ekBis#1

Hashim Sebut Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan Jadi Kepala Otorita IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN). Ia menyebut, jabatan ini setara dengan menteri.

“Dengan Pak Basuki Hadimuljono, IKN akan diteruskan dengan sarana-sarana yang harus dilengkapi,” ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Penunjukkan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN ini, kata Hashim, menunjukkan komitmen dan keseriusan Prabowo untuk meneruskan proyek IKN.

Hashim menyebut, IKN akan diteruskan dengan sarana-sarana yang harus dilengkapi. Hal ini, kata dia, agar IKN siap menjadi ibu kota yang fungsional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo memiliki keinginan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Pasalnya, kata AHY, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut mesti turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).

“Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia memastikan, Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan.

Pembangunan IKN dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan ibu kota baru ini dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Keberlanjutan pembangunan IKN kemudian menjadi pertanyaan setelah Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Musababnya, Prabowo tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini

Prabowo Perintahkan Menteri untuk Pecat Pejabat yang Tidak Bekerja Keras

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo mengimbau jajaran menteri dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih agar memecat pejabat yang tidak mampu bekerja keras. Dia menyebut, tidak ada pihak-pihak di bawah kepemimpinannya yang kebal jabatan, sehingga siapa saja berpotensi dicopot ketika tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik.

“Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tetapi tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, yang tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, saudara saya beri wewenang untuk copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dia juga meminta para menteri untuk lebih berani dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dia mengakui bahwa sistem birokrasi di Indonesia dikenal rumit dan lamban, sehingga justru mempersulit rakyat.

“Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita, birokrasi pemerintah sering mempersulit bukan memudahkan keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah,” ucap dia.

Ia juga menjelaskan alasan membentuk beberapa lembaga pemerintah non-kementerian baru, seperti Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Badan tersebut, menurut dia, bertugas untuk mengawasi semua program dan proyek yang akan dijalankan.

“Bukan saya ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian. Tidak, tetapi saya ingin membantu, di mana adabottleneck(titik kemacetan), di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” ujar Menteri Pertahanan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi itu.

Ia juga meminta para menteri untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang terlalu bersifat seremonial, seperti seminar, sarasehan, konferensi, dan studi banding ke luar negeri. Hal tersebut, lanjut dia, sebagai bentuk efisiensi.

“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka (Praja Muda Karana) ke negara lain. Saya minta efisien,” kata dia.

Dalam momen itu, ia juga membeberkan alasan dirinya menunjuk 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Dia menyadari bahwa jumlah tersebut dianggap besar, tetapi dia mengklaim bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia.

“Dari luas wilayah, kita sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara, mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, (wilayah) kita seluas Eropa,” ucap dia.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia menganut sistem politik demokratis. Dia menyebut, apabila Indonesia adalah negara otoriter, maka mungkin cukup menjalankan semua tugas pemerintahan dengan jumlah penduduk yang sedikit.

“Jadi saudara-saudara, ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja seenaknya,” ujar Prabowo.

Singgung Risiko Kerja hingga Upah Rendah, SPAI Minta Menteri Yassierli Akui Ojol sebagai Pekerja

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan pengemudi angkutan daring, seperti ojek online (ojol), taksi online, dan kurir sebagai pekerja tetap. SPAI menilai langkah ini agar para pengemudi angkutan daring memperoleh hak-hak pekerja termasuk upah minimum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Untuk itu kami menghimbau menteri yang baru untuk segera merealisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja platform,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Usai ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, Yassierli berjanji akan bergegas merancang rencana kerja dalam 100 hari pertama. Guru Besar Institute Teknologi Bandung itu mengatakan kementeriannya akan membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga upskilling maupun reskilling pekerja. Namun, Yassierli tidak ada membahas soal status ojek daring dalam program 100 hari kerjanya.

Dalam menetapkan upah minimum, ia mengatakan Yassierli sepatutnya melihat kondisi pendapatan yang memprihatinkan bagi pengemudi ojol, taksi online, dan kurir. Dia mengatakan status mitra pengemudi dengan platform menyebabkan pendapatan para pekerja ini tak menentu.

“Setiap bulannya pendapatan pengemudi ojol berada di bawah standar upah minimum,” kata dia.

Ia mengatakan hubungan kemitraan ini menjadikan platform menetapkan tarif yang murah secara sepihak. Dia menyebut platform juga memotong penghasilan pekerja yang melebihi ketentuan 20 persen. Platform, kata dia, memotong penghasilan di kisaran 30-70 persen melalui tambahan biaya layanan dan biaya lain yang dibebankan ke konsumen.

