TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), David S. Perdanakusuma, menyinggung besarnya potensi kerugian ekonomi akibat pekerja tidak masuk kerja karena mengalami luka kronis. Menurutnya, kondisi itu bisa disiasati apabila masyarakat lebih sadar akan penanganan pertama jika terjadi gangguan kesehatan.

“Di Amerika itu kerugiannya US$ 2,5 miliar per tahun dengan 10 juta jam kerja yang terbuang,” kata David dalam diskusi yang digelar Kalbe Farma di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Pada forum tersebut, David menyoroti bahaya luka kronis atau luka yang tak kunjung sembuh dalam waktu lama. Sebenarnya, seringkali kondisi itu bermula dari luka ringan yang tidak segera diatasi.

Terkhusus pada pengidap diabetes, kata dia, luka ringan dapat berakibat fatal hingga berakhir amputasi organ tubuh. Sehingga, ia menekankan pentingnya segera menangani luka ringan seperti tergores hingga sayatan benda tajam.

David menyayangkan banyaknya masyarakat yang sering menyepelekan luka kecil tersebut. Padahal, jika ditangani segera maka tidak sampai membutuhkan perawatan medis yang menyita waktu dan mengeluarkan biaya berlebih.

“Mungkin masyarakat ingin yang sederhana saja, sembuh lama enggak apa-apa. Tapi enggak dipikirkan kerugiannya selama dia nggak kerja, keluarga bolak-balik mengantar ke rumah sakit,” ujarnya.

David menambahkan, di Indonesia bisa jadi kerugian akibat luka kronis bisa lebih tinggi di AS. Pasalnya, ia menilai, banyak pemakluman terkait kondisi kesehatan sehingga tindakan medis tidak segera diambil. Hasilnya, terpaksa masyarakat harus mengalami sakit dalam waktu yang lebih lama.

“Hanya saja kita belum kumpulin (data) kerugian karena memang orang nggak menghitungnya,” ungkap David.

Ia menilai kondisi sakit seseorang tidak hanya membawa kerugian bagi individu. Namun, juga bagi orang di sekitarnya. Sayangnya, kata dia, orang sering hanya menghitung biaya sakit dari uang yang dikeluarkan untuk berobat.

“Padahal ada keluarga yang mengantar, nggak kerja sekian minggu, sekalian bulan, itu enggak dihitung,” kata David.

TEMPO.CO, Jakarta - Boeing akan memberhentikan 17.000 karyawan, atau 10% dari tenaga kerja globalnya, sehingga harus menunda pengiriman pertama jet 777X-nya selama setahun. Perusahaan pesawat AS ini mencatat kerugian $5 miliar pada kuartal ketiga menyusul pemogokan selama sebulan.

CEO Kelly Ortberg mengatakan dalam sebuah pesan kepada karyawan bahwa pengurangan pegawai alias PHK yang signifikan diperlukan "untuk menyesuaikan dengan realitas keuangan kita" setelah pemogokan yang sedang berlangsung oleh 33.000 pekerja di Pantai Barat AS menghentikan produksi jet 737 MAX, 767 dan 777.

"Kami mengatur ulang tingkat tenaga kerja kami agar selaras dengan realitas keuangan kami dan ke serangkaian prioritas yang lebih terfokus. Selama beberapa bulan mendatang, kami berencana untuk mengurangi jumlah total tenaga kerja kami sekitar 10%. Pengurangan ini akan mencakup para eksekutif, manajer, dan karyawan," kata Ortberg.

Saham Boeing turun 1,1%.

Perubahan besar ini merupakan langkah besar yang diambil Ortberg, yang m ulai menjabat pada bulan Agustus, dan berjanji untuk memulihkan hubungan dengan serikat pekerja dan karyawannya.

Boeing mencatat biaya pendapatan sebelum pajak sebesar $5 miliar untuk bisnis pertahanannya dan dua program pesawat komersial. Pada 20 September 2024, Boeing memecat kepala unit pertahanan dan antariksanya yang bermasalah, Ted Colbert.

