TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia sanggup memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan, dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan.

“Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam pidato perdananya di agenda pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Kompleks DPR/MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, swasembada menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki oleh Indonesia.

“Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ucap Presiden RI kedelapan tersebut.

Ia memprediksi Indonesia bisa mencapai swasembada pangan hanya dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Prabowo mengatakan, prediksi ini ia dapatkan setelah melakukan diskusi dengan beberapa ekonom. Bahkan, ia yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Berulang Disebut

Swasembada pangan merupakan salah program utama yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan, terutama saat masa-masa kampanye. Prabowo bahkan mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong. Prabowo juga menargetkan penambahan luas lahan panen hingga 4 hektare sampai 2029.

Saat ini Indonesia sendiri merupakan salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang masih rendah, yakni berada di posisi 63 dari 113 negara pada 2023.

Pada tahun 2024, impor beras Indonesia tercatat paling tinggi sejak 1999. Saat rapat pengendalian inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 29 Juli, 2024, Perum Bulog menyatakan sudah mengimpor 2,5 juta ton beras sepanjang semester pertama 2024. Adapun rencana impor beras periode Mei hingga Desember ditargetkan sebanyak 3,40 juta ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Senin, 21 Oktober 2024, dimulai dari daftar menteri, menteri koordinator, wakil menteri hingga pejabat setara menteri pada Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Juga ada berita sambutan meriah atas kedatangan Sri Mulyani dan tiga wakil menterinya di Gedung Kemenkeu.

Berikutnya ada berita tentang profil Menhub Dudy Purwagandhi, rencana Menteri Koperasi Budi Arie dan tugas berat Fahri Hamzah sebagai wakil menteri. Lalu ada berita tentang dana pensiun dan tunjangan Jokowi serta Ma'ruf Amin hingga sorotan Menteri ATR Nusron Wahid soal kesenjangna akses tanah.

Ketujuh berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan tujuh berita trending tersebut.

1. Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk akan menjadi beban berat APBN.

Simak lebih jauh tentang kabinet Prabowo di sini.

2. Profil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Anak Buah Haji Isam yang Dilantik Presiden Prabowo

Presiden ke delapan RI, Prabowo Subianto, baru saja melantik susunan kabinet yang akan membantunya dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Salah satu menteri yang dilantik adalah Dudy Purwagandhi, sebagai menteri perhubungan yang menggantikan Budi Karya Sumadi. Lantas, siapakah sosok Dudy Purwagandhi yang dipercaya Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih ini?

Sebelumnya, Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Achmad Hanif Imaduddin, menyoroti dipanggilnya Dudy Purwagandhi yang merupakan anak buah Haji Isam oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara pada beberapa waktu lalu. “Relasi antara Dudy, CEO JAT, dengan Haji Isam menunjukkan keduanya tidak lebih dari kolega Prabowo. Haji Isam pun juga terang-terangan mendukung Prabowo,” kata Hanif ketika dihubungi, Kamis, 18 Oktober 2024.

Dudy merupakan pria kelahiran Manado pada 23 September 1970. Ia dikenal sebagai jajaran Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dudy merupakah lulusan Sarjana Hukum di Universitas Trisakti pada tahun 1995. Sebelum memegang jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, Dudy pernah menjadi Direktur Seacons Trading Limited di Singapura dari tahun 2011 hingga 2020, menurut laporan tahunan PLN 2023 yang dikutip dari situs resminya.

Simak lebih jauh tentang profil Menhub Dudy Purwagandhi di sini.

3. Riuh Tepuk Tangan dan Rangkaian Bunga Sambut Sri Mulyani Saat Tiba di Kantor Kemenkeu Bersama Tiga Wamen

Riuh tepuk tangan terdengar saat Sri Mulyani Indrawati muncul dari pintu masuk Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. Bendahara Negara dari Kabinet Merah Putih itu muncul bersama tiga wakilnya Senin sore, 21 Oktober 2024, usai resmi dilantik oleh Prabowo di Istana negara.

Sambil melempar senyum, ia menerima rangkaian bunga yang disodorkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Selain mengucapkan selamat datang kepada Sri Mulyani, selebrasi penyambutan juga ditujukan untuk trio wakil menteri keuangan (Wamenkeu) yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu.

Tidak ada pembacaan sambutan dari pejabat direktorat maupun dari Menkeu dan ketiga wakil menteri. Mereka hanya saling berjabat tangan dan Sri Mulyani tampak melayani permintaan foto dari para staf, sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk melanjutkan agenda selanjutnya.

Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani dan tiga wamen disambut meriah di sini.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

Pengrajin pigura di Solo membuat sketsa wajah Presiden Prabowo Subianto dari uang logam Rp 50.

TEMPO.CO, Jakarta - Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dimulai dengan Kabinet Merah Putih.

Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, Prabowo dibantu oleh kabinet pemerintahan yang gemuk, di mana terdapat 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri. Hal ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk para pengamat.

1. Tantangan Kementerian Baru
Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, 21 Oktober 2024. Dari 48 menteri yang akan bekerja lima tahun ke depan, ada 14 kementerian baru yang dibentuk Prabowo.

Menurut pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, butuh waktu enam bulan hingga satu tahun untuk kementerian yang baru dibentuk agar bisa bekerja secara efektif. Ia menyebut, ada beberapa hal dasar yang perlu dipersiapkan, seperti alokasi anggaran dan struktur organisasi dan tata kerja.

"Perkiraan saya sampai bisa sungguh-sungguh bekerja itu bisa-bisa satu tahun atau bahkan lebih," kata Yanuar kepada Tempo, melalui pesan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Yanuar mengatakan, selain penyusunan anggaran dan struktur organisasi, kementerian yang baru dibentuk juga memiliki tantangan dari segi pengisian sumber daya manusia. Sebab, kata dia, lembaga setingkat kementerian membutuhkan pejabat seperti Direktur Jenderal hingga pejabat eselon II dalam jumlah besar. "Tantangannya karena penanganan sumber daya manusia ini tidak mudah, seperti mutasi dan tempat bekerja," katanya.

Adapun kementerian baru yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo merupakan pecahan dari kementerian yang sudah ada sebelumnya. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah menjadi tiga kementerian. Kemudian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi dua. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipisah, menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Kabinet Gemuk Tidak Efisien
Dalam kesempatan yang sama, Yanuar Nugroho juga melontarkan kritik terhadap kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo. Ia mengatakan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet baru itu berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan. Sebab, kata dia, akan ada kementerian menangani bidang yang saling beririsan.

"Satu urusan yang mestinya bisa ditangani satu kementerian, kini akan butuh waktu dan sumber daya lebih banyak karena mesti ditangani banyak kementerian," kata Yanuar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain tidak efisien, banyaknya jumlah kementerian, menurutnya akan menyedot anggaran yang cukup besar. Sebab, selain menggaji menteri, akan ada penambahan pegawai hingga staf khusus di tiap kementerian baru.

3. Beban Berat APBN Biayai Pemerintah Pusat
Sementara itu, lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Celios memperkirakan kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya.


Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik berfoto bersama usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per pejabat kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya menghabiskan Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” tulis laporan tersebut.

4. Tim Ekonomi yang Realistis
Dari sisi tim ekonomi di kabinet Prabowo, Dosen Universitas Paramadina Septa Dinata menilai keputusan untuk kembali menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dengan dibantu oleh tiga wakil menteri adalah sikap yang realistis.

“Kondisi ekonomi yang kini cenderung kurang stabil, ditambah dengan beban keuangan yang semakin besar, bunga utang yang semakin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan yang paling realistis itu, ya Sri Mulyani harus diangkat lagi,” ujar Septa Dinata, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024 dikutip dari Antaranews.

Ia mengatakan bahwa pengangkatan Sri Mulyani merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja, mengingat pengalamannya sebagai Menteri Keuangan selama dua periode kepresidenan sebelumnya membuat Sri Mulyani dapat meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Meskipun begitu, Septa menyatakan bahwa Prabowo melihat perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.“Nah caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu (wakil menteri keuangan) ini. Sebetulnya tiga nama (wamenkeu) ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

5. Meneruskan Rezim Hutang Jokowi
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Hendri Satrio, menyebut keputusan Prabowo memanggil banyak menteri ekonomi di era Jokowi untuk mengisi sejumlah pos di kabinetnya, memberi sinyal akan ada kesamaan pola kebijakan ekonomi yang dilakukan kabinet Prabowo. Salah satunya soal kebijakan soal hutang.

“Kalau dengan komposisi kabinet seperti yang kemarin kita lihat, maka (Prabowo) akan meneruskan cara-cara rezim hutangnya pak Jokowi,” kata Hendri dalam diskusi publik bertajuk Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menilai, tim ekonomi yang disiapkan Prabowo dalam Kabinet Merah Putih nanti tidak akan jauh berbeda dengan tim yang dimiliki kabinet Jokowi. Hal ini terbukti dari banyaknya wajah-wajah lama yang dipanggil Prabowo ke kediamannya menjelang pelantikan kabinet. Hendri menambahkan, kabinet Prabowo dengan corak Jokowi ini, kemungkinan akan terus berlaku hingga Prabowo merasa nyaman menjalankan roda pemerintahannya sendiri.

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyebut upaya pengumpulan berbagai data pemerintahan di Pusat Data Nasional atau PDN, bisa menjadi bumerang terhadap keamanan data pribadi masyarakat yang mestinya diproteksi.

“Ini merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk para peretas karena mereka tidak perlu menyerang satu persatu lembaga pemerintahan untuk mencuri data, namun cukup menyerang satu aplikasi atau satu pusat data untuk bisa mendapatkan hampir seluruh data pribadi milik masyarakat,” kata Pratama, dikutip dari keterangan resmi yang Tempo terima pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024 Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa proses pembangunan PDN yang ada di Cikarang, Jawa Barat, sudah 90 persen menuju penyelesaian.

PDN di Cikarang merupakan satu dari tiga PDN terbaru yang tengah dibangun pemerintah. Dua PDN lainnya berlokasi di Batam, Kepulauan Riau; dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut keterangan Pratama, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya mengumpulkan berbagai data pemerintahan di Satu Data Indonesia, serta tengah membuat Ina Superapps yang nantinya akan menggantikan semua aplikasi milik pemerintahan yang sudah ada sebelumnya.

Ia berpandangan, tinggal menunggu waktu kebocoran data terjadi apabila aplikasi serta situs pusat data yang ingin dikembangkan pemerintah tidak dijaga dengan sistem keamanan yang memadai.

Terlebih, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) per 18 Oktober 2024 belum diikuti dengan pembentukan Lembaga Penyelenggaraan PDP yang bertugas mengawasi jalannya perlindungan data pribadi, serta menjatuhkan sanksi.

Konsekuensi dari absennya perhatian pemerintah atas keamanan siber adalah kebocoran data yang akan terus terjadi. “Dan masyarakat yang menjadi korban tidak akan dapat berbuat apa-apa karena kebocoran data tidak terjadi pada perangkat mereka, namun terjadi pada sistem yang dimiliki oleh pengendali data pribadi serta pemroses data pribadi,” tutur Pratama.

Pratama berharap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto harus memiliki konsen terhadap urgensi pelaksanaan UU PDP, serta pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Menurut dia, negara bertanggung jawab atas hal ini untuk mencegah terulangnya beragam insiden siber pada kemudian hari.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa rasa simpati dan empatinya telah terasah saat menjadi Menteri ATR/BPN ere kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya awalnya tidak begitu memahami, tetapi setelah banyak turun mendengarkan drama-drama yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh terakhir ketika mengungkap tindak pidana kejahatan Dago Elos sejak 2016," ujarnya dalam sambutan serah jabatan Menteri ATR/BPN pada Senin, 21 Oktober 2024.

AHY berujar hatinya tergerak setelah mendengar keluhan masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mencurahkan usahanya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak boleh membiarkan mafia tanah yang menang.

Ia merasa tidak tega ketika masyarakat Indonesia, khususnya di Dago Elos, justru sulit untuk merencanakan masa depan. Menurut dia, situasi ini mencerminkan bahwa mereka belum sepenuhnya merdeka di tanah air sendiri.

"Masyarakat ketakutan, cemas karena tanahnya diserobot dan bisa terusir kapan saja," katanya.

Sebelumnya, pada detik-detik terakhirnya sebagai Menteri ATR/BPN, AHY mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bandung dengan nilai kerugian mencapai Rp 3,65 triliun.

"Alhamdulillah di penghujung masa pengabdian ini, bukan hanya terungkap tapi juga bisa benar-benar dijelaskan bahwa kasus mafia tanah di Bandung, khususnya Dago Elos, bisa kita selesaikan. Menjelang tanggal 20 Oktober, tidak ada alasan untuk tidak menjalankan tugas kita, itulah mengapa secara langsung saya hadir di Kota Bandung ini," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Oleh karena itu, ia mengatakan kepada Menteri ATR/BPN yang baru, Nusron Wahid, bahwa pekerjaan ini adalah perjuangan kemanusiaan. "Insyaallah apa yang kita kerjakan benar merupakan ibadah," ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, AHY, didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni, menyerahkan jabatan kepada Menteri ATR/BPN Kabinet Merah Putih Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan di Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Oktober 2024. Proses serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak.

Usai penandatanganan, AHY menyerahkan memorandum kepada Nusron Wahid sebagai panduan untuk melanjutkan kinerja Kementerian ATR/BPN di periode yang akan datang.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).

“Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia memastikan Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan.

Meski demikian, Diana mengatakan, Kementerian PU belum menyusun daftar prioritas pembangunan proyek-proyek tersebut. “Belum. Nanti akan Rapim (Rapat Pimpinan) dulu sama Pak Menteri," kata dia.

Lebih lanjut, Diana menyebut, Kementerian PU perlu bekerja sama dengan kementerian yang lain untuk mendiskusikan pembangunan proyek-proyek tersebut,

“Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena giant sea wall kan kebanyakan urusan (kementerian) sumber daya alam,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan proyek giant sea wall ini akan menjadi salah satu program pembangunan prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Hashim menyatakan itu dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Hashim berujar pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam.

Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun. Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994.

Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membeberkan tugas tambahan dalam kementeriannya. Hal ini, kata Rosan, merujuk ditambahkannya nomenklatur ‘hilirisasi’ dalam Kementerian Investasi.

Rosan mengatakan, hilirisasi memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Sebab, ruang lingkup hilirisasi melingkupi banyak sektor. “Arahannya (Presiden Prabowo) supaya lebih banyak hilirisasi yang dijalankan dan tidak hanya berfokus pada pertambangan saja,” ujar Rosan saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Perluasan hilirisasi ini, kata Rosan, diharapkan dapat menambah nilai investasi di Indonesia serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Ia menambahkan, kementeriannya juga akan berkolaborasi dengan kementerian terkait lain mengenai perumusan program serta prioritas hilirisasi yang akan dijalankan. Kementerian-kementerian terkait tersebut seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

“Semua akan kami lihat, terutama pada bidang-bidang yang kita punya keunggulan yang sangat besar,” kata dia.

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu memberi contoh, salah satu rencana program hilirisasi yang tengah ia rencanakan adalah terkait hilirisasi rumput laut dan kelapa sawit.

“Kalau rumput laut itu bisa jadi agar-agar dan kosmetik, sangat banyak turunannya. Kelapa sawit kita ketahui sudah B35, B40, dan mau ditingkatkan lagi ke B45. Itu salah satu keunggulan yang akan kita terus dorong juga,” ucapnya.

Sebelumnya, Rosan Roeslani merupakan Menteri Investasi/BPKM pada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024 menggantikan Bahlil Lahadalia yang saat itu ditugaskan untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di pemerintahan baru Prabowo. Subianto, Rosan kembali didapuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi/BPKM. Ia bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya dilantik oleh Prabowo Subianto hari ini, Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pelantikan ini, Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri. Prabowo membacakan sumpah tersebut yang kemudian diikuti para menteri.

Kabinet Merah Putih Prabowo memiliki total 48 Kementerian dengan rincian 41 Kementerian Teknis dan tujuh Kementerian Koordinator.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membeberkan tugas tambahan dalam kementeriannya. Hal ini, kata Rosan, merujuk ditambahkannya nomenklatur ‘hilirisasi’ dalam Kementerian Investasi.

Rosan mengatakan, hilirisasi memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Sebab, ruang lingkup hilirisasi melingkupi banyak sektor. “Arahannya (Presiden Prabowo) supaya lebih banyak hilirisasi yang dijalankan dan tidak hanya berfokus pada pertambangan saja,” ujar Rosan saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Perluasan hilirisasi ini, kata Rosan, diharapkan dapat menambah nilai investasi di Indonesia serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Ia menambahkan, kementeriannya juga akan berkolaborasi dengan kementerian terkait lain mengenai perumusan program serta prioritas hilirisasi yang akan dijalankan. Kementerian-kementerian terkait tersebut seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

“Semua akan kami lihat, terutama pada bidang-bidang yang kita punya keunggulan yang sangat besar,” kata dia.

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu memberi contoh, salah satu rencana program hilirisasi yang tengah ia rencanakan adalah terkait hilirisasi rumput laut dan kelapa sawit.

“Kalau rumput laut itu bisa jadi agar-agar dan kosmetik, sangat banyak turunannya. Kelapa sawit kita ketahui sudah B35, B40, dan mau ditingkatkan lagi ke B45. Itu salah satu keunggulan yang akan kita terus dorong juga,” ucapnya.

Sebelumnya, Rosan Roeslani merupakan Menteri Investasi/BPKM pada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024 menggantikan Bahlil Lahadalia yang saat itu ditugaskan untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di pemerintahan baru Prabowo. Subianto, Rosan kembali didapuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi/BPKM. Ia bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya dilantik oleh Prabowo Subianto hari ini, Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pelantikan ini, Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri. Prabowo membacakan sumpah tersebut yang kemudian diikuti para menteri.

Kabinet Merah Putih Prabowo memiliki total 48 Kementerian dengan rincian 41 Kementerian Teknis dan tujuh Kementerian Koordinator.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi proyek mass rapid transit (MRT) fase 2 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Kunjungan ini, dilakukan Gibran seusai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.

Dalam kunjungan itu, Gibran meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monas dan Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota). Putra sulung presiden ke-7, Joko Widodo, itupun membagikan kunjungannya ke MRT di akun media sosialnya.

"Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," tulis Gibran pada keterangan foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming, Senin, 21 Oktober 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandy dan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi turut mendampingi Gibran dalam kunjungannya ini. Dengan berjalan kaki, mereka menyusuri terowongan sepanjang 350 meter dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin. Adapun pembangunan terowongan ini telah mencapai 82 persen.

Mengutip dari laman jakartamrt.co.id, proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 ini membentang sepanjang 11,8 kilometer dari kawasan Bundara HI hingga Ancol Barat. Proyek ini, melanjutkan koridor utara-selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, dengan rute Lebak Bulus hingga Bundaran HI.

Dengan hadirnya fase 2, total panjang jalur utara-selatan menjadi 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit.

Jarak antarstasiun sekitar 0,6-1 kilometer dengan sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (CBTC) dan sistem operasi otomatis tingkat 2.

Fase 2 terdiri atas dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota dengan total panjang jalur 5,8 kilometer.

Sedangkan, fase 2B terdiri atas dua stasiun bawah tanah yaitu Mangga Dua dan Ancol dan satu depo di Ancol Marina dengan total panjang jalur enam kilometer. Sedangkan, fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan.

TEMPO.CO, Jakarta - Airlangga Hartarto membeberkan rencana 100 hari pertama menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memegang posisi yang sama dengan sebelumnya di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Joko Widodo.

Airlangga menyatakan telah mematok target-target yang sifatnya jangka menengah dan panjang untuk 100 hari pertama menjabat. Namun pertama-tama, ia akan menunggu arahan dari Prabowo.

“Ya, pertama kita nanti menunggu arahan bapak presiden. Dan kedua, mengenai target-target, kan sudah ada target yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Golkar ke-11 itu berkata bahwa target-targetnya sudah beberapa kali disampaikan. Target-target tersebut, yakni swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penurunan koefisien gini rasio, dan penurunan angka kemiskinan.

Sementara, terkait isu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), ia mengatakan belum ada keputusan tentang hal tersebut. “Belum, kita lihat saja nanti,” kata dia.

Airlangga bersama rekan-rekannya dalam Kabinet Merah Putih resmi dilantik oleh Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat. Usai dilantik, ia disambut oleh para staf di kantor Kemenko Perekonomian.

Saat ini, kata Airlangga, beberapa urusan yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian antara lain isu energi, investasi, dan juga pariwisata.

“Sehingga pesannya jelas: harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya kepada wartawan.

Tim ekonomi Prabowo terdiri atas tiga menteri koordinator dan 19 menteri. Berikut daftarnya:

Menko:
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Menteri:
1. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti

2. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah

3. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
Wakil Menteri Perhubungan Suntana

4. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria

5. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

6. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar

7. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan

8. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono

9. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu

10. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono

11. Menteri UMKM Maman Abdurrahman
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza

12. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa

13. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene umar

14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudy
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alfianto

15. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu

16. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza

17. Menteri Perdagangan Budi Santoso
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esto Widya Putru

18. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Wakil Menteri ESDM Yuliot

19. Menteri BUMN Erick Thohir
Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin sore, 21 Oktober 2024, meninjau proyek Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 2 di Jakarta Pusat.

Keterangan Biro Pers Media dan Informasi Setwapres yang diterima di Jakarta menyebutkan peninjauan tersebut dilakukan usai Gibran menghadiri pelantikan Wakil Menteri dan Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

Bersama Menteri Perhubungan atau Menhub Dudy Purwagandhi dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Gibran meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monumen Nasional (Monas) dan Stasiun Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintas Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota).

Gibran beserta pendamping dan rombongan terbatas menelusuri terowongan dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin dengan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 350 meter. Saat ini pekerjaan konstruksi proyek tersebut mencapai 82 persen.

Saat meninjau proyek itu, Gibran menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan proyek dan penghijauan kembali usai penyelesaian proyek.

Adapun proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 membentang sepanjang 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 tersebut melanjutkan koridor utara-selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI.

Dengan fase 2, total panjang jalur utara-selatan bertambah menjadi 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. Sementara jarak antarstasiun sekitar 0,6-1 kilometer dengan sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (CBTC) dan sistem operasi otomatis tingkat 2.

Situs jakartamrt.co.id menyebutkan fase 2 ini terdiri atas dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota dengan total panjang jalur 5,8 kilometer.

Sementara pada fase 2B terdiri atas dua stasiun bawah tanah yaitu Mangga Dua dan Ancol dan satu depo di Ancol Marina dengan total panjang jalur enam kilometer. Sedangkan, fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan.