelumnya digandang-gadang bakal menjadi kepala BPN. Nyatanya, kini dengan tertundanya BPN, Anggito tetap mendapat tanggung jawab berupa mengurus penerimaan negara, namun melalui jabatan wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Tidak sendiri, dirinya tergabung dalam trio wamenkeu bersama Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam belum melihat adanya pembatalan pembentukan BPN dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, tak mungkin pembentukakn BPN dalam satu dua hari rampung, terutama terkait dengan nomenklatur dan undang-undang terkait.

“Kalau seandainya [BPN] langsung dibentuk, atas dasar apa? Masa baru diangkat jadi presiden, langsung mengeluarkan Perppu, kan nggak mungkin,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (23/10/2024).

Piter justru melihat peluang yang masih besar, terlebih masuknya Anggito dalam struktur pejabat Kemenkeu saat ini.

Pandangannya, Prabowo menempatkan Anggito sebagai jalan keluar sementara, saat tertundanya pembentukan BPN. Hal yang mungkin terjadi, dengan tiga wamen itu akan menyebabkan terjadi pengaturan pendistribusian tugas yang lebih baik.

“Sekaligus bisa menugaskan kepada Pak Anggito untuk mempersiapkan badan penerimaan negara sekaligus dalam rangka Pak Anggito mempersiapkan pembentukan badannya,” dugaan Piter.

Dirinya menyampaikan dengan dugaan ini, Anggito kemungkinan akan menangani tiga urusan, yakni Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ini memberikan arah bahwa walaupun nanti badan itu terbentuk, masih sangat mungkin badan itu nanti tetap akan ada di bawah menteri keuangan. Itu akan sangat mirip dengan badan penerimaan yang ada di Amerika,” jelasnya.

Pada hari-hari pemanggilan calon menteri ke Kertanegara oleh Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana pembentukan BPN. Namun, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu.

"Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan rencana pemisahan tersebut memang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Bahkan dirinya mengaku bahwa muncul kekhawatiran dengan pembukaan BPN dalam jangka pendek, akan terganggu penerimaan negara sementara belanja membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Angga menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani terkait batalnya pembentukan BPN hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, masih terbuka peluang pembentukan BPN.

Berharap Tax Ratio Naik dari Pembentukan BPN

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyebutkan bahwa pembentukan merupakan jalan keluar untuk membiayai program-program Prabowo.

Di mana tujuh Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran memerlukan belanja yang besar dan harus datang dari PHTC kedelapan, yakni pembentukan BPN.

“Diharapkan, anggaran tersebut datang dari program 8, yaitu BPN yang akan meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya, program pembentukan BPN ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani kembali jadi menkeu,” ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Sementara Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPN dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara.

Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang. Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Meski demikian, saat ini pemerintah teknis terkait, irit bicara mengenai BPN dan tidak memberikan jawaban detail terkait rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap menteri dan wakil menteri setiap enam bulan.

Hal tersebut disampaikan Hashim untuk merespons sejumlah komentar yang diterimanya terkait kabinet gemuk di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, Prabowo melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029.

Untuk itu, Hashim menjelaskan bahwa Prabowo akan melakukan evaluasi setiap enam bulan, paling lambat April 2025 mendatang.

“Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan bulan April tahun depan setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan bahwa evaluasi itu akan dilakukan jika terbukti para pembantu Prabowo melakukan penyelewengan, termasuk korupsi atau tidak bekerja secara efisien.

“Jadi dalam 6 bulan pertama, maaf, kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, lelah, atau kurang tenaga akan dievaluasi dan dia [Prabowo] orangnya tegas,” ujarnya.

Berikut adalah daftar lengkap 48 Kementerian Kabinet Merah Putih:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. ⁠Kementerian Sekretariat Negara
9. ⁠Kementerian Dalam Negeri
10. ⁠Kementerian Luar Negeri
11. Kementerian Pertahanan
12. ⁠Kementerian Agama
13. ⁠Kementerian Hukum
14. ⁠Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. ⁠Kementerian Keuangan
17. ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
18. ⁠Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. ⁠Kementerian Kebudayaan
20. ⁠Kementerian Kesehatan
21. ⁠Kementerian Sosial
22. ⁠Kementerian Ketenagakerjaan
23. ⁠Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. ⁠Kementerian Perindustrian
25. ⁠Kementerian Perdagangan
26. ⁠Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27. ⁠Kementerian Pekerjaan Umum
28. ⁠Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. ⁠Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. ⁠Kementerian Transmigrasi
31. ⁠Kementerian Perhubungan
32. ⁠Kementerian Komunikasi dan Digital
33. ⁠Kementerian Pertanian
34. ⁠Kementerian Kehutanan
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan
36. ⁠Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. ⁠Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. ⁠Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. ⁠Kementerian Badan Usaha Milik Negara
40. ⁠Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. ⁠Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. ⁠Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. ⁠Kementerian Koperasi
44. ⁠Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. ⁠Kementerian Pariwisata
46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri di kabinetnya agar tidak ada program dan pembangunan proyek mercusuar pada kegiatan di pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Dia meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Prabowo menitikberatkan soal situasi global di mana konflik geopolitik hingga perang bisa terjadi setiap saat. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah menjamin kemampuan sendiri di dalam negeri untuk memasok kebutuhan masyarakat alias swasembada pangan dan energi.

"Kita harus jamin kemampuan kita beri makan sendiri, swasembada energi mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” tambahnya.

Dia menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung.

“Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” imbuhnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Dia menekankan bahwa bantuan kepada rakyat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital.

“Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” jelasnya.