Boeing, yang melaporkan pendapatan kuartal ketiga pada tanggal 23 Oktober, mengatakan dalam rilis terpisah bahwa mereka sekarang mengharapkan pendapatan sebesar $17,8 miliar, rugi per saham sebesar $9,97, dan arus kas operasi negatif yang lebih baik dari yang diharapkan sebesar $1,3 miliar.

Menurut data LSEG, analis rata-rata memperkirakan Boeing akan merugi $3,8 miliar per kwartal.

Thomas Hayes, manajer ekuitas di Great Hill Capital, mengatakan bahwa PHK tersebut dapat menekan karyawan untuk mengakhiri pemogokan.

"Pekerja yang mogok kerja dan tidak memiliki gaji untuk sementara waktu tidak ingin menjadi pengangguran yang tidak memiliki gaji secara permanen," kata Hayes.

"Saya memperkirakan pemogokan akan selesai dalam seminggu karena para pekerja ini tidak ingin mendapati diri mereka dalam gelombang pemutusan hubungan kerja berikutnya yang berjumlah 17.000."

Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (IAM), serikat pekerja yang mewakili pekerja mogok, mengatakan, pengumuman Boeing mengenai pesawat kargo komersial 767 itu meresahkan dan akan menilai implikasinya.

IAM juga menggambarkan klaim Boeing terhadap serikat pekerja dengan Dewan Hubungan Perburuhan Nasional sebagai tidak berdasar.

Dikatakan bahwa kedua klaim tersebut dan penghentian pesawat kargo 767 tampaknya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari "kegagalan kelompok untuk kembali ke meja perundingan dengan pekerja garis depan mereka".

Jon Holden, Presiden Distrik 751 IAM, mengatakan dalam pernyataannya bahwa upaya Boeing untuk berunding di media "tidak akan berhasil dan merugikan proses perundingan".

Ia juga mengatakan keengganan untuk berunding hanya akan memperpanjang pemogokan.

Boeing mengatakan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, pihaknya akan mengakhiri program cuti bagi karyawan bergaji yang diumumkan pada bulan September.

Bahkan sebelum pemogokan dimulai pada tanggal 13 September, perusahaan telah menghabiskan banyak uang karena berjuang untuk pulih dari ledakan panel di udara pada bulan Januari pada pesawat baru yang mengungkap protokol keselamatan yang lemah dan mendorong regulator AS untuk mengekang produksinya.

Masalah dengan Kecelakaan Lion Air

Hakim federal pada Jumat, 11 Oktober 2024, mendesak pejabat Departemen Kehakiman AS membenarkan ketentuan perjanjian Boeing untuk mengaku bersalah atas penipuan setelah kecelakaan fatal kecelakaan fatal pesawat 737 MAX Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Air pada 2019.

Pengacara Boeing dan jaksa federal berpendapat kepada Hakim Distrik AS Reed O'Connor di Fort Worth, Texas bahwa ia harus menerima kesepakatan pembelaan, sementara pengacara untuk kerabat korban kecelakaan mendesaknya untuk menolaknya. Pembuat pesawat AS itu setuju pada bulan Juli untuk mengaku bersalah karena berkonspirasi untuk menipu regulator.

Hakim O'Connor mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan mengeluarkan putusan sesegera mungkin.

Hakim telah mengajukan ratusan halaman berkas hukum dari para pihak selama beberapa minggu terakhir. Di ruang sidang pada hari Jumat, Paul Cassell, salah satu pengacara yang mewakili keluarga dari 346 orang yang tewas dalam kecelakaan pesawat, yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019, mengatakan "ada delapan alasan untuk menolak kesepakatan pembelaan yang buruk ini."

"Mereka menyertakan pendapatnya bahwa perjanjian tersebut memungkinkan perusahaan yang memiliki banyak uang untuk mendikte hukumannya sebelum menjatuhkan hukuman, dan bahwa kesepakatan tersebut gagal untuk meminta pertanggungjawaban Boeing atau para eksekutifnya atas kematian orang-orang yang mereka cintai," katanya.

