TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memamerkan berbagai pencapaian di bidang transportasi perairan selama 10 tahun terakhir. Publikasi kinerja itu menjadi bagian dari peringatan Hari Maritim Sedunia pada Kamis, 26 September 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, mengatakan lembaganya selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan pelayaran. Selama satu dekade terakhir, pemerintah membangun berbagai infrastruktur kelautan, terutama pelabuhan.

“Untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di laut,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis.

Selama 10 tahun, kata dia, Kemenhub membangun 28 pelabuhan baru dan 165 pusat rehabilitasi pelabuhan di berbagai lokasi di Indonesia. Layanan kapal kargo bersubsidi alias tol laut juga sudah menjangkau 39 trayek. "Khususnya daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau," tuturnya.

Antoni juga mentinggung soal peran kapal perintis yang sudah melayani 107 rute di Indonesia. Ada juga 6 jalur layanan kapal ternak yang diklaim bisa melancarkan distribusi ternak dari sentra produksi ke daerah yang menjadi pusat konsumsi.

Capaian di sektor digital juga ikut digabungkan di tengah peringatan Hari Maritim. Sistem informasi digital di pelabuhan, Inaportnet, merupakan salah satu terobosan yang ditonjolkan.

Antoni menyebut Inaportnet mampu meningkatkan jangkauan pelayanan laut hingga ke wilayah strategis. “Sistem tersebut telah diterapkan pada 264 pelabuhan di Indonesia,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika serikat pekerja masuk ke dalam ring dengan para eksekutif Volkswagen pada Rabu untuk memperjuangkan keamanan kerja dan penutupan pabrik, ada sosok perempuan tangguh yang akan menjadi ujian terberat bagi tokoh paling kuat di perusahaan otomotif yang berada di belakang CEO-nya: Daniela Cavallo.

Namun, wanita berusia 49 tahun berdarah Italia-Jerman ini akan menjadi lawan yang tangguh bagi para manajer, setelah naik pangkat menjadi kepala wanita pertama di dewan pekerja perusahaan, dengan gaya sebagai pembela "keluarga Volkswagen".

Negosiasi dimulai kurang dari sebulan setelah Volkswagen mengatakan bahwa mereka mungkin akan menutup pabrik di Jerman untuk pertama kalinya. Hal ini mengakhiri perdamaian selama dua tahun antara serikat pekerja dan para manajer, yang menyoroti bahwa meskipun konflik sempat mereda di bawah kepemimpinan Cavallo dan CEO Volkswagen Oliver Blume, tidak demikian halnya dengan masalah industrial.

"Sayangnya, saya harus mengakui bahwa ini adalah hari yang paling kelam sejauh ini," kata Cavallo awal bulan ini, beberapa jam setelah Volkswagen memberi tahu para pekerja tentang rencana untuk menutup pabrik dan mengakhiri jaminan kerja yang sudah berlangsung lama.

Tingginya biaya energi dan tenaga kerja, bersama dengan melemahnya permintaan di Eropa, membuat manajemen tidak punya pilihan selain mengambil tindakan drastis, kata perusahaan, melanggar dua tabu yang menurut Cavallo menandai perubahan budaya besar di produsen mobil terbesar di Eropa itu.

Menurut dua orang yang mengetahui masalah ini, komentarnya mencerminkan komitmen mendalam Cavallo terhadap Volkswagen yang berbasis di Wolfsburg, tempat ia menghabiskan seluruh kariernya, dan akhirnya menjadi kepala dewan pekerja pada 2021.

Mereka juga mengatakan bahwa perselisihan ini lebih dari sekadar bisnis bagi seorang pekerja yang lahir dan dibesarkan di Wolfsburg. Ini juga menjadi urusan keluarga sejak ayahnya meninggalkan Italia selatan ke Jerman pada 1969 untuk bergabung dengan perusahaan tersebut.

Saat ini, Cavallo, suaminya, dan dua saudara perempuannya adalah bagian dari sekitar 680.000 tenaga kerja global Volkswagen, termasuk 130.000 karyawan merek VW di Jerman yang terdampak oleh perselisihan tersebut.

<!--more-->

Alasan untuk Berjuang

"Setiap orang dari 130.000 karyawan memiliki alasan yang cukup untuk berjuang," kata Cavallo, salah satu dari 20 anggota dewan pengawas Volkswagen, kepadaReuters.

"Namun, ini bukan hanya tentang 130.000 rekan kerja. Ini juga tentang keluarga mereka, para pemasok dan penyedia layanan di sekitar mereka, dan yang tak kalah pentingnya, seluruh wilayah tempat pabrik berada."

Cavallo, yang bergabung dengan Volkswagen pada 1994 untuk dilatih sebagai pegawai kantor, dengan cepat menarik perhatian bintang serikat pekerja yang sedang naik daun, Bernd Osterloh, karena telah membantu menegosiasikan pengurangan jam kerja di Auto 5000, sebuah unit sebelumnya yang tidak mendapatkan tunjangan yang sama dengan pekerja VW.

Osterloh kemudian menjadi kepala dewan pekerja Volkswagen, posisi yang dipegangnya selama 15 tahun, dan mendapat julukan "Raja Wolfsburg" karena dia menggunakan kekuasaan bersejarah yang signifikan yang diberikan kepada para pekerja di grup secara maksimal.

Seiring dengan naiknya Osterloh, begitu pula Cavallo, yang menjadi anggota dewan pekerja pertama di Wolfsburg yang mengambil cuti melahirkan, yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi di sektor yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki.

"Dia tidak impulsif, tetapi terstruktur," kata salah satu orang. "Bukan berarti dia kurang efektif. Dalam hal bisnis, dia sama tangguhnya." Bahkan, Cavallo dikenal sebagai sosok yang sabar namun tetap berpegang teguh pada suatu hal, kata orang-orang tersebut.

Ketika Volkswagen menegosiasikan perjanjian seputar mobilitas listrik pada 2016, Cavallo bersikeras bahwa pekerjaan hanya dapat dipangkas jika ada bukti nyata bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan, sehingga meningkatkan standar PHK.

Apakah dia berhasil menghindari penutupan pabrik, sebuah garis merah yang telah dia buat sebelum negosiasi, mungkin juga tergantung pada bagaimana dia menggunakan senjatanya yang paling kuat - pemogokan - yang secara teori dapat terjadi mulai 1 Desember.

REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rusmin Amin, menyatakan pengawasan barang impor ilegal di daerah belum berjalan secara optimal. Menurut dia, pengawasan selama ini lebih banyak dijalankan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat.

“Selama ini menurut saya belum jalan (pengawasan) di provinsi itu, karena itu kewenangan provinsi. Masih lebih banyak teman-teman kementerian/lembaga yang turun,” kata Rusmin kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.

Karena itu, Rusmin mengatakan koordinasi pengawasan antardaerah perlu diperkuat. Dia menilai cara ini dapat menjadi alternatif memberantas impor ilegal yang modusnya makin beragam. Para importir terus mencari celah memasukkan barang-barang ke Indonesia setelah ada pengawasan satuan tugas (Satgas) impor ilegal.

“Sama kayak antibiotik. Kalau Anda sering makan antibiotik, sebetulnya siap-siap penyakit Anda akan lebih kuat. Makanya harus caru antibiotik lain lagi,” kata Rusmin.

Kendati begitu, Rusmin mengklaim kinerja Satgas cukup efektif mengurangi peredaran barang impor ilegal. Ihwal dampaknya terhadap perbaikan kondisi industri, dia menyebut hal itu tak hanya dipengaruhi oleh kinerja Satgas. Kondisi industri juga dipengaruhi oleh persaingan internal dan teknologi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku terpaksa membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan barang impor ilegal. Menurut dia, permasalahan terpuruknya industri dalam negeri lebih kompleks dari sekadar serbuan barang impor yang tak patuh aturan.

“Satgas itu pasti tidak bisa menyelesaikan (masalah). Enggak mungkin dengan Satgas beres. Kalau gitu ngapain repot-repot (susun kebijakan), bikin aja Satgas. Itu Satgas terpaksa untuk shock theraphy,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui Tempo di kantornya di Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas menjelaskan, Satgas dibentuk pemerintah bersama sejumlah asosiasi untuk tujuan jangka pendek. Sebab menurut dia, impor ilegal itu seperti penyakit. Jika telah sering diberantas oleh Satgas, lama kelamaan impor ilegal akan menjadi imun atau kebal. Modus operandi yang digunakan importir untuk menyelundupkan barang impor ilegal semakin beragam.

