KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat pendapatan usaha hingga kuartal III-2024 sebesar Rp 23,5 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 4 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Direktur Utama (Dirut) Pelindo Arif Suhartono mengatakan bahwa pencapaian tersebut sejalan dengan kinerja operasional yang tumbuh positif di semua lini bisnis Pelindo Group hingga akhir triwulan III-2024.

“Peningkatan kinerja operasional di semua segmen bisnis Pelindo menunjukkan bahwa upaya standardisasi dan digitalisasi operasional yang Pelindo jalankan telah berhasil melayani kenaikan arus barang yang terjadi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Tidak hanya itu, Pelindo juga mencatat total arus barang nonpeti kemas yang mencapai 146 juta ton pada triwulan III-2024 atau naik 16 persen dibandingkan tahun lalu.

Lalu, total arus peti kemas ikut pula tumbuh sebesar 7 persen menjadi 13,8 juta Twenty-foot Equivalent Unit (TEUs).

“Standardisasi ini tentu dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholders dan pengguna jasa yang berdampak pada penurunan port stay di pelabuhan," ujar Arif.

Arus kapal, lanjut Arif, juga mengalami kenaikan sebesar 11 persen atau 1,04 miliar general trade (GT). Kenaikan ini disertai dengan peningkatan arus penumpang sebesar 9 persen atau 14,7 juta orang, dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

"Pencapaian positif ini tidak lantas membuat kami terlena. Situasi eksternal yang tidak pasti, mendorong Pelindo untuk tetap fokus mempertahankan momentum pertumbuhan ini hingga akhir tahun 2024," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Desty Arlaini mengapresiasi pencapaian kinerja positif dan konsistem Pelindo selama tiga tahun merger tersebut.

"Pelindo sudah sangat konsisten melakukan apa yang dituliskan dalam kajian merger, baik itu inisiatif maupun quick win. Standardisasi operasi, digitalisasi, maupun integrasi dan optimalisasi semua dijalankan secara konsisten," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

Hal itu diungkapkan Budi Arie setelah menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie dalam siaran pers Kemenkop, Jumat (8/11/2024).

Padahal, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Menkop Budi Arie menambahkan, dengan semakin bertambahnya anggota koperasi, sumber daya untuk menggalang kekuatan agar koperasi tumbuh lebih besar semakin terbuka lebar.

"Dalam 10 tahun terakhir, jumlah anggota koperasi di Indonesia memang tidak bergerak hanya berkisar di angka 25 juta orang, maka saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi hingga 60 juta orang,” ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi-koperasi di Indonesia.

“Jika ada koperasi yang dikategorikan besar tapi jumlah anggotanya hanya segelintir orang saja, maka koperasi tersebut perlu dievaluasi,” kata Budi Arie.

Dalam pertemuan dengan Forkom KBI tersebut, Budi Arie juga mengajak para pegiat koperasi untuk melakukan diskusi bulanan terkait kendala perkoperasian. Dia juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya ke UMKM eksportir furnitur PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

Tim Satgas Impor juga telah melakukan proses klarifikasi kepada importir, dan meminta agar importir tersebut melengkapi dokumen impor dan lain sebagainya.

Namun, hingga saat ini pihak importir masih belum menyertakan dokumen-dokumen yang diminta tim Satgas Impor.

Pihaknya memberikan tenggat waktu penyerahan dokumen sampai akhir pekan ini.

"Jika sampai batas tenggat waktu importir tak kunjung melengkapi dokumen, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, ini akan kami musnahkan dengan didampingi tim Satgas Impor," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober 2024 mencapai Rp 309,2 triliun. Angka itu setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi defisit APBN tersebut semakin melebar dibandingkan bulan Agustus 2024 yang sebesar Rp 153,7 triliun atau setara dengan 0,68 persen terhadap PDB.

"Defisit sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/10/2024).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

"Defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," kata dia.

Bendahara Negara itu menyebut defisit terjadi dikarenakan tingginya belanja negara dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2024, belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau setara 76,9 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Realiasi belanja tersebut tumbuh 14,1 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun di Oktober 2024, atau setara 80,2 persen dari target APBN 2024. Ia bilang, realisasi ini naik 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023.

"Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun, dan ini berarti keseimbangan primer positif," ungkap Sri Mulyani.

DENPASAR, KOMPAS.com - Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi salah satu tantangan utama yang bakal dihadapi industri ke depan. Luasnya lahan sawit berusia "tua" menjadi pemicu stagnasi produktivitas komoditas andalan RI itu selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektar (ha) milik petani, 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4-25 tahun seluas 3,94 juta ha.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Oleh karenanya, pemerintah mengerek dana bantuan replanting sawit dari semula Rp 30 juta per hektar (ha) menjadi Rp 60 juta per ha.

Program peremajaan sawit memang kurang diminati oleh para petani. Pasalnya, dengan melakukan peremajaan, petani tidak akan menghasilkan pendapatan dari sawit selama minimal 5 tahun.

"Dulunya (bantuan replanting) Rp 30 juta hanya cukup membiayai sampai tanaman itu ditanam di lapangan, tapi sampai dengan tanaman menghasilkan, itu dia (petani sawit) harus melakukan self financing," ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy berharap, dengan ditingkatkannya dana bantuan replanting menjadi Rp 60 juta per ha dapat menarik minat petani untuk memanfaatkan program tersebut. Dengan demikian, produksi sawit petani rakyat dapat kembali menjadi lebih optimal.

BPDPKS mencatat, bantuan replanting telah menjangkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia.

Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

"Pada 2045, dengan program replanting, produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan, produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan," tutur Eddy.

Sementara itu, Profesor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini menambahkan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield kelapa sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung.

Ia memproyeksi, dengan replanting dan intensifikasi, maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha pada saat ini menjadi 8 ton per ha.

"Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan, dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin tenor cicilan kredit rumah bisa diperpanjang menjadi 30 tahun.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Erick dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menuturkan, saat ini rata-rata cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) bertenor 15 tahun, dan dirinya mengusulkan skema cicilan tersebut menjadi 30 tahun.

"Kita akan mendorong juga skema financinggimana mortgage ini yang hanya tadinya 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun," ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan.

Erick meyakini, perpanjangan waktu cicilan kredit rumah ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki rumah.

Sebab, dengan panjangnya masa kredit, maka besaran cicilan yang dikeluarkan masyarakat pun lebih kecil.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," ucapnya.

Menurut Erick, skema ini berlaku untuk semua jenis rumah, baik rumah rakyat, maupun kelas menengah dan lainnya.

Harapannya, melalui skema ini daya beli masyarakat pun bisa terdorong.

"Jadi ini kita dorong bagaimana efisiensi dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya, karena berbagai cicilan, terutama yang penting seperti rumah, bisa diperpanjang," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

Pertemuan digelar selama lebih kurang satu jam usai Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menemui Mentan Amran.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pertemuan antara Suahasil dan jajaran Kementan membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Wamentan Sudaryono ditemui usai pertemuan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

“Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya,” kata Sudaryono kepada awak media.

Sudaryono mencontohkan, anggaran Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk bersubsidi pada 2025.

“Bagaimana pupuk yang alokasi gede itu dipastikan bahwa calon penerima sudah clear, sudah jelas,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebutkan, program-program yang dibahas bersama Wamenkeu Suahasil di antaranya cetak sawah dan optimalisasi lahan, subsidi pupuk, hingga irigasi dan bendungan.

Sementara itu, Suahasil tidak berkomentar apa pun saat ditanya awak media usai pertemuannya dengan jajaran Kementan.

Diketahui, Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan. Untuk tahun depan, target cetak sawah 150.000 hektar, sedangkan intensifikasi lahan 80.000 hektar.

Kemudian, anggaran penyediaan pupuk bersubsidi sebesar Rp 44 triliun. Penyediaan pupuk ini di bawah Kementerian BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan produk derivatif terbaru yakni Single Stock Futures (SSF) pada pekan depan, Selasa (12/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI Irvan Susandy ketika ditemui dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024, Kamis (7/11/2024).

"Selasa (12/11/2024) besok, Single Stock Futures," kata dia, ditulis Jumat (8/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JIRAPONG MANUSTRONG Ilustrasi saham, pasar saham, transaksi saham.

Sedikit catatan, SSF adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan.

Efek yang mendasari SSF adalah saham. Hal ini berbeda dengan produk derivatif BEI lainnya yang didasari oleh indeks saham dan Surat Utang Negara (SUN).

Selain itu, SSF juga memiliki satuan kontrak yang paling rendah dibandingkan produk derivatif lainnya. Dengan demikian, modal yang dibutuhkan investor untuk dapat mulai berinvestasi SSF lebih kecil.

Ia menambahkan, selaian SSF, BEI juga akan meluncurkan beberapa produk derivatif sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi di pasar modal Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah produk derivatif Put Warrant yang rencananya akan diluncurkan juga pada 2024 ini.

Dilansir dari Kontan, put warrant adalah hak untuk menjual saham underlying di harga yang ditentukan. Put warrant ini akan memberikan manfaat pada investor ketika pasar dalam keadaan bearish.

Put warrant pada investasi saham diberikan saat nilainya meningkat ketika saham underlying sedang menurun. Put warrant memberikan hak kepada investor untuk menjual aset dasar pada harga dan jangka waktu tertentu.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi saham.

Put warrant dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai dengan mengunci harga jual aset dasar, ketika harga aset turun, investor bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan atau exercise put warrant.

Lebih lanjut, Irvan bilang, BEI juga berencana akan meluncurkan produk derivatif Short Selling pada 2025.

"Ini lagi proses beberapa Anggota Bursa (AB) untuk jadi AB Short Selling," ujar dia.

Sebagai informasi, short selling adalah transaksi penjualan efek atau saham yang belum dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan.

Investor yang melakukan short selling akan meminjam efek dari pihak lain dan menjualnya di pasar dengan harapan harga akan turun. Strategi ini biasanya diterapkan ketika pasar sedang dalam tren melemah (bearish).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

Oleh karenanya, volume ekspor CPO berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program B40. Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperkuat komitmennya dalam pengembangan pendidikan tinggi melalui penandatanganan kerja sama strategis dengan Universitas Tanjungpura (Untan).

"Pendidikan merupakan pondasi fundamental pembangunan bangsa. Melalui kerja sama strategis dengan Untan dan berbagai perguruan tinggi terkemuka lainnya, BTN berkomitmen mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan nasional," ungkap Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Implementasi kerja sama mencakup beberapa inovasi strategis, termasuk pengembangan sistem pembayaran Host to Host (H2H) dan juga produk wholesale transaction yaitu Cash Management System (CMS).

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Terobosan ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan akademik secara efisien dan terstruktur.

BTN juga mewujudkan dukungan pengelolaan giro Rumah Sakit Untan, pengelolaan deposito, donasi 23 unit laptop untuk RS Untan, pembiayaan asesmen dan sistem informasi manajemen RS Untan, serta program beasiswa berkelanjutan senilai Rp 1 juta per mahasiswa sejak 2021.

Sebagai bagian dari ekspansi jejaring akademiknya, BTN telah menjalin kemitraan strategis dengan enam perguruan tinggi terkemuka lainnya, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Andalas (UNAN), Universitas Diponegoro (UNDIP), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Bina Nusantara (BINUS), dan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Untan M Irfani Hendri mengatakan kerja sama dengan BTN akan membantu upaya pihaknya untuk mengembangkan ekosistem kampus yang akan berbasis teknologi digital dan ekonomi hijau (ecogreen campus) melalui penataan aset-aset kampus.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing kampus dan kualitas pembelajaran di era revolusi digital.

Untan memiliki delapan kawasan komprehensif yang tengah dikembangkan dalam rangka menjadi kampus digital dan ecogreen. Kedelapan kawasan tersebut mencakup aspek-aspek yang memenuhi berbagai kebutuhan kampus, yakni terkait pendidikan, kesehatan, pemukiman, olahraga, teknologi digital dan ekonomi kreatif, kuliner, serta eduwisata.

Untan memiliki 4.000 mahasiswa, 150.000 alumni, serta 2.000 lebih dosen dan pegawai. Irfani mengatakan, melalui ekosistemnya yang besar, pokoknya berkomitmen untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung revitalisasi industri nasional, baik komunitas maupun dunia usaha.

Kinerja keuangan BTN dari sektor pendidikan menunjukkan tren positif yang signifikan, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk CASA, giro, dan deposito per Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BTN membukukan DPK yang berasal dari institusi sebesar Rp 201,2 triliun per Agustus 2024, naik 20,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 166,7 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap membantu Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencapai target swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dinyatakan Menteri PU Dody Hanggodo usai menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dody mengibaratkan Kementerian PU sebagai “tukang” bagi Kementan untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena begini, kami sebagai tukang, Kementerian PU sebagai tukang, hanya bisa mensupport, tapi yang menjadi hero atau menjadi leading sectornya adalah Pak Menteri Pertanian,” kata Dody saat konferensi pers di Gedung A Kementan, Jumat.

Dody mengatakan, Kementerian PU akan mendukung penuh yang menjadi target Kementan.

“Yang otomatis target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran (Rakabuming Raka), swasembada pangan dalam empat atau lima tahun mendatang,” tutur Dody.

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan bahwa akan ada pemaksimalan infrastruktur pertanian di 12 provinsi yang disasar pertama guna mempercepat swasembada pangan.

“(Ada) 12 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan lain-lain,” ujar Amran.

Amran mengatakan bahwa target Indonesia adalah mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Nah, tanpa (Kementerian) PU, pertanian tidak bisa berbuat banyak. Ada air, ada kehidupan. Jadi, rencana kami, seluruh lahan yang dioptimalisasi, sawah yang dicetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU,” kata Amran.

Amran menyatakan, Kementerian PU akan membantu dalam produksi air di lahan-lahan pertanian.

Sementara itu, tugas Kementan menyediakan perbantuan subsidi benih, subsidi pupuk, dan alat mesin pertanian.

“Sehingga pergerakan kami efektif. Jangan sampai terjadi, (Kementerian) PU bekerja di Aceh, kami bekerja di Papua atau Kalimantan,” kata Amran.

“Sekarang kami membentuk tim, satu tim, satu kesatuan, untuk merealisasikan gagasan besar Bapak Presiden. Karena yang ada adalah visi Presiden, yang kita jalankan sekarang. InsyaAllah akan swasembada dalam waktu singkat,” tutur Mentan.