Reuters melaporkan minggu ini bahwa Boeing sedang memeriksa opsi untuk mengumpulkan miliaran dolar melalui penjualan saham dan sekuritas seperti ekuitas.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI saat ini tengah melakukan pengembangan pada Stasiun Tigaraksa dan pembangunan stasiun baru Jatake di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Langkah tersebut merupakan respons KAI terhadap pertumbuhan pengguna KRL lintas Tanah Abang-Rangkasbitung atau Jalur Green Line yang meningkat.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pada 2021, volume pengguna jalur tersebut mencapai 123.125.910 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 215.049.396 pengguna pada 2022. Selanjutnya, setelah pemerintah melonggarkan aturan dan mencabut status pandemi Covid-19 di tahun 2023, jumlah pengguna melonjak menjadi 290.890.677 orang.

Anne menjelaskan bahwa pengembangan Stasiun Tigaraksa dan pembangunan Flyover Tenjo, yang terletak antara Stasiun Tenjo dan Stasiun Cikoya, telah dilakukan melalui revitalisasi dan perluasan bangunan. Pengembangan Stasiun Tigaraksa ini merupakan hasil kolaborasi antara KAI, pemerintah, dan perusahaan swasta.

“Konsep Transit Oriented Development (TOD) yang diterapkan di Stasiun Tigaraksa ini akan terhubung dengan kawasan pemukiman Agung Podomoro Land serta moda transportasi lainnya. Selain itu, flyover di Jalan Raya Tenjo akan dibangun untuk menghilangkan perlintasan sebidang kereta api dengan jalan raya,” ujar Anne dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Selanjutnya, Anne juga membeberkan bahwa terjadi peningkatan volume penumpang KRL di status Tigaraksa yang saat ini melayani 220 perjalanan KRL per hari. Pada tahun 2021, Stasiun Tigaraksa melayani 817.723 pengguna, meningkat menjadi 1.197.03 pengguna di tahun 2022, dan mencapai 1.514.287 pengguna pada 2023.

Selain Stasiun Tigaraksa, jalur green line baru lainnya adalah Stasiun Jatake. KAI bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan swasta untuk membangun stasiun ini di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

“Pembangunan Stasiun Jatake merupakan bagian dari pengembangan konsep TOD. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Stasiun Jatake pada Sabtu, 30 Maret 2024 dan ditargetkan akan melayani operasional KRL pada pertengahan tahun 2025,” jelas Anne.

Stasiun Jatake ini akan dibangun di atas lahan seluas 2.435 meter persegi. Anne mengatakan luas bangunan gedung stasiun 3.000 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai. Stasiun ini dirancang oleh Arkonin yang merupakan biro arsitektur terkemuka dengan mengadopsi gaya modern tropis dengan tata ruang yang fungsional.

Adapun panjang peron Stasiun Jatake mencapai 250 meter dengan lebar masing-masing peron 6 meter. Area dalam bangunan mencakup zona aktivitas penumpang, zona komersial, dan kantor KAI. Di luar bangunan, tersedia fasilitas parkir untuk mobil, motor, dan sepeda, serta panel surya yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi konsumsi listrik.

“KAI akan terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kehadiran Stasiun Jatake dan pengembangan Stasiun Tigaraksa tentunya akan membuat perjalanan dengan KRL semakin nyaman dan efisien. Semoga penambahan fasilitas ini dapat menarik masyarakat untuk berpindah memilih transportasi massal, seperti KRL, sebagai dukungan dalam mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi untuk menjaga lingkungan,” ujar Anne.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dengan TV Tempo kembali menggelar diskusi publik bertajuk Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Diskusi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria yang sekaligus sebagai key note speech.

Dalam pidatonya, Nezar mengungkapkan perubahan kedua UU ITE sebagai bentuk respon pemerintah terhadap dinamika aspirasi kebutuhan masyarakat akan penguatan pelindungan hak asasi manusia dan hak-hak anak dalam ruang digital. Selain itu, urgensi penguatan merupakan upaya untuk menjaga ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan serta pelindungan konsumen di Indonesia.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pelindungan hak asasi manusia dalam ruang siber. Pemerintah juga berkomitmen untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan teknologi informasi,” ungkap Nezar Patria di Hotel Tentrem Yogyakarta, Jumat, 11 Oktober 2024..

Diskusi turut menghadirkan narasumber yang beririsan langsung dengan kehadiran UU ITE, di antaranya Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen Aptika Josua Sitompul, Kaubsit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Jeffri, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra, Ketua Panja Pembahasan RUU ITE Abdul Kharis Almasyhari dan Content Creator Adinda Daffy. Selain itu turut hadir pula Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Profesor Masduki sebagai penanggap dalam diskusi ini.

Dihadiri ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, diskusi berjalan interaktif. Setiap narasumber menyampaikan paparan dan temuan di lapangan terkait dengan perubahan UU ITE.

Salah satunya yang disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra, yang mengungkapkan masih banyak wartawan yang dilaporkan karena adanya pelanggaran UU ITE dalam pemberitaan.

“Hampir setiap pekan kami itu selalu mendapat surat keberatan pemberitaan. Jadi kalau ada pemberitaan laporan pertama masuk dan di dalam itu sangat detail karena mereka pake lawyer. Salab satu yang paling atas adalah UU ITE. Kemudian masuk UU Pers,” ungkap Setri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen Aptika Josua Sitompul menyampaikan dalam perubahan UU ITE telah dipertegas bahwa ada pengecualian yang tidak dianggap sebagai penghinaan jika pernyataan itu disampaikan untuk membela diri atau untuk kepentingan umum.

“Nah hal ini bisa digunakan dalam hal konteks pers, apalagi diperkuat dengan UU Pers. Lalu dari sisi perutunkannya juga sudah semakin jelas, karena penghinaan ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Kan hanya manusia yang punya hak asasi ya. Berarti penghinaan terhadap korporasi, lembaga, atau institusi itu sudah tidak memungkinkan lagi,” kata Josua.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog). Bank Tanah dan SMF bersepakat melaksanakan program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam nota kesepahaman ini, Badan Bank Tanah bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sedangkan SMF menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah sekaligus dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada subjek-subjek reforma agraria di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap, kolaborasi dengan SMF dalam pembangunan permukiman dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Parman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Parman mengatakan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk Pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia yang mnejadi HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini sangat penting. Mengingat saat ini angka backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlogkelayakan kurang lebih 26 juta rumah.

Merujuk data Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), angka backlog hunian di Inonesia saat ini sebesar 12,7 juta unit. Menurut Heliantopo, dukungan dari Badan Bank Tanah menjadi peluang untuk mengakselerasi penyediaan rumah MBR dalam mengatasi backlog. Selain itu, SMF dapat menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Ini memperlihatkan kolaborasi yang dilakukan dengan dukungan Badan Bank Tanah dengan perbankan serta developer, kami bisa buat dengan harga yang sama seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kami akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” katanya.

Saat ini dua HPL Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 hektare telah dimanfaatkan untuk Pembangunan rumah MBR melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perusahaan Umum Perumahan Nasional atau Perumnas, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., dan SMF. Ke depan, SMF berencana untuk menyediakan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan infrastruktur merupakan pondasi penting yang memungkinkan sebuah negara menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih efisien.

"Insyaallah dengan infrastruktur yang sudah relatif terbangun, ada jalan tol, ada waduk, ada kereta api, ada kapal, ada bus, terminal maka peluang untuk membuat pertumbuhan lebih besar itu berjalan," ujar Budi saat pidato di acara Peresmian Peningkatan Standar Pelayanan Minimum Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Budi Karya Sumadi menambahkan bahwa infrastruktur yang perlu mendapat perhatian utama adalah sektor transportasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi, baik domestik maupun ekspor, sangat erat kaitannya dengan keberadaan transportasi yang efektif. "Apalagi apa yang dilakukan Presiden Prabowo akan meneruskan segala apa yang sudah dikerjakan," katanya.

Pada saat yang sama, Budi Karya meresmikan peningkatan standar pelayanan minimum di Stasiun Jurangmangu. Ia juga mengungkapkan harapannya agar revitalisasi serupa dilakukan di stasiun-stasiun lain.

Namun, ia berujar bahwa dana dari APBN tidak terlalu banyak, sehingga tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi untuk melakukan pembangunan. Maka dari itu, menurut Budi penting untuk melakukan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Contohnya adalah stasiun Jurangmangu ini, merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan pihak swasta dalam hal ini PT Jaya Real Property, Tbk. Bagian yang direvitalisasi pada Stasiun Jurangmangu ini mencakup fasad stasiun, gate, akses pedestrian, hall di bagian selatan stasiun, tangga dengan penambahan lift dan eskalator, hall bawah, ticketing bawah, pelebaran jembatan dan area peron kereta.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 12 Oktober 2024 dimulai dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan akan menindak tegas layanan dompet digital yang memfasilitasi praktik judi online.

Kemudian informasi mengenai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan hingga kini ada total 37 sampai 44 juta keluarga di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain itu berita tentang Menteri Agus Harimurti Yudhoyono resmi menyerahkan sertifikat tanah elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Kamis kemarin, di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berita terpopuler lainnya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan swasembada pangan terwujud paling lambat dalam tiga tahun mendatang. Dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan sejumlah proyek di kawasan IKN, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Menkominfo Budi Arie Tegur 5 Layanan Dompet Digital yang Dicurigai Fasilitasi Transaksi Judi Online

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyatakan akan menindak tegas layanan dompet digital yang memfasilitasi praktik judi online. Sejauh ini, sudah ada lima perusahaan dompet digital yang kena teguran keras olehnya.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi Arie, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kemenkominfo, kelima perusahaan dompet digital tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Hashim Sebut 44 Juta Keluarga Miskin di RI dan 27 Juta Rumah Tak Layak Huni

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan hingga kini ada total 37 sampai 44 juta keluarga di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dari keadaan rumah atau tempat tinggal keluarga tersebut.

"Antara 37 juta sampai 44 juta keluarga Indonesia sebetulnya sesungguhnya miskin," ucap adik kandung Prabowo Subianto tersebut, Jum'at, 11 Oktober 2024 di Jakarta.

Hashim juga menyebutkan, ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditinggali oleh masyarakat Indonesia. Rumah-rumah tersebut, kata Hashim, terlihat seperti gubuk yang kumuh. Tidak ada lantai, tidak ada air bersih, dan tidak ada listrik.

Data ini, menurut Hashim, ia dapatkan karena dirinya adalah Ketua Satgas Perumahan pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan begitu, kata Hashim, kurang lebih ada 100 juta masyarakat yang tinggal di tempat yang tidak layak. Ini menurutnya bisa mempengaruhi kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sendiri.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. AHY Serahkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tanah Istana Negara dan Garuda di IKN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan sertifikat tanah elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Kamis kemarin, di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam acara itu, AHY juga mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara.

“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, maka secara hukum, formal, semua sudah bisa dijelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ada di IKN ini,” ujar Menteri AHY kepada awak media usai kegiatan peresmian seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Sertifikat Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara ini memiliki luas 56,87 hektare atau 568.705 meter persegi. Sertifikat Tanah Elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan yang pertama di Kawasan KIPP.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Mentan Amran Targetkan Swasembada Pangan dalam 3 Tahun: Kita Akan jadi Lumbung Pangan Dunia

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan swasembada pangan terwujud paling lambat dalam tiga tahun mendatang. Salah satu caranya dengan mendorong pertanian modern yang melibatkan para petani muda.

"Sudah 11 bulan kami keliling Indonesia untuk memastikan pangan kita aman, mimpi kita paling lambat 3 tahun ke depan indonesia akan swasembada pangan. Bahkan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia nantinya," ujar Amran saat mengunjungi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Para petani muda, kata Amran, sangat penting dalam mendorong swasembada pangan di Indonesia. Karena itu, Amran menghibahkan alat pertanian modern kepada para petani generasi milenial dan Gen Z tersebut. Jumlah anak muda yang menerima hibah ini ditargetkan mencapai 50 ribu orang.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Jokowi Resmikan RS Mayapada di IKN, Berikut Profil Dato Sri Tahir Pendiri Mayapada Group

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan sejumlah proyek di kawasan IKN, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Salah satu proyek yang akan diresmikan di IKN adalah rumah sakit.

