TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Eva Chairunisa mengatakan sudah lebih dari 200 ribu warga negara asing (WNA) yang menjajal Whoosh atau kereta cepat.

Hal tersebut menurut Eva menjadi tolak ukur bahwa selama kurang lebih 10 bulan beroperasi, Whoosh telah menarik perhatian besar dari masyarakat mancanegara. “Berdasarkan data, penumpang WNA yang menggunakan Whoosh tersebut berasal dari 154 negara,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis 22 Agustus 2024.

Manajemen mencatat penumpang terbanyak berasal dari Malaysia, yakni sekitar 85 ribu penumpang. Tiongkok berada di peringkat kedua sekitar 45 ribu penumpang, diikuti Singapura sekitar 30 ribu penumpang, Jepang sekitar 12 ribu penumpang, dan Australia sekitar 11 ribu penumpang.

Sementara jika melihat berdasarkan benua, Eva memaparkan, Asia menjadi yang tertinggi yaitu sekitar 148.000 ribu penumpang. Disusul Eropa sekitar 24 ribu penumpang, Amerika Utara sekitar 16 ribu penumpang, Oseania sekitar 11 ribu penumpang, Afrika 1.000 penumpang, dan Amerika Selatan sekitar 900 penumpang.

Ia menilai tingginya penumpang dari wilayah Asia Tenggara dan Australia menunjukkan bahwa kehadiran Whoosh sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara menjadi magnet wisata tersendiri bagi masyarakat internasional di sekitar Indonesia. “Pencapaian ini merupakan kebanggaan dan membuktikan bahwa Whoosh telah menjadi salah satu simbol modernisasi transportasi yang diakui masyarakat internasional,” kata dia.

Sementara itu, Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) melaporkan Whoosh telah membantu mempromosikan Kota Jakarta dan juga Bandung ke masyarakat Asia Tenggara. Penyebabnya, proyek kereta cepat tersebut merupakan yang pertama di Asia Tenggara.

Ketua Umum Astindo Pauline Suharno mengatakan banyak menerima permintaan kunjungan untuk melakukan tur menggunakan Kereta Cepat Whoosh. Peningkatan permintaan itu didominasi oleh pelajar dan korporasi.

"Adanya Whoosh ini sangat membantu sekali untuk kita mempromosikan Jakarta sebagai destinasi pariwisata, terutama untuk di negara-negara ASEAN. Karena negara ASEAN ini baru Jakarta, baru kita Indonesia yang punya kereta cepat,” kata Ketua Umum Astindo Pauline Suharno beberapa waktu lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan makin melebar pada kuartal II 2024. Defisit transaksi berjalan merupakan kondisi di mana negara mengirim lebih banyak uang ke luar negeri ketimbang uang yang diterima. Pada kuartal II 2024, transaksi berjalan mencatat defisit US$ 3 miliar, sama dengan 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan defisit US$ 2,4 miliar atau 0,7 persen dari PDB pada kuartal I 2024," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Kamis, 22 Agustus 2024.

BI juga mencatat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II 2024 yang membaik dan mendukung ketahanan eksternal. NPI pada kuartal II 2024 menunjukkan perbaikan dengan defisit US$ 600 juta. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit US$ 6 miliar pada kuartal I 2024.

"Perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus serta defisit transaksi berjalan yang tetap terjaga," kata Erwin.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni tercatat sebesar US$ 140,2 miliar. Angka ini setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"NPI 2024 diprakirakan terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1 sampai 0,9 persen dari PDB," ujar Erwin.

Di sisi lain, kinerja transaksi modal dan finansial dilaporkan membaik di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Erwin mengatakan, transaksi modal dan finansial mencatat surplus US$ 2,7 miliar pada kuartal II 2024. Pada kuartal I 2024, tercatat defisit US$ 1,6 miliar.

Dia menjelaskan, kinerja ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi portofolio di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Investasi langsung tetap membukukan surplus, sejalan dengan optimisme investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga.

"Investasi lainnya mencatat penurunan defisit, dipengaruhi oleh penurunan investasi swasta pada beberapa instrumen finansial luar negeri, di tengah peningkatan pembayaran utang luar negeri swasta sesuai jadwal."

Erwin melanjutkan, BI akan terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI. Bank sentral akan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

BI memproyeksikan neraca transaksi modal dan finansial akan tetap mencatatkan surplus ke depan. Optimisme ini didukung oleh peningkatan aliran masuk modal asing baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi portofolio. "Sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik."

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada atau RUU Pilkada hari ini. RUU ini kontroversial karena bakal menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.

“Saya yang akan memimpin rapat. Untuk rakyat Indonesia,” kata Dasco menjawab singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, 22 Agustus 2024.

Di tengah aksi demonstrasi masyarakat di Gedung DPR, Sufmi memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Ia beralasan skors dilakukan karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak kuorum.

“Hanya 89 hadir, izin 87 orang, oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripura karena kuorum tidak terpenuhi,” kata Dasco di Gedung Parlemen DPR RI, 22 Agustus 2024.

Dasco sendiri belum memastikan sampai kapan penundaan rapat paripurna ini dilakukan. Namun penundaan ini diketok saat Dasco memimpin sidang. Lantas, berapa jumlah harta kekayaan Sufmi Dasco Ahmad?

Harta Kekayaan Sufmi Dasco Ahmad

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sufmi Dasco Ahmad pertama kali melaporkan kekayaannya pada 1 Juni 2015 saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Kala itu, harta kekayaan Sufmi tercatat sebesar Rp 22.946.441.418.

Kemudian pada 31 Desember 2018, Sufmi kembali melaporkan harta kekayaannya dengan nilai Rp 32.196.441.418. Ketika dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPR pada 2019, kekayaan Sufmi melonjak menjadi Rp 45.080.971.667. Di tahun 2020, harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 47.395.051.239.

Satu tahun kemudian, kekayaan Sufmi langsung melonjak drastis senilai Rp29 miliar di banding tahun sebelumnya. Pada 31 Desember 2021, harta kekayaan Sufmi tercarat mencapai Rp 76.709.270.548. Lalu di tahun 2022, harta kekayaannya naik lagi menjadi Rp 77.968.954.649.

Teranyar, Sufmi melaporkan harta kekayaannya di tahun 2023. Menurut laman LHKPN, kekayaan Sufmi mencapai Rp 79,02 miliar (Rp 79.029.023.525) per tanggal penyampaian 28 Maret 2024.

Sufmi saat ini tercatat memiliki 10 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah seperti Jakarta Pusat, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bandar Lampung. Ia juga memiliki 5 aset alat transportasi seperti mobil Bentley B Land, Jaguar XJ8L, Volvo, Lexus LS 500H, dan VW 1.500. Adapun rincian, harta kekayaan Sufmi adalah sebagai berikut:

- Aset tanah dan bangunan: Rp 39.748.278.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 4.060.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 5.720.466.382.

- Surat berharga: Rp 1.490.000.000

- Kas dan setara kas: Rp 26.005.079.143.

- Harta lainnya: Rp 2.005.200.000.

Sufmi tercatat tidak memiliki utang. Sehingga total kekayaannya saat ini mencapai Rp 79,2 miliar (Rp 79.029.023.52).

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Bandung Barat - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendampingi Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau koperasi susu sambil berdialog bersama para peternak sapi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Zulhas menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mendukung pengembangan koperasi agar para peternak dapat menghasilkan produksi susu yang berkualitas tinggi.

“Koperasi ini sangat layak karena kalau dibina dan didukung itu koperasi tidak akan kalah dengan perusahaan-perusahaan besar manapun,” kata Zulhas usai meninjau Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) di Bandung Barat, Kamis, 22 Agustus 2024.

Zulhas mengungkapkan saat ini koperasi telah menjadi bagian ekosistem usaha rakyat yang dapat bertumbuh dari usaha mikro hingga ke usaha menengah dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional.

Terlebih, kata Zulhas, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sedang dalam tren yang positif dengan berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 60 persen.

Selanjutnya: “Koperasi industri menengah kecil itu menjadi pondasi ekonomi...."

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya pada hari ini menemui Presiden Jokowi. Di dalam pertemuan itu, Gus Yahya di antaranya menyampaikan pihaknya siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kesiapan mengelola konsesi tambang itu disampaikan usai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tersebut mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Gus Yahya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan.

Selain itu, Gus Yahya juga menyebutkan PBNU bakal mulai mengeksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025. "Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A pada aturan itu disebutkan regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai rupiah yang kembali melemah hari ini. Padahal, baru kemarin Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa per 20 Agustus 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) telah menguat 5,34 persen dibandingkan akhir Juli 2024.

Per pukul 12.45 WIB, Google Finance mencatat nilai tukar rupiah telah mencapai Rp 15.600,5 per dolar AS atau melemah 0,6 persen. Rabu sore kemarin, nilai tukar rupiah ditutup melemah tipis 64 poin di level Rp 15.499,5 per dolar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Edi Susianto tak menampik bahwa pergerakan nilai tukar rupiah sampai saat ini sedang terkoreksi atau melemah. Namun menurut dia, pelemahan rupiah saat ini masih terbilang wajar.

"Karena sebelumnya penguatan rupiah yang cukup signifikan. Yang koreksi sebagian besar pelaku asing hot money yang mungkin profit taking dulu untuk sementara," katanya kepada Tempo pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Menurut Edi, demonstrasi besar-besaran imbas sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini jadi perhatian pelaku pasar. Namun, dia berharap agar kondisi ini bisa dikelola.

"Memang pelaku pasar mencermati ini juga, tetapi mudah-mudahan kondisinya manageble," ujar Edi.

Edi menyebut, sebagian pelaku pasar melihat dampak demo hari ini bersifat jangka pendek saja, terutama para pelaku pasar asing. Dia meyakini, dia meyakini, pelaku pasar asing lebih menyoroti sentimen suku bunga acuan The Fed atau Fed Funds Rate (FFR). "Short lived. Kelihatannya asing masih banyak dipengaruhi oleh sentimen penurunan FFR."

Dia menambahkan, BI akan terus mencermati perkembangan domestik. "Kita doakan semoga semua dalam kondisi yang terkendali, tentunya kami terus mengawal pergerakan rupiah ini," tutur Edi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membutuhkan 794 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan dibuka bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

Daftar Formasi CPNS Kementerian ESDM 2024

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Nomor: 9.Pm/KP.03/SJP.1/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024, berikut rincian jabatan, formasi, dan kualifikasi pendidikan CPNS Kementerian ESDM 2024:

Analis Anggaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 25.

- Formasi penyandang disabilitas: 3.

- Formasi lulusancumlaude: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ilmu Politik, S1 Administrasi Publik, atau S1 Hukum.

Analis Data Ilmiah Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Informatika, S1 Matematika, S1 Ekonomi, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Statistika.

Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 13.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Formasi lulusancumlaude: 2.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Ilmu Hukum, S2 Hukum, atau S2 Ilmu Hukum.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 60.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Formasi lulusancumlaude: 2.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Geofisika, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Geologi, S1 Akuntansi, S1 Statistika, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Geodesi, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Metalurgi, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Mesin, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Tenaga Listrik, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, S1 Teknologi Industri Pertanian, D4 Kebijakan Publik, S1 Manajemen Kebijakan Publik, S1 Ilmu Kebijakan Publik, atau S1 Perencanaan dan Kebijakan Publik.

Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi atau S1 Manajemen.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Ahli Pertama

- Formasi umum: 14.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Administrasi Pajak, S1 Manajemen Pajak, atau D4 Akuntansi Sektor Publik.

Analis Pengembangan Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Administrasi Publik, atau S1 Psikologi.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 29.

- Formasi penyandang disabilitas: 2.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Administrasi Negara, S1 Manajemen, S1 Administrasi Publik, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, D4 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Teknik Informatika.

Apoteker Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: Profesi Apoteker.

Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Perminyakan, S1 Manajemen, S1 Administrasi Publik, S1 Ekonomi, D4 Manajemen Aset Sektor Publik, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Administrasi Negara.

Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 17.

- Formasi penyandang disabilitas: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, D3 Administrasi, D3 Administrasi Perkantoran, atau D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan.

Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 31.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Geologi, S1 Geologi, S1 Hukum, S1 Ilmu Hukum, S1 Teknik Informatika, S2 Teknik Informatika, S1 Pertambangan, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, S1 Akuntansi, S1 Teknik Geofisika, S1 Sains Data, S1 Teknologi Sains Data, S2 Teknik Geologi, S2 Geologi, S2 Teknik Air Tanah, S2 Manajemen Bencana, S2 Magister Administrasi Publik, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Pertanian, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S2 Energi, S2 Teknik Energi Terbarukan, S2 Ketahanan Energi, S2 Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan, S2 Teknik atau Rekayasa Sistem Energi, atau S2 Teknik Air Tanah.

Dokter Ahli Pertama (Dokter Umum)

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter.

Dosen Asisten Ahli

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Teknik Pertambangan, S2 Teknik Geologi, atau S2 Teknik Metalurgi.

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama

- Formasi umum: 22.

- Formasi lulusancumlaude: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Mesin, atau S1 Teknik Fisika.

Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama

- Formasi umum: 10.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Metalurgi dan Material, S1 Teknik Material, S1 Teknik Metalurgi, S1 Teknik Fisika, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Mesin, atau S1 Teknik Lingkungan.

Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama

- Formasi umum: 9.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Industri, D4 Teknik Produksi Minyak dan Gas, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, atau S1 Teknik Sipil.

Inspektur Tambang Ahli Pertama

- Formasi umum: 9.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Geodesi, S1 Teknik Geodesi dan Geomatika, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Material dan Metalurgi, S1 Teknik Metalurgi, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Mesin, atau S1 Teknik Elektro.

Manggala Informatika Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, atau D4 Rekayasa Keamanan Siber.

Pamong Budaya Ahli Pertama

- Formasi umum: 5.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika, S1 Akuntansi, S1 Sastra Inggris, S1 Antropologi, S1 Arkeologi, S1 Sejarah, S1 Sosiologi, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Biologi.

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

- Formasi umum: 7.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum atau S1 Administrasi Publik.

Penata Kelola Pertambangan

- Formasi umum: 46.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Formasi lulusancumlaude: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kehutanan, S1 Statistika, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ekonomi, S1 Teknik Material dan Metalurgi, S1 Teknik Metalurgi dan Material, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Metalurgi, S1 Teknik Pertambangan, S1 Hubungan Internasional, S1 Akuntansi, S1 Antropologi Sosial, S1 Teknik Industri, S1 Ilmu Hukum, S1 Sosiologi, S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, S1 Teknik Geodesi, S1 Geodesi, S1 Teknik Geodesi dan Geomatika, S1 Teknik Informatika, S1 Komputer, S1 Ekonomi, atau S1 Antropologi.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 7.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Informatika, S1 Komputer, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Teknik Elektro.

Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Akuntansi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, atau S1 Statistika.

Penata Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Administrasi Publik.

Penata Laksana Barang Terampil

- Formasi umum: 15.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen Aset, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Teknologi Komputer, D3 Administrasi Publik, D3 Teknologi Telekomunikasi, D3 Teknologi Mesin Industri Petrokimia, atau D3 Perbankan dan Keuangan.

Penata Perizinan Ahli Pertama

- Formasi umum: 16.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Perminyakan, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknologi Informasi, S1 Hukum, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Geologi, S1 Ilmu Informatika, atau S1 Ilmu Komputer.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris.

Pengamat Gunung Api Pemula

- Formasi umum: 40.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: SMK Teknik Jaringan Tenaga Listrik, SMK Teknik Komputer Jaringan, SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik, SMK Elektro, SMK Elektronika Audio Video, atau SMK Elektronika Industri.

Pengamat Gunung Api Terampil

- Formasi umum: 27.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Elektronika, D3 Teknologi Listrik, D3 Elektronika, D3 Teknik Elektro, D3 Teknik Elektronika, D3 Teknologi Geologi, atau D3 Manajemen Informatika.

Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

- Formasi umum: 36.

- Formasi lulusancumlaude: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Industri, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Bioenergi dan Kemurgi, S1 Teknik Kelautan, S1 Rekayasa Elektro, S1 Teknik Mesin, atau S1 Teknik Sipil dan Lingkungan.

Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Administrasi Negara atau D3 Ilmu Komunikasi.

Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Sipil dan Lingkungan, S1 Teknik Infrastruktur, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, atau S1 Teknik Elektro Arus Kuat.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Pendidikan, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Ilmu Komunikasi

Penguji Mutu Barang Ahli Pertama

- Formasi umum: 10.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Kimia, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Fisika, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, atau S1 Teknik Pertambangan.

Penguji Mutu Barang Terampil

- Formasi umum: 15.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Analisis Kimia, D3 Teknologi Mesin, D3 Teknologi Pertambangan, atau D3 Teknologi Instrumentasi.

Penyelidik Bumi Ahli Pertama

- Formasi umum: 99.

- Formasi lulusancumlaude: 2.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 7.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Geokimia, S1 Geofisika, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Perminyakan, S1 Geologi, S1 Geodesi, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Geofisika, D4 Geografi, S1 Sains Informasi Geografi, S1 Geofisika, S1 Teknik Geodesi dan Geomatika, S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh, D4 Analisis Kimia, S1 Kimia, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Geodesi, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Geomatika, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Geografi, S1 Oseanografi, atau S1 Teknik Kelautan.

Perancang Peraturan Perundang-undangan

- Formasi umum: 8.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 27.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Formasi lulusancumlaude: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Hukum, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Material dan Metalurgi, S1 Teknik Geodesi, S1 Teknik Metalurgi dan Material, S1 Teknik Geodesi dan Geomatika, S1 Teknik Metalurgi, S1 Geologi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, S1 Akuntansi, atau S1 Ekonomi.

Petugas Survei Geologi

- Formasi umum: 8.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, D3 Teknik Geologi, D3 Teknologi Pertambangan, D3 Teknologi Geologi, atau D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Formasi umum: 16.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Masyarakat, D4 Hubungan Masyarakat, D4 Manajemen Produksi Berita, D4 Manajemen Informasi dan Komunikasi, D4 Desain Komunikasi Visual, atau S1 Jurnalistik.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Hubungan Masyarakat, D3 Desain Komunikasi Visual, D3 Desain Grafis, atau D3 Jurnalistik.

Pranata Keuangan APBN Terampil

- Formasi umum: 9.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi atau D3 Manajemen.

Pranata Komputer Ahli Pertama (Programmer)

- Formasi umum: 12.

- Formasi lulusancumlaude: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknik Instrumentasi Kilang atau D4 Teknik Produksi Minyak dan Gas.

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Pertambangan Batubara, D3 Fisika, D3 Teknik Kimia, D3 Teknik Pertambangan, D3 Teknologi Pertambangan, D3 Teknik Geologi, D3 Teknologi Geologi, atau D3 Teknologi Metalurgi.

Pranata Sumber Daya Manusia Terampil

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, D3 Administrasi Perkantoran, atau D3 Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pustakawan Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi, S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi, atau S1 Perpustakaan dan Sains Informasi.

Statistisi Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Statistika.

Surveyor Pemetaan Ahli Pertama

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Geodesi, S1 Geografi, S1 Teknik Geodesi dan Geomatika, D4 Sistem Informasi Geografis, S1 Sains Informasi Geografi, S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh, S1 Teknik Geologi, atau S1 Teknik Geomatika.

Surveyor Pemetaan Terampil

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Survei dan Pemetaan, D3 Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, D3 Teknik Geomatika, D3 Sistem Informasi Geografis, atau D3 Teknik Survei dan Pemetaan.

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Elektronika atau D3 Teknologi Geologi.

Teknisi Sarana dan Prasarana

- Formasi umum: 21.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Elektro, D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Pendidikan Teknik Bangunan, D4 Manajemen Konstruksi, D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Arsitektur, S1 Teknik Elektro Arus Kuat, S1 Arsitektur, S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Teknik Mesin, D4 Teknik Lingkungan, D4 Teknik Mesin, S1 Teknik Kimia, S1 Elektronika dan Instrumentasi, atau S1 Teknik Kimia.

Widyaiswara Ahli Pertama

- Formasi umum: 5.

- Formasi lulusancumlaude: 1.

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Teknik Pertambangan, S2 Ilmu Lingkungan, S2 Geologi, S2 Teknik Lingkungan, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Kimia, S2 Teknologi Informasi, S2 Kimia, S2 Pendidikan Komputer atau Informatika, S2 Ilmu Komunikasi, atau S2 Manajemen.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rabbin Hattari mengatakan peleburan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan PT Hutama Karya (HK) masih terus digenjot. “Sekarang lagi dlihat, terutama untuk HK dan Waskita. Itu ada timeline-nya,” ujarnya usai acara Stranas-PK di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Kementerian BUMN konsolidasi antar Waskita Karya dengan HK itu akan rampung pada September 2024. Namun, kata Rabbin, akan ada rapat dulu bersama Kementerian PUPR, serta melihat pembukuan perusahaan Waskita Karya dan HK. “Nanti disepakati dulu sama PUPR. Sudah disepakati oleh Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono),” katanya.

Sementara untuk pembagian tugas jika HK dan Waskita karya sudah jadi satu perusahaan, Rabbin tak menjelaskan lebih detail. “Kalau digabungin nanti pembagian tugasnya Waskita ya jadi bagian dari HK,” katanya.

Diketahui, Waskita Karya akan menjadi anak usaha dari Hutama Karya. Nantinya, masing-masing BUMN karya akan memiliki spesialisasi agar tidak ada adu tender lagi.

“Target sederhana, mereka nggak akan adu-adu tender lagi, (tapi) HK dan Waskita ada spesialisasi. Yang lain juga punya spesialisasi sendiri. Jadi antar-BUMN tuh gak akan tanding tender-tenderan lagi, gak banting-banting harga lagi," kata Stafsus Erick Thohir, Arya Sinulingga, Selasa, 7 Mei 2024.

Di masa mendatang, Arya juga berharap tiap BUMN bisa membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena apapun cita-citanya, UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, sehingga Arya menginginkan agar UMKM bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi.

“Jadi saling support, membuat mekanisme yang baik antara BUMN dengan UMKM itu menjadi tujuan juga Pak Erick (Menteri BUMN) kepada kita semua," tutur Arya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Demo ini bertujuan untuk menolak revisi rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pemilihan kepala daerah.

Seperti diketahui, Badan Legislasi atau Baleg DPR berencana untuk mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Namun, sidang harus ditunda karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak kuorum.

“Hanya 89 hadir, izin 87 orang, oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripura karena kuorum tidak terpenuhi,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco di Gedung Parlemen DPR RI, 22 Agustus 2024.

Sebelumnya, MK pada Selasa, 20 Agustus 2024 telah memutuskan ambang batas Pilkada akan ditentukan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Putusan itu termuat dalam putusan MK 60/PUU-XXII/2024.

Namun sehari pasca putusan tersebut, Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada yang digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024. Rapat itu menyatakan bahwa tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang hendak mengusung calonnya di pemilihan kepala daerah.

Selain itu, Baleg DPR juga menolak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Adapun keputusan Baleg DPR adalah batas usia calon berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Keputusan DPR tersebut langsung menimbulkan protes dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat memprotes sikap DPR yang dinilai melakukan pembangkangan hukum putusan MK.

Lantas, berapa jumlah gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPR?

Gaji Pimpinan dan Anggota DPR

Gaji anggota DPR RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Teringgi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Menurut aturan tersebut, ketua DPR menerima sebesar Rp 5.040.000 sebulan. Sedangkan wakil ketua DPR mendapatkan gaji Rp 4.620.000 sebulan. Sementara itu, gaji anggota DPR adalah sebesar Rp 4.200.000 setiap bulan.

Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR

Gaji anggota DPR juga diatur pula dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI. Adapun ketetapan gaji anggota DPR RI diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 tentang kenaikan indeks sejumlah tunjangan bagi anggota DPR. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan melekat

- Tunjangan istri/suami Rp 420.000

- Tunjangan anak (maksimal 2 anak) Rp 168.000

- Uang sidang/paket Rp 2.000.000

- Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

- Tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198.000

- Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 1.729.000

2. Tunjangan lain

- Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000

- Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000

- Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000

- Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

- Asisten anggota Rp 2.250.000

3. Biaya perjalanan

- Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000

- Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000

- Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000

- Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000.

Dengan demikian, apabila dijumlahkan, tunjangan dan gaji anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp 50 juta dalam sebulan. Berbagai macam tunjangan dan biaya perjalanan ini pun bisa didapat lebih besar karena masih ada tunjangan rumah dinas dan lainnya.

Ade Ridwan Yandwiputra dan EkaYudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyediakan 53 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan dibuka bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1), baik untuk memenuhi kebutuhan formasi umum maupun kebutuhan khusus putra dan putri Kalimantan.

Mengutip Surat Pengumuman Kemenpora Nomor: KP.01.00/8.19.5/SET/VIII/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, berikut daftar nama jabatan, formasi, kualifikasi pendidikan, dan kisaran gaji setiap bulan CPNS Kemenpora pada 2024:

1. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 14

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Sekretaris, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Niaga, D3 Teknologi Informasi, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, D3 Kearsipan, D3 Statistika Terapan, D3 Administrasi Negara, atau D3 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 4.257.920 - Rp 5.859.262

2. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 9

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Manajemen, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Komunikasi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Teknik Komputer, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Industri, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Teknik Infrastruktur dan Lingkungan, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.063.160 - Rp 7.128.306

4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 4.895.160 - Rp 6.960.306

5. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi umum: 1

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Komputer, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, D3 Manajemen Administrasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, D3 Manajemen Personalia, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknik Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 4.267.920 - Rp 5.869.262 <!--more-->

6. Statistisi Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Kualifikasi pendidikan: D4 Sains Data Terapan, S1 Matematika, S1 Statistika, S1 Statistika Terapan, S1 Sains Data, atau S1 Sains Data Spasial.

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

7. Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

8. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, atau S1 Ilmu Pemerintahan

- Rentang penghasilan: Rp 4.506.360 - Rp 6.509.306

9. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, atau S1 Ilmu Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 4.506.360 - Rp 6.509.306

10. Penata Laksana Barang Terampil

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: D3 Bisnis Internasional, D3 Manajemen Aset, D3 Teknologi Komputer, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Manajemen Keuangan, D3 Administrasi Bisnis, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D3 Statistika Bisnis, atau D3 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 4.441.520 - Rp 6.086.262

11. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 7

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Komunikasi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial, S1 Pendidikan Jasmani, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Manajemen Olahraga, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri memproyeksikan utang Indonesia bisa mencapai Rp10 kuadriliun atau Rp10 ribu triliun pada 2025. Angka ini, kata dia, merupakan lonjakan signifikan dari utang tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp8,7 kuadriliun hingga akhir tahun.

"Sampai akhir tahun itu Rp 8,7 kuadriliun. Nah tahun depan itu nambah. Kemungkinan bisa Rp10 kuadriliun," kata Faisal dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute "Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan utang pemerintah pusat meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi rata-rata hanya parkir di angka 5 persen, jauh di bawah capaian masa pemerintahan sebelumnya yang pernah mencapai angka 6,8 persen. Bahkan, untuk tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan stagnan di angka 5,2 persen.

Sejak awal pemerintahan Jokowi pada 2014, utang pemerintah pusat meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2014, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2,61 kuadriliun dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 24,7 persen. Bertambahnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi membuat utang terus bertambah.

Pada 2015, utang pemerintah pusat naik menjadi Rp3,17 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27,5 persen. Pada 2016, utang tercatat sebesar Rp3,52 kuadriliun dengan rasio utang sebesar 28,3 persen. Pada 2017, utang meningkat menjadi Rp3,99 kuadriliun dengan rasio utang 29,4 persen.

Pada 2018, utang pemerintah Rp4,47 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 29,8 persen. Angka ini terus meningkat pada 2019 menjadi Rp4,78 kuadriliun dengan rasio utang 30,2 persen. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, di mana utang pemerintah melonjak drastis menjadi Rp6,08 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 39,4 persen. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan besar untuk menangani dampak pandemi COVID-19.

Pada 2021, utang pemerintah pusat kembali meningkat menjadi Rp6,91 kuadriliun dengan rasio utang 40,7 persen. Tren kenaikan berlanjut hingga 2022, di mana utang tercatat sebesar Rp7,73 kuadriliun dengan rasio utang 39,5 persen.

Memasuki 2023, utang pemerintah mencapai Rp8,14 kuadriliun, namun rasio utang terhadap PDB turun menjadi 39,1 persen. Proyeksi untuk 2024 menunjukkan utang akan terus meningkat menjadi Rp8,7 kuadriliun dengan rasio utang sebesar 38,5 persen.

"Utang pemerintah di era Jokowi itu sampai 2024 aja naik 3,3 kali," kata Faisal.

Utang dari Zaman Kumpeni sampai SBY

Masalah mewariskan utang, bukan hanya terjadi zaman Indonesia Merdeka. Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia dengan mewariskan utang. Dalam Konferensi Meja Bundar di Denhaag pada 23 Agustus 1949, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang sebesar 1,13 miliar dolar AS atau 4,3 miliar gulden.

Utang ini diwariskan pada pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini membuat defisit APBN membengkak hingga mencapai Rp 9 miliar. Pada periode 1959-1965, pemerintah menerima pinjaman dari Uni Soviet, US Exim Bank, dan IMF.

Hingga akhir pemerintahan Soekarno, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada saat itu.

Pada masa kepemimpinan Soeharto (Maret 1967-Mei 1998), utang pemerintah mencapai Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB.

Kemudian berganti pemerintahan Presiden BJ Habibie yang berlangsung selama 17 bulan. Utang luar negeri pemerintah naik Rp 387,4 triliun menjadi Rp 938,8 triliun. Saat itu, rasio utang pemerintah mencapai 85,4 persen dari PDB.

Pada periode Abdurrahman Wahid (1999-2001), utang Indonesia naik menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar (setara77,2 persen dari PDB).

Kala era kepresidenan berganti ke Megawati Soekarnoputri (2002-2004), utang pemerintah tercatat Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, dengan rasio utang 56,5 persen dari PDB.

Estafet kepresidenan berganti ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkuasa selama dua periode, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014). Pada akhir kepemimpinan SBY, utang mencapai Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar dengan rasio utang 24,7 persen dari PDB.

Berikutnya: Sri Mulyani: Rasio Utang Indonesia Terendah di ASEAN dan G20

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah gejolak terkait putusan MK dan pergerakan DPR mengenai RUU Pilkada, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melemah di sesi pertama perdagangan hari ini, menutup sesi di level 7.511,2 (-0,57 persen).

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 228 saham menguat, sementara 361 melemah, dan 237 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp31,8 triliun, frekuensi trading sebanyak 621.247 kali dan volume trading sebanyak 109,4 juta lot," dinukil dari Tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Kamis, 22 Agustus 2024.

Saham Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 23.591 kali, disusul LABA (14.459), dan JKON (13.283).

Dari segi volume, saham emiten pertambangan Grup Bakrie Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 5,7 juta lot, disusul BBKP (4,1 juta), dan MLPL (3,1 juta).

Indeks sektor industri (IDXINDUST) kembali menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini (+0,1 persen), disusul indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) (+0,1 persen)

Sementara itu, indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-1,0 persen), disusul indeks sektor consumer siklikal (IDXCYCLIC) (-0,9 persen), dan indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (-0,9 persen).

Salah satu faktor yang menekan IHSG di sesi pertama hari ini adalah melemahnya saham-saham perbankan big cap, diantaranya BMRI (-2,4 persen), BBCA (-1,1 persen), BBNI (-2,2 persen), dan BBRI (-0,4 persen).

Selanjutnya baca: 5 besar top gainer dan top loser

• 1
• 2
• Selanjutnya