Karena itu, rata-rata penghasilan per bulan pekerja angkutan daring ini hanya Rp3 juta. “Itu pun kami harus bekerja dari pagi hingga malam, berkisar 15-17 jam setiap harinya. Dan itu kami kerjakan tanpa libur dalam sebulan,” kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan pendapatan Rp3 juta itu tak berlaku bagi pengemudi perempuan. Tak mendapat cuti berbayar untuk haid, melahirkan, dan potensi keguguran, ia mengatakan pendapatan pekerja perempuan bisa lebih rendah.

“Belum lagi risiko di jalan raya yang rawan kecelakaan bagi kami karena faktor kelelahan dan kurang istirahat. Bila terjadi kecelakaan, kami hanya dianggap sebagai kecelakaan lalu-lintas, bukan sebagai kecelakaan kerja,” kata dia.

Padahal, kata dia, kalau pekerja angkutan daring ini diakui UU, mereka akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan tanggung jawab dari platfrom. “Dengan status mitra, kami otomatis tidak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya ada tanggung jawab platform di situ,” kata dia.

Prabowo Sebut Judi Online, Narkoba, dan Korupsi sebagai Ancaman Berat bagi Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo mengatakan judi online,narkoba, penyelundupan, penyelewengan dana, korupsi, dan kebocoran menjadi ancaman berat bagi Indonesia. Dia pun menyatakan bahwa semua permasalahan tersebut dapat diberantas dengan pertahanan dan penegakan hukum yang kuat.

“Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dia menuturkan bahwa semua tantangan itu dapat diatasi apabila beberapa pihak mampu bekerja dengan fokus. Dia pun memerintahkan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk berkonsentrasi terhadap ancaman-ancaman berat bagi Indonesia.

“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelegensi yang baik, bukti-bukti yang kuat, kita bisa segera memitigasi hal ini semua,” ucap mantan Menteri Pertahanan itu.

Pernyataan terkait ancaman besar bagi Indonesia itu bukan yang pertama kali disampaikan Prabowo. Sebelumnya, dia juga sempat menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan kolusi. Menurut dia, kebocoran anggaran dan penyelewengan dana harus segera diatasi dengan tekad yang kuat dan transparansi.

“Marilah kita berani mawas diri, marilah kita berani menatap wajah kita sendiri dan berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, dan korupsi di negara kita,” ujar Prabowo dalam pidato pertamanya usai pengucapan sumpah masa jabatan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Walaupun Indonesia meraih beberapa prestasi di level global, seperti bagian dari G20 dan termasuk ekonomi terbesar ke-16 dunia, lanjut dia, masih ada banyak pekerjaan rumah yang diharapkan dapat diselesaikan. Dia menyebut beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, di antaranya kemiskinan, kekurangan gizi, hingga pendidikan.

“Marilah kita berani melihat kenyataan, kita boleh bangga dengan prestasi, tetapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati terhadap tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita,” kata Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Dia lalu mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Dia menegaskan pentingnya persatuan dan gotong royong sebagai nilai dasar bangsa Indonesia.

“Marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut,” ucap Prabowo.

Makan Bergizi Gratis: Pesan Prabowo untuk Para Menteri hingga Usulan Sesuai Pedoman Gizi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto ingin mempertaruhkan kepemimpinannya untuk mewujudkan programmakan bergizi gratis. "Saya haqqul yaqin, saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Kita satu tim harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia," katanya pada Rabu, 23 Oktober 2024.

1. Program Strategis

“Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” kata Prabowo dalam arahannya di sidang kabinet yang digelar di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga seluruh kementerian dan lembaga untuk bergerak cepat, tepat sasaran, dan terukur.
“Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu atau tiga bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi, kita bisa berhitung, kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana kita bisa kerahkan sumber daya,” kata Prabowo.

2. Gibran Memantau

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan uji makan gratis di SMPN 270 Jakarta Utara dengan didampingi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. “Hampir sama seperti kemarin kita uji coba makan bergizi gratis dengan Pak Pj. Gubernur DKI Jakarta di SDN 03 Menteng. Sekarang, di SMPN 270,” kata Gibran saat dijumpai di SMPN 270, Jakarta Utara, Rabu, 23 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Gibran menyempatkan untuk berdialog dengan dua perwakilan siswa dari SMP tersebut terkait makanan yang diberikan. Adapun paket makan siang yang disediakan sebanyak 700 kotak oleh PAM Jaya itu berisi nasi, ayam teriyaki, sayur capcai, tahu goreng, dan buah jeruk dengan total 704 kkal.

