Institute of Management Development atau IMD menyebut kecerdasan buatan alias AI bisa mengancam lapangan pekerjaan. Automasi pekerjaan ini lebih mengancam pekerja perempuan dibanding laki-laki.

“Data Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menunjukkan perbedaan gender ternyata memberi dampak berbeda akibat implementasi AI dan otomatisasi pekerjaan,” kata siaran pers, Selasa (24/9).

Data ini menunjukkan perempuan di negara maju (7,9%) lebih terdampak otomatisasi pekerjaan dengan AI ketimbang laki-laki (2,9%). Sementara di negara berkembang, perempuan (2,7%) pun lebih terdampak AI ketimbang pria (1,3%).

Riset ini juga menunjukkan AI bakal menggantikan 5,5% pekerjaan di negara berpendapatan tinggi dan hanya kurang dari 0,4% di negara berpendapatan rendah. Hal ini lantaran akses teknologi lebih terbatas di negara berpendapatan rendah.

Riset IMD juga menunjukkan 12% eksekutif di 67 negara mengaku AI sudah menggantikan sebagian pekerjaan, sehingga bisa mengurangi jumlah karyawan. Di sisi lain, 7% eksekutif berpikir AI menyebabkan karyawan membatasi kerja pada batas minimum (quiet quitting) atau memilih pensiun dini.

Diskriminasi Mengurangi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Responden yang berpikir AI bisa menggantikan karyawan, ternyata menunjukkan peningkatan diskriminasi, seperti pada pekerja perempuan. Direktur IMD World Competitiveness Center, Arturo Bris, bilang perlu ada evaluasi ulang soal keadilan dan akuntabilitas algoritma AI untuk perekrutan, promosi, dan evaluasi kinerja karyawan.

Peningkatan diskriminasi ini, menurut Bris, bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pasalnya, daya saing suatu negara bisa berkurang karena tenaga kerja asing yang berkualitas tidak tertarik masuk ke negara diskriminatif. Sehingga, korporasi-korporasi besar kesulitan mendapat variasi SDM dan talenta yang dibutuhkan

“Pencegahan ini perlu dilakukan agar tak berkembang menjadi gejolak sosial dan berdampak kemampuan suatu negara untuk menarik talenta asing. Kurangnya daya tarik ini ujungnya akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi,” kata Bris.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah menyampaikan pandangan terkait frasa kerugian negara dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut Chandra, konsep kerugian negara yang sering dijadikan indikasi adanya korupsi memiliki sejumlah kelemahan dalam praktiknya.

"Saya melihat ada kecenderungan akhir-akhir ini bahwa kerugian dijadikan faktor utama untuk menentukan apakah seseorang terlibat korupsi. Padahal, dalam konteks bisnis dan aktivitas negara, kerugian sangat mungkin terjadi," ungkap Chandra seperti dikutip dari podcast Gultik Katadata.co.id, Selasa (24/9).

Menurut Chandra dalam kegiatan bisnis, termasuk di perusahaan milik negara (BUMN), kerugian bukanlah hal yang luar biasa. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kerugian, seperti fluktuasi harga, gejolak pasar, hingga penugasan pemerintah yang memang sudah diproyeksikan tidak menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ia menilai penegakan hukum berkaitan dengan korupsi yang cenderung berfokus pada kerugian negara bisa mendatangkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Chandra mengkritik bahwa dalam beberapa kasus, kerugian negara seringkali dijadikan dasar untuk menuduh terjadinya korupsi. Padahal menurut dia, persoalan utama korupsi terdapat pada tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum. Adapun melawan hukum bisa terjadi karena adanya persekongkolan, penyalahgunaan wewenang dan suap menyuap.

"Bila kerugian negara dijadikan pintu masuk atau indikasi adanya korupsi, dan menurut saya pola pikir ini keliru," ujar Chandra.

Lebih jauh, Chandra menguraikan sejarah rumusan delik dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor pada mulanya merujuk pada peraturan militer tahun 1957 yang dikeluarkan saat Indonesia berada dalam kondisi darurat militer. Saat itu fokus kerugian negara adalah pada upaya nasionalisasi perusahaan asing yang tak lepas dari adanya praktik kongkalikong dalam peralihan kepemilikan perusahaan. Frasa tersebut menurut Chandra tidak lagi relevan dengan situasi hari ini.

Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa konsep kerugian negara dalam UU Tipikor ini menjadi masalah dalam kerjasama hukum internasional. Pasal tersebut menurut Chandra tidak diakui di negara lain sehingga menghambat proses Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum antarnegara.

Chandra menjelaskan bahwa korupsi, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah melalui penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, kerugian negara hanyalah dampak dan bukan inti dari perbuatan korupsi itu sendiri. "Abuse of function itu yang jadi inti masalahnya, bukan kerugian negara," jelasnya.

Menurut Chandra, revisi terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan yang eksesif. Ia mengusulkan agar DPR, pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menginisiasi perubahan tersebut. "Urgensinya adalah kita bisa melakukan MLA dengan negara lain dan tidak lagi menggunakan pasal yang menganggap setiap kerugian adalah tindak pidana korupsi," ujar Chandra.

Ajukan Uji Materi

Pada Senin (23/9) dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi diajukan oleh tiga orang pemohon terdiri dari mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari.

Permohonan atas uji materi 2 Pasal di UU Tipikor itu disampaikan oleh kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Maqdir Ismail, Illian Deta Arta Sari dan Annissa Ismail. Usai menyerahkan permohonan, Maqdir mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi bila digunakan hanya berfokus pada soal kerugian negara.

Maqdir mengatakan adanya frasa kerugian negara yang dijadikan tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi dinilai tidak selalu relevan dalam perkara korupsi yang tengah diusut penegak hukum. Penggunaan delik kerugian negara menurut Maqdir berpotensi menyulitkan posisi seorang pengambil kebijakan.

“Pada dasarnya kita ini bukan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Kita setuju dengan itu. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tapi yang menjadi persoalan pokok adalah jangan sampai pemberantasan korupsi ini menimbulkan ketidakadilan baru,” ujar Maqdir saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Gedung MK.

Menurut Maqdir dalam pemberantasan korupsi penegak hukum harus lebih fokus pada adanya kejahatan. Kejahatan yang ia maksud berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kongkalikong dan suap menyuap.

Ia menilai dalam sebuah keputusan bisnis tidak ada kepastian mengenai apakah kebijakan yang diambil menguntungkan atau merugikan di kemudian hari. Hal terpenting menurut Maqdir dalam pengambilan keputusan bisnis adalah tidak adanya unsur itikad jahat dan kongkalikong serta dilakukan dengan prosedur yang benar. Atas alasan itu ia mengatakan pengambil keputusan tidak bisa dipidana hanya atas dasar dugaan kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, mereka menjalankan tugas dengan baik, tetapi mereka diberi predikat sebagai koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata dia.

Lebih jauh ia berpandangan, dalam sebuah tindak korupsi terdapat unsur kesengajaan berupa penyalahgunaan kewenangan serta perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini berbeda dengan kerugiaan negara yang timbul dalam sebuah keputusan bisnis.

Adapun, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Selanjutnya merujuk Pasal 3 Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maqdir menilai bila penegak hukum hanya fokus pada kerugian keuangan negara maka pengambil kebijakan yang memiliki itikad baik juga bisa dikenai pidana.

"Oleh karena itu kemudian kami berpikir, kami sampaikan di dalam permohonan ini, alternatifnya adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ini dibatalkan,” ujar Maqdir.

Ia menyebutkan, pemohon menilai terlalu banyak kasus hukum yang justru menjerat orang-orang dengan itikad baik tetapi dianggap salah lantaran terdapat kerugian negara dalam kebijakan yang diambil. “Tetapi karena ada kerugian di BUMN misalnya mereka dipidana meskipun mereka tidak mengambil apa pun," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir mengatakan para pemohon tidak menutup peluang bisa hakim Mahkamah Konstitusi bakal menolak uji materi untuk membatalkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Meski begitu, Maqdir mengatakan bila hal itu yang terjadi maka diperlukan prasyarat akan kedua pasal bisa diterapkan.

Ia menyebut penggunaan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 harus memenuhi unsur suap menyuap. "Tanpa ada suap menyuap, orang tidak boleh dikenakan dengan pasal ini. Apalagi kan orang mengambil kebijakan dengan itikad baik," kata dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi mengoperasikan Sistem Informasi Bencana atau Early Warning System (EWS) dan Sistem Informasi Pencegahan Bencana atau Disaster Prevention Information System (DPIS).

EWS sendiri bakal disampaikan lewat pemberitahuan TV Digital dan SMS Blast sesaat sebelum kejadian bencana alam. Nantinya sistem ini memberi informasi langsung dari otoritas deteksi dini kebencanaan dan menginterupsi siaran TV digital yang ditonton oleh masyarakat. Penyiaran EWS TV Digital sudah efektif beroperasi per Senin (23/9).

“Sistem EWS yang memanfaatkan jangkauan layanan TV digital bisa menjangkau sekitar 76% populasi Indonesia,” kata Budi Arie dilansir dari siaran pers, Selasa (24/9).

Dalam sesi uji coba, EWS TV digital punya tiga level bunyi alarm disertai tampilan di layar siaran digital dengan pemberitahuan berwarna biru, kuning, dan merah. Biru menunjukkan bencana pada level waspada, kuning level siaga, dan merah pada level awas.

Sementara itu, perangkat DPIS diperoleh dari hibah pemerintah Jepang, JICA Indonesia, dan NTT Japan. Dengan sistem ini, informasi bencana bakal diteruskan kepada semua petugas dan relawan bencana dari tingkat pusat hingga kota.

"DPIS dan EWS TV digital yang sebentar lagi akan segera diimplementasikan ini merupakan sistem yang saling melengkapi. Ini juga akan mendukung sistem EWS eksisting melalui SMS Blasting, perlu digaris dibawahi bahwa info kebencanaan ini hanya disebarkan kepada masyarakat terdampak," katanya.

Melansir laman DPIS, program ini bakal bekerjasama dengan dua media milik pemerintah, yakni RRI dan TVRI. Mereka juga turut bekerjasama dengan BMKG, BNPB, dan panggilan darurat 112.

Di sisi lain, Kominfo juga sudah menguji coba sistem EWS TV Digital bersama semua penyelenggara multipleksing (MUX), vendor perangkat TV Digital serta vendor Set Top Box (STB) yang didukung oleh kementerian dan lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,04% ke level 7.778 pada penutupan perdagangan Selasa (24/9). Saham-saham emiten rokok melejit terkerek oleh sentimen pembatalan kenaikan cukai hasil tembakau pada 2025.

Pilarmas Sekuritas mengatakan IHSG dan bursa regional Asia bergerak menguat merespons komentar dovish pejabat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) dan rencana kebijakan moneter bank sentral Cina.

Seperti diketahui, pejabat The Fed Raphael Bostic, Neel Kashkari, dan Austan Goolsbee menyampaikan dukungan untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut di sisa tahun ini.

"Pasar juga merespons kebijakan bank sentral Cina yang mengumumkan langkah-langkah kebijakan moneternya," tulis Phintraco Sekuritas dalam keterangan resminya, Selasa (24/9).

Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari pembatalan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang semula akan berlaku pada 2025. Saham emiten rokok pun mendominasi jajaran saham-saham yang naik paling tinggi (top gainers).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 16,45 triliun dengan volume 21,97 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.403.849 kali. Sebanyak 249 saham menguat, 332 saham terkoreksi, dan 215 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.980,55 triliun.

Bursa Asia kompak menguat seiring dengan naiknya IHSG. Nikkei 225 menguat 0,57%, Shanghai Composite Indeks naik 4,15%, Hang Seng naik 4,13%, dan Straits Times menguat 0,11%.