“Beberapa di antara proyek yang akan diresmikan adalah Istana Negara hingga tiga rumah sakit,” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Sebelumnya, Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Jokowi akan berangkat ke IKN pada 11 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sedang menggagas pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS). Komite ini disebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekaligus transparansi proses pengambilan keputusan dalam pengembangan dan penguatan keuangan syariah.

Langkah ini disebut untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dengan meningkatkan daya saing keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program inisiatif yang telah dan akan diterbitkan.

“Meningkatkan percepatan penyusunan peraturan yang mengatur kegiatan usaha atau produk dan jasa syariah, dan mendukung integrasi kebijakan OJK dalam pengembangan dan penguatan keuangan syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Mirza menyampaikan langkah OJK itu dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan (Ijtima' Sanawi) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024 di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. OJK mencatat industri keuangan syariah telah menorehkan kinerja yang cukup baik dengan total aset sebesar Rp2.742,28 triliun per Agustus 2024. Total aset untuk sektor perbankan syariah mencapai Rp902,39 triliun, sektor industri keuangan non-bank syariah sebesar Rp163,47 triliun, dan sektor pasar modal syariah sebesar Rp1.676,42 triliun.

Angka tersebut meningkat sebesar 12,91 persen secara tahunan dari sebelumnya. “Perkembangan yang positif ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata dia.

OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan antara lain sembilan POJK di perbankan syariah, tujuh SEOJK perbankan syariah, satu POJK pasar modal syariah, satu POJK tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi serta satu POJK Industri Penjaminan Syariah.

"Dengan penerbitan regulasi yang dimaksud, diharapkan Dewan Pengawas Syariah dapat mengoptimalkan perannya antara lain dalam peningkatan tata kelola industri jasa keuangan syariah serta penguatan peran keuangan syariah yang berdaya saing tinggi," kata dia.

Ia mengatakan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, OJK berpegangan pada beberapa prinsip antara lain menciptakan level of playing field yang sama bagi keuangan syariah, memberikan penegasan dan kepastian hukum, serta meningkatkan comparative advantage dengan menonjolkan keunikan keuangan syariah.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara itu juga menjelaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah diperlukan kegiatan edukasi keuangan syariah yang masif kepada masyarakat.

"Kita perlu melakukan edukasi dan memperluas inklusi keuangan syariah sehingga terjadi financial well-being serta memasyarakatkan ekonomi dan keuangan syariah," kata Friderica.

Dia menyebut untuk mendorong industri keuangan syariah, OJK sudah membentuk kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah (LIKS) untuk meramu program pengembangan kegiatan edukasi keuangan syariah ke depan.

"Kita akan terus meramu program untuk tingkatkan literasi inklusi keuangan supaya semakin meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Produk PT Kalbe Farma Tbk saat ini telah terdistribusi ke sekitar 40 negara di dunia. Pharma Marketing Deputy Director PT Kalbe Farma, Selvinna, mengatakan ke depan pangsa pasar luar negeri terus jadi cita-cita Perseroan.

Selvinna memaparkan distribusi produk ke luar negeri bukan hanya untuk kepentingan perusahaan. Namun, bagian dari upaya untuk mendorong produk buatan Indonesia ada di pasar internasional.

“Tentunya semua company ingin memperluas bisnis, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar,” ujar Selvinna usai mengisi acara diskusi bersama awak media di Hotel Sari Pacific pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Menurut dia, saat ini mayoritas produk yang terdistribusi di luar negeri berupa obat non-resep. Produk-produk yang bisa terdistribus dengan lebih mudah di pasaran. “Beberapa produk seperti Promag, Procold, Mixagrip, itu ada di luar negeri,” kata dia.

Selain itu, ia menuturkan bahwa Kalbe Farma terus mengembangkan produk di dalam negeri. Beberapa yang sudah diproduksi di dalam negeri, kata dia, berupa produk-produk generik, produk biologi, hingga benang bedah.

