TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

"(Pengadaan) meja, furnitur, lampu, kursi semuanya sedang berjalan," ujarnya.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah Presiden Jokowi akan seterusnya berkantor di IKN atau akan bolak-balik ke Jakarta, dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia.

Selain menyiapkan Kantor Presiden, kata dia, Setpres juga terus mematangkan semua persiapan menjelang peringatan HUT Ke-79 RI yang rencananya akan diselenggarakan dia dua lokasi yaitu IKN dan Jakarta.

"Kami tentunya konsentrasi di sana untuk mempersiapkan semua sarana prasarana dalam rangka 17 Agustus. Jadi nanti setelah tanggal 28 mungkin beliau (Presiden Jokowi) ada beberapa kali lagi ke IKN sebelum menjelang 17 Agustus karena masih ada rangkaian kegiatan (peringatan kemerdekaan)," tutur Heru.

Mengenai detail rangkaian acara HUT RI, Heru mengatakan pemerintah akan segera mengadakan konferensi pers pada akhir Juli.

Sejauh ini, HUT Ke-79 RI rencananya akan diawali dengan zikir kebangsaan pada 1 Agustus 2024 kemudian dilanjutkan dengan sejumlah agenda lain, di antaranya pemberian tanda kehormatan oleh Presiden RI pada 15 Agustus 2024.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa dirinya siap berkantor di IKN, Kalimantan Timur, secepatnya jika sarana dan prasarana sudah siap.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan laga pembuka Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 19 Juli lalu.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN," kata Presiden saat ditanya awak media soal kesiapan berkantor di IKN.

Sekretariat Presiden sudah memulai untuk mengisi furnitur dan peralatan kantor Presiden.

"Sedang berjalan, kantor presiden kita persiapkan kursi-kursi yang dibutuhkan. Saya selaku Kasetpres bersama rekan-rekan pejabat Sekretariat Presiden mulai hari ini terus tanggal 25 (Juli) mengisi terus kebutuhan furnitur yang memang harus disiapkan untuk Bapak Presiden," kata Heru Budi Hartono.

Heru menjelaskan Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada akhir Juli 2024 dimulai dengan meresmikan dan meninjau jalan tol pada 28 Juli 2024.

Sekretariat Presiden bersama Kementerian PUPR pun terus mempersiapkan segala kebutuhan Presiden untuk berkantor di IKN.

Heru menjelaskan beberapa furnitur dilakukan melalui pengadaan, seperti meja, lampu, kursi dan peralatan kantor. Namun demikian, pengadaan tersebut belum selesai.

Oleh karenanya, sejumlah furnitur dipersiapkan dengan membawa yang sudah ada di Istana Kepresidenan Jakarta.

bakal menggelar sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada akhir bulan Juli ini. Pemerintah terus mematangkan pembangunan sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus untuk pertama kali di IKN.

Pejabat di lingkaran Istana menginformasikan kepada Tempo bahwa Jokowi akan menggelar rapat pertama di calon Ibu Kota Baru itu pada Selasa, 30 Juli 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Sumadilaga, membenarkan kabar tersebut. “Kemungkinan ya. Plt Kepala Otorita sekaligus Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono sudah beberapa hari di IKN,” katanya melalui pesan singkat kepada Tempo pada Senin, 22 Juli 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak merespons pesan Tempo. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, membenarkan bahwa rencananya Presiden Jokowi akan melawat ke IKN pada 28 Juli. Namun tidak menanggapi soal rencana menggelar sidang kabinet 30 Juli 2024.

Jokowi akan terlebih dahulu memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024. Menhub bakal melaporkan soal kesiapan infrastruktur dan isu mengenai rencana Upacara 17 Agustus di IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Menanggapi adanya perintah BPOM untuk menarik dan memusnahkan produk roti Okko, Mami mengaku bersedia mengikuti aturan yang tersebut atas alasan keamanan. Namun, ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan itu membuatnya rugi. “Tapi jangan bikin rugi saya. (Produk) ditarik, tapi nggak dibayar,” kata Mami.

Hal tersebut merespons pengumuman BPOM soal hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti Aoka dan roti Okko. Hasilnya, produk roti Okko terbukti mengandung zat natrium dehidroasetat, sedangkan produk Aoka dinyatakan tidak mengandung zat tersebut.

“Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,” ungkap Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM melalui keterangan resmi, dikutip Rabu, 24 Juli 2024.

Terhadap hasil pengujian dan penemuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari pasaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

Selain penjual roti Okko, ramai pemberitaan soal produk roti yang diduga mengandung kandungan pengawet kosmetik juga berdampak ke penjual roti merek Aoka.

Kendati BPOM tak menemukan bahan berbahaya pada roti Aoka, sejumlah penjual produk itu turut terimbas karena penjualannya langsung turun.

Erie, pemilik warung di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, misalnya. Di etalase warungnya kemarin terlihat jajaran produk roti Aoka yang belum tersentuh. Ia bercerita, sejak berbelanja stok tiga hari lalu, produk roti Aoka di warungnya baru terjual sepuluh.

Ia lalu membandingkan omzet penjualan roti Aoka sebelum isu kandungan zat berbahaya dalam produk ini mencuat. Kala itu, penjualan roti tersebut bisa mencapai 100 bungkus per minggu. “Buat saya pedagang kecil juga merasa, lah. Omzet kita merosot gitu. Istilahnya, kan kita mah orang nyari recehan,” kata Erie kepada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Sementara itu, tak jauh dari toko Erie, sebuah toko sembako lainnya juga merasakan penurunan penjualan produk roti Aoka.Pemiliknya, Ahmad, mengatakan biasanya pelanggan akan mencari roti tersebut. Namun, belakangan ini sudah tidak ada lagi yang menanyakan produk roti Aoka. “Sebelum ada berita itu (roti Aoka) laku di sini. Kalau nggak ada itu, ditanya sama orang,” tutur Ahmad.

Stok produk roti Aoka yang belum terjual di Warung Erie di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. Tempo/Ervana.

Beberapa kilometer dari toko sembako Ahmad, ada toko kelontong milik Imam. Ketika ditemui, Imam memperlihatkan stok produk roti Aoka yang ada di tokonya kepada Tempo. Di dalam sebuah kardus, terlihat tumpukan roti-roti Aoka yang belum terjual. Stok produk ini sudah ada sekitar dua minggu.

Sedangkan, sebelum berita zat berbahaya pada roti Aoka menyebar, Imam mengaku bisa menjual satu kardus roti Aoka dalam waktu yang cukup singkat. “Satu dus dua hari sih,” ujar Imam. Sebagai informasi tambahan, satu karton produk Aoka ini berisi 60 bungkus roti.

Sedangkan di warung kecil milik Ros di bilangan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, penurunan penjualan roti Aoka juga terasa. “Tadinya kan, ini kalo ngambil dua, tiga dus. Laku banget, pesat. Sekarang itu aja masih segitu,” ujar Ros, sembari menunjuk sebuah kardus yang masih dipenuhi produk roti Aoka. Stok roti ini diperbaharui dua hari lalu, tetapi baru terjual beberapa bungkus saja.

Saat ini, menurut Ros, pelanggannya lebih memilih untuk membeli produk roti yang berasal dari usaha rumahan dibandingkan produk pabrik. “Malahan pindahnya ke roti-roti yang biasa,” katanya.

Sebelumnya, Majalah Tempo berjudul “Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti” melaporkan adanya zat sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) dalam produk roti Aoka (PT Indonesia Bakery Family) dan roti Okko (PT Abadi Rasa Food).

Menurut laporan Majalah Tempo, Ketua Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo), Aftahuddin, mengirimkan beberapa sampel roti ke laboratorium milik SGS Indonesia – bagian dari SGS Group, perusahaan yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate sebanyak 235 miligram per kilogram, dan sampel roti Okko mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram. Produsen roti Aoko maupun roti Okko sama-sama membantah temuan tersebut.

TEMPO.CO, Denpasar - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengusulkan ke pemerintah pusat agar helikopter wisata yang terbang rendah juga diatur, bukan hanya permainan layangan.

Hal ini disampaikannya menyikapi tragedi helikopter jatuh dengan lilitan tali layang-layang di Suluban Pecatu pada Jumat, 19 Juli 2024 lalu.

“Ini harus dua sisi dari layang-layang diatur dan helikopternya juga diatur. Yang jelas, kami hanya mengusulkan. Nanti keputusan mengenai apapun yang terjadi dengan regulasi, itu kewenangannya ada di pemerintah pusat,” kata dia di Denpasar, Rabu, 24 Juli 2024.

Samsi menilai kedua pihak harus diatur agar mudah memonitor, sebab selama ini yang menjadi acuan hanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara atau bandara Ngurah Rai dan sekitarnya.

Aturan tersebut dibentuk pada 2000, sementara perkembangan yang dinamis membuat banyak perubahan, sehingga peraturan tersebut, menurutnya, perlu diulas kembali.

“Waktu itu belum ada (aturan helikopter wisata). Tapi waktu itu kami masih berpikir bahwa yang namanya helikopter butuh perlintasan karena diatur oleh peraturan dari Kemenhub. Sekarang mesti dilihat seperti apa situasi ini, peraturan itu di dua sisi harus disinkronkan,” ujarnya.

Samsi menambahkan, "Sekarang sudah 2024, sudah 24 tahun. Dulu mungkin tidak diperhitungkan tapi sekarang sudah ada perkembangan. Dulu tidak ada drone sekarang ada, dulu layang-layang kecil sekarang besar,” sambungnya.

Melihat daerah yang tidak memiliki kewenangan mengatur jalur udara, Pemprov Bali dipimpin Dishub Bali, menggodok pembentukan Satgas layang-layang.

Samsi melihat mengefektifkan satuan tugas setidaknya membantu dalam komunikasi setiap kali ada pelanggaran atau potensi masalah.

“Oleh karena itu, mesti dibentuk Satgas karena kewenangan udara ada di pemerintah pusat. Ini agar kami bisa bersama-sama mengatur. Jadi ada semacam akselerasi tim yang memungkinkan kami (Pemprov Bali) ikut dalam proses,” kata dia.

Satgas layang-layang nantinya tidak dapat mengatur jalur udara namun setidaknya diharapkan bisa mengurangi potensi kecelakaan dan memastikan masyarakat tetap dapat bermain layangan pada ketinggian tertentu.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk alias BCA dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5 persen yoy (year on year atau secara tahunan) per Juni 2024. Jumlah total kredit perusahaan bersandi BBCA ini menjadi Rp 850 triliun pada paruh pertama tahun ini.

“Kredit untuk bisnis tercatat tumbuh dengan solid, baik di segmen korporasi maupun UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah)," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam keterangan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.

Dia menuturkan per Juni 2024, kredit korporasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 19,9 persen yoy menjadi Rp388,6 triliun. Kredit komersial juga tumbuh 7,9 persen yoy menjadi Rp127,8 triliun. Sedangkan kredit UKM naik 12,7 persen yoy menyentuh Rp114,4 triliun.

"Peningkatan juga terjadi di segmen kredit konsumer, ditopang pelaksanaan BCA Expoversary 2024," lanjut Jahja.

Dia menyebut ajang tersebut diselenggarakan sekitar dua bulan. Hasilnya, BCA Expoversary 2024 mengumpulkan aplikasi kredit perumahan rakyat (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) sekitar Rp 50 triliun.

Jahja mengatakan portofolio kredit konsumer meningkat sebesar 13,6 persen yoy menjadi Rp210,2 triliun. Peningkatan ini didorong penyaluran KPR yang tumbuh 10,8 persen yoy mencapai Rp126,9 triliun, serta pertumbuhan KKB sebesar 18,4 persen yoy menjadi Rp62,1 triliun. Adapun kenaikan outstanding pinjaman konsumer lainnya--sebagian besar kartu kredit--tercatat sebesar 20,2 persen yoy mencapai Rp17,8 triliun.

Sedangkan penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan, termasuk investasi pada obligasi hijau serta kredit dengan skema sustainability linked loans (SSL) tumbuh 9,3 persen yoy. Angkanya menyentuh Rp198 triliun per Juni 2024 atau setara dengan 23,2 persen dari total portofolio pembiayaan.

"Konsisten mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik, BCA telah menyalurkan pembiayaan untuk kendaraan bermotor listrik sekitar Rp1,5 triliun per Juni 2024," ucap Jahja.

Jumlah tersebut tumbuh dua kali lipat secara tahunan. Selain itu, penyaluran pembiayaan lewat program Kredit Multiguna Usaha #KaMUKartini meningkat 250 persen yoy.

"Perbaikan kualitas pinjaman BCA mengiringi solidnya pertumbuhan kredit," lanjut Jahja.

Rasio kredit berisiko (loan at risk/LAR) tercatat sebesar 6,4 persen pada semester I 2024. Angka ini turun dibandingkan setahun lalu yang sebesar 9 persen. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) berada di angka 2,2 persen. Adapun rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang memadai, masing-masing sebesar 190,2 persen dan 71,2 persen.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BCA dan entitas anak tumbuh 11,1 persen yoy menjadi Rp26,9 triliun per semester I 2024. Ini ditopang ekspansi pembiayaan secara berkualitas, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

Sedangkan di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) naik 5 persen secara tahunan menyentuh Rp1.125 triliun. Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi 82 persen lebih dari total DPK, serta tumbuh 5,8 persen mencapai Rp915 triliun.

Pertumbuhan CASA ini selaras dengan total frekuensi transaksi BCA yang naik 21 persen yoy mencapai Rp17 miliar pada paruh pertama 2024, atau tumbuh 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Khusus di kanal digital, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai Rp14,8 miliar, naik 24 persen secara tahunan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerapkan aturan wajib asuransi kendaraanthird party liability(TPL) untuk semua kendaraan bermotor mulai Januari 2025. Asuransi kendaraan ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Kewajiban mengikuti asuransi ini bagi semua pemilik kendaraan bermotor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah untuk menerapkan program wajib asuransi tersebut.

Pemberlakuan asuransi kendaraan tersebut memiliki manfaat bagi para pemilik kendaraan bermotor. Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, asuransi kendaraan tersebut akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga.

Asuransi ini dapat meringankan biaya pengganti kerugian bagi konsumen. Bahkan, premi asuransi ini juga akan lebih murah daripada yang sekarang. Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan, masyarakat dapat lebih terlindungi dan merasa lebih aman selama berkendara.

Tak hanya itu, Ogi juga mengungkapkan, pemberlakuan kewajiban asuransi kendaraan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat,” kata dia, seperti ditulis dalamKoran Tempoyang diberitakan pada 22 Juli 2024.

Selain Ogi, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto juga mengungkapkan manfaat asuransi TPL. Bern menyatakan, asuransi kendaraan ini dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Sekaligus memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan atau keluarganya,” kata Bern, pada 21 Juli 2024.

Lebih lanjut, Bern menjelaskan, keuntungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kompensasi tersebut berupa biaya pengobatan bagi korban luka, santunan bagi ahli waris korban meninggal, dan penggantian kerugian materi akibat kecelakaan.

Senada dengan Ogi dan Bern, anggota Supervisory Board AAUI sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kornelius Simanjuntak menyatakan kompensasi kepada korban kecelakaan akan ditanggung perusahaan asuransi swasta. Tanggungan ini meringankan beban pemerintah ketika ada kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkandpr.go.id, pemberlakukan kewajiban asuransi kendaraan TPL membuat perusahaan asuransi menanggung biaya kerugian atas kerusakan tersebut sesuai kesepakatan dalam polis asuransi. Jika kecelakaan melibatkan kendaraan lain, biaya perbaikan mobil pihak ketiga akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.Sebab, selama ini kerugian akibat kecelakaan hanya ditanggung oleh korban melalui Jasa Raharja.

Sementara itu, kerusakan barang dan lingkungan akibat kecelakaan tidak mendapatkan penggantian. Meskipun memiliki beberapa manfaat dalam perlindungan ketika kecelakaan lalu lintas oleh pihak ketiga, tetapi kewajiban asuransi kendaraan ini mendapat kritik dari beberapa pihak.

RACHEL FARAHDIBA R | RIANI SANUSI PUTRI | KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Minggu, 28 Juli 2024.

Heru menyebut Istana masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mempersiapkan sarana prasarana untuk Kantor Presiden.

“Rencananya tanggal 28 (Juli) beliau akan meresmikan tol dan meninjau IKN. Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan Bapak Presiden berkantor di IKN,” kata Heru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lantas, bagaimana progres pembangunan IKN saat ini?

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan air minum di IKN mulai mengalir. Dia berharap infrastruktur penyediaan air bersih dapat beroperasi penuh pada akhir Juli.

“Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di rumah dan apartemen di IKN yang langsung bisa diminum. Kami terus memeriksa kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita harap air minum sudah dapat dimanfaatkan dalam beberapa hari ke depan,” ucap Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Selanjutnya: Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Satuan Tugas (Satgas)....

<!--more-->

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan infrastruktur air bersih di IKN akan siap digunakan dalam waktu dekat.

Danis menyampaikan itu dalam siaran pers persiapan Upacara Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan RI ke-79.

“Sumber air baku di IKN, termasuk Intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi mempunyai kapasitas yang cukup dan akan siap digunakan dalam waktu dekat. Sumber air baku Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik, sedangkan Bendungan Sepaku Semoi 2.500 liter per detik,” ujar Danis di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Selain itu, Danis juga mengklaim ketercapaian pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 87,6 persen. Sedangkan Kantor Presiden sebesar 88,5 persen per 18 Juli 2024. Kemudian, Kantor Sekretariat Presiden dan gedung pendukung telah mencapai 93,86 persen dan Sumbu Kebangsaan/Plaza Seremoni tahap pertama sudah rampung 100 persen.

“Progres pembangunan Kantor Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) saat ini sudah mencapai 84 persen. Sedangkan pembangunan Kantor Kemenko bervariasi, Kemenko 1 ada 83,4 persen, Kemenko 2 sebesar 42,7 persen, Kemenko 3 itu 87,9 persen, dan Kemenko 4 sebesar 91,5 persen,” kata Danis.

MELYNDA DWI PUSPITA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.

Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. "Di situ ada hitung-hitungannya," tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. Dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu. Sebelumnya PP Muhammadiyah menyatakan akan menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pleno itu mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan. Termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan. Disusul dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada Senin, 22 Juli lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung melalui surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 57/D.03/2024. OJK mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A Sidoarjo, Jawa Timur, itu melalui laman resmi mereka pada Rabu, 24 Juli 2024.

“(Pencabutan) terhitung sejak 24 Juli 2024,” tulis OJK. Usai mencabut izin usaha, OJK menutup kantor PT BPR Sumber Artha Waru Agung untuk umum.

Selain itu, OJK juga menghentikan segala kegiatan perusahaan ini. “Kantor PT BPR Sumber Artha Waru Agung ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya,” tulis OJK.

Sementara itu, OJK meminta hak dan kewajiban PT Sumber Artha Waru Agung akan dilakukan oleh tim likuidasi. Tim ini akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

“Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata OJK.

Tak hanya itu, OJK juga melarang direksi, dewan komisaris, atau pemilik PT BPR Sumber Artha Waru Agung mengambil tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR. “Kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS,” kata OJK.

Sebelumnya, OJK juga mengumumkan telah mencabut dua izin usaha Penyelenggara Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada 3 dan 5 Juli 2024. OJK mencabut izin usaha PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi melalui surat Keputusan Dewan Komisioner nomor KEP 35/D.06/2024 dan KEP 33/D.06/2024.

Dalam keterangan tertulis OJK, PT Semangat Gotong Royong beralamat di Ciputra World 2, Lantai 15, Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Kota Jakarta Selatan, sedangkan PT Akur Dana Abadi berkantor di Gedung Senayan Business Center, Jl. Senayan No. 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Pencabutan izin berlaku sejak tanggal Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan,” tulis OJK dalam keterangan resminya yang dikutip Tempo pada Senin, 15 Juli 2024.

OJK menyebut pencabutan izin usaha PT Semangat Gotong Royong karena permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ini lantaran alasan strategis. Pemegang saham, kata OJK, melakukan sentralisasi kegiatan LPBBTI pada satu entitas. Adapun grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki 2 (dua) entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

Sementara itu, OJK mengatakan pencabutan izin usaha PT Akur Dana Abadi sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi karena perusahaan itu belum bisa mengimplementasi ketentuan permodalan. Aturan ini berkaitan dengan ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi.

Atas keputusan itu, OJK melarang kedua perusahaan itu melakukan kegiatan usaha di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, OJK juga meminta PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membubarkan perusahaan dan membentuk tim likulidasi.

“Penyelesaian hak dan kewajiban akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku,” kata OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) angkat bicara ihwal kritik yang dilayangkan sejumlah pihak terhadap rencana penerapan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) ubin keramik. Kritik itu antara lain disampaikan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri.

Kepala KADI Danang Prasta Danial mengaku belum bisa memberikan tanggapan untuk kritik-kritik itu. Dia tak merinci alasannya tak berkomentar terhadap masukan-masukan yang ada. “Namun tentunya KADI terbuka untuk semua masukan konstruktif,” ujar Danang saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.

KADI sebelumnya mengklaim telah membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan BMAD untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Dalam menyelidiki kerugian industri ubin keramim dalam negeri, KADI membagi rentang waktu penyelidikan menjadi tiga periode, yakni Juli 2019–Juni 2020, Juli 2020–Juni 2021, Juli 2021–Juni 2022. Sementara periode penyelidikan dumping mencakup Juli 2021–Juni 2022. KADI mengklaim impor ubin keramik dari Cina meningkat pada periode penyelidikan dumping ini.

Namun, menurut Faisal Basri, pada periode penyelidikan dumping itu, seluruh dunia tengah melalui proses pemulihan ekonomi pasca-Covid 19. Karena itu, dia menilai wajar angka impor dari Cina meningkat. Sebab negara tempat ditemukannya infeksi pertama virus Corona itu turut mengalami pemulihan pada 2022. “Ini mengubah seluruh cerita KADI itu,” ujar Faisal Basri dalam jumpa pers di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Faisal Basri juga menyoroti sektor pengguna produk-produk ubin keramik, antara lain konstruksi dan real estate. Ketika dunia masih dilanda pandemi pada 2020, sektor konstruksi melambat 3,26 persen, sementara real estate tumbuh 2,32 persen. Pada 2021, kedua sektor ini tumbuh menjadi masing-masing 2,81 persen dan 2,78 persen. Sektor pertumbuhan real estate menurun menjadi 1,72 persen satu tahun kemudian. “Ini kan fenomena Covid. Jangan semua disalahkan ke Cina,” kata dia.

Mencermati laporan penyelidikan KADI, Faisal Basri mengaku tak menemukan satu pun kata “Covid-19”. Dia hanya menemukan pada halaman 51, penyelidikan itu didasari antara lain oleh kondisi perekonomian global. “Hidup-mati keramik di Indonesia juga dipengaruhi kondisi perekonomian global. Itu kata KADI,” kata Faisal Basri.

Ekonom senior Universitas Indonesia itu juga mengatakan, KADI tak bisa sesederhana itu melimpahkan kesalahan kepada impor keramik Cina. Menurut dia, ada ekspansi kapasitas karena pasar sudah mulai pulih. “Pemakai keramik ini pertumbuhannya naik,” kata Faisal Basri. Tak hanya impor, dia mengatakan, produksi dalam negeri ikut meningkat.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraanthird party liability(TPL) untuk semua jenis kendaraan bermotor mulai Januari 2025. Asuransi kendaraan ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Asuransi yang akan diwajibkan oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah untuk mewajibkan asuransi kendaraan tersebut. Meskipun masih wacana, tetapi aturan kewajiban asuran ini disambut baik oleh industri asuransi mengingat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 160 juta. Sementara itu, beberapa kalangan memberikan tanggapan kritik terhadap penerapan wajib asuransi kendaraan tersebut.

Kritik penerapan asuransi kendaraan datang dari pengamat dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Adapun, tanggapan dari kedua pihak tersebut sebagai berikut.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo

Irvan Rahardjo menyatakan, penerapan wajib asuransi kendaraan memiliki potensi yang dapat menimbulkan beban premi tambahan bagi pemilik mobil dan operator kendaraan umum. Jika pemerintah tetap mewajibkan asuransi tersebut, harus memastikan premi asuransinya sangat terjangkau.

Tak hanya itu, Irvan yang juga menjabat sebagai Arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia mengimbau, OJK membuat peraturan OJK (POJK) tentang kewajiban asuransi TPL. POJK tersebut tidak hanya mengatur tentang premi, tetapi menjadi ihwal prosedur klaim, jika kecelakaan melibatkan beberapa kendaraan sekaligus.

Pengamat Asuransi, Dedy Kristianto

Menurut Dedy Kristianto, wajib asuransi kendaraan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan sektor asuransi, tetapi tidak berlangsung lama. Ia memprediksi potensi rasio kedaluwarsa (lapsed ratio) akan tinggi. Rasio ini merupakan rasio polis yang diterbitkan perusahaan asuransi pada waktu tertentu tidak diperbarui dibanding jumlah total polis selama periode sama.

“Rasio kedaluwarsa ini yang perlu diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi dan regulator,” terangnya, seperti diberitakan dalamKoran Tempo, pada 22 Juli 2024.

Lebih lanjut, Dedy melihat bahwa kendaraan bermotor di Indonesia dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah. Ia menegaskan, penerapan wajib asuransi kendaraan bagi kelompok ini akan sulit dilakukan. Sebab, masyarakat juga sudah banyak membayar iuran yang ditanggung sendiri, seperti BPJS dan Tapera. Penerapan wajib asuransi kendaraan akan membuat masyarakat semakin terbebani.

Dedy menyarankan, pemerintah mensosialisasikan manfaat asuransi tersebut secara masif kepada masyarakat. Kesadaran pentingnya mengikuti asuransi akan mendorong masyarakat sukarela mengikutinya. Selain itu, pemerintah harus memastikan perekonomian masyarakat tumbuh.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo

Rio Priambodo menilai, tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mampu membayar premi asuransi. Pasalnya, saat ini, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah seharusnya mengedepankan pendapat publik sebelum memutuskan menerapkan wajib asuransi kendaraan tersebut,” kata Rio.

RACHEL FARAHDIBA R | RIANI SANUSI PUTRI I KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Mei 2024, pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai kewajiban pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Pemotongan gaji ini diwajibkan untuk pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Simpanan Tapera hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan disertai hasil pemupukan dana usai masa kepesertaan berakhir.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, Tapera sama dengan kebijakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang sempat menjadi perbincangan publik.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tetapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa ke rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” ujar Jokowi, pada 27 Mei 2024.

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024, besaran Simpanan Peserta Tapera berasal dari upah yang ditanggung pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan upah pekerja sebesar 2,5 persen. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat 20 Mei 2027.

Kendati demikian, kebijakan Tapera dikritik oleh baragam pihak. Salah satu kritik datang dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang memiliki enam poin penolakan Tapera. Pertama, Tapera tidak memberikan kepastian pekerja untuk memiliki rumah. Kedua, pemerintah lepas tanggung jawab karena tidak menyisihkan anggaran Tapera. Ketiga, Tapera dianggap membebani biaya hidup.

Keempat, Tapera rawan penyelewengan karena tidak ada preseden kebijakan sosial. Kelima, Tapera bersifat memaksa. Keenam, ketidakjelasan pencairan dana Tapera.

Asuransi Kendaraan Third Party Liability (TPL)

Setelah Tapera, pemerintah akan mewajibkan asuransi kendaraan TPL. Asuransi ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang mulai berlaku pada awal 2025. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan premi yang akan dikenakan kepada pemilik sepeda motor dan mobil.

Berdasarkan Koran Tempo, rencana wajib mengikuti asuransi TPL ini akan dilakukan usai Presiden Jokowi menandatangani PP melalui Kementerian Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, wajib asuransi kendaraan ini akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga. TPL akan meringankan biaya pengganti kerugian bagi konsumen.

Sementara itu, pengamat asuransi Dedy Kristianto menilai wajib asuransi kendaraan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan sektor asuransi karena jumlah kendaraan di Indonesia sangat besar. Selain itu, potensi rasio kedaluwarsa juga akan tinggi.

“Rasio kedaluwarsa ini yang perlu diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi dan regulator," ujar Dedy, pada 21 Juli 2024.

Saat ini, kendaraan bermotor dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah. Dedy meyakini bahwa penerapan wajib asuransi kendaraan akan sulit dilakukan kelompok ini. Bahkan, pemerintah juga banyak mewajibkan iuran yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti BPJS dan Tapera.

RACHEL FARAHDIBA R | DANIEL A. FAJRI | RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan penggunaan bahan pengawet berbahaya, sodium dehydroacetate, pada roti Okko memasuki babak baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan menemukan kandungan natrium dehidroasetat dalam roti yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food itu.

Temuan ini didapat BPOM usai melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko di Bandung, pada 2 Juli 2024. Saat itu, BPOM mendapati bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Selain itu, hasil pengujian sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya temuan sodium dehydroacetate atau yang juga dikenal sebagai natrium dehidroasetat. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian dalam komposisi pada saat pendaftaran produk.

“Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,” kata BPOM dalam keterangan resminya, Rabu, 23 Juli 2024.

Akibat adanya temuan tersebut, BPOM meminta produsen roti Okko, PT Abadi Rasa Food, untuk menarik produk mereka dari peredaran. Tak hanya itu, produsen juga wajib memusnahkan roti Okko dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

“BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko,” ujar BPOM.

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 menyebut bahwa natrium dehidroasetat merupakan unsur kimia yang ditambahkan dalam produk kosmetik, dengan batasan takaran maksimum 0,6 persen sebagai asam.

Sebelumnya, saat kabar mengenai penggunaan natrium dehidroasetat pada roti Okko mencuat, PT Abadi Rasa Food selaku pemilik merek langsung menutup pabriknya untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan sembari mereka memeriksa dugaan kandungan senyawa tersebut, seperti yang ditemukan dalam uji laboratorium dari PT SGS Indonesia.

Selanjutnya: Berdasarkan laporan Majalah Tempo yang berjudul....

• 1
• 2
• Selanjutnya