ekBis#1

Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 KM: Lebih Efisien Waktu

TEMPO.CO, Boyolali - Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajaran Kementerian PUPR, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta bupati se-Solo Raya.

Turut serta dalam rombongan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen 1 Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 kilometer sudah selesai dan siap dioperasikan.

"Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya Rp 5,6 triliun," ujarnya.

Ia berharap keberadaan jalan tol tersebut dapat meningkatkan konektivitas serta aksesibilitas dari Solo menuju ke Yogyakarta atau sebaliknya. Keberadaan jalan tol Solo-Yogyakarta juga diharapkan mampu mengefisienkan waktu perjalanan.

"Biasanya perjalanan dari Solo menuju ke Jogja atau sebaliknya membutuhkan waktu berjam-jam. Dengan adanya jalan tol bisa ditempuh hanya dalam hitungan menit," kata dia.

Menurutnya, keberadaan jalan tol itu juga akan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dari Solo, Jawa Tengah menuju ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Waktu tempuh juga akan lebih efisien.

"Karena kalau kita lihat sebelumnya saat saya kuliah naik sepeda motor seingat saya 50 menit sudah sampai. Sekarang kalau Bapak/Ibu pakai kendaraan mobil bisa 3 jam, 3,5 jam, bahkan 4 jam, 6 jam pernah. Inilah fakta di lapangan," katanya.

Ia menambahkan efisiensi dan kecepatan waktu itu dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing sehingga keberadaan jalan tol tidak bisa ditawar lagi. Efisiensi waktu yang dapat diciptakan dari Jalan Tol Solo-Yogyakarta sekitar 30 hingga 50 menit.

"Dan mungkin nantinya sudah sampai Jogja hanya memakan waktu kurang lebih 34 sampai 50 menit. Karena belum jadi kita memperkirakan di 30-an menit, 40-an menit bisa sampai," ungkapnya.

Susi Pudjiastuti Tolak Ekspor Pasir Laut: Lebih Baik untuk Tinggikan Wilayah Pantura

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak langkah pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Kebijakan itu diberlakukan kembali setelah dilarang selama 20 tahun.

“Pasir, sedimen apapun disebutnya sangat penting untuk keberadaan kita,” ucap Susi melalui akun X pribadinya, @susipudjiastuti, Rabu malam, 18 September 2024. Susi telah mengizinkan Tempo mengutip cuitannya.

Susi mengatakan pemerintah boleh mengambil pasir atau sedimen yang mengendap di pesisir laut. Namun alih-alih diekspor, dia mengimbau pasir atau sediman itu digunakan untuk meninggikan wilayah seperti Pantai Utara atau Pantura Jawa.

Wilayah itu kini sudah parah karena mengalami abrasi. Bahkan, menurut Susi, sebagian di antaranya sudah tenggelam. Dia meminta pemerintah mengembalikan tanah daratan dan sawah-sawah rakyat di Pantura.

“BUKAN DIEKSPOR!! Andai dan semoga yg mulia yg mewakili rakyat Indonesia memahami. Terimakasih,” ucapnya.

Pemerintah Joko Widodo resmi kembali membuka keran ekspor pasir laut. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Setelah adanya aturan tersebut, puluhan perusahaan berlomba mendaftar sebagai pengeruk pasir. Ada setidaknya 66 perusahaan yang saat ini sedang mengantre pengajuan izin pengelolaan pasir laut ke KKP.

KKP telah mengumumkan tujuh lokasi pembersihan hasil sedimentasi tersebar di perairan laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, dan Natuna Utara. Secara rinci tujuh lokasi itu berada laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain. Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya.

"Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas," katanya saat dihubungi Tempo pada Minggu, 15 September 2024.

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran untuk sejumlah programquick winatau unggulan di era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran telah disepakati oleh DPR RI. DPR RI juga menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025.

“Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada K/L (kementerian dan lembaga negara) dalam rangka menopang sejumlah programquick winpresiden terpilih,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Berikut rincian program unggulan Prabowo-Gibran dan alokasi anggarannya yang disahkan DPR RI:

-Program Makan Siang Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun.

-Pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, fotorontgen,dan skrining penyakit katastropik sebesar Rp 3,2 triliun.

-Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebesar Rp 1,8 triliun.

-Renovasi sekolah yang terdiri dari ruang kelas, mebel, serta MCK (mandi, cuci, dan kakus) sebanyak 22 ribu sekolah sebesar Rp 20 triliun.

-Membangun sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp 4 triliun.

-Membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare serta dukungan sarana dan prasarana pendukung sebesar Rp 15 triliun.

“Kita harapkan programquick winpresiden terpilih mempercepat kualitas SDM (sumber daya manusia) yang masih tertinggal. Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” ucap Said.

Adapun Banggar DPR RI bersama pemerintah juga menyatakan sepakat untuk memberikan keleluasaan realokasi anggaran untuk kebutuhan K/L baru. Karena hal itu, menurut dia, adalah kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun K/L dalam pemerintahan.

Namun, Banggar DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk subsidi energi yang lebih rendah dibandingkan usulan dari pemerintah. “Semula Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,41 triliun, dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US dolar lebih rendah dari usulan pemerintah, awal Rp 16.100 menjadi Rp 16.000,” ujar Said.

Pilgub Jakarta: Pramono Koreksi Harga Tiket Wisata, Ridwan Janjikan Kredit Mesra

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengoreksi harga tiket masuk tempat wisata di Jakarta agar tidak lagi memberatkan masyarakat yang ingin melepas penat. "Yang paling utama adalah fasilitas yang selama ini bisa untuk refreshing yang saya anggap masih mahal. Contohnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Makanya kalau terpilih harganya saya akan koreksi kembali," kata Pramono usai bertemu mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) di Simpang Susun Semanggi, Kamis, 19 September 2024.

Menurut Pramono masyarakat masih mempertimbangkan harga ketika ingin berwisata di Jakarta, sehingga harga dari setiap tempat liburan itu perlu dikoreksi kembali demi mewujudkan masyarakat Jakarta yang bahagia.

"Ancol bagi kalangan menengah atas mungkin tidak masalah. Tetapi bagi masyarakat kelas bawah tentunya memberatkan," ujarnya.

Pramono menyebut bersama calon wagub Rano Karno jika terpilih nanti akan melakukan perbaikan objek wisata di Jakarta agar bisa menarik minat wisatawan domestik. Perbaikan tempat wisata juga menjadi salah satu target Pramono sekaligus menyediakan tempat wisata dengan harga terjangkau.

"Warga Jakarta ini kadang sudah dikasih tahu akan macet di puncak masih saja senang ke puncak, karena itu merupakan bagian yang bikin gembira. Kita di Jakarta harus tetap menyiapkan, menyediakan tempat-tempat yang terjangkau bagi masyarakat terutama menengah ke bawah," kata Pramono.

Rano Karno menjanjikan dana abadi kebudayaan untuk mendukung para seniman di Jakarta. Menurut dia, dana yang sejatinya sudah disediakan pemerintah pusat, bisa juga disediakan oleh pemerintah daerah.

Rano mengungkapkan hal tersebut ketika bertemu Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) pada acara Rembug Budaya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Rabu, 18 September 2024.

Dalam diskusi tersebut, aktris sekaligus salah seorang satu pendiri Teater Koma, Ratna Riantiarno, menyampaikan aspirasi sehubungan dengan subsidi bagi kelompok seniman. Menurut Ratna, meski fasilitas Taman Ismail Marzuki sudah meningkat, seniman harus membayar biaya sewa yang besar.

