TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah hingga 31 Desember 2024 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.

“Untuk akselerasi pertumbuhan pada sektor properti di empat bulan terakhir 2024, melalui PMK 61 Tahun 2024, diberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

Dalam aturan sebelumnya, Pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga Juni 2024 dan 50 persen sampai Desember 2024. Sementara melalui PMK 61/2024, insentif PPN DTP 100 persen diperpanjang hingga Desember.

Ketetapan insentif masih sama seperti yang diatur dalam PMK sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN untuk pembelian rumah tapak dengan harga maksimal Rp5 miliar. Sementara jumlah PPN yang ditanggung untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global,” ujar Febrio.

Di samping insentif PPN DTP, Pemerintah juga menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.000 unit. Insentif itu diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penambahan alokasi itu, maka MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

Pemerintah pun memberikan berbagai insentif bagi MBR di antaranya PPN, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST).

“Bauran kebijakan ini tentunya ini sangat berarti untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kapasitas keuangan yang masih terbatas dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Febrio.

PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan

Pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPNsebesar 11 persen yang berlaku per 1 April 2022.

Dikutip dari Koran Tempo, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan pajak ini memengaruhi harga barang dan jasa. Bahkan, membangun rumah sendiri tanpa kontraktor juga dikenai PPN sebesar 12 persen.

Kenaikan PPN membangun rumah sendiri sesuai dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 2025. Rencana ini diatur dalam Pasal 7 UU HPP. Berdasarkanbpk.go.id, Pasal 7 ayat (1) UU HPP terkait kenaikan PPN 12 persen sebagai berikut:Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut penerimaan pajak dalam membangun rumah sendiri mulai 2025 akan berubah jumlah besarannya. Mengacukemenkeu.go.id, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.30/2022, PPN dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

Menurut Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 61/PMK.30/2022, besaran tertentu dalam membangun rumah sendiri merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) UU HPP dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun, dasar pengenaan pajak tersebut berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan dalam setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Dari dua peraturan tersebut, diketahui saat tarif PPN ditetapkan sebesar 12 persen, besaran pajak dalam membangun rumah sendiri tanpa kontraktor menjadi 2,4 persen yang merupakan hasil dari 20 persen dikalikan 12 persen.

Secara lebih jelas dalam Pasal 2 PMK Nomor 61/PMK.30/2022, kegiatan membangun sendiri yang dikenakan pajak sebesar 2,4 persen pada 2025 adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama.

Adapun pembangunan rumah yang terkena pajak adalah: 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, atau baja, 2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; 3. Luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah hingga 31 Desember 2024 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.

“Untuk akselerasi pertumbuhan pada sektor properti di empat bulan terakhir 2024, melalui PMK 61 Tahun 2024, diberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

Dalam aturan sebelumnya, Pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga Juni 2024 dan 50 persen sampai Desember 2024. Sementara melalui PMK 61/2024, insentif PPN DTP 100 persen diperpanjang hingga Desember.

Ketetapan insentif masih sama seperti yang diatur dalam PMK sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN untuk pembelian rumah tapak dengan harga maksimal Rp5 miliar. Sementara jumlah PPN yang ditanggung untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global,” ujar Febrio.

Di samping insentif PPN DTP, Pemerintah juga menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.000 unit. Insentif itu diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penambahan alokasi itu, maka MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

Pemerintah pun memberikan berbagai insentif bagi MBR di antaranya PPN, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST).

“Bauran kebijakan ini tentunya ini sangat berarti untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kapasitas keuangan yang masih terbatas dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Febrio.

PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan

Pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPNsebesar 11 persen yang berlaku per 1 April 2022.

Dikutip dari Koran Tempo, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan pajak ini memengaruhi harga barang dan jasa. Bahkan, membangun rumah sendiri tanpa kontraktor juga dikenai PPN sebesar 12 persen.

Kenaikan PPN membangun rumah sendiri sesuai dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 2025. Rencana ini diatur dalam Pasal 7 UU HPP. Berdasarkanbpk.go.id, Pasal 7 ayat (1) UU HPP terkait kenaikan PPN 12 persen sebagai berikut:Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut penerimaan pajak dalam membangun rumah sendiri mulai 2025 akan berubah jumlah besarannya. Mengacukemenkeu.go.id, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.30/2022, PPN dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

Menurut Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 61/PMK.30/2022, besaran tertentu dalam membangun rumah sendiri merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) UU HPP dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun, dasar pengenaan pajak tersebut berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan dalam setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Dari dua peraturan tersebut, diketahui saat tarif PPN ditetapkan sebesar 12 persen, besaran pajak dalam membangun rumah sendiri tanpa kontraktor menjadi 2,4 persen yang merupakan hasil dari 20 persen dikalikan 12 persen.

Secara lebih jelas dalam Pasal 2 PMK Nomor 61/PMK.30/2022, kegiatan membangun sendiri yang dikenakan pajak sebesar 2,4 persen pada 2025 adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama.

Adapun pembangunan rumah yang terkena pajak adalah: 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, atau baja, 2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; 3. Luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

TEMPO.CO, Solo - Perry Warjiyo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk kepengurusan periode 2024-2027. Pemilihan terlaksana dalam Kongres ISEI XXII yang digelar di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Kamis-Jumat, 19-20 September 2024.

Melalui Kongres 2024 tersebut, ISEI memberikan sejumlah rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang untuk hadapi tantangan ekonomi global.

Dalam konferensi pers yang digelar selepas kongres, Jumat, 20 September 2024, Perry mengemukakan ISEI ingin memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan perekonomian nasional melalui pendidikan, kebijakan, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Itu adalah kontribusi nyata ISEI, oleh karena itu ada strategi utama," ujar Perry.

Strategi pertama, Perry menjelaskan, adalah bagaimana ISEI memberikan rekomendasi konkrit dalam perumusan kebijakan baik pusat maupun daerah. Yang kedua, bagaimana ISEI memajukan kualitas akademi dan riset di perguruan tinggi. Lalu ketiga, adalah bagaimana isi bersinergi dengan lembaga profesi lain di tingkat nasional maupun internasional.

"Tiga strategi ini didukung oleh organisasi ini yang komponennya ABG, yaitu isi pengurusnya pusat maupun daerah ada elemen dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, serta pengambil kebijakan, apakah pemerintah pusat dan daerah Bank Indonesia, OJK, pemda," tutur Gubernur Bank Indonesia itu.

Perry memaparkan komposisi akademisi, bisnis, dan pemerintah itu penting supaya setiap kajian, pendidikan, rumusan, hingga rekomendasi itu konkret dan dapat diimplementasikan untuk bersama-sama memajukan perekonomian nasional dan daerah. ISEI juga fokus kepada empat hal.

"Fokus tersebut yaitu berkaitan dengan peningkatan transformasi ekonomi khususnya hilirisasi sumber daya alam dan pangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, pemberdayaan UMKM inklusif dan berkelanjutan di pusat dan daerah, dan program pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI di pusat dan di daerah," kata Perry menjabarkan.

Selanjutnya: ISEI juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan ekonomi nasional....

<!--more-->

ISEI juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan ekonomi nasional dan daerah. Untuk jangka pendek, rekomendasi berkaitan dengan hilirisasi pangan.

"Hilirisasi pangan perlu difokuskan pada komoditas yang membantu ketahanan pangan, stabilisasi harga, dan padat karya, seperti beras, cabai, bawang merah," tutur Perry.

Sedangkan pada jangka panjang, dikatakannya, hilirisasi perlu diarahkan untuk produktivitas.

"Bagaimana kelembagaan perdagangan di daerah, termasuk strategi pembiayaannya. Pak presiden berterima kasih atas sumbangsih rekomendasi kebijakan dari ISEI," kata Perry.

Perry mengatakan hilirisasi di sektor pangan penting karena sektor tersebut memiliki peran yang besar, tidak hanya ke pertumbuhan ekonomi tetapi juga penyerapan tenaga kerja.

"Selain itu juga ketahanan pangan, pengurangan impor, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya.

Disinggung mengenai strategi konkrit untuk langkah-langkah taktis tersebut, Perry mengatakan, ISEI akan membuat model khusus.

"Jadi langkah konkrit bagaimana, terus komoditasnya juga bisa diperluas, seperti ditambah rumput laut, kopi, kakao," kata Perry.

Selain itu, ada beberapa komoditas yang diusulkan, seperti beras, cabai, dan bawang merah.

"Ini perlu dilakukan dan bagaimana ini bisa menciptakan lapangan kerja, khususnya golongan milenial. Kami akan menindaklanjuti dalam berbagai program ke depan. Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat dan daerah," kata Perry.

TEMPO.CO, Jakarta -Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Widiyatmiko Nursejati mengatakan akan memberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota pada 22 September 2024. Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol.

Adapun ruas tol yang mengalami kenaikan tarif adalah Cawang-Tomang-Pluit yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk.

Menurut Jasamarga Metropolitan Tollroad, penyesuaian tol sudah di atur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

"Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol," kata Widiyatmiko dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat 20 September 2024.

Widiyatmiko melanjutkan hingga saat ini, jalan tol dalam kota berperan penting dalam mendukung pertumbuhan Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, Jalan Tol tersebut juga turut berkontribusi pada sektor bisnis dan hiburan serta sarana mobilitas orang dan barang yang semakin meningkat.

"Jalan tol ini juga merupakan jalur VIP dikarenakan menjadi jalur lalu lintas bagi Tamu Negara, jalur lalu lintas Presiden, Kementerian dan Pemerintahan lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas," katanya.

Widiyatmiko kemudian membeberkan keputusan penyesuaian tarif tidak terlepas dari komitmen Jasa Marga untuk selalu melakukan perbaikan guna peningkatan pelayanan, di antaranya bidang transaksi, lalu lintas dan konstruksi. Peningkatan pelayanan tersebut dilakukan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan tol.

Adapun rincian tarif pada jalan tol dalam kota Jakarta yang mengalami kenaikan adalah sebagai berikut.

Golongan I: Rp 11.000 yang semula Rp 10.500

Golongan II: Rp 16.500 yang semula Rp 15.500

Golongan III: Rp 16.500 yang semula Rp 15.500

Golongan IV: Rp 19.000 yang semula Rp 17.500

Golongan V: Rp 19.000 yang semula Rp 17.500

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan tingginya harga beras di dalam negeri saat ini karena biaya produksi dari petani sudah tinggi.

“Biaya produksinya sudah tinggi. Petani berhak mendapat keuntungan,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Rachmi Widiarini saat ditemui usai Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 19 September 2024.

Tak hanya itu, Rachmi mengklaim kondisi ini membahagiakan petani karena harga gabah juga dibeli dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Senyampang itu, Nilai Tukar Petani juga disebut bagus.

“Sebetulnya ini membahagiakan petani,” kata dia.

Ketika harga beras tinggi, Rachmi mengatakan harus ada peran pemerintah yang bisa menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan beras bagus. Dia menyebut sudah semestinya petani mendapatkan harga bagus, demikian juga akses masyarakat. “Pemerintah harus hadir di tengah,” kata Rachmi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Aturan tersebut tertuang di Peraturan Badan Pangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET beras, harga beras medium, dan beras premium diatur berdasarkan wilayah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyesuaian HET beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga beras, di mana kebijakan di hulu juga selaras dengan di hilirnya.

“Kami juga mengeluarkan Perbadan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, maka perlu juga melakukan penyesuaian. Karena harga di tingkat produsen (petani) juga akan seirama dengan harga di tingkat konsumen,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juni 2024.