“Nah ini (impor ilegal) sama juga, cuma enggak ada pilihan. (Satgas) pilihan terpaksa. Ya kalau bisa ngerem satu dua bulan. Persoalan kita itu bukan Satgas atau tidak Satgas. Persoalan kita sebenarnya secara komprehensif tuh banyak masalahnya,” kata Zulhas.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan keterlibatan empat menteri terkaya dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam bisnis tambang. Kekayaan yang dimiliki oleh empat menteri tersebut setara dengan 54 persen total kekayaan seluruh menteri dalam kabinet.

“Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, total kekayaan keempatnya mencapai lebih dari Rp13,36 triliun atau setara dengan 54,24 persen total kekayaan dalam kabinet,” bunyi laporan CELIOS yang bertajuk Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin tersebut.

Keempatnya berdasarkan laporan CELIOS terafiliasi dengan bisnis tambang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam salah satu usaha tambang terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy. Sandiaga terlibat langsung sebagai salah satu pemilik, sementara Erick terafiliasi lewat kakak kandungnya, Garibaldi ‘Boy’ Thohir yang menjadi salah satu pemilik perusahaan.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga merupakan pemilik langsung dari dua perusahaan tambang. Prabowo memiliki Nusantara Group, dan Luhut di sisi lain bergeliat di PT Toba Sejahtera. Namun, dua perusahan ini memiliki kapasitas yang relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan tambang lainnya seperti PT Adaro Energy, PT Bumi Resources, Sinar Mas Mining Group, PT Indika Energy, hinga PT Bayan Resources.

Empat menteri tersebut dikatakan memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun. Mereka adalah Sandiaga dengan kekayaan Rp7,97 triliun. Kemudian ada Erick Thohir yang memiliki kekayaan Rp2,3 triliun, Prabowo Subianto yang memiliki kekayaan Rp2,04 triliun, serta Luhut yang kekayaannya mencapai Rp1,04 triliun.

CELIOS juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, rombongan pejabat publik sedikitnya telah mengalami peningkatan kekayaan tahunan sebesar 8,61 persen. Hal ini jauh mengungguli kenaikan tahunan upah pegawai secara nasional yang hanya berkisar 5,51 persen. Adanya temuan ini menurut CELIOS menjadi bukti ketidakadilan ekonomi dimana pejabat publik telah menikmati kesejahteraan lebih cepat daripada masyarakat kebanyakan.

"Laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara pada Rabu, 25 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Riset big data Bank Mandiri menyatakan kecenderungan menabung warga kelas bawah RI menurun drastis. Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro mengatakan fenomena makan tabungan atau menggunakan simpanan di tengah daya beli yang tertekan masih berlanjut.

Andry mengatakan indeks pengeluaran atau spending masyarakat kelas bawah masih cukup baik dan ada tren yang relatif meningkat. Namun yang dari sisi tabungan atau saving turun. “Sekarang sudah mulai rebound (berbalik) tapi memang masih ada dalam periode makan tabungan,” ujarnya dalam agenda pemaparan Economic Outlook Bank Mandiri secara daring, Kamis, 26 September 2024.

Data penelitian dikumpulkan dari indeks tingkat belanja dan tabungan per individu. Di awal 2023, indeks simpanan masyarakat kelas bawah masih lebih tinggi dibanding pengeluarannya, namun hingga Juli 2024, angka pengeluaran mencapai 110,6 sementara tabungan hanya 47,9.

Ia memaparkan kucuran dana dari perlindungan sosial selama ini turut membantu mendukung perbaikan daya beli kelas bawah. Selain masyarakat rentan, data Bank Mandiri juga memaparkan terjadi penurunan kecenderungan menabung di kelas menengah, namun penurunannya tidak sesignifikan warga kelas bawah.

Menurut dia alur pengeluran kelas menengah cukup stabil di angka 126,7 sementara tabungannya agak menurun menjadi 94,8. “Sementara upper class (kelas atas) itu tabungannya cukup baik jadi meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat hingga 2024 sebanyak 9,48 juta warga turun kasta dari kelas menengah ke kelas bawah. Catatan BPS sejalan dengan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Peneliti makro LPEM FE UI, Teuku Riefky menilai penurunan signifikan memang terjadi dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Bahkan mungkin saja turun ke kelompok rentan miskin. “Apa bila kelas menengah terus turun, tentu pertumbuhan ekonomi akan turun, karena secara keseluruhan daya beli masyarakat menurun,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka PameranHalal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo Expo) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Banten. Acara ini diselenggarakan selama 4 hari, yakni 26-29 September 2024. Selain pameran, gelaran ini juga menyajikan kegiatan lain seperti industrial festival, penganugerahan Indonesia Halal Award, serta kegiatan pengembangan kawasan industri halal.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A Cahyanto menyatakan bahwa acara ini menargetkan generasi muda agar lebih melek terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk industri. Ia menjelaskan, dalam rangkaian acara Halal Indo Expo akan diselenggarakan industrial festival yang akan menampilkan beberapa kegiatan seperti talk show halal, community engagement, media briefing, workshop, dan coaching clinic.

“Makanya kita undang beberapa influencer untuk bisa menarik mereka (Gen Z) untuk memahami aspek-aspek halal dalam produk industri,’ ujar Eko saat ditemui selepas pembukaan pameran Halal Indo pada Kamis, 26 September 2024.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pada rangkaian kegiatan industrial festival dalam Halal Indo Expo tersebut akan menghadirkan deretan influencer Indonesia seperti Zaskia Mecca, Nadhea tanjung, Aisyahrani, Dian Widayanti, Idgitaf, Febi Putri, Ricky Harun, Nadif Basalamah, Yovie & Nuno, dan lain sebagainya.

“Jadi kalau kita bicara mengenai goals dari pameran ini tuh, kita ingin memberikan awareness yang lebih luas, membuat masyarakat luas lebih paham, dan mendorong produk-produk halal yang dibuat di dalam negeri ini,” ujar dia.

Ia berharap, acara ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi pada masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung dan mengembangkan industri halal. Eko juga yakin, melalui acara ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya industri halal dan mengembangkan potensi industri halal di Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, Halal Indo Expo merupakan acara pameran produk industri halal yang diselenggarakan oleh Kemenperin dan Dyandra Promosindo. Peserta yang ikut dalam gelaran ini berjumlah 300 pelaku usaha dengan 202 booth yang dibagi menjadi delapan kelompok, yakni makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil dan apparel, kawasan industri halal, muslim fashion, dan barang gunaan lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober 2024, perhatian publik kembali tertuju pada siapa yang akan mengisi posisi Menteri Keuangan yang saat ini dipegang Sri Mulyani.

Isu ini mencuat setelah pertemuan antara Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati, dengan Prabowo pada 9 September lalu. Pertemuan tersebut memicu spekulasi, terutama karena setelahnya Prabowo membagikan foto-foto pertemuan itu, di mana Sri Mulyani juga didampingi oleh Thomas Djiwandono, yang disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Sri Mulyani.

Selain Thomas Djiwandono, berikut nama yang diisukan menjadi pengganti Sri Mulyani

1. Thomas Djiwandono

Thomas Djiwandono, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, adalah Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014 dan keponakan Prabowo Subianto. Ia merupakan putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati, serta cicit dari pendiri Bank BNI 46, R.M Margono Djojohadikusumo.

Pendidikannya dimulai di SMP Kanisius, Jakarta, dan kemudian meraih gelar sarjana dalam sejarah dari Haverford College, AS, serta master dalam Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University. Kariernya meliputi posisi sebagai analis keuangan di Hong Kong dan Deputy CEO di Arsari Group.

Di dunia politik, Thomas aktif di Partai Gerindra dan dikenal berperan penting dalam kampanye logistik Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Atas kinerjanya, Gerindra diakui memiliki laporan keuangan transparan oleh Transparency International Indonesia dan ICW.

2. Chatib Basri

Muhammad Chatib Basri adalah ekonom dan peneliti yang ahli di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan meraih gelar master dalam ekonomi pembangunan (1996) dan PhD di bidang ekonomi (2001) dari Australian National University.