“Kami sebagai pemain kadang mendapat subsidi, kadang-kadang harus bayar. Terakhir saya main di Graha Bhakti Budaya, Teater Koma membayar membayar Rp 220 juta untuk 4 hari pertunjukan dan 3 hari persiapan,” ujar Ratna.

Ridwan Kamil Janjikan Kredit Mesra

Bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil - Suswono berjanji akan atasi masalah pengangguran di Jakarta, khususnya bagi karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kita bahkan sudah ada program pinjaman buat mereka yang kena PHK,” kata Ridwan Kamil usai pertemuan di kediaman tokoh Betawi Nachrowi Ramli atau yang biasa dikenal Bang Nara, di Condet, Jakarta Timur, pada Rabu, 18 September 2024.

Program pinjaman itu nantinya tidak dikenakan bunga dan agunan. “Akan kita fasilitasi dalam program kredit mesra,” kata Ridwan Kamil.

Karena Ibu Kota sudah tak lagi di Jakarta, melainkan di Nusantara (IKN), maka Jakarta akan fokus pada ekonomi kreatif jasa Internasional dan wisata Internasional. Dengan sistem ekonomi baru, diharapkan mengurangi isu-isu lapangan pekerjaan yang masih bermasalah di Jakarta. “Mudah-mudahan pengangguran bisa terserap,” tutur mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.

Berdasarkan visi-misi pasangan Rido di program ketenagakerjaan, ada 4poin yang menjadi fokus dalam meningkatkan lapangan pekerjaan:

1. Pengadaan lapangan kerja padat karya.

Menciptakan proyek-proyek padat karya di tingkat kelurahan, dengan tujuan penyerapan tenaga kerja secara cepat dalam janga waktu pendek.

2. Aksesibilitas dan kesempatan kerja.

Membuat platform resmi ketenagakerjaan dari pemerintah Jakarta secara digital. Sehingga memudahkan masyarakat mendapat informasi lowongan pekerjaan tepercaya, disertai proses rekrutmen yang aman dan terjamin.

3. Perlindungan kerja

Memberi perlindungan sosial bagi pekerja formal dan informal melalui perluasan cakupan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta memastikan tenaga kerja mendapat haknya.

4. Pengembangan keterampilan dan kompetensi.

Pasangan Rido membagi dalam tiga penjelasan: pelatihan vokasi yang siap kerja, peningkatan keterampilan dan penguasaan keahlian baru, serta memperluas kesempatan magang.

Tiga pasangan yang bakal maju Pilkada Jakarta yakni Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun).

Program Kerja Dharma-Kun

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah merilis dokumen visi-misi untuk Pilgub Jakarta2024. Dalam sebuah dokumen berjumlah empat halaman dengan judul “Program Jakartaku Aman”, Dharma-Kun menuangkan visi dan misi mereka serta program kerja yang akan dijalankan.

Adapun visi yang diusung oleh paslon ini adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia.

Paslon independen itu memiliki tujuh butir misi yang melingkupi sektor transportasi, tata kelola ruang Jakarta, hingga teknologi. Tujuh misi yang dimiliki oleh Dharma-Kun.

1. Mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat.

2. Mewujudkan reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab.

3. Mewujudkan inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan melalui pengarusutamaan penelitian dan pengembangan.

4. Mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional dan global dalam Simpul Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat.

5. Mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlanjutan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global yang tangguh untuk menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan sungai yang mengoptimalkan waduk, kanal, pompa serta taman dan hutan kota.

6. Mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab, kesetaraan sosial, profesional yang terampil, praktis dan kreatif.

7. Mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi samudera biru dan bio ekonomi Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia.

Untuk menjalankan ketujuh misi yang dicanangkan, Dharma-Kun telah menyusun sebanyak 56 program kerja.

Alfitria Nefi P, Anastasya Lavenia Y, dan Advist Khoirunikmah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan EditorGempa Bandung: Ini yang Dibutuhkan Korban Menurut BNPB

Nurdin Halid Ada di Munaslub Kadin dan Munas Golkar, Berikut Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 14 September 2024, Nurdin Halid menjadi pimpinan Munaslub Kadin Indonesia yang melengserkan Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum Kadin. Nurdin mengungkapkan pelengseran Arsjad karena melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tidak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

“Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi daripada Kadin. Nah, itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” kata Nurdin Halid, setelah Munaslub Kadin berlangsung.

Nurdin mengungkapkan, desakan agar Arsjad Rasjid dicopot sebagai Ketua Umum Kadin datang dari bawah dan tidak bisa terhindarkan. Bahkan, keluhan pelanggaran Arsjad sudah datang sejak 4 bulan yang lalu. Posisi Arsjad pun kini telah diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

Profil Nurdin Halid

Nurdin Halid lahir pada 17 November 1958 di Watampone, Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di IKIP Ujung Pandang (sekarang Universitas Negeri Makassar) pada 1977-1982. Selanjutnya, ia bekarier dalam berbagai bidang, yaitu koperasi, sepak bola, dan politik.

Nurdin sudah jatuh cinta pada koperasi sejak kecil. Lalu, pada 1983, ketika menjadi Manajer Penyuluh Koperasi Kabupaten Gowa, ia mulai meniti karier dalam koperasi. Dua tahun kemudian, ia pindah tempat ke Sidenreng Rappang yang disusul pengangkatannya menjadi kepala perwakilan Puskud Hasanudin, Kabupaten Pinrang pada 1987. Kemudian, pada 1992, ia ditunjuk menjadi Direktur Utama Puskud Hassanuddin. Lalu, pada 1998, posisinya di koperasi semakin tinggi dengan dibuktikan menjadi Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Jakarta.

Berdasarkanthenurdinhalidinstitute, Nurdin juga berkontribusi menjadi pionir sekaligus peletak dasar sepak bola Indonesia modern. Pada 1999-2004, ia diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PSSI. Selain itu, ia juga menangani PSM Makassar musim 1995-1996 yang berhasil membawa tim ini merebut gelar juara Liga Indonesia pada 2001 dan menembus babak 8 Besar Liga Champions. Lalu, pada 2003-2011, ia diangkat sebagai Ketua Umum PSSI. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komite Tetap Asian Football Confederation pada 2005-2011.

Tak hanya aktif dalam dunia koperasi dan sepak bola, Nurdin juga terjun ke politik. Ia mengawali karier dalam politik lebih dahulu daripada sepak bola, yaitu pada 1988 melalui Partai Golkar. Keberhasilan dalam dunia koperasi dan sepak bola membuatnya terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 1997. Setelah itu, ia mendapatkan jabatan strategis dalam Partai Golkar, yaitu Ketua DPP bidang Pemilu Sulawesi, Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, dan Ketua Panitia Pengarah Munas “rekonsiliasi” Partai Golkar.

Keberhasilan Nurdin Halid memimpin Munas Golkar mendapat apresiasi yang membuat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mempercayainya menjadi Ketua Harian Partai Golkar. Setelah itu, ia mendapatkan restu maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan pada 2018. Namun, pada Pilgub 2018 tersebut, ia harus mengakui keunggulan pasangan calon lain dari PDIP, yaitu Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman.

RACHEL FARAHDIBA R | OYUK IVANI

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Jogja-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik fungsi dan uji laik operasi. Jasamarga sudah mengantongi sertifikasi tersebut setelah melalui rangkaian pengujian pada 11 hingga 13 September 2024. Adapun hari ini, Kamis, 19 September 2024, ruas tol sepanjang 22,3 kilometer tersebut diresmikan Presiden Jokowi.

"Tol ini telah memenuhi standar keselamatan, teknis, dan operasional yang ditetapkan oleh Bina Marga, Kementerian Perhubungan, serta Korlantas Polri," ujar Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2024. "Untuk tarif tol, akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR sesuai peraturan yang berlaku."

Rudy menuturkan, Tol Yogya-Solo Tahap 1 Segmen Kartasura-Klaten dibangun selama tiga tahun. Selama proses konstruksi, Rudy mengklaim kontraktor dan pengawas telah melakukan serangkaian pengujian teknis untuk memastikan mutu beton, serta pemenuhan standar desain yang direncanakan. "Sekarang, tol ini siap beroperasi dengan kondisi infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan," kata dia.

Untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan, Rudy mengatakan Jasamarga melakukan pemeriksaan rutin terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemeriksaan ini mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, hingga pelayanan pertolongan dan penyelamatan di sepanjang koridor jalan tol.

Presiden Jokowi bakal meresmikan Tol Yogya-Solo Segmen Kartasura-Klaten di di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Peresmian menjadi salah satu agenda kunjungan kerja Jokowi di Jawa Tengah. Selain meresmikan tol, Jokowi dijadwalkan menghadiri Peresmian Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta.

Dalam kunjungan kerja hari ini, Jokowi berangkat pada Kamis pagi, sekitar pukul 08.00, melalui Pangkalan TNI AU Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Eks Gubernur Jakarta ini didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Jokowi tiba di Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis, 19 September 2024, sekitar pukul 08.50 WIB. Setibanya di sana, Jokowi disambut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Danlanud Adi Sucipto Marsma TNI Setiawan, serta Danlanal Yogyakarta Kolonel Laut (KH/W) Devi Erlita.

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Hackeratau peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) warga negara Indonesia (WNI). Tidak hanya data milik masyarakat umum, Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan sejumlah pejabat publik juga disebut menjadi korban.

Dugaan pembobolan data itu disampaikan oleh pemilik Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di akun X (Twitter) @secgron, Rabu, 18 September 2024. Dia menyebut data yang diduga dibocorkan Bjorka tidak hanya NPWP, tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, alamat surel (email), hingga alamat rumah.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika), Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” cuit @secgron.

Teguh menjelaskan bahwa 6.663.379 data NPWP tersebut diperjualbelikan dengan harga US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta (kurs Rp 15 ribu per dolar AS). Dia juga menyertakan tangkapan layar unggahan Bjorka di Breach Forums yang memberikan 10 ribu data sampel dengan total ukuranfilesebesar 2 GB.

“Field di dalam sampel, NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode_klu (klasifikasi lapangan usaha), klu, nama_kpp (kantor pelayanan pajak), nama_kanwil (kantor wilayah), telepon, faksimile, email, tempat dan tanggal lahir, tanggal_daftar, status_pkp (pengusaha kena pajak), tanggal_pengukuhan_ pkp, jenis_wp (wajib pajak), badan_hukum,” kata Teguh.

Berdasarkan pantauan, dari 25 data sampel teratas, terdapat nama-nama pejabat, seperti Presiden Jokowi, wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Selanjutnya, ada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto; serta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menanggapi dugaan kebocoran data yang kembali terjadi, seperti dikutip dari https://x.com/secgron/status/1836296102011941348, para warganet di media sosial X pun memberikan komentar. Salah satu di antaranya menyentil nama Budi Arie. “Budi Arie: ‘santai dulu gak sih?’,” cuit @dede******.

“Sedang kami ini kan, part 2,” tulis @ohno*****.

“Budi liat nih Budi, kerja napa dah,” kata @sides******.

“Menteri giveaway panik gak ya sekarang?” ucap @masir*****.

Beberapa warganet lainnya juga menyinggung kinerja Kominfo. “@kemkominfo, kerjamu apa?” tanya @sari******.

Seorang di antaranya juga menilai dugaan kebocoran data NPWP hanya untuk pengalihan isu akun Kaskus fufufafa yang disebut milik Gibran dan dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang. “Jangan bilang ini pengalihan isu tentang Si Fufufafa dan Si Pisang,” ujar @doryo*****.