Ia mengatakan proses penetapan HET beras telah mengalami pelbagai dinamika, diskusi, dan masukan dari berbagai stakeholder perberasan. “Melibatkan organisasi petani, penggilingan, kementerian dan lembaga terkait. Ini kami analisis bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bagaimana dampaknya terhadap inflasi,” tutur Arief.

Arief menuturkan, dalam Perbadan tercantum aturan HET beras berdasarkan wilayah seperti Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium Rp 12.500 per kilogram (kg) dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Wilayah Nusa Tenggara Timur, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg. Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.

Selanjutnya wilayah Kalimantan, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg. Wilayah Maluku, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg dan yang terakhir wilayah Papua, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg.

Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan tingginya harga beras di dalam negeri saat ini karena biaya produksi dari petani sudah tinggi.

“Biaya produksinya sudah tinggi. Petani berhak mendapat keuntungan,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Rachmi Widiarini saat ditemui usai Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 19 September 2024.

Tak hanya itu, Rachmi mengklaim kondisi ini membahagiakan petani karena harga gabah juga dibeli dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Senyampang itu, Nilai Tukar Petani juga disebut bagus.

“Sebetulnya ini membahagiakan petani,” kata dia.

Ketika harga beras tinggi, Rachmi mengatakan harus ada peran pemerintah yang bisa menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan beras bagus. Dia menyebut sudah semestinya petani mendapatkan harga bagus, demikian juga akses masyarakat. “Pemerintah harus hadir di tengah,” kata Rachmi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Aturan tersebut tertuang di Peraturan Badan Pangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET beras, harga beras medium, dan beras premium diatur berdasarkan wilayah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyesuaian HET beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga beras, di mana kebijakan di hulu juga selaras dengan di hilirnya.

“Kami juga mengeluarkan Perbadan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, maka perlu juga melakukan penyesuaian. Karena harga di tingkat produsen (petani) juga akan seirama dengan harga di tingkat konsumen,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juni 2024.

Ia mengatakan proses penetapan HET beras telah mengalami pelbagai dinamika, diskusi, dan masukan dari berbagai stakeholder perberasan. “Melibatkan organisasi petani, penggilingan, kementerian dan lembaga terkait. Ini kami analisis bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bagaimana dampaknya terhadap inflasi,” tutur Arief.

Arief menuturkan, dalam Perbadan tercantum aturan HET beras berdasarkan wilayah seperti Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium Rp 12.500 per kilogram (kg) dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Wilayah Nusa Tenggara Timur, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg. Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.

Selanjutnya wilayah Kalimantan, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg. Wilayah Maluku, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg dan yang terakhir wilayah Papua, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg.

Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Bali - Staf Khusus III Menteri Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan penetapan mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk. berinisial AP sebagai tersangka atas manipulasi laporan keuangan (fraud) perusahaan merupakan bagian dari bersih-bersih BUMN.

"Ini adalah bagian dari bersih-bersih BUMN yang terus dilakukan dalam programnya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," ujar Arya Sinulingga melalui keterangan yang diterima di Bali, Jumat, 20 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Arya Sinulingga mengatakan terbukanya kasus korupsi di lingkungan BUMN bukanlah yang pertama kalinya.

Kementerian BUMN selalu berkomitmen untuk memberantas para pelaku penyelewengan laporan keuangan.

Arya Sinulingga menyebut Kementerian BUMN selalu bekerja untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan agar transformasi BUMN benar-benar terwujud.

"Ini bukan yang pertama kali BUMN atau manajemen atau pengurus yang melakukan korupsi. Jadi bersih-bersih ini akan terus dilakukan oleh Pak Erick Thohir di BUMN-BUMN lain," katanya.

Terkait dengan penetapan AP sebagai tersangka yang melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan, Arya Sinulingga menyebut bahwa ini merupakan tindak lanjut dari apa yang dilaporkan Kementerian BUMN kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil laporan dari BPK itu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

"Ya ini bagian dari apa yang kami sampaikan waktu itu ya, ada fraud di Indofarma, setelah ada pergantian manajemen, kita lakukan audit dan kita temukan yang seperti itu," ucap Arya Sinulingga.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023 sebagai tersangka kasus korupsi. AP disebut memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma tahun 2020.

AP berperan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif, seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Untuk mencapai target perusahaan, tersangka GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) 2020-2023 melakukan penjualan panbio ke PT Promedik (anak perusahaan PT IGM).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sudah melakukan kalibrasi dan pengecekan terhadap daya dukung Bandara IKN. Hari ini, Kemenhub berencana melakukan tes pendaratan pesawat yang kapasitas dan kualifikasinya sama dengan pesawat kepresidenan di Bandara IKN.

"Hari ini, akan dilakukan landingtest dari pesawat yang kapasitasnya, kualifikasinya sama dengan pesawat presiden," ujar Budi Karya saat ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat 20 September 2024.

Budi menyatakan sudah pernah melakukan penerbangan pertama dan uji coba landing menggunakan pesawat jet di bandara tersebut. Nantinya, Bandara IKN juga bisa didarati oleh pesawat kepresidenan. Ia mengklaim persiapannya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ihwal kapan pesawat presiden bisa mendarat di bandara IKN, Budi mengatakan hal tersebut tergantung dengan uji coba yang dilakukan hari ini. Menurutnya, keputusan mendaratnya presiden di bandara IKN memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Mengingat ini adalah satu bandara yang memang sangat khusus, maka kita lakukan dengan sistematis dan insyaallah bisa berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri mengaku punya keinginan untuk mendarat di Bandara IKN. Namun, hal itu belum memungkinkan karena masih harus dilakukan uji coba kembali dengan pesawat-pesawat lain sebelum didarati oleh pesawat kepresidenan.

"Saya kemarin sebetulnya ingin turun di airport baru, tetapi ternyata belum memungkinkan harus dicoba lagi dengan pesawat yang sama dengan yang kita pakai ini," ucap Presiden dalam sambutannya saat peresmian Hotel Nusantara Swissotel dan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Nusantara Mall Duty Free di IKN, Jumat 13 September 2024.

"Masih menunggu percobaan landing dan take off dari pesawat-pesawat yang akan mencobanya sehingga memang pesawat yang kita tumpangi belum bisa turun di Airport Nusantara," kata Jokowi.

TEMPO.CO, Solo - Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang berarti melanjutkan masa jabatannya untuk periode 2024-2027.

"Dalam Kongres ini, secara aklamasi musyawarah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Umum periode 2024-2027," ujar Perry dalam konferensi pers di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 20 September 2024, seperti dikutip Antara.

Perry juga mengapresiasi dedikasi para pengurus yang telah berperan aktif dalam memajukan ISEI, serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pebisnis, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Perry menyebut ISEI akan terus menjalankan perannya untuk memberikan rekomendasi kebijakan.
Melalui Kongres ISEI XXII 2024 kali ini, ISEI mengusulkan hilirisasi pangan dapat didorong untuk menjadi salah satu kebijakan dalam upaya transformasi ekonomi. Terdapat tiga alasan yang membuat hilirisasi pangan menjadi penting.

Pertama, hilirisasi pangan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Kedua, hilirisasi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan menjaga stabilitas harga. Ketiga, hilirisasi pangan dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan menciptakan nilai tambah dari komoditas lokal.

“Strategi hilirisasi pangan di Indonesia dapat diterapkan secara bertahap,” kata Perry dalam sambutannya di acara Kongres kemarin.

Dalam jangka pendek, lanjut Perry, fokus utama dapat diarahkan pada komoditas yang menopang ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja, seperti beras, cabai, bawang merah, dan ikan.

Sementara untuk jangka menengah dan panjang, hilirisasi dapat difokuskan pada komoditas yang memiliki potensi besar untuk pengendalian defisit transaksi berjalan, seperti rumput laut, sawit, dan tebu.

“Tentunya keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung oleh berbagai strategi kunci lainnya, yang mencakup kelembagaan perdagangan kebijakan di daerah hingga strategi pembiayaan,” tambah Perry.

TEMPO.CO, Jakarta - TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait dugaan bocornya data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Diketahui, sekitar 6 juta data NPWP diretas dan diperjualbelikan di web gelap seharga Rp 150 juta.

Tidak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data yang diretas itu, dibagikan 25 data sampel teratas yang terdapat sejumlah nama pejabat publik. Mulai dari data milik Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data yang juga terseret dalam kebocoran tersebut, di antaranya adalah nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lantas, apa penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut rangkuman informasinya.

Jokowi Sebut Ada Keteledoran

Menurut Presiden Jokowi, peristiwa kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Dia pun menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebocoran data itu terjadi.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ucap Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Kepala Negara mengatakan, hal itu bisa menjadi ruang untuk diretasnya data oleh hacker agar bisa masuk ke dalam sistem. Menanggapi hal itu, Jokowi langsung bereaksi dan meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran data NPWP tersebut.

“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ucap dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis.

Di sisi lain, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP. Ia pun menyebutkan setelah evaluasi rampung, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.

“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.

Selanjutnya baca: Awal mula dugaan kebocoran data NPWP<!--more-->

Dugaan pembobolan data NPWP itu pertama kali disampaikan oleh pemilik Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di akun X (Twitter) @secgron, Rabu, 18 September 2024. Dia menyebut data yang diduga dibocorkan oleh hacker Bjorka itu tidak hanya NPWP. Tetapi ada juga Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, alamat surel (email), hingga alamat rumah.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika), Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” cuit @secgron.

Teguh menjelaskan bahwa 6.663.379 data NPWP tersebut diperjualbelikan dengan harga US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta (kurs Rp 15 ribu per dolar AS). Dia juga menyertakan tangkapan layar unggahan Bjorka di Breach Forums yang memberikan 10 ribu data sampel dengan total ukuran file sebesar 2 GB.

“Field di dalam sampel, NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode_klu (klasifikasi lapangan usaha), klu, nama_kpp (kantor pelayanan pajak), nama_kanwil (kantor wilayah), telepon, faksimile, email, tempat dan tanggal lahir, tanggal_daftar, status_pkp (pengusaha kena pajak), tanggal_pengukuhan_ pkp, jenis_wp (wajib pajak), badan_hukum,” kata Teguh.

ANTARA | HANAA SEPTIANA, berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan kerja sama jangka panjangnya dengan produsen pesawat Eropa, Airbus.

Capital A Chief Sustainability Officer, Yap Mun Ching, mengatakan, kerja sama ini adalah bagian dari angkah utama AirAsia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. "Dengan memperbarui armada pesawat ke model yang lebih hemat bahan bakar," ujar Yap Mun dalam keterangan tertulis, Kamis 19 September 2024.

Menurut Yap, kerja sama ini secara langsung menanggapi kebutuhan sektor penerbangan untuk berinvestasi dan mengembangkan solusi yang penting untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi dengan menggunakan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan/Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Yap mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk memajukan penelitian mengenai inisiatif keberlanjutan penerbangan, dengan fokus pada penurunan emisi karbon di kawasan ASEAN.

Dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara divisi keberlanjutan, AirAsia dan Airbus menjalin kerja sama untuk mengeksplorasi produksi Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan/Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan pendekatan terdistribusi, menggunakan bahan baku dan teknologi alternatif di Asia Tenggara.

Kerja sama berbasis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat mendukung pengembangan komersial proyek-proyek yang menjanjikan, guna memperluas pasokan SAF di kawasan ASEAN.

Nota Kesepahaman tersebut juga menetapkan ketentuan untuk bersama-sama menyelidiki langkah-langkah lanjutan guna meningkatkan manajemen lalu lintas udara/air traffic management (ATM) dalam rangka mengurangi emisi CO2

"Dengan memanfaatkan program efisiensi bahan bakar terdepan dari AirAsia serta keahlian Airbus dalam teknologi penerbangan, antariksa dan layanan terkait lainnya, kedua organisasi akan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan,"kata Yap.

AirAsia dan Airbus sepakat akan mengembangkan solusi yang dihasilkan dari proyek Single European Sky ATM Research (SESAR), yaitu pilar teknologi dari inisiatif Langit Tunggal Eropa (Single European Skies) yang dimiliki oleh Uni Eropa. Teknologi itu untuk memodernisasi infrastruktur dan prosedur manajemen lalu lintas udara dan darat di Eropa dan menilai kesesuaiannya untuk diadaptasi ke langit di kawasan ASEAN.

“AirAsia akan menjadi mitra utama Airbus di ASEAN untuk menguji kelayakan output SAF yang dikembangkan dengan bahan baku dan teknologi alternatif, serta inisiatif ATM inovatif yang didukung oleh tim inovasi Airbus," kata Yap.

Sebagai maskapai yang beroperasi di lima negara ASEAN, kata Yap, AirAsia memiliki pengalaman luas yang akan melengkapi teknologi Airbus. "Kerja sama ini akan memulai berbagai proyek untuk meningkatkan kinerja lingkungan di industri penerbangan.”

AirAsia saat ini memesan 361 pesawat model A321 untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan penggantian armada. Pada tahun 2035, pesawat-pesawat baru ini diharapkan dapat mengurangi emisi CO2 AirAsia hingga 10 persen dibandingkan dengan tahun 2019.

Selain itu, peningkatan efisiensi operasional dan penggunaan SAF diharapkan dapat mengurangi emisi sebanyak 15 persen lagi, sebagai bagian dari upaya AirAsia untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2050.

Pada tahun 2023, AirAsia berhasil menghindari emisi sebanyak 130.000 ton CO2 dari jaringan pesawat berbadan sempitnya (narrowbody) dengan menerapkan lebih dari 20 langkah efisiensi operasional. Ini setara dengan dampak penanaman lebih dari 2 juta pohon. Langkah-langkah tersebut juga membantu mengurangi biaya bahan bakar sebesar US$40 juta dan menghemat lebih dari US$ 388.000 dalam biaya terkait emisi karbon.

Pada bulan Juni lalu, AirAsia menerima pesawat A321neo baru pertamanya sejak pandemi Covid-19. AirAsia juga akan menerima lima pesawat tambahan pada kuartal keempat tahun ini yang akan mulai beroperasi di Malaysia dan Thailand. Mulai tahun 2024, semua pesawat Airbus yang dikirimkan ke AirAsia akan menggunakan campuran bahan bakar yang mengandung 5 persen SAF.

Airbus Chief Sustainability Officer, Julie Kitcher mengatakan, Airbus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di industri penerbangan global. "Kami bekerja sama dengan pelanggan di setiap wilayah, mengeksplorasi semua solusi yang ada, dan berkolaborasi dalam penelitian untuk teknologi masa depan," kata Julie.

Menurut dia, AirAsia adalah mitra utama Airbus di kawasan ASEAN, dan bekerja sama untuk mencari cara meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam manajemen lalu lintas udara dan pengembangan serta distribusi SAF.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan kerja sama jangka panjangnya dengan produsen pesawat Eropa, Airbus.

Capital A Chief Sustainability Officer, Yap Mun Ching, mengatakan, kerja sama ini adalah bagian dari angkah utama AirAsia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. "Dengan memperbarui armada pesawat ke model yang lebih hemat bahan bakar," ujar Yap Mun dalam keterangan tertulis, Kamis 19 September 2024.

Menurut Yap, kerja sama ini secara langsung menanggapi kebutuhan sektor penerbangan untuk berinvestasi dan mengembangkan solusi yang penting untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi dengan menggunakan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan/Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Yap mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk memajukan penelitian mengenai inisiatif keberlanjutan penerbangan, dengan fokus pada penurunan emisi karbon di kawasan ASEAN.

Dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara divisi keberlanjutan, AirAsia dan Airbus menjalin kerja sama untuk mengeksplorasi produksi Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan/Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan pendekatan terdistribusi, menggunakan bahan baku dan teknologi alternatif di Asia Tenggara.

Kerja sama berbasis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat mendukung pengembangan komersial proyek-proyek yang menjanjikan, guna memperluas pasokan SAF di kawasan ASEAN.

Nota Kesepahaman tersebut juga menetapkan ketentuan untuk bersama-sama menyelidiki langkah-langkah lanjutan guna meningkatkan manajemen lalu lintas udara/air traffic management (ATM) dalam rangka mengurangi emisi CO2

"Dengan memanfaatkan program efisiensi bahan bakar terdepan dari AirAsia serta keahlian Airbus dalam teknologi penerbangan, antariksa dan layanan terkait lainnya, kedua organisasi akan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan,"kata Yap.

AirAsia dan Airbus sepakat akan mengembangkan solusi yang dihasilkan dari proyek Single European Sky ATM Research (SESAR), yaitu pilar teknologi dari inisiatif Langit Tunggal Eropa (Single European Skies) yang dimiliki oleh Uni Eropa. Teknologi itu untuk memodernisasi infrastruktur dan prosedur manajemen lalu lintas udara dan darat di Eropa dan menilai kesesuaiannya untuk diadaptasi ke langit di kawasan ASEAN.

“AirAsia akan menjadi mitra utama Airbus di ASEAN untuk menguji kelayakan output SAF yang dikembangkan dengan bahan baku dan teknologi alternatif, serta inisiatif ATM inovatif yang didukung oleh tim inovasi Airbus," kata Yap.

Sebagai maskapai yang beroperasi di lima negara ASEAN, kata Yap, AirAsia memiliki pengalaman luas yang akan melengkapi teknologi Airbus. "Kerja sama ini akan memulai berbagai proyek untuk meningkatkan kinerja lingkungan di industri penerbangan.”

AirAsia saat ini memesan 361 pesawat model A321 untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan penggantian armada. Pada tahun 2035, pesawat-pesawat baru ini diharapkan dapat mengurangi emisi CO2 AirAsia hingga 10 persen dibandingkan dengan tahun 2019.

Selain itu, peningkatan efisiensi operasional dan penggunaan SAF diharapkan dapat mengurangi emisi sebanyak 15 persen lagi, sebagai bagian dari upaya AirAsia untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2050.

Pada tahun 2023, AirAsia berhasil menghindari emisi sebanyak 130.000 ton CO2 dari jaringan pesawat berbadan sempitnya (narrowbody) dengan menerapkan lebih dari 20 langkah efisiensi operasional. Ini setara dengan dampak penanaman lebih dari 2 juta pohon. Langkah-langkah tersebut juga membantu mengurangi biaya bahan bakar sebesar US$40 juta dan menghemat lebih dari US$ 388.000 dalam biaya terkait emisi karbon.

Pada bulan Juni lalu, AirAsia menerima pesawat A321neo baru pertamanya sejak pandemi Covid-19. AirAsia juga akan menerima lima pesawat tambahan pada kuartal keempat tahun ini yang akan mulai beroperasi di Malaysia dan Thailand. Mulai tahun 2024, semua pesawat Airbus yang dikirimkan ke AirAsia akan menggunakan campuran bahan bakar yang mengandung 5 persen SAF.

Airbus Chief Sustainability Officer, Julie Kitcher mengatakan, Airbus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di industri penerbangan global. "Kami bekerja sama dengan pelanggan di setiap wilayah, mengeksplorasi semua solusi yang ada, dan berkolaborasi dalam penelitian untuk teknologi masa depan," kata Julie.

Menurut dia, AirAsia adalah mitra utama Airbus di kawasan ASEAN, dan bekerja sama untuk mencari cara meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam manajemen lalu lintas udara dan pengembangan serta distribusi SAF.