Kariernya dimulai sebagai asisten peneliti di Research School of Pacific and Asian Studies. Di pemerintahan, Chatib pernah menjadi penasihat Kementerian Koordinator Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan untuk G-20, dan Ketua BKPM. Pada 2013, ia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Mahendra Siregar

Mahendra Siregar, lahir di Bandung pada 17 Oktober 1962, saat ini menjabat sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2022-2027. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986), ia melanjutkan studi ke Monash University, Australia, dan meraih gelar master di bidang ekonomi pada 1991.

Setelah itu, Mahendra memulai karier diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi di Kedubes RI London (1992-1995) dan Konselor Penerangan di KBRI Washington DC (1998-2001). Di Indonesia, ia menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Deputi Menko Perekonomian, Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011), serta Wakil Menteri Keuangan. Salah satu prestasinya adalah mempercepat proses dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok saat menjadi Kepala BKPM (2011-2014).

4. Gunadi Sadikin

Budi Gunadi Sadikin dilantik sebagai Menteri Kesehatan RI pada 23 Desember 2020, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I sejak November 2019. Dalam perannya sebagai Wakil Menteri, ia terlibat dalam penanggulangan pandemi COVID-19, berfokus pada pengadaan alat PCR, vaksin, dan distribusi vaksin, serta mengelola 70 rumah sakit BUMN.

Karier Budi dimulai pada 1988 sebagai Information Technology Officer di IBM Asia-Pasifik di Tokyo. Ia kemudian berkarier di perbankan, termasuk di Bank Bali, ABN AMRO Bank, Bank Danamon, dan Bank Mandiri, di mana ia menjadi Direktur Micro dan Retail Banking. Ia juga pernah menjadi Direktur Utama Inalum hingga 2019.

5. Kartika Wirjoatmodjo

Kartika Wirjoatmodjo dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 25 Oktober 2019 melalui Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2019. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, ia memegang berbagai posisi penting di sektor keuangan, termasuk Direktur Utama Bank Mandiri (2016-2019), Direktur Finance & Strategy di Bank Mandiri (2015-2016), serta Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2014-2015). Ia juga pernah menjadi Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2013).

Lahir di Surabaya pada 18 Juli 1973, Kartika menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1996, dan memperoleh gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada 2001.

TEMPO.CO, Serang - Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah belum menentukan target penerimaan dari ekspor pasir laut untuk 2025, setelah kebijakan ekspor ini ramai diberitakan dan dikritik akibat potensi dampak ekologis dan sosialnya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo.

“Pasir laut baru ada PP (Peraturan Pemerintah)-nya, sehingga di tahun 2025 belum ada targetnya. Berapa sebetulnya? Kami nggak berani ngomong,” kata Wawan di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Meski demikian, ia mengungkap potensi PNBP dari ekspor pasir laut dengan melakukan hitungan kasar. Hasilnya, penerimaan negara dari ekspor pasir laut bisa mencapai nilai triliunan.

Penghitungan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Di dalam keputusan itu, harga patokan pasir laut untuk pemanfaatan dalam negeri ditetapkan pada Rp93.000/m3. Sementara untuk ekspor atau pemanfaatan luar negeri, harga dipatok pada Rp186.000/m3.

“Kalau saja yang kita ekspor adalah 50 juta per m3, maka kemungkinannya bisa Rp2,5 triliun dengan harga sekitar kurang lebih Rp93.000. Ke luar negeri itu Rp186 ribu. Dikali tarifnya, 30 - 35 persen,” kata Wawan.

Menurut penghitungan untuk ekspor, jika diasumsikan volume ekspor 50 juta per m3 dengan harga Rp186.000/m3 dengan tarif 35 persen, maka hasilnya sekitar Rp3,2 triliun.

Kendati demikian, ia mengatakan tidak mudah untuk bisa melakukan eksplorasi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum eksplorasi perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai apakah pasir laut tersebut hanya merupakan sedimen.

“Apakah tidak mengandung mineral yang mungkin nanti akan berbeda dan tidak boleh diekspor? Itu (ekspor) memang tidak serta-merta. Punya konsesi, angkut, diekspor – tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebelum eksplorasi pasti akan ada tim penilaian dari KKP, dengan kemungkinan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Larangan ekspor yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun dicabut pada 9 September 2024 setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merampungkan amandemen dua peraturan perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Tepatnya, Zulhas menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang barang yang dilarang untuk diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kedua aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memungkinkan ekspor sedimen.

