Ingin memulai bisnis tapi belum menemukan ide bisnis yang pas? Kamu bisa datang ke Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2024. Pameran ini merupakan tempat bertumbuhnya peluang besar bagi calon pengusaha untuk menemukan ide bisnis potensial.

Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama Neo Expo Promosindo ini menghadirkan 200 lebih merek franchise dan peluang usaha dari berbagai sektor, mulai dari waralaba, peluang bisnis, kemitraan, keagenan, hingga distributor.

Terdapat pula beragam sesi edukasi dan konsultasi bersama para ahli dan praktisi berpengalaman selama tiga hari. Pameran ke-169 ini dibuka pada Jumat (8/11) di Hall 3A ICE BSD, Tangerang, dengan mengusung tema "Empowering Growth".

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Tentu pameran ini menjadi wadah inspiratif bagi para calon pengusaha untuk menemukan dan mengembangkan ide bisnis yang menjanjikan melalui riset tren terbaru, konsultasi dengan para ahli, serta kisah sukses dari pelaku bisnis berpengalaman.

Dari sektor kuliner hingga teknologi, pameran ini memberikan kesempatan untuk menjelajahi beragam konsep usaha yang potensial dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Nah, berikut ini ada tujuh cara untuk menentukan ide bisnis yang bisa kamu temukan dan kembangkan melalui Pameran IFBC:

1. Melakukan Riset dan Ikuti Tren

Dengan menghadiri pameran IFBC 2024 ICE BSD, kamu dapat kesempatan untuk melihat langsung tren bisnis terbaru, mulai dari teknologi, kesehatan, hingga retail. Kamu bisa mendapatkan wawasan berharga tentang jenis usaha yang sedang berkembang pesat dan ide-ide yang sedang digemari pasar.

2. Sesuaikan dengan Hal-hal yang Kamu Sukai

Di pameran IFBC 2024 ICE BSD, kamu dapat menjelajahi berbagai sektor bisnis dan mengenali bidang yang sesuai dengan minat serta keahlianmu. Misalnya, jika kamu memiliki minat di bidang kuliner, di pameran ini tersedia banyak pilihan franchise makanan dan minuman untuk inspirasimu.

3. Perhatikan yangDibutuhkan Orang Lain

Pameran IFBC 2024 ICE BSD menghadirkan berbagai usaha yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mengamati tren dan usaha yang ditampilkan dapat membantumu memahami kebutuhan di sekitarmu dan menggali ide bisnis yang relevan.

4. Belajar dariKisah Sukses Orang Lain

Pameran IFBC 2024 ICE BSDjuga menjadi tempat bertemu para ahli, pemilik usaha, dan mentor bisnis. Dengan berkonsultasi langsung dengan mereka, kamu bisa mendapatkan masukan berharga yang bisa membantu mengasah ide bisnismu.

5. BerpikirOut of The Box

Dengan hadir di pameran IFBC 2024 ICE BSD, kamu bisa memvalidasi ide bisnismu dan menilai apakah sesuai dengan kebutuhan pasar.

6. AmatiKekurangan Kompetitor

Di IFBC, kamu bisa melihat berbagai kompetitor dalam satu lokasi. Ini membantumu mempelajari strategi mereka dan menemukan keunggulan yang bisa kamu kembangkan dalam ide usahamu.

7. Belajar dariPengalaman

Banyak bisnis di pameran ini berbasis keterampilan tertentu, seperti fashion, kecantikan, atau kuliner. Kamu bisa mendapatkan inspirasi dari mereka yang sukses memanfaatkan keahlian khusus, dan menyesuaikannya dengan keterampilanmu.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran IFBC 2024 ICE BSD adalah tempat yang sempurna bagi siapa saja yang mencari ide bisnis yang menjanjikan. Pameran ini memberikan kesempatan untuk mengamati berbagai inovasi, berkonsultasi dengan para ahli, dan mempelajari tren bisnis terbaru.

Selain itu, pameran ini menawarkan peluang berharga untuk memperluas jaringan profesionalmu dengan bertemu calon mitra bisnis dan investor potensial. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk membuka pintu menuju masa depan yang cerah dan sukses!

Cara Registrasi dan Informasi Tiket IFBC 2024 ICE BSD

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di pameran IFBC 2024 ICE BSD yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB.

Harga tiket masuk ke Pameran IFBC 2024 mulai dari Rp. 50.000/hari dan Rp. 60.000 untuk tiket terusan. Tiket dapat dibeli secara on the spot dan online di www.infofranchiseexpo.com.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) disebut memberikan dampak terhadap perekonomian global. Hal ini diungkapkan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena perbedaan pandangan dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sri Mulyani, perang perdagangan antara AS dengan China juga dikhawatirkan akan meningkat. Ditambah lagi, tensi geopolitik di beberapa negara belum juga usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Bendahara negara itu menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan presiden sebelumnya yakni terkait perubahan iklim. Menurut Sri Mulyani, Trump lebih berkomitmen untuk penurunan CO2.

Perbedaan kebijakan dan pandangan itu diprediksi mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia. "Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Tak hanya kebijakan, Sri Mulyani mengatakan kemenangan Donald Trump juga memberikan sentimen cukup kuat. Hal yang langsung terasa adalah pengaruh pada nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Memisahkan chat pribadi dan kerja termasuk bagian dari fitur yang disediakan WhatsApp. Sudahkah detikers mencoba menerapkan fitur tersebut?

WhatsApp menambahkan fitur mengelola pesan masuk dalam bentuk daftar yang bernama Lists atau filter chat. Fitur ini menyaring pesan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuannya membuat chat tetap rapi dan teratur sesuai dengan kategori.

Dilansir laman FAQ WhatsApp, filter chat atau penyaring pesan diluncurkan pada awal tahun 2024. Ada tiga kategori yang disediakan yakni:

1. Semua (all): Tampilan default semua pesan

2. Belum dibaca (unread): Kategori untuk melihat percakapan yang perlu ditanggapi atua belum dibaca.

3. Grup (group): Untuk semua chat grup berkumpul dalam satu kategori

Selain itu, detikers bisa menambahkan kategori baru dengan menekan tombol tambah (+). Pilihan ini digunakan untuk menyatukan chat sesuai dengan keinginan pengguna.

Cara Pisahkan Chat Pribadi dan Kerja di WhatsApp

Bagi detikers yang ingin pisahkan chat pribadi dan kerja, bisa memilih beberapa alternatif. Ada beberapa cara untuk memisahkan chat pribadi dan kerja di WhatsApp. Berikut penjelasan masing-masing cara:

1. Melalui Halaman Depan Chat

• Buka WhatsApp
• Pilih chat yang akan dijadikan daftar
• Klik titik tiga di pojok kanan
• Pilih "Tambahkan Daftar atau Add to Lists"
• Secara otomatis pesan akan masuk ke dalam kategori yang dibuat.

2. Lewat Pengaturan

• Buka pengaturan WhatsApp
• Pilih "Daftar atau Lists"
• Muncul semua kategori yang dibuat
• Klik "New Lists"
• Tulis nama kategori
• Klik "Tambahkan Orang atau Add People or groups"
• Pilih kontak yang akan masuk ke dalam kategori
• Klik centang
• Pilih "Buat Daftar atau Create List"

3. Lewat Beranda Chat

• Buka WhatsApp
• Tarik/geser ke arah bawah hingga muncul kategori di bagian paling atas chat.
• Geser kategori yang muncul di bagian chat paling atas
• Klik simbol +
• Lakukan penambahan kategori yang diinginkan
• Masukkan kontak yang sesuai kategori
• Selesaikan prosesnya

Fitur tersebut membatu detikers untuk memilah setiap pesan masuk sesuai dengan kategorinya. Pengguna harus mengupdate WhatsApp versi terbaru untuk bisa mengikuti langkah-langkah di atas.

Cara Menambah dan Menghapus Chat dari Fitur Lists

Setiap kategori minimal terdapat satu chat yang masuk dalam daftar. Nah, detikers bisa menambahkan secara berulang atau menghapus chat dari fitur Lists.

1. Ketuk dan tahan chat yang diinginkan

2. Pilih titik tiga di sudut kanan

3. Klik "Tambah ke Daftar"

4. Pilih salah satu kategori, misalnya "Groups"

• Untuk membuat daftar baru, ketuk "Daftar Baru"
• Untuk mengubah daftar, pilih "Daftar yang Lain"
• Untuk menghapus dari daftar, klik "Daftar untuk Batal Memilih"

Cara Mengedit Fitur Lists

Selain menambah dan menghapus, detikers bisa mengedit kategori dalam fitur Lists yang sudah dibuat. Berikut ini tata caranya:

1. Buka WhatsApp

2. Geser ke bawah untuk melihat kategori

3. Ketuk dan tahan kategori

4. Pilih "Edit" lalu muncul:

• Nama Daftar untuk mengubah nama
• Tambah orang atau grup untuk menambahkan chat ke dalam kategori
• Pilih simbol kotak sampah untuk menghapus chat di dalam kategori.

Apabila mau mengurutkan daftar sesuai dengan keinginan, detikers harus mengaturnya di Pengaturan. Ini langkah-langkahnya:

1. Pilih "Pengaturan"

2. Pilih "Fitur Lists atau Daftar"

3. Klik dan tahan untuk menggeser kategori sesuai urutan yang diinginkan.

Tahapan tersebut dilakukan dengan mudah supaya detikers bisa memisahkan chat personal atau dengan urusan pekerjaan. Semoga bermanfaat.

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.