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) turun 3,75% ke Rp 77
- PT MD Entertaiment Tbk (FILM) turun 4,10% ke Rp 3.510
- PT Multipolar Tbk (MLPL) turun 3,23% ke Rp 90
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turun 3,08% ke Rp 63
- PT MNC Land Tbk (KPIG) turun 3,37% ke Rp 172

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT Petrosea Tbk (PTRO) naik 10,24% ke Rp 13.725
- PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) naik 7,81% ke Rp 1.035
- PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) naik 5,44% ke Rp 775
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik 5,92% ke Rp 16.550
- PT Indika Energy Tbk (INDY) naik 5,06% ke Rp 1.660

Mirae Asset Sekuritas memprediksi PT Astra International Tbk (ASII) masih menjadi pemimpin pasar sektor otomotif hingga akhir tahun ini. Namun demikian, kinerjanya akan melemah karena penjualan kendaraan yang turun signifikan.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli, mengatakan bahwa Mirae Asset tetap mempertahankan peringkat overweight untuk sektor otomotif, meskipun harus menurunkan ekspektasi untuk hasil kuartal ketiga 2024.

Meskipun diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan kuartal kedua, ia menilai kinerja penjualan mobil kuartal III 2024 kemungkinan masih akan berada di bawah perkiraan awal Mirae Asset. Namun, ia optimistis terhadap kinerja semester kedua 2024 yang diharapkan masih akan menunjukkan performa positif.

“Dengan target kami saat ini untuk penjualan mobil hingga 2024 sebesar 852.000 unit,” tulis Christopher dalam risetnya, dikutip Selasa (24/9).

Adapun sepanjang Agustus 2024, penjualan wholesale kendaraan roda empat mencapai 76.304 unit. Perolehan tersebut naik 2,8% dibandingkan bulan sebelumnya, namun anjlok 14,2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy).

Selain itu, penjualan ritel kendaraan mencapai 76.808 unit. Meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan bulan sebelumnya, namun angka tersebut tercatat turun 11,1% dibandingkan tahun lalu.

Secara keseluruhan, penjualan dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai 560.619 unit, turun 17,1% dibandingkan tahun lalu. Toyota dan Daihatsu menjadi pemimpin pasar dengan pangsa masing-masing sebesar 32,6% dan 20,2% pada periode tersebut.

“Meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari yang diharapkan, target penjualan mobil hingga 2024 tetap sesuai yaitu 852.000 unit,” katanya.

Kinerja ASII

Christopher mengatakan meskipun ASII masih memimpin pangsa pasar, posisinya sedikit melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Agustus 2024, ASII mencatat penjualan sebesar 42.195 unit atau turun 3,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Pangsa pasar ASII untuk Agustus 2024 juga turun menjadi 55%, dari 59% pada bulan sebelumnya.

Sepanjang periode tersebut, Toyota dan Lexus menjadi merek terlaris Astra dengan total penjualan 26.183 unit. Kontribusi merek lain di Astra meliputi Daihatsu dengan 13.829 unit, Isuzu sebanyak 2.002 unit, dan UD Trucks sebanyak 181 unit.

Secara keseluruhan, kata Christopher, penjualan mobil Astra dari Januari hingga Agustus 2024 (8M24) turun signifikan menjadi 317.774 unit atau anjlok 18,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Christopher juga memproyeksikan bahwa volume kendaraan listrik domestik, baik Battery Electric Vehicle (BEV) maupun Hybrid Electric Vehicle (HEV), akan terus meningkat. Pada Agustus 2024, penjualan BEV di Indonesia mencapai rekor 5.290 unit, naik 23,9% dipimpin oleh BYD.

Secara kumulatif, penjualan BEV mencapai 23.200 unit, meningkat 181% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penjualan HEV juga terkerek 23,1% menjadi 6.099 unit, dengan Innova Zenix Hybrid yang memimpin pasar.

“Secara kumulatif, penjualan HEV mencapai 35.816 unit,” ucapnya.

Christopher juga menyampaikan penjualan global untuk BEV dan HEV naik sebesar 20% pada bulan Agustus, didorong oleh rekor penjualan di China, meskipun pasar Eropa terus menurun. Penjualan mobil listrik di China diproyeksikan tumbuh sepertiga menjadi 10,5 juta unit pada 2024, sementara di Eropa, penjualan tetap stagnan.

Ia menilai penurunan permintaan di Eropa disebabkan oleh konsumen yang menunggu model yang lebih terjangkau atau mempertimbangkan HEV sebagai alternatif yang lebih baik.

Sementara itu, penjualan sepeda motor di Indonesia turun 4,1% pada Agustus 2024 menjadi 573.886 unit. Namun, penjualan kumulatif dari Januari hingga Agustus mencapai 4,34 juta unit.