Di sisi lain, sebagian produk yang dijual dan didistribusikan Kalbe Farma memang masih impor. Terbaru, Kalbe menghadirkan 20 jenis produk perawatan luka modern yang sebagian besar diimpor dari perusahaan Smith&Nephew yang berpusat di Inggris.

Ia mengungkapkan salah satu komponen obat luka modern yang sejak lama sudah bisa diproduksi di dalam negeri yakni adalah tulle. Produk tersebut merupakan komponen untuk menutup luka.

Perusahaan medis dan farmasi ini tercatat mengalami pertumbuhan pesat tahun ini. Pada semester pertama 2024 PT Kalbe Farma meraih laba Rp1,8 triliun atau meningkat 18,1 persen dari periode sama di tahun lalu. Sementara untuk pendapatan mencatatkan naik 7,6 persen. Total pendapatan emiten berkode KLBF ini mencapai Rp16,3 triliun pada periode tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Wahid Foundation selaku Co-Chair Forum Kemitraan Nasional Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (FKN RAN PE) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersiap menyelenggarakan pertemuan. Pertemuan Tahunan Forum Kemitraan Nasional ini akan berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024 di Jakarta.

“Acara ini bertujuan memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE),” kata Wahid Foundation dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Penguatan RAN PE itu juga melalui kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Persamuhan ini mengusung tema Menguatkan Kemitraan, Menghadapi Tantangan Ekstremisme Kekerasan.

“Forum ini diharapkan menjadi wadah diskusi strategis untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan efektivitas implementasi RAN PE di seluruh Indonesia,” kata mereka.

Wahid Foundation menyatakan melalui kemitraan yang erat pemangku kepentingan dari berbagai sektor bisa berbagi pengalaman dan solusi. Selain itu, strategi dan inovasi salam mencegah ekstrimisme kekerasan juga diharapkan bisa muncul melalui forum ini.

“Agenda pertemuan tahunan ini akan menghadirkan pembicaradari kementerian terkait, lembaga swasta, masyarakat sipil, serta mitra internasional yang turut berperan dalam pelaksanaan RAN PE,” kata Wahid Foundation.

Beberapa topik utama yang akan dibahas meliputi optimalisasi implementasi RAN PE, peningkatan kemitraan multi-stakeholder, serta rekomendasi kebijakan untuk masa depan RAN PE 2025-2029.

BNPT dan Wahid Foundation menegaskan bahwa upaya mengatasi ekstremisme kekerasan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Laporan DARI PE 2023 menyoroti pentingnya kemitraan multi stakeholder dalam mempercepat pencapaian hasil. Langkah ini juga diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 103 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan serta tata kelola Forum Kemitraan Nasional RAN PE.

“Forum ini akan menjadi platform penting dalam membahas rekomendasi kebijakan serta memperkuat kolaborasi yang lebih erat antar-sektor dalam menghadapi tantangan ekstremisme kekerasan di masa mendatang,” kata Wahid Foundation.

Selain itu, Wahid Foundation menuebut forum ini juga akan mengoptimalkan implementasi RAN PE. Senyampang pertemuan ini juga akan memfasilitasi diskusi mengenai pengalaman terbaik dari berbagai daerah dalam menanggulangi ekstremisme.

Pertukaran pengalaman ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan praktik-praktik yang efektif untuk diterapkan di wilayah lain, sehingga memperkuat upaya kolektif dalam mencegah terorisme.

“Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan akan muncul solusi-solusi kreatif dan berkelanjutan yang mampu menghadapi tantangan baru dalam upaya pencegahan kekerasan,” kata mereka.

Catatan: Berita ini mengalami perubahan pada judul dan isi berita. Dari semula "Riset Wahid Foundation: Ada 43,16 Persen Konten tentang Terorisme di Tiktok". Perubahan dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Perubahan dilakukan pada Sabtu, 12 Oktober 2024 pukul 23.21. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rumah susun seharusnya direncanakan dan dibangun di titik Transit Oriented Developmentatau TOD. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses angkutan massal perkotaan.

"Pak Presiden Jokowi dan diteruskan oleh Presiden terpilih mengonsepkan bahwa di titik-titik TOD itu seyogyanya direncanakan dan dibangun rumah susun," ujar Budi saat pidato di acara Peresmian Peningkatan Standar Pelayanan Minimum Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Sebagai informasi TOD merupakan pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta dekat dengan pelayanan angkutan umum ke seluruh kota.

Menurut Budi, skema TOD saat ini telah menjadi sebuah keharusan karena kawasan tersebut menjadi titik pertemuan antara moda transportasi pertama (first mile) dan transportasi terakhir (last mile). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpindah antar moda transportasi dengan lebih mudah dan efisien.

"Dari rumah sampai ke stasiun tidak kesulitan dan tidak membuat parkir terlalu banyak," ujarnya.

Dengan adanya skema ini, Budi juga berharap masyarakat dapat berpindah dengan menggunakan angkutan massal, salah satunya KRL. Apalagi, sektor transportasi menurut Budi juga dikembangkan dengan angkutan massal lain seperti MRT, LRT, dan Trans Jakarta. "Ada konsep yang harus kita lakukan dengan konsisten, yaitu TOD, supaya pergerakan manusia itu semakin efisien," katanya.

Sebelumnya, Budi meresmikan peningkatan standar pelayanan minimum di Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, pada Sabtu 12 Oktober 2024. Menurutnya langkah ini adalah bentuk fokus pemerintah pada kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan.

"Pak Presiden Jokowi ingin sekali bahwa ketergantungan dengan mobil pribadi itu harus ditinggalkan," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pembuat pesawat terbang asal Amerika Serikat, Boeing, mengumumkan rencana PHK pada sekitar 10 persen jumlah karyawannya dalam beberapa bulan ke depan. Pasalnya, Boeing terus-menerus mengalami kerugian dan adanya aksi mogok kerja telah berdampak pada produksi penjualan pesawat-pesawat terbang.

PHK akan dilakukan dijajaran pejabat eksekutif dan manajer serta karyawan biasa. Perihal rencana PHK ini sudah dibagikan oleh CEO Boeing yang baru Kelly Ortberg pada Jumat, 11 Oktober 2024, lewat memo yang dibagikan pada karyawan. Boeing saat ini total memiliki sekitar 170 ribu pegawai yang tersebar di berbagai belahan dunia.

“Bisnis kami sedang dalam posisi sulit dan sulit untuk melebih-lebihkan tantangan yang kami hadapi bersama,” kata Ortberg, yang baru menjadi CEO Boeing dua bulan lalu.

Sebulan setelah Ortberg menduduki jabatan CEO, 33 ribu karyawan Boeing melakukan aksi mogok kerja selama satu jam. Dia menyebut, PHK ini adalah keputusan berat yang ditujukan untuk perubahan struktural guna memastikan kemampuan perusahaan tetap kompetitif dan bisa mengeksekusi kustomer yang baru dalam jangka panjang.

“Kami menyusun ulang sumber daya manusia kami agar sejalan dengan realitas keuangan kami dan agar kami bisa lebih fokus menentukan segala prioritas,” kata Ortberg. Dia menambahkan Boeing juga telah menunda program pengembangan pesawat 777X sampai 2026 dan menghentikan sementara produksi pesawat komersial 767 sampai 2027 agar bisa menuntaskan sisa-sisa order yang ada.

Sebelumnya pada pekan ini, Boeing mengungkap telah melayangkan gugatan terhadap National Labor Relations Board yang mewakili serikat pekerja Boeing di pabrik West Coast yang melakukan aksi mogok kerja, atas tuduhan melakukan praktik perburuhan tidak adil. Boeing menekankan Asosiasi Pekerja Mesin dan Kedirgantaraan gagal melakukan tawar-menawar dengan baik selama empat minggu aksi mogok kerja, sebaliknya lembaga itu malah memberikan informasi yang keliru pada karyawan soal status negosiasi.

Sumber: RT.com

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klikdi sini