3. Diminta Melibatkan Produsen

Pengamat kesehatan, Dicky Budiman, meminta pemerintah melibatkan produsen untuk program makan bergizi gratis agar terjamin dari gizi, higienis, dan penyaluran. "Sistem distribusi yang efektif perlu direncanakan, termasuk kerja sama dengan produsen makanan lokal dan penggunaan fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai untuk menjaga kualitas makanan," kata Dicky saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Menurut dia, solusi itu untuk mengatasi hambatan saat pemerintah menjangkau daerah terpencil atau wilayah yang infrastrukturnya minim. Dikhawatirkan hambatan akses itu, kata dia, rentn menyebabkan penurunan kualitas makanan seperti menjadi basi atau rusak.Ia juga mempertimbangkan, ketidakteraturan dalam menjaga standar kebersihan bisa menyebabkan risiko kontaminasi dan wabah penyakit.

"Penting juga memastikan adanya porsi dan variasi menu yang kaya akan sumber protein, serat, vitamin, dan mineral yang disusun oleh ahli gizi," katanya.

4. Swasembada Pangan

Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Rizal Martua Damanik, menyatakan program prioritas Prabowo, makan bergizi gratis berkaitan dengan program swasembada pangan.

“Kalau kita berbicara tentang makan bergizi gratis ini, satu hal yang ingin saya tekankan bahwa Indonesia itu kan luas. Jadi, bagaimana melalui program makanan bergizi gratis ini bisa mengakomodasi potensi dan tradisi lokal, yang sejalan juga dengan cita-cita swasembada pangan Pak Prabowo,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Menurut dia, dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, masyarakat mesti diberikan edukasi tentang pentingnya keragaman pangan sesuai dengan potensi lokal di wilayah masing-masing.

5. Pedoman Isi Piringku

Pakar kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengingatkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jakarta tidak mengabaikan pedoman Kementerian Kesehatan untuk memastikan asupan yang menunjang tumbuh kembang anak.

"Kita sangat berharap agar pelaksanaannya menyesuaikan dengan prinsip gizi seimbang sesuai pedoman Kementerian Kesehatan 'Isi Piringku'," kata Tjandra, Senin, 21 Oktober 2024, dikutip Antara.

Menurut dia, penting memperhatikan porsi dalam sepiring makanan agar dilengkapi karbohidrat, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. "Setidaknya ada tiga peran makan siang yang baik yakni menjamin kecukupan gizi, sebagai sumber energi untuk sekolah dan beraktivitas, serta untuk mengatasi dan menghindari berbagai penyakit dan masalah kesehatan," ujarnya.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Keyakinan Prabowo Bisa Wujudkan Swasembada Pangan dalam 4 hingga 5 Tahun, Kok Bisa?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dapat terwujud dalam 4 hingga 5 tahun kedepan melalui pidato perdananya setelah resmi dilantik, di Gedung Nusantara MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Dia menekankan, Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. “Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo.

Swasembada, kata dia menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki oleh Indonesia.

“Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Presiden RI kedelapan tersebut.

Adapun dia optimis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. “Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Untuk diketahui, swasembada pangan merupakan salah program utama yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan saat masa-masa kampanye. Maka, untuk mewujudkan hal tersebut Prabowo mencanangkan sejumlah strategi, termasuk pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong. Prabowo juga menargetkan penambahan luas lahan panen hingga 4 hektare hingga 2029.

Sejalan dengan Prabowo, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menargetkan swasembada pangan terwujud paling lambat dalam tiga tahun mendatang.

Lebih lanjut, menanggapi komitmen Prabowo tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengatakan DPR RI akan mendorong Presiden Prabowo menepati janjinya mewujudkan swasembada pangan.

"Kami optimis DPR akan membuat dorongan yang kuat dan sekaligus mengawasi perjalanan beliau (Prabowo) dalam lima tahun," ujarnya saat ditemui usai acara pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Gedung DPR RI, Minggu, 20 Oktober 2024.

Mantan Ketua Banggar DPR itu menyoroti ketahanan pangan Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dalam paparannya, impor pangan meroket hingga membuat defisit sebesar US$ 37 miliar atau setara dengan Rp 573 triliun (kurs Rp 15.474 hari ini). "Dalam hal ini, seluruh produk-produk sektor pertanian, impor kita dibandingkan ekspor kita defisit hampir US$ 37 miliar. Itu artinya Rp 526 triliun," ujar Said.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Said mengatakan DPR dan Pemerintah harus bekerja sama. Salah satunya di bagian hulu pangan melalui program subsidi yang akan disalurkan langsung ke petani. "Beliau (Prabowo) menyampaikan akan melakukan program-program yang deliver langsung kepada petani. Tidak lagi mensubsidi korporasinya," katanya.

Namun di sisi yang lain, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, justru meragukan kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Hal ini karena tingkat ketergantungan beras impor yang dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat.