TEMPO.CO, Penajam Paser Utara - Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN Myrna Safitri mengatakan pembuatan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya untuk menyambut para aparatus sipil negara (ASN) dari Jakarta yang akan pindah pada September 2024.

“September nanti Insya Allah akan datang gelombang pertama yang berasal dari Jakarta, terutama aparatur sipil negara (ASN) yang datang sendiri ataupun membawa keluarganya ke IKN. Tentunya ada kebutuhan yang paling nyata itu, kebutuhan pangan,” ujarnya di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Myrna mengatakan, para ASN itu akan memerlukan sayur dan buah-buahan dan akan menjadi tetangga warga Desa Suko Mulyo. Sebab itu, lokasi Taman Buah Puspantara di Tanah Kas Desa Suko Mulyo, seluas kurang lebih 14 hektar, dianggap strategis.

Kendati lokasi itu berada di dalam, istilahnya kawasan pengembangan, kata dia, tapi dekat dengan satu zona di dalam IKN yang disebut dengan IKN Timur 1 yang diproyeksikan akan menjadi pusat pariwisata dan kebugaran. Menurut dia, lokasiitu bisa dikatakan premium.

“Jadi sudah kayak marketing property saja. Lokasinya premium, nanti kalau telat masuk berapa bulan kemudian harganya naik. Kenapa? Karena ini dekat dengan IKN Timur 1,” ujar Myrna.

Akses lokasi taman buah itu dianggap mempermudah warga baru IKN nantinya. Myrna mengatakan, mayoritas penduduk baru IKN generasi milenial dan Gen Z yang rentan dengan isu kesehatan mental.

“Perlu tempat healing. Ini sekarang aja kami sudah mempromosikan Work from IKN dengan menyediakan tempat teman-teman itu bisa bekerja di alam terbuka dan lain-lain,” ujarnya.

Selanjutnya: Myrna memperkirakan, 5-7 tahun ke depan ekosistem kota holtikultura....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara - Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN Myrna Safitri mengatakan pembuatan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya untuk menyambut para aparatus sipil negara (ASN) dari Jakarta yang akan pindah pada September 2024.

“September nanti Insya Allah akan datang gelombang pertama yang berasal dari Jakarta, terutama aparatur sipil negara (ASN) yang datang sendiri ataupun membawa keluarganya ke IKN. Tentunya ada kebutuhan yang paling nyata itu, kebutuhan pangan,” ujarnya di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Myrna mengatakan, para ASN itu akan memerlukan sayur dan buah-buahan dan akan menjadi tetangga warga Desa Suko Mulyo. Sebab itu, lokasi Taman Buah Puspantara di Tanah Kas Desa Suko Mulyo, seluas kurang lebih 14 hektar, dianggap strategis.

Kendati lokasi itu berada di dalam, istilahnya kawasan pengembangan, kata dia, tapi dekat dengan satu zona di dalam IKN yang disebut dengan IKN Timur 1 yang diproyeksikan akan menjadi pusat pariwisata dan kebugaran. Menurut dia, lokasiitu bisa dikatakan premium.

“Jadi sudah kayak marketing property saja. Lokasinya premium, nanti kalau telat masuk berapa bulan kemudian harganya naik. Kenapa? Karena ini dekat dengan IKN Timur 1,” ujar Myrna.

Akses lokasi taman buah itu dianggap mempermudah warga baru IKN nantinya. Myrna mengatakan, mayoritas penduduk baru IKN generasi milenial dan Gen Z yang rentan dengan isu kesehatan mental.

“Perlu tempat healing. Ini sekarang aja kami sudah mempromosikan Work from IKN dengan menyediakan tempat teman-teman itu bisa bekerja di alam terbuka dan lain-lain,” ujarnya.

Selanjutnya: Myrna memperkirakan, 5-7 tahun ke depan ekosistem kota holtikultura....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

"Kalau kita lihat, jumlah yang kita bayarkan Rp 155,7 triliun. Dibandingkan tahun lalu, sebetulnya masih mengalami penurunan 3,8 persen. Namun, ini belum memasukkan kompensasi dan beberapa yang nanti harus kita lihat dari sisi realisasi subsidi dan kompensasi yang masih harus kita hitung di semester II," tuturnya.

Realisasi subsidi dan kompensasi BBM per semester I 2024 tercatat sebesar 7.164,2 ribu kiloliter (KL). Sementara untuk realisasi periode yang sama pada 2023 sebesar 7.167,7 ribu KL. Artinya, realisasinya naik tipis 0,05 persen.

Namun untuk realisasi subsidi dan kompensasi LPG, terjadi kenaikan sekitar 1,4 persen dari 3.318,2 juta kilogram tahun lalu menjadi 3.365,8 juta kg pada semester I tahun ini. Kemudian, untuk listrik bersubsidi terealisasi kepada 40,6 juta pelanggan hingga Juni 2024. Pada periode yang sama tahun 2023, realisasi listrik bersubsidi menyasar 39,2 juta pelanggan. Dalam hal ini, terjadi kenaikan sekitar 3,4 persen.

Sementara untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi subsidi dan kompensasinya dilaporkan sebesar Rp 141,3 triliun per semester I 2024. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasinya Rp 105,2 triliun. Artinya, terjadi kenaikan subsidi dan kompensasi sebesar 34,4 persen. Jumlah debitur KUR juga meningkat dari 1,9 juta pada 2023 menjadi 2,4 juta pada 2024.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tecermin pada semester II," tutur Sri Mulyani.

INFO BISNIS - Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin masif digunakan di Indonesia. Pemanfaatan AI menunjukkan potensi yang luar biasa dalam berbagai sektor di tanah air, meskipun penerapannya masih perlu diperluas. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan digital telco yang dipercaya menjadi lokomotif digitalisasi di Indonesia, berkomitmen dalam mengembangkan AI yang berdampak positif kepada bangsa.

Strategi besar pengembangan AI di Telkom bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi baik di internal dan eksternal perusahaan, serta melakukan inovasi yang dapat mendukung bisnis maupun membuka peluang bisnis baru. Langkah yang dilakukan Telkom juga selaras dengan salah satu rekomendasi Indonesia Digital Society Forum (IDSF), yaitu turut mengembangkan infrastruktur AI, seperti pusat data yang aman dan andal, dengan jaringan internet cepat dan platform cloud untuk pengolahan dan penyimpanan data yang efisien.

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan berbagai sektor, termasuk pengembangan solusi dengan menerapkan teknologi AI. Saat ini kami telah memiliki infrastruktur pusat data AI yang dijamin keamanannya,” ujar EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa pada kegiatan webinar “Discover the Latest AI-Driven Business Performance Insights and Best Practices in Unleashing the Power of Data and Intelligence” yang digelar oleh IDSF beberapa waktu lalu.

Salah satu produk BigBox, yang berada di bawah naungan Leap-Telkom Digital, memiliki fitur bernama BigVision yang telah dilengkapi oleh AI. BigVision mampu menganalisis dan mengidentifikasi kerumunan orang dalam area tertentu, menghitung jumlah orang yang berada di sana, dan dapat mengidentifikasi pola perilaku dalam kerumunan tersebut. Teknologi BigVision bermanfaat bagi berbagai perusahaan untuk mengenali perilaku karyawan dan perilaku orang lain di ruang umum seperti sekolah, bandara, terminal, stasiun, dan tempat-tempat lainnya yang banyak dilalui.

Selain itu, Telkom juga mengembangkan AI dalam bentuk chatbot yang membantu berbagai sektor untuk mendapatkan solusi terbaik. Pada ekosistem myIndibiz, terdapat chatbot bernama Bizy yang mampu membantu UKM di Indonesia mendapatkan solusi sesuai kebutuhannya pada produk dan layanan digital yang ada di Leap-Telkom Digital.

Bizy mampu memberikan layanan yang dipersonalisasi dan interaktif sehingga solusi yang diberikan kepada pelanggan lebih tepat sasaran. Bizy dikembangkan dengan sangat interaktif sehingga mampu membantu pelanggan menemukan solusi yang sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi serta menghasilkan data berharga yang memberikan wawasan tentang perilaku, preferensi, dan masalah pelanggan. Hal ini pun dapat digunakan untuk perbaikan produk dan strategi pemasaran.

Bizy juga dapat menangani volume interaksi pelanggan yang semakin meningkat tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Bizy secara signifikan mampu mengurangi waktu respons rata-rata untuk pertanyaan pelanggan. Dengan respons yang akurat dan tepat waktu, pelanggan pun mendapatkan pelayanan yang optimal dengan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Pemanfaatan chatbot terbukti memberikan dampak positif kepada peningkatan efisiensi operasional bulanan Telkom sampai dengan 74,2 persen lewat otomatisasi oleh Bizy. Setelah mengimplementasikan Bizy, biaya operasional pemasaran Telkom juga berkurang signifikan sehingga perusahaan bisa lebih hemat.

Fitur lain yang ada di BigBox yakni BigAssistant merupakan solusi berbasis AI yang membantu pengguna untuk mengelola dan menyediakan informasi tertentu melalui interaksi percakapan seperti chatbot. Sistem ini memadukan teknologi chatbot dengan manajemen pengetahuan untuk memberikan jawaban yang kontekstual dan relevan terhadap pertanyaan pengguna sesuai kebutuhan.

Berbagai produk unggulan dari Leap-Telkom Digital lainnya juga telah dilengkapi dengan AI guna meningkatkan pelayanan yang diberikan. Inovasi pengembangan AI yang dilakukan Telkom menjadi komitmen perusahaan untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Leap-Telkom Digital juga memayungi produk dan layanan digital Telkom lainnya yang dapat dilihat di tautan berikut https://leap.digitalbisa.id/our-product.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pada 2024 sebesar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 609,7 triliun. Artinya, defisit 2024 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen dari PDB. Per semester I 2024 saja, defisit APBN dilaporkan sebesar Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya, terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari PDB," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan alasan mengapa defisit APBN 2024 diperkirakan menyentuh 2,7 persen. Mulai dari faktor pendapatan negara hingga pengeluaran atau belanja negara yang tidak mencapai target APBN.

"Kenaikan defisit Rp 80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar, terutama di semester I," kata dia.

Pendapatan negara 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 2.783,9 triliun. Kemudian, penerimaan pajak 2024 diperkirakan mencapai Rp 1.921,9 triliun, tumbuh 2,9 persen dibandingkan tahun lalu yakni Rp 1.867,9 triliun. Namun, di bawah target APBN yakni Rp 1.988,9 triliun.

Selanjutnya: Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai 2024 diperkirakan....

<!--more-->

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai 2024 diperkirakan sebesar Rp 296,5 triliun atau tumbuh 3,5 persen dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 286,3 triliun. Akan tetapi, penerimaan kepabeanan dan cukai diprediksi kurang dari target APBN 2024, yaitu Rp 321 triliun.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan naik 10,4 persen. Pada 2023, realisasi PNBP tercatat Rp 612,5 triliun, sementara pada 2024 diperkirakan Rp 549,1 triliun. Kemudian, penerimaan hibah pada 2024 diproyeksikan sebesar Rp 34,9 triliun.

Dia menambahkan, pemerintah akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 214,6 triliun. Keduanya digunakan untuk membiayai defisit APBN 2024 yang membengkak.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun. Inilah sebetulnya kenapa tahun 2022-2023 kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar, dipakai pada saat situasi seperti sekarang," katanya.

Kendati demikian, Sri Mulyani optimistis bahwa penerimaan negara pada semester II 2024 bisa kembali bangkit. "Kemudian kita bisa tumbuh tipis di semester II," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pada 2024 sebesar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 609,7 triliun. Artinya, defisit 2024 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen dari PDB. Per semester I 2024 saja, defisit APBN dilaporkan sebesar Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya, terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari PDB," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan alasan mengapa defisit APBN 2024 diperkirakan menyentuh 2,7 persen. Mulai dari faktor pendapatan negara hingga pengeluaran atau belanja negara yang tidak mencapai target APBN.

"Kenaikan defisit Rp 80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar, terutama di semester I," kata dia.

Pendapatan negara 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 2.783,9 triliun. Kemudian, penerimaan pajak 2024 diperkirakan mencapai Rp 1.921,9 triliun, tumbuh 2,9 persen dibandingkan tahun lalu yakni Rp 1.867,9 triliun. Namun, di bawah target APBN yakni Rp 1.988,9 triliun.

Selanjutnya: Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai 2024 diperkirakan....

<!--more-->

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai 2024 diperkirakan sebesar Rp 296,5 triliun atau tumbuh 3,5 persen dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 286,3 triliun. Akan tetapi, penerimaan kepabeanan dan cukai diprediksi kurang dari target APBN 2024, yaitu Rp 321 triliun.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan naik 10,4 persen. Pada 2023, realisasi PNBP tercatat Rp 612,5 triliun, sementara pada 2024 diperkirakan Rp 549,1 triliun. Kemudian, penerimaan hibah pada 2024 diproyeksikan sebesar Rp 34,9 triliun.

Dia menambahkan, pemerintah akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 214,6 triliun. Keduanya digunakan untuk membiayai defisit APBN 2024 yang membengkak.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun. Inilah sebetulnya kenapa tahun 2022-2023 kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar, dipakai pada saat situasi seperti sekarang," katanya.

Kendati demikian, Sri Mulyani optimistis bahwa penerimaan negara pada semester II 2024 bisa kembali bangkit. "Kemudian kita bisa tumbuh tipis di semester II," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.

Dari penyelidikan itu, KPPI dan KADI akan menghasilkan luaran yang berbeda. KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menghasilkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan itu kepada Kementerian Keuangan untuk diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.

Dari penyelidikan itu, KPPI dan KADI akan menghasilkan luaran yang berbeda. KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menghasilkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan itu kepada Kementerian Keuangan untuk diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentangBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pada pemerintahan Jokowi di 2016.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenaiPresiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons soal amanah yang dititipkan PresidenJokowiterkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atauBPK.

Lalu berita tentang kasus ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 yang menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Namun, hampir genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi.

Kemudian berita mengenaiDirektur Utama PerumBulogBayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Berturut-turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pertama kali pada 2016. Penyerahan opini WTP diterima langsung Presiden Jokowi atauJokowidi Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukunggood governancedalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo…

<!--more-->

1. Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo: Kita Tidak Ingin Ada Kebocoran

Presiden Terpilih Prabowo Subianto merespons soal amanah yang dititipkan PresidenJokowiterkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atauBPK.

"Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam kunjungan perdananya ke Istana Kepresidenan Jakarta usai pemulihan operasi, Prabowo mengamini keyakinan Presiden Jokowi soal pengelolaan APBN yang transparan oleh BPK di bawah pemerintahannya.

Ia juga menilai BPK merupakan institusi penting, serta lembaga yang menjadi andalan pemerintah. BPK diharapkan lebih ketat mengawasi penggunaan APBN-APBD sebagai uang Negara.

"Insya-Allah pasti. BPK institusi yang sangat penting. BPK andalan kita. BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga minta BPK mendukung proses transisi pemerintahan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Rusak…

<!--more-->

1. PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Retak Diduga Akibat Kebakaran Smelter Mei Lalu

Ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Namun, hampir genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi. "Belum ada ganti rugi," kata Marjianto, warga RT 13 Kelurahan Pendingin ketika dikonfirmasi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 8 Juli 2024.

Smelter PT KFI terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pabrik pengolahan dan pemurnian nikel itu diresmikan pada September 2023. Belum genap setahun, insiden ledakan sudah terjadi dua kali. Insiden pertama terjadi pada 11 Oktober dan menewaskan dua pekerja asal Cina. Insiden kembali terjadi pada 16-17 Mei 2024.

Marjianto berujar, ledakan pertama pada 16 Mei, menyebabkan rumah warga di sekitar smelter retak-retak. Saat itu, ia mencatat setidaknya ada 20 rumah terdampak di RT 13. "Untuk keseluruhan sekitar pabrik, bisa ratusan karena pabrik KFI dikelilingi 8 RT," ujarnya, Sabtu, 18 Mei 2024.

Dari video pendek yang diterimaTempo, sejumlah retakan tampak terjadi di dinding dan lantai. Ada juga keretakan yang terjadi pada kaca jendela. Peristiwa itu menurut Marjianto merugikan warga. Dalam aktivitas sehari-hari, warga juga sudah terganggu dengan kebisingan hingga dampak polusi dari kegiatan pabrik.

Perwakilan pemilik PT KFI, Ardhi Soemargo, membenarkan adanya insiden pada Mei lalu. Namun ia membantah bahwa itu merupakan kebakaran atau ledakan smelter. Menurutnya, peristiwa yang terjadi adalah letupan di area limbah yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ia juga mengklaim peristiwa itu tidak berlangsung lama dan pihaknya segera menangani masalah tersebut.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Bulog Prioritaskan Serapan Beras Lokal, Impor Tetap Jalan Bertahap…

<!--more-->

1. Bulog Prioritaskan Serapan Beras Lokal, Impor Tetap Jalan Bertahap

Direktur Utama PerumBulogBayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor. "Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," ujar Bayu. Ia menyebut target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentangBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pada pemerintahan Jokowi di 2016.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenaiPresiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons soal amanah yang dititipkan PresidenJokowiterkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atauBPK.

Lalu berita tentang kasus ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 yang menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Namun, hampir genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi.

Kemudian berita mengenaiDirektur Utama PerumBulogBayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Berturut-turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pertama kali pada 2016. Penyerahan opini WTP diterima langsung Presiden Jokowi atauJokowidi Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukunggood governancedalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo…

<!--more-->

1. Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo: Kita Tidak Ingin Ada Kebocoran

Presiden Terpilih Prabowo Subianto merespons soal amanah yang dititipkan PresidenJokowiterkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atauBPK.

"Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam kunjungan perdananya ke Istana Kepresidenan Jakarta usai pemulihan operasi, Prabowo mengamini keyakinan Presiden Jokowi soal pengelolaan APBN yang transparan oleh BPK di bawah pemerintahannya.

Ia juga menilai BPK merupakan institusi penting, serta lembaga yang menjadi andalan pemerintah. BPK diharapkan lebih ketat mengawasi penggunaan APBN-APBD sebagai uang Negara.

"Insya-Allah pasti. BPK institusi yang sangat penting. BPK andalan kita. BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga minta BPK mendukung proses transisi pemerintahan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Rusak…

<!--more-->

1. PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Retak Diduga Akibat Kebakaran Smelter Mei Lalu

Ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Namun, hampir genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi. "Belum ada ganti rugi," kata Marjianto, warga RT 13 Kelurahan Pendingin ketika dikonfirmasi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 8 Juli 2024.

Smelter PT KFI terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pabrik pengolahan dan pemurnian nikel itu diresmikan pada September 2023. Belum genap setahun, insiden ledakan sudah terjadi dua kali. Insiden pertama terjadi pada 11 Oktober dan menewaskan dua pekerja asal Cina. Insiden kembali terjadi pada 16-17 Mei 2024.

Marjianto berujar, ledakan pertama pada 16 Mei, menyebabkan rumah warga di sekitar smelter retak-retak. Saat itu, ia mencatat setidaknya ada 20 rumah terdampak di RT 13. "Untuk keseluruhan sekitar pabrik, bisa ratusan karena pabrik KFI dikelilingi 8 RT," ujarnya, Sabtu, 18 Mei 2024.

Dari video pendek yang diterimaTempo, sejumlah retakan tampak terjadi di dinding dan lantai. Ada juga keretakan yang terjadi pada kaca jendela. Peristiwa itu menurut Marjianto merugikan warga. Dalam aktivitas sehari-hari, warga juga sudah terganggu dengan kebisingan hingga dampak polusi dari kegiatan pabrik.

Perwakilan pemilik PT KFI, Ardhi Soemargo, membenarkan adanya insiden pada Mei lalu. Namun ia membantah bahwa itu merupakan kebakaran atau ledakan smelter. Menurutnya, peristiwa yang terjadi adalah letupan di area limbah yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ia juga mengklaim peristiwa itu tidak berlangsung lama dan pihaknya segera menangani masalah tersebut.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Bulog Prioritaskan Serapan Beras Lokal, Impor Tetap Jalan Bertahap…

<!--more-->

1. Bulog Prioritaskan Serapan Beras Lokal, Impor Tetap Jalan Bertahap

Direktur Utama PerumBulogBayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor. "Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," ujar Bayu. Ia menyebut target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari solusi atas persoalan tingginya harga obat di Indonesia. Dia mengatakan persoalan harga obat menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Persoalan obat mahal itu juga sedang dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

"Tapi satu yang sudah kita lihat, sudah ketahui, memang harga obat di Indonesia lebih tinggi," kata Budi usai menghadiri rapat kerja di Komisi IX DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Saat ditanyai apa solusi atau kebijakan yang akan diambil, Budi menyatakan masih dalam pembahasan. Ia mengatakan akan segera membereskan persoalan ini. "Yang itu sabar dulu, kita masih koordinasikan," katanya.

Budi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal ketimbang di Malaysia atau Singapura. Kendati demikian, kata dia, masih perlu penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui persis penyebab harga obat yang mahal di Indonesia. "Bisa gara-gara pajak, gara-gara distribusi, gara-gara tata kelola. Sekarang kita mau coba rapikan berapa, sih, kontribusi masing-masing penyebab itu," katanya.

Budi juga mengatakan pemerintah Indonesia akan membahas persoalan ini dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Menurut Budi, hal itu perlu dilakukan agar bisa menemukan tolok ukur yang pas terkait biaya produksi obat-obatan dan alat kesehatan. "Itu akan kita rapikan lagi dengan negara-negara G20 dan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah dapat datanya, kita akan cari penyebabnya apa," ujarnya.

Sebelumnya, Budi mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan agar sistem industri kesehatan diperbaiki. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi yaitu harga obat yang tinggi, namun tidak sesuai dengan kondisi industri kesehatan dalam negeri. "Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun, supaya Indonesia bisa lebih resilience kalau ada pandemi lagi," kata Budi usai menghadiri rapat terbatas tersebut.

TEMPO.CO, Penajam, Paser Utara - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meresmikan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara sebagai bagian dari nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Ruang hijau itu berlokasi di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Dalam MoU tersebut, dua organisasi ini punya tujuan untuk bekerja sama dalam pembangunan ruang hijau di wilayah Ibu Kota Nusantara yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian untuk mendukung ketahanan pangan,” kata Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Shinta mengatakan, MoU itu berlaku selama empat tahun, sebagai bentuk dukungan industri hulu migas dalam pembangunan IKN. Ia mengatakan industri hulu migas yang dikenal sebagai industri penghasil emisi karbon berupaya menunjukkan komitmen mengurangi emisi karbon melalui penanaman pohon.

“Ini bagian dari komitmen industri hulu migas bagi lingkungan di tahun 2024, yakni pemulihan lahan, program pengembangan masyarakat dan lainnya sebanyak 1,6 juta pohon dan CO2 reduction sebesar 300 ribu ton,” ujarnya.

Shinta juga menuturkan, sejak peluncuran rencana dan strategi (Renstra) Indonesia Oil dan Gas (IOG) 4.0 pada 2020, jumlah pohon yang telah ditanam mencapai 8,5 juta pohon. Sebab itu, kata dia, industri hulu migas juga telah melakukan sejumlah langkah-langkah inisiatif rendah karbon yang mencakup rencana aksi seperti manajemen energi, penghapusan flaring rutin, emisi fugitive, penghijauan, CCS/CCUS, dan dukungan regulasi.

Selanjutnya: “Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian...."

<!--more-->

“Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian pada bisnis CCS/CCUS, pemerintah telah mengeluarkan keputusan presiden dan keputusan menteri tentang CCUS,” kata Shinta.

Sementara Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri mengatakan taman buah Puspantara berdiri di Tanah Kas Desa Suko Mulyo seluas kurang lebih 14 hektar, yang mana dalam tata ruang IKN masuk ke dalam Kawasan Pengembangan IKN dengan fungsi sebagai area budidaya pangan. Ia menganggap kerja sama OIKN dengan SKK Migas, ENI Indonesia, dan Desa Suko Mulyo itu bentuk dari pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta (public private partnership).

“Kita menghadapi berbagai masalah dari perubahan iklim, bencana, dan lain-lain, yang membuat banyak pihak kemudian memandang solusi berbasis alam di dalam pembangunan itu penting dilakukan. Maka IKN dirancang sebagai sebuah kota berlanjutan, secara spesifik disebutkan sebagai sebuah kota hutan,” ujarnya.

Myrna mengatakan OIKN ingin memastikan pemerintah punya keseriusan membangun IKN sebagai kota hutan dengan mengalokasikan 75 persen dari wilayah IKN sebagai ruang hijau, terdiri dari 65 persen kawasan yang dilindungi dan 10 persen adalah area produksi pangan.

“Kami bukan sekadar ingin menghijaukan kota tetapi sebenarnya juga ingin menyediakan tempat bagi warga kota ini untuk beberapa kebutuhan,” ujarnya.