Walaupun pasar domestik sedang lesu, Christopher mengatakan ekspor sepeda motor meningkat menjadi 56.715 unit pada bulan Agustus. Dengan tingkat penjualan saat ini yang mencapai 66%, ia menyebut target penjualan sepeda motor sebanyak 6,5 juta unit untuk tahun 2024 tampaknya masih bisa tercapai.

PT Pertamina (Persero) kembali menghadirkan edukasi dan sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 di Bandung Jawa Barat pada 22-24 September 2024.

Pertamina mengajak insan media di teritori Jawa Bagian Barat (JBB) mengunjungi langsung bisnis energi bersih Pertamina di wilayah JBB sekaligus edukasi media mengenai bisnis bebas emisi karbon.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen mengedepankan energi bisnis secara berkelanjutan dan mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emmission.

Salah satunya, berkunjung ke pengembangan bisnis energi bersih di Teritori JBB, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1.

“Pertamina mengoperasikan PLTGU terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1.760 MW dengan teknologi termutakhir single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT) untuk menghemat biaya produksi listrik,” ucap Fadjar.

PLTGU Jawa 1 juga menjadi titik pencapaian penting dan sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Pasalnya, setiap tahun mampu mengurangi emisi karbon hingga 3 juta ton CO2.

Lebih lanjut Fadjar mengatakan, pada AJP 2024 khususnya di wilayah JBB ini, Pertamina melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) juga sosialisasi insan media mengenai bebas emisi karbon. Wujudnya berupa implementasi carbon neutral dari aktivitas yang dilaksanakan dan telah dikompensasi dengan cara kredit karbon.

Aktivitas bebas zero emisi ini meliputi emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan, serta limbah atau sampah yang dihasilkan dari makanan maupun dekorasi kegiatan, yang berpotensi menghasilkan karbon emisi 1 ton karbon emisi per orangnya.

“Melalui kegiatan media visit dan sosialisasi AJP 2024 ini, diharapkan rekan-rekan media dapat terinspirasi dalam membuat karya jurnalistik,” ujar Fadjar.

Melalui Teritori JBB, Pertamina juga mengajak insan media ke wilayah operasional bidang petrokimia dan turunannya. Pertamina melalui PT Polytama Propindo telah memproduksi polypropylene resin utama di Indonesia dengan kapasitas 300.000 ton per tahun.

Selain sosialisasi bisnis operasional, Pertamina juga mengajak insan media ke pilar nonbisnis, yaitu program CSR Pertamina. Para jurnalis diajak mengunjungi secara langsung konservasi air danau cinta yang dikelola Pertamina Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga. Konservasi air ini dilakukan revitalisasi sejak Covid 2021 yang kini menjadi tempat wisata area Karawang, Jawa Barat.

“Danau Cinta merupakan Program Ngabedahkeun Walahar, yakni upaya konservasi air danau berbasis pemberdayaan masyarakat (community empowerment based water conservation) yang digerakkan oleh para pejuang lingkungan, ekonomi, dan sosial di Desa Walahar,” ucap Fadjar.

Terbentuknya kawasan eduwisata Danau Cinta mengedepankan aspek K3 & energi bersih, Peningkatan ekonomi masyarakat lokal, serta terbentuknya kawasan yang saling terintegrasi dan lingkungan yang bersih.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2024. Padahal belanja belanja negara melonjak, sementara penerimaan negara justru turun.

“Kami perkirakan defisit akhir tahun tetap 2,7% dari PDB,” kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Suahasil, umumnya penyerapan anggaran terjadi pada kuartal III dan IV. Sebagai contoh, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 43,1% dari pagu pada Agustus 2024, atau Rp 18,9 triliun dari Rp44 triliun.

Realisasi ini akan terakselerasi pada dua kuartal terakhir tahun ini. Dia bilang, anggaran IKN belum sampai 50% yang direalisasikan, tapi pekerjaan fisik masih jalan terus.

"Setelah pekerjaan fisik selesai, diserahterimakan, pembayaran akan dilakukan secara penuh. Ini terjadi di kuartal IV. Jadi, di kuartal IV memang ada percepatan dari belanja, apalagi yang sifatnya fisik,” kata Suahasil.