Karunia Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 26 September 2024 dimulai dengan cara putra Presiden Joko Widodo baik Kaesang maupun Gibran menjawab olok-olok nama lahir Jokowi yaitu Mulyono.

Kemudian informasi pengamat politik Rocky Gerung menyoroti rencana kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Oktober mendatang.

Selain itu berita tentang Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengusulkan agar Australia bisa mendukung pengelolaan lahan rawa 2 juta hektare untuk program cetak sawah. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Rocky Gerung Bicara Warisan Jokowi ke Prabowo: Utang Besar

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti rencana kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Oktober mendatang. Hal itu diungkap Rocky saat menjadi pembicara di Kongres Pancasila XII di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis, 26 September 2024.

Awalnya Rocky membahas persoalan-persoalan ekonomi yang bakal menjadi tuntutan masyarakat saat nanti Prabowo berkuasa.

"Kalau kita melihat, apakah dalam Pancasila itu memungkinkan ada akumulasi kapital, tidak ada ide akumulasi kapital dalam Pancasila," kata Rocky. "Namun faktanya, amandemen undang-undang dasar kita memastikan ada tiga player dalam upaya menghasilkan kemakmuran. Yakni korporasi, BUMN, dan koperasi," kata dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Cara Kaesang dan Gibran Menjawab Olok-olok: Rompi Putra Mulyono, Kaus Kecebong dan Jersey Samsul

Nama Mulyono menjadi sangat ngetop akhir-akhir ini. Nama khas Jawa, yang berarti mulia, ini adalah nama lahir Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Jokowi pernah mengungkapkan bahwa nama Mulyono diberikan kedua orang tuanya, namun karena sakit-sakitan akhirnya diganti Joko Widodo.

Sebutan Mulyono untuk Jokowi tampak bertendensi untuk mengolok-olok. Namun anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, menjawab dengan mengenakan rompi yang bagian belakangnya bertulis "Putra Mulyono" dengan gambar silhuet Jokowi.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Wamentan Sudaryono Minta Australia Bantu Olah Lahan Rawa 2 Juta Hektare untuk Program Cetak Sawah

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengusulkan agar Australia bisa mendukung pengelolaan lahan rawa 2 juta hektare untuk program cetak sawah. Insentifikasi dan ekstentifikasi lahan pertanian, kata Sudaryono, jadi bagian dari strategi swasembada pangan Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams datang ke Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Bagi Sudaryono, Australia punya posisi strategis untuk Indonesia dalam bidang pertanian.

"Australia adalah negara yang strategis bagi Indonesia, baik secara fungsi, peran, maupun letak geografisnya. Dengan dukungan ini, diharapkan hubungan antara kedua negara akan semakin produktif dan berkelanjutan di sektor pertanian,“ ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, akhirnya buka suara terkait dugaan gaya hidup mewah yang dijalani bersama istrinya, Erina Gudono, saat keduanya sedang melancong ke Amerika Serikat pada akhir Agustus lalu.

Melalui video siniar atau podcast di kanal YouTube-nya, Kaesang mengklarifikasi terkait cerita tentang roti seharga Rp 400 ribu yang disantap istrinya ketika di Negeri Paman Sam. Pada awalnya, Kaesang mengaku lebih populer dari Baim Alkatiri, yang saat itu menjadi bintang tamu.

Baim kemudian berkata, “Saking terkenalnya makan roti aja dipermasalahin,” ucap Baim, dipantau dari podcast di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat, Kamis, 26 September 2024.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu kemudian menceritakan bagaimana dia bisa membeli roti berisi daging lobster tersebut. “Istri kan hamil, (Kaesang berkata) ‘udah kamu duduk, aku beli’, dapatnya lobster roll dan ternyata harganya US$ 25,” ucap Kaesang.

Setelah membayar roti itu, Kaesang pun memberikannya kepada Erina. Sang istri kemudian menanyakan harga roti yang dibeli suaminya. Kaesang menjelaskan jika harga roti itu senilai US$ 25 atau setara dengan Rp 400 ribu. Mendengar hal itu, Erina pun protes dengan harganya, “(Ucap Erina) mahal banget,” kata Kaesang menirukan ucapan istrinya.

