TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara akan segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, ia tidak bisa memastikan kabar tersebut.

“Saya nggak tahu persisnya. Saya cuma menyiapkan kantornya saja,” kata Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Erick Thohir mendukung dibentuknya badan baru superholding BUMN bernama Danantara itu. “Kami mendukung hadirnya Danantara. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergitasnya seperti apa, gitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, saat ini kementeriannya tengah mempersiapkan gedung yang nantinya dipergunakan sebagai kantor Danantara. Gedung tersebut, kata Erick Thohir, merupakan salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero).

Ketika ditanya mengenai perusahaan BUMN mana saja yang akan tergabung dalam superholding tersebut, Erick Thohir tidak menjawab. Begitu pula ketika ditanya mengenai pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara, Erick Thohir hanya menjawab bahwa nantinya akan dilakukan kajian mengenai hal tersebut.

“Nanti ada kajian kan. Tadi di rapat Komisi VI kita juga bicara mengenai kajian,” ucapnya.

Sebelumnya, melansir dari Antara, Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.

Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman.

Menurut dia, BP Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Muliaman Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.

Pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Menurut dia, pemerintah menginginkan pengelolaan investasi yang dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ujar Muliaman Hadad.

TEMPO.CO, Jakarta - Smartphone keluaran Google, Google Pixel, dilarang beredar di Indonesia. Sama halnya iPhone 16, International Mobile Equipment Identity (IMEI) Google Pixel akan diblokir Kementerian Perindustrian jika terbukti diperdagangkan di dalam negeri. Lantas, apa alasan Pemerintah Indonesia melarang perdagangan Google Pixel?

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, Google Pixel dilarang diperjualbelikan di Indonesia karena belum mengajukan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN merupakan syarat mutlak untuk bisa diperdagangkan secara resmi di Indonesia. "Semua Google Pixel belum ada TKDN," kata Febri di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024,

Apabila Google ingin secara resmi menjual produk Google Pixel di Indonesia, dirinya mempersilakan perusahaan tersebut untuk mengajukan sertifikasi TKDN melalui tiga skema terlebih dahulu, yakni inovasi, pembangunan manufaktur, atau skema aplikasi. Produsen dapat memilih salah satu di antaranya.

Adapun skema manufaktur, kata Febri, perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri atau membangun pabrik. Sementara skema aplikasi, produsen dapat membuat aplikasi digital. Kemudian, Kemenperin akan melakukan penghitungan berapa skor TKDN melalui aplikasi tersebut.

Skema terakhir adalah dengan inovasi atau riset. Ia mengatakan Apple memilih skema ini untuk memperoleh sertifikat TKDN. Dalam proposal yang diajukan manajemen Apple, kata dia, mereka menjanjikan akan membangun Apple Academy di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam proposal itu, mereka ingin membangun Apple Academy di beberapa daerah, yakni di Tangerang, Sidoarjo, Batam, dan Bali. Nah, yang di Bali ini belum terealisasikan,” ujarnya.

Pihaknya mencatat, sejak Januari hingga Oktober 2024, Google Pixel sudah masuk ke Indonesia sebanyak 22 ribu unit melalui barang bawaan penumpang luar negeri serta barang kiriman. “Itu boleh masuk berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 46/2021. Nah, yang tidak boleh, kalau sudah masuk Indonesia lalu diperjualbelikan,” ujar Febri.

Dia mengatakan Kemenperin juga akan menonaktifkan IMEI produk Google Pixel yang terbukti diperjualbelikan. Ia berujar, aturan ini tidak hanya berlaku pada merek Apple dan Google saja, tetapi juga merek-mereka alat telekomunikasi yang lain. “Merek apa pun, tidak hanya Apple maupun Google, selama tidak ada TKDN atau bisa memenuhi mekanisme masuk melalui Pasal 35 PP 46 Tahun 2021, maka IMEI-nya akan kami nonaktifkan,” kata dia.

Febri mengatakan, saat ini Kemenperin akan memantau kegiatan jual beli produk Google Pixel dan iPhone 16, baik secara luring maupun daring. Kemenperin, kata dia, akan bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga lain untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang memperjualbelikan produk ilegal itu. “Kami akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kominfo untuk menindak para penjual produk elektronik tersebut, karena itu adalah kegiatan ilegal,” ucapnya.

TKDN merupakan sebuah ukuran untuk menilai seberapa besar proporsi komponen lokal dalam suatu produk. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017. Menurut peraturan tersebut, perusahaan yang memproduksi barang elektronik, termasuk telepon seluler, harus memenuhi nilai TKDN tertentu untuk bisa menjual produk tersebut di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan investasi di sektor industri.

OYUK IVANI SIAGIAN | YUDONO YANUAR | PUTRI SAFIRA PITALOKA

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 12 kreditur luar negeri yang menagih utang Rp 8,79 triliun kepada empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie akhirnya menyetujui proposal perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sempat terancam pailit, Bakrie mengajukan proposal perdamaian dengan mekanisme bayar utang dalam tiga tahap.

"100 persen setuju," kata salah satu pengurus dalam perkara ini saat membacakan hasil voting pada kreditur pada Senin, 4 November 2024.

Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne). PKPU terhadap empat perusahaan itu sebelumnya telah diperpanjang dari 20 September hingga 4 November 2024.

Bakrie akan membayar masing-masing 10 persen dari Rp Rp 3,71 triliun utang pokok para kreditur tanpa bunga dan denda ataupun penalti. Dari jumlah itu, VIVA akan membayar Rp 317 miliar secara tunai pada termin pertama dalam waktu 1x24 jam usai voting para kreditur dibacakan.

“Akhirnya ketemu formulanya,” kata kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Adriyan saat ditemui usai sidang pada Senin, 4 November 2024.

Marx mengatakan proposal itu telah diajukan sekaligus direvisi beberapa kali oleh VIVA. Meski demikian, dia tetap menghargai semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam perkara ini.

Dalam tahap kedua, VIVA akan membayar secara tunai sebesar 5 persen dari utang pokok. Pembayaran ini akan berlangsung pada atau sebelum 90 hari sejak proposal perdamaian ini diterima. Sementara itu, sisa 85 persen utang VIVA ke para kreditur akan tetap sesuai dengan perjanjian awal pinjaman, yaitu Senior Facility Agreement dan Junior Facility Agreement.

Kemudian, Bakrie juga akan mengkonversi sisa utang menjadi obligasi tanpa kupon yang diterbitkan oleh MDIA atau VIVA. Dalam proses ini, VIVA nantinya akan melepas saham MDIA sebanyak 50 persen setelah pembayaran tunai pertama berlangsung. Kemudian, saham MDIA juga akan dilepas 25 persen setelah pembayaran tunai kedua dan 25 saham MDIA untuk menutup penyelesaian seluruh utang.

Selanjutnya: Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir,,,,

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 4 November 2024 dimulai dari pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai direktur utama dan komisaris utama.

Disusul, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai alasannya mengganti Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Berikutnya, Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Terakhir, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra....

<!--more-->

1. Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai direktur utama dan komisaris utama.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri untuk menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan itu diambil melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Simon pada 10 Juni 2024 diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai alasannya mengganti Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia mengatakan, ditunjuknya Simon Aloysius Mantiri menggantikan Nicke Widyawati untuk penyegaran pada tubuh perusahaan BUMN itu.

“Sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda, jadi mungkin juga bisa kita dorong terobosan-terobosan lebih luas dan efektif lagi,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek Senayan DPR RI, Senin, 4 November 2024.

Erick Thohir mengapresiasi kinerja Nicke Widyawati selama menjadi Direktur Utama Pertamina. Ia berujar, Nicke Widyawati telah bekerja dengan maksimal selama menjabat. Ia juga menyebut, Nicke Widyawati sudah cukup lama memegang amanah sebagai Direktur Utama, yakni selama enam tahun. “Jarang lho Dirut Pertamina selama itu,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Profil Simon Aloysius Mantiri yang Diangkat Jadi Dirut Pertamina....

<!--more-->

3. Profil Simon Aloysius Mantiri yang Diangkat Jadi Dirut Pertamina Gantikan Nicke Widyawati

Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Lalu, siapa Simon Aloysius Mantiri ini?

Dikutip dari laman resmi Pertamina, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di perusahaan itu. Hal tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang digelar pada 10 Juni 2024.

“Kementerian BUMN selaku pemegang saham memutuskan melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Pertamina,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangan tertulis.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wakil Ketua DPR Mendadak Panggil Erick Thohir saat Rapat Komisi VI, Bahas Apa?

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta Pak Menteri untuk bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara”, ujar Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Adisatrya meminta izin pada anggota rapat yang lain agar Erick Thohir diperkenankan meninggalkan ruang rapat untuk memenuhi panggilan Dasco tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online....

<!--more-->

5. Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online: Tak Blokir Situs Milik Kenalan

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka lainnya. Jadi, jumlah tersangka 16 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Namun, Polda Metro Jaya hingga kini belum menjabarkan identitas para tersangka. Lantas, apa saja peran pegawai Kementerian Komdigi dalam kasus tersebut?

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judionline.Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka lainnya. Jadi, jumlah tersangka 16 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

Namun, Polda Metro Jaya hingga kini belum menjabarkan identitas para tersangka. Lantas, apa saja peran pegawai Kementerian Komdigi dalam kasus tersebut?

Masuk dalam Tim Pengendali Konten Komdigi

Wakil Menkomdigi Nezar Patria mengatakan sejumlah pegawai yang diduga terseret dalam kasus judionlinesebelumnya telah dipantau internal kementerian. Menurut dia, para pegawai yang terlibat tersebut bertugas mengendalikan konten-konten digital, termasuk konten negatif, tetapi justru melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemblokiran.“Ternyata mereka justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dalam hal ini,” ucap Nezar ketika ditemui di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Minggu, 3 November 2024.

Tidak Blokir Situs Judi Online Milik Pihak yang Dikenal

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan pegawai Kementerian Komdigi yang ditangkap mempunyai kewenangan memeriksa situs judionlinehingga memblokirnya. Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan tidak memblokir situs milik pihak yang dikenal.“Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun, mereka menyalahgunakan, kalau sudah kenal sama mereka (tersangka), maka mereka tidak blokir dari data mereka,” ujar Ade saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Kantongi Komisi Rp 8,5 Juta per Situs Judi Online

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menuturkan pegawai Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judionlinedi Kota Bekasi, Jawa Barat memperoleh keuntungan sebesar Rp 8,5 juta per situs. Mereka dibayar agar tidak memblokir situs judionline,yang jumlahnya mencapai 1.000 situs menurut pengakuan tersangka.“Dibina 1.000 situs, dijaga supaya tidak terblokir,” kata Wira ketika dijumpai di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, Jumat, 1 November 2024.

Wira menjelaskan, oknum pegawai Kementerian Komdigi itu mengaku mengantongi penghasilan sebesar Rp 8,5 juta dari setiap situs judionlineyang tidak dinonaktifkan. Dari hasil menjaga situs tersebut, dia bahkan dapat memberikan upah ke beberapa pegawai yang berperan sebagai admin dan operator sebesar Rp 5 juta setiap bulan.

“Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB,” ucap Wira. Namun, berdasarkan pengakuan tersangka, kantor tersebut berdiri atas inisiatifnya tanpa sepengetahuan atasannya di Kementerian Komdigi.

TIM TEMPOberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Judi daring atau judionlinedi Indonesia dilarang dalam Pasal 27 ayat (2)junctoPasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, ada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana perjudian.

Namun, berdasarkan data dari analisis jejaring media sosial, Drone Emprit, Indonesia menjadi negara dengan pemain judionlineterbanyak di dunia, yaitu 201.122 orang pada 2023. Lantas, mengapajudionlinesukar diberantas?

Alasan Judi Online Susah Diberantas

1. Kecanggihan Teknologi

Pengamat keamanan siber Vaksincom, Alfon Tanujaya mengatakan, membasmi judionlinesecara teknis itu sangat sulit. Menurut dia, salah satu sebabnya adalah hukum di Indonesia yang melarang perjudian, sedangkan di negara lain diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Alhasil, bandar judionlinedapat berpindah lokasi operasi dari satu negara ke negara lain, tetapi targetnya tetap orang Indonesia. Dia menjelaskan bahwa penyelenggara judi digital tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga harus adu canggih antara pemerintah dengan pelaku.

“Makin sulit karena sifat dasar manusia memang suka berjudi,” kata Alfon saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

2. Bandar Tersebar di Banyak Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kala itu, Budi Arie Setiadi mengakui memang tidak mudah memberantas judionline.Dia menuturkan, biasanyaserverbandar judionlinetersebut berada di negara yang melegalkan.

“Di mana? Kamboja dan Filipina.Server-nya di sana. Bilangserver-nya bandar judi Indonesia ada di Filipina dan Kamboja kata Pak Menteri,” ucap Budi di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

3. Transaksi Tidak Hanya Melalui Rekening Bank

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menilai penghapusan situs dan pemblokiran rekening tidak cukup untuk membasmi praktik judionline.Menurut dia, ada banyak transaksi yang tidak hanya dilakukan melalui rekening bank.

“Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, tetapi lintas batas (negara). Ada juga yang dilakukan tidak melalui rekening bank.

Oleh karena itu, lapisan demi lapisan pemberantasannya harus dituntaskan, sehingga tidak ada ruang kosong yang terjadi, karena persoalan dasarnya saja kita lihat belum terselesaikan dengan menyeluruh,” ujar Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024, seperti dikutip dariindonesia.go.id.

4. Perbedaan Regulasi Antarnegara

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengungkapkan tantangan besar yang harus dihadapi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online adalah penindakan penyelenggara judi yang berada di luar negeri.

Bisnis judionlinetumbuh subur di negara-negara yang melegalkan, sepertiKamboja, tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa meminta otoritas setempat untuk menindak praktik tersebut.

“Saat ini belum ada cara efektif untuk menghentikan operator di luar negeri,” kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2024.

Menurut dia, tindakan dengan pengadilan ekstradisi juga tidak dapat dilakukan karena harus memenuhi ketentuandouble criminalityatau persyaratan tindak pidana yang dipenuhi dua negara.

Dia berpendapat bahwa salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran intensif kepada calon korban dan korban.

Moh. Khory Alfarizi, Ilona Estherinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada tujuh Badan Usaha Milik Negara yang masih merugi sampai saat ini. Hal itu menurut Erick, membuat kementeriannya harus bekerja keras memperbaiki kinerja tujuh perusahaan tersebut.

“Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 yang rugi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Sambil proses penyehatan sejumlah perusahaan berjalan, menurutnya, kementerian bakal memangkas jumlah BUMN demi kesehatan dan efektivitas perusahaan-perusahaan pelat merah itu. “Nantinya kami akan memperkecil jumlah BUMN menjadi 30 perusahaan,” kata dia.

Adapun salah satu pemangkasan jumlah BUMN ini, akan dilakukan pada perusahaan BUMN karya yang sebelumnya berjumlah 7 perusahaan menjadi 3 perusahaan karya. “Sehingga lebih sehat lagi ini,” ujar Erick. Ada pun tujuh perusahaan yang Erick maksud di antaranya, Krakatau Steel, Bio Farma, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jiwasraya, Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Untuk Krakatau Steel, Erick menyebut, perusahaan ini sudah melakukan restrukturisasi pada 2019. Namun, musibah kebakaran yang dialami baru-baru ini membuat perusahaan pelat merah itu kembali merugi. Sedangkan Bio Farma, menurut Erick, perusahaan ini merugi lantaran tugas pembelian vaksin dalam jumlah besar saat Pandemi Covid-19 serta adanya kasus fraud pada anak usaha Bio Farma, yakni Indofarma.

Di tengah menghadapi kasus fraud Indofarma, Kementerian BUMN juga sedang memproses restrukturisasi Wijaya Karya. Perusahaan konstruksi lainnya yakni Waskita Karya juga tengah menghadapi proses serupa. Waskita Karya merugi akibat menurunnya jumlah kontrak serta tingginya beban keuangan.

Perusahaan asuransi Jiwasraya, saat ini juga sedang menjalani proses likuidasi dan penyehatan pasca dilanda kasus korupsi. Perum Pembangunan Perumahan Nasional yang merugi juga sedang mengubah model bisnisnya. Erick menyebut, ke depannya Perumnas tidak akan lagi menggunakan konsep landed house, tetapi juga bertingkat lantaran etersediaan tanah di Indonesia tidak mencukupi unntuk dibangun rumah bagi seluruh warga negaranya.

Perusahaan terakhir yang merugi adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Menurut Erick, kerugian BUMN ini karena tidak ada lagi mandat percetakan untuk surat-surat negara. Ia menyebut, PNRI tidak bisa bersaing dengan percetakan swasta. Oleh karena itu, saat ini kementeriannya tengah memproses restrukturisasi PNRI.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta Pak Menteri untuk bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara”, ujar Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Adisatrya meminta izin pada anggota rapat yang lain agar Erick Thohir diperkenankan meninggalkan ruang rapat untuk memenuhi panggilan Dasco tersebut.

Pertemuan Erick Thohir dan Sufmi Dasco berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Erick Thohir kembali ke Ruang Rapat Komisi VI pada pukul 12.00 WIB.

Usai rapat dengan anggota Komisi VI DPR, Erick Thohir ditanyai mengenai isi pertemuannya dengan Dasco. Erick Thohir mengatakan, dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai Danantara. Ia pun menyebut, Danantara ini akan diresmikan pada 8 November 2024 mendatang.

“Arahan dari Pak Dasco jelas mendukung (Danantara) karena itu sesuai dengan target-targetnya,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek Parlemen Senayan, Senin, 4 November 2024.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, saat ini kementeriannya itu tengah mempersiapkan gedung yang nantinya akan dipergunakan untuk kantor Danantara. Gedung itu, kata Erick Thohir, merupakan salah satu aset milik Bank Mandiri. “Nanti kajiannya kita sinergikan,” kata dia.

Sebelumnya, dilansir Antara, Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.

Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman Hadad.

Menurut Muliaman Hadad, Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian BUMN.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyatakan bahwa produk impor anggur shine muscat asal Cina tidak terdeteksi mengandung pestisida jenis Chlorpyrifos seperti yang dikhawatirkan. Kesimpulan ini diambil dari hasil pengujian ratusan sampel yang telah rampung dilakukan di tiga dari tujuh lokasi entry point, yaitu di Jabodetabek, Bandung, dan Bandar Lampung.

“Dari BPOM, laboratorium kami mendapatkan hasil secara objektif dan independen tanpa pengaruh siapapun, yang kita dapatkan di sampel bahwa hasilnya kami anggap tidak terdeteksi,” kata dia dalam konferensi pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Pernyataan tersebut menyusul pemberitaan tentang temuan residu pestisida yang melebihi tingkat yang diizinkan pada anggur shine muscat yang beredar di Thailand yang dilakukan dua organisasi non pemerintah (Thailand Pesticide Alert Network/Thai-PAN) dan Dewan Konsumen Thailand/TCC).

Menurut keterangan Taruna, uji residu pestisida Chlorpyrifos di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM menggunakan metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry atau GC/MSMS. Hasilnya, diketahui bahwa Limit of Detection atau LOD yang terkandung di dalamnya sebanyak 0,02 mikrogram per kilogram (ug/kg) dan Limit of Quantification atau LOQ tercatat sebanyak 0,07 mikrogram per kilogram (ug/kg).

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian sampel, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya.

Dengan begitu, Taruna menambahkan, hasil temuan laboratorium BPOM tersebut menjadi pelengkap hasil laboratorium milik Bapanas yang menyatakan bahwa anggur shine muscat impor asal Cina aman dikonsumsi. Tentunya, dengan catatan untuk tetap berhati-hati dan bijak dalam konsumsinya.

Sebelumnya, Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) menggelar uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur itu di hampir 100 titik kabupaten/kota.

Pelaksana Harian Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, mengungkapkan sebagian besar, yakni 90 persen hasil uji cepat membuktikan anggur itu negatif residu pestisida. Sedangkan 10 persen sisanya mengandung residu dalam jumlah aman sehingga aman dikonsumsi.

"Hasil rapid test yang dilakukan OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji cepat tersebut dalam jumlah aman,” ujar Yusra lewat keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2024.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan akan membuka lahan-lahan persawahan baru di berbagai daerah Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita kerja harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kemarin kita rapat dengan Kementerian Kehutanan, dengan seluruh kementerian, bagaimana rencana kita biar bisa swasembada. Termasuk cetak sawah baru,” ujarnya saat berkunjung ke Gudang Perum Bulob Kanwil Jakarta dan Banten pada Senin, 4 November 2024.

Zulhas berujar, presiden Prabowo telah meninjau proyek lahan baru yang akan di bangun dj Merauke. Ia juga telah merencanakan sawah-sawah baru di daerah yang lain. "Termasuk cetak sawah baru di Merauke yang Bapak Presiden (Prabowo) sudah hadir ke sana, ada memperbaiki yang terbengkalai yang lama. Begitu juga daerah lain," tuturnya.

Selain itu, mantan Menteri Perdagangan ini berujar akan menyediakan stok beras untuk mencukupi kebutuhan nasional sekurang-kurangnya sebesar 2 juta ton hingga akhir tahun 2024.

Saat ini Bulog telah menyimpan 140 ribu ton cadangan beras di satu gudang. Sementara itu, BUMN pangan tersebut juga memiliki total 1.508 gudang dengan kapasitas penyimpanan mencapai 4 juta ton.