Target Defisit APBN

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut target defisit APBN masih sama dengan yang ditetapkan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan DPR, yakni 2,7% dari PDB.

“Ini karena penerimaan mengalami tekanan, dan belanja pertumbuhannya cukup baik,” ujar Sri Mulyani.

Dalam APBN 2024 ditetapkan target defisit sebesar 2,29% terhadap PDB. Namun, targetnya melebar hingga 2,7%. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.777,0 triliun pada Agustus 2024. Realisasi itu mencapai 63,4% dari target, namun terkontraksi 2,5% secara tahunan (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

“Kontraksi ini jauh lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan lalu itu sekitar 6,5% atau pada Juni 2024. Bahkan bisa mencapai 8%. Jadi ini adalah penurunan akibat kontraksi pendapatan negara,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan belanja negara justru lebih tinggi yakni mencapai Rp 1.830,7 triliun pada Agustus. "Ini artinya 58,1% dari total pagu belanja negara tahun ini telah dibelanjakan dan pertumbuhannya masih sangat kuat,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan belanja negara selalu tumbuh double digit pada awal 2024. Sebab, pada awal tahun 2024 terdapat kebutuhan belanja untuk Pemilu. Selain itu, pemerintah membelanjakan utang untuk beberapa bansos El Nino.

“Itu semuanya menyebabkan belanja negara meningkat dan double digit. Ini masih bertahan hingga Agustus, dengan pertumbuhan 15,3% jika dibandingkan tahun lalu,” kata Sri Mulyani.

Meskipun begitu, dia memastikan APBN mencatatkan kinerja positif pada Agustus 2024. “Ini sebetulnya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan pada bulan-bulan sebelumnya, dengan sedikit ada perbaikan terutama dari sisi pendapatan,” ujar Sri Mulyani.

Dia berharap pemerintah bisa mengejar target pendapatan negara sampai akhir tahun. Meski ia mengakui, Kemenkeu menghadapi situasi yang tidak ringan, terutama dari pos pendapatan pajak.

Perusahaan tekstil PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) berencana untuk go private atau voluntary delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan akan membeli kembali sahamnya dari investor dengan harga penawaran tender (tender offer) sebesar Rp 400 per saham.

Harga penawaran tender CTNX ini menunjukkan premium sebesar 187,7% dibandingkan dengan harga rata-rata tertinggi perdagangan harian saham perusahaan sebesar Rp 142 per saham.

Nilai tender offer saham CNTX ini didasarkan pada formula yang sesuai dengan Pasal 79 jo. Pasal 76 POJK No.3/2021, yang mengharuskan harga penawaran lebih tinggi daripada harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPS.

Demi melaksanakan rencana tersebut, perusahaan akan meminta persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada Rabu (25/9).

Kondisi Keuangan Terus Merugi Jadi Alasan CNTX Go Private

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, CNTX memilih melakukan delisting secara sukarena karena kondisi keuangan yang terus merugi. Hal ini mempengaruhi performa sahamnya. Selain itu, sejak tahun buku 2005, perusahaan tidak lagi membagikan dividen karena saldo laba yang negatif.

Setelah terakhir kali melakukan penanaman modal baru pada tahun 2001, perseroan tidak lagi menggalang dana dari pasar modal dan tidak memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi tersebut di masa depan. Perusahaan juga memilih go private karena jumlah saham beredarnya tidak memenuhi ketentuan free float yang ditetapkan oleh BEI dan tidak aktif diperdagangkan di bursa.

“Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana go private,” kata manajemen CNTX dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (23/9).

Jika rencana go private disetujui dalam RUPSLB dan setelah pelaksanaan penawaran tender sukarela jumlah pemegang saham perseroan menjadi kurang dari 50 pihak, para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya selama periode penawaran tender akan menjadi pemegang saham di perusahaan tertutup. Akibatnya, pemegang saham tidak akan bisa lagi menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sementara itu, mengacu pada harga saham terakhir CNTX berada di level Rp142 per saham dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 9,94 miliar. Dalam enam bulan terakhir, saham CNTX menguat 16,39%. Akan tetapi jika dihitung dalam tiga tahun terakhir, harga sahamnya sudah anjlok 24,87%.