Kaesang lalu menanggapi perkataan Erina dengan membandingkan gajinya yang akan habis jika tinggal di Amerika. “Nah itu makanya kalau kamu ajak aku hidup di sini, gajiku habis buat ini,” ucap Kaesang.

Setelah penjelasan Kaesang itu, mereka yang berada di studio pun tertawa. Kiky Saputri yang menjadi co-host berkelakar jika bisa saja Kaesang dan Erina sebenarnya bertengkar karena roti yang dibeli Kaesang terlalu mahal.

“Mereka juga berantem gara-gara itu sebenarnya, netizen gak tau. ‘Ngapain dibeli?’(tanya Erina) ‘ya kan gak enak, udah nanya-nanya masa gak dibeli’,” ucap Kiky memperagakan perdebatan antara Kaesang dan Erina.

Awal Mula Permasalahan Roti Rp 400 Ribu

Permasalahan roti senilai Rp 400 ribu yang dibeli Kaesang dan Erina mencuat saat keduanya tengah berada di Amerika Serikat pada akhir Agustus 2024 lalu. Melalui media sosial Instagram pribadinya, Erina membagikan sejumlah potretnya saat sedang melancong ke Negeri Paman Sam bersama sang suami. Salah satunya adalah ketika dia membeli sebuah roti seharga Rp 400 ribu tersebut.

“Mas Kaesang: “Mahal banget roti 400 ribu,” tulis Erina dalam unggahannya sambil menandai lokasi tempatnya membeli roti tersebut, Grand Central Market, Los Angeles, California. Diketahui, Kaesang membeli roti itu di gerai Broad Street Oyster Company yang mereknya terlihat dari video di unggahan Erina. Adapun yang membuat roti itu mahal adalah karena menggunakan isian daging lobster dengan roti jenis brioche khas Perancis yang populer.

Selain itu, Erina juga mengunggah foto saat sedang berbelanja kebutuhan bayi di Amerika bersama sang kakak. Dia pun membagikan potretnya saat sedang berjalan-jalan di Negeri Paman Sam tersebut. Belum lagi dugaan Kaesang dan Erina yang pergi dengan menumpang jet pribadi semakin membakar amarah warganet di media sosial Indonesia.

“Sementara itu pasutri t** @kaesangp malah enak-enakan makan roti 400 ribu, rakyat repot gara-gara lu any***. Only God knows what I wished for you two,” kata seorang warganet di media sosial X terkait unggahan roti Rp 400 ribu Erina Gudono.

Kekesalan warganet itu semakin memuncak karena putra bungsu dan menantu Presiden Jokowi itu bepergian di tengah ramainya masyarakat berdemo karena kebijakan pemerintah yang dinilai merusak demokrasi dan konstitusi.

Kebijakan tersebut adalah Revisi Undang-Undang atau UU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislatif (Baleg) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi Undang-Undang itu akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dan syarat batas usia calon kandidat Pilkada.

Saat itu, apabila RUU tersebut disahkan maka Kaesang Pangarep, yang belum memenuhi syarat batas usia calon kandidat Pilkada, berpotensi maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024 sebagai wakil gubernur.

TEMPO.CO, Padang - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah angkat bicara soal ramai pemberitaan ihwal pengelolaan keuangan haji usai dikeluarkannya Fatwa Ijtima' Ulama VIII. Ijma' Ulama tentang pemanfaatan hasil investasi dari setoran awal calon jemaah haji untuk membiayai jemaah lain adalah haram.

Dia melanjutkan, fatwa ini menjadi tantangan baru bagi BPKH, mengingat lembaganya bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji secara transparan, akuntabel, sesuai dengan prinsip syariah dan mematuhi regulasi nasional.

Selain itu, sebagai badan hukum publik yang bertugas mengelola dana haji, BPKH menyadari pentingnya mengadopsi rekomendasi ini sambil tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Revisi terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pun sedang diupayakan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan memenuhi rasa keadilan bagi jemaah haji,” kata Fadlul dalam seminar nasional bertema "Investasi Keuangan Haji oleh BPKH: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Jemaah Haji dalam Bingkai Keputusan Ijtima' Ulama." Seminar ini dilaksanakan pada 26 September 2024 di Gedung Serbaguna, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

Di dalam kesempatan itu, Fadlul juga menyampaikan bahwa, Fatwa Ijtima Ulama memberikan panduan moral yang sangat penting bagi BPKH. "Kami akan menjadikan fatwa ini sebagai salah satu referensi utama dalam perbaikan tata kelola dana haji, sambil terus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Fadlul pun menegaskan komitmen BPKH untuk meningkatkan distribusi manfaat investasi kepada para jamaah haji. Dalam pendapat hukumnya, ia menyampaikan bahwa fatwa ini memiliki nilai moral yang besar.

Oleh karena itu, BPKH akan mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian hasil investasi dana haji dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi jemaah haji. BPKH juga akan mendorong adanya revisi regulasi yang dapat melindungi hak-hak jemaah haji, memastikan keamanan dana mereka, serta menghindari praktik-praktik keuangan yang merugikan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan, menekankan pentingnya sinergi antara BPKH dan para ulama dalam mematuhi prinsip syariah. "Keputusan Ijtima' Ulama adalah upaya kolektif untuk memastikan pengelolaan keuangan haji tetap sesuai dengan hukum Islam. BPKH diharapkan terus memegang teguh prinsip-prinsip ini dalam seluruh aktivitas investasinya," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara resmi menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam rapat pleno di Hotel Grand Mercure, Medan, Senin, 23 September 2024. Bobby Nasution dan Surya mendapatkan nomor urut satu, sedangkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri memperoleh nomor urut dua dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sumut 2024.

Dalam momen penetapan nomor urut itu, Bobby menyindir pembangunan infrastruktur Sumut di era petahana Edy yang disebutnya tidak merata dan menelan biaya hingga Rp 2,7 triliun. Dia pun membandingkan jalan Sumut dengan provinsi tetangga di Pulau Sumatera.

“Kalau sudah kejedot kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala karena infrastruktur Sumut, mungkin belum merata,” kata Bobby.

Sementara itu, Edy menanggapi sindiran Bobby dengan santai. Menurut dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dengan status sebagai jalan nasional. Artinya, jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang dipimpin mertua Bobby, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang dipanggil Edy dengan sebutan Mulyono, nama masa kecil Jokowi.

“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ucap Edy.

Lantas, berapa harta kekayaan Bobby?

Harta Kekayaan Bobby Nasution

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Bobby Afif Nasution terpantau pertama kali menyampaikan jumlah hartanya ketika mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota Medan 2020. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 54.861.280.543 per 28 Agustus 2020.

Kemudian, Bobby berkewajiban untuk melaporkan LHKPN saat menjadi orang nomor satu di Kota Medan. Jumlah kekayaan suami dari putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu tersebut sebesar Rp 55.931.599.513 per 31 Desember 2021 dan jumlah yang sama pada 31 Desember 2022, yaitu Rp 55.931.599.513.

Terakhir, total kekayaan Bobby yang disampaikan ke KPK sebesar Rp 57.552.729.408 per 21 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 40.375.000.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 1.360.000.000.

-Harta bergerak lainnya: -

-Surat berharga: Rp 10.500.000.000.

-Kas dan setara kas: Rp 6.817.729.408.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 1.500.000.000.

Dalam LHKPN-nya, adik ipar wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka itu mengaku memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan. Aset properti tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Surakarta, Medan, dan Deli Serdang dengan luas lahan berkisar antara 145 hingga 1.430 meter persegi.

Selain itu, Bobby juga mempunyai tujuh alat transportasi yang diakuinya berasal dari hasil usaha sendiri. Adapun model kendaraan bermotor milik kakak ipar Kaesang Pangarep tersebut terdiri dari mobil Toyota Kijang Innova 2.4 A/T (2018), mobil Mitsubishi Lancer (2008), mobil Honda Accord 1.5TC E CVT (2020), mobil Suzuki ST100 (1996), motor Yamaha Z8D Mio A1115S (2008), mobil Nissan Juke 1.5 4x2 A/T (2012), dan mobil Camry Q Sedan (2011).

Ananda Ridho Sulistyaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.