Ia juga mengklaim telah mempersiapkan stok dengan baik sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat agar percaya bahwa program swasembada pangan bisa tercapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.

"Tidak bisa cuma catatan-catatan, lihat buku gitu ya, tetapi harus lihat juga lapangan. Itulah kita memang kerja harus detailkan," kata Zulhas

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo saat berpidato di ruang sidang paripurna MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan saat ini negara-negara di dunia tengah menghadapi krisis pangan. Untuk itu, kata dia, Indonesia harus segera lepas dari ketergantungan impor pangan dari luar negeri.

"Dalam keadaan genting dan krisis, tidak akan ada negara yang mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya Indonesia harus mencapai ketahanan pangan," kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, untuk mencapai swasembada pangan, dia akan dibantu oleh para pakar. Dia optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan. "Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket pesawat dinilai terlalu mahal, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Belum berhasil menurunkan harga tiket, pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada alias tidak dibubarkan, meski pimpinan satgas saat pembentukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak ada lagi.

Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, yang akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu, 3 November 2024.

Airlangga mengatakan, akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Satgas penurunan harga tiket pesawat penting untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

AHY juga mengatakan, bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun, juga produktivitas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, bahwa dia masih menunggu arahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat.

Dia berharap hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru. "Saya berharap sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.

Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli 2024. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan yang quick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, 22 Juli 2024.

Namun, target itu belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandiaga memasang target baru, yakni harga tiket pesawat turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan berbagai upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis yang diterima Tempo, 29 September 2024.

Berikutnya: Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU <!--more-->

Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar pesawat (avtur), distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Budi berujar saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut. Di antaranya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Adapun saran tersebut berupa meminta pemerintah mengevaluasi terhadap adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Menurut KPPU, konstansa sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina. Karena itu, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. KPPU menilai, jika membiarkan avtur dikelola oleh pelaku usaha lain, itu akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut.

"Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40 persen dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 21 September 2024.

Selanjutnya, komponen yang membuat harga tiket pesawat mahal adalah biaya pemeliharan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket. Pasalnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurut Budi, menurunkan harga komponen juga bisa menjadi solusi yang harus ditempuh.

"Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh. Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket juga dapat disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh maskapai.

BPH Migas Bantah Ada Monopoli Avtur

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman, membantah adanya monopoli avtur di dalam negeri.

Ia mengatakan, BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008.

Menurut dia, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan akan menyediakan stok beras untuk mencukupi kebutuhan nasional sekurang-kurangnya sebesar 2 juta ton hingga akhir tahun 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat berkunjung ke Gudang Perum Bulog Kanwil Jakarta dan Banten pada Senin, 4 November 2024.

Mantan Menteri Perdagangan itu menyebutkan bahwa saat ini Bulog telah menyimpan 140 ribu ton cadangan beras di satu gudang. Sementara itu, Bulog memiliki total 1.508 gudang dengan kapasitas penyimpanan mencapai 4 juta ton, sehingga ia mengklaim stok beras saat ini sudah aman dan cukup.

"Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup. Oleh karena itu, publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir," ujarnya.

Pria yang kerap disapa Zulhas ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo berulang kali menekankan program swasembada pangan yang akan direalisasikan paling cepat tahun 2028. Salah satu langkah yang dilakukan dalam memastikan stok beras adalah dengan membuka lahan-lahan baru.

"Termasuk cetak sawah baru di Merauke yang Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah hadir ke sana, ada memperbaiki yang terbengkalai yang lama. Begitu juga daerah lain," tuturnya.

Zulhas mengklaim, mempersiapkan stok dengan baik adalah upaya untuk meyakinkan masyarakat agar percaya bahwa program swasembada pangan bisa tercapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. "Tidak bisa cuma catatan-catatan, lihat buku gitu ya, tetapi harus lihat juga lapangan. Itulah kita memang kerja harus detail, kan," kata Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo saat berpidato di ruang sidang paripurna MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan saat ini negara-negara di dunia tengah menghadapi krisis pangan. Untuk itu, kata dia, Indonesia harus segera lepas dari ketergantungan impor pangan dari luar negeri.

"Dalam keadaan genting dan krisis, tidak akan ada negara yang mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya Indonesia harus mencapai ketahanan pangan," kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, untuk mencapai swasembada pangan, dia akan dibantu oleh para pakar. Dia optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan. "Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

Nandito Putra berkontribusi dalam tulisan ini