Samsung sedang bersiap untuk mengurangi tenaga kerja globalnya hingga 30% di beberapa divisi tertentu. Rencana pemutusan hak karyawan (PHK) ini terutama menyasar staf administrasi, serta divisi pemasaran dan penjualan.

Samsung sebagai raksasa teknologi mempekerjakan 267.800 orang pada akhir 2023. Dengan setengah jumlahnya, atau sebesar 147.000 karyawan berbasis di luar negeri, termasuk di Indonesia.

Mengutip Reuters, pihak Samsung menyatakan pengurangan karyawan ini merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi. Perusahaan menyatakan tidak ada target khusus, dan keputusan tersebut tidak berdampak pada staf produksinya.

Terdapat beberapa penyebab Samsung menghadapi kesulitan bisnis yang berbuntut PHK. Berikut deret penyebab putusan PHK tersebut:

1. Krisis Chip

Kabar putusan PHK ini beredar setelah sebelumnya Samsung bergulat dengan tekanan pada unit bisnisnya.

Bisnis chip sebagai andalan utamanya justru pulih lebih lambat dari para kompetitornya, setelah laba anjlok pada kuartal 1 tahun 2023 yang terparah sejak 15 tahun yang lalu. Pada kuartal 1/2023, laba Samsung menyusut 95% dari KRW 14,12 triliun menjadi KRW 0,64 triliun.

Untuk mengatasi “krisis chip” ini, Samsung mengganti kepala semikonduktornya pada Mei lalu, berharap mengejar saingannya dengan brand kompetitor.

2. Penjualan Smartphone Terus Turun

Samsung menghadapi persaingan yang ketat untuk penjualan smartphone kelas premium, dari Apple dan Huawei.

Penurunan penjualan pun terjadi di India. Para analis mengaitkan penurunan pangsa pasar di India dengan kelelahan merek (brand fatigue), masalah stok, serta persaingan yang sengit dari merek asal Tiongkok Xiaomi dan Vivo.

Di India, Samsung mendominasi pasar ponsel pintar negara pada 2023 setelah menggantikan Xiaomi sebagai merek teratas pada kuartal Desember 2022.

Namun, menurut perusahaan riset pasar IDC, Counterpoint, dan Canalys, Samsung jatuh ke posisi ketiga pada kuartal dua 2024. Pengiriman smartphone Samsung menurun sebesar 15,4% pada periode April-Juni, mengakibatkan pangsa pasar volumenya turun menjadi 12,9%.

Dalam popularitasnya dengan Apple, Samsung juga memiliki angka dominasi yang cukup bersaing.

Menurut data dari IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, antara April dan Juni 2024, Samsung mendominasi pasar global sekitar 19 persen dari total 285 juta ponsel pintar, bersaing dengan Apple yang memiliki pangsa pasar sebesar 15,8 persen.

3. Antisipasi Perlambatan Ekonomi Global

Salah satu sumber yang mengungkapkan Reuters, mengatakan PHK sedang dilakukan sebagai persiapan untuk perlambatan permintaan global untuk produk teknologi karena ekonomi global melambat. Keputusan ini diambil sebab Samsung berusaha untuk menopang intinya dengan menghemat biaya.

Bank Dunia pada awal 2024 telah memberikan ‘lampu kuning’ melalui laporannya yang menunjukkan ekonomi global pada akhir tahun 2024 yang melaju dengan kecepatan paling lambat selama setengah dekade dalam 30 tahun terakhir.

Hal tersebut selaras dengan Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal tahun yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari sekitar 2,7% di tahun 2023 menjadi 2,4% di tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi global yang kian berisiko merupakan dampak dari melemahnya perdagangan global, biaya pinjaman yang tinggi, utang publik yang meningkat, hingga ketegangan geopolitik yang meningkat.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, mengatakan krisis lingkungan yang tengah mengintai dunia salah satunya terjadi karena tingkat literasi lingkungan yang rendah.

Ia menjelaskan, saat ini dunia tengah menghadapi tiga krisis dunia atau triple planetary crisis. Krisis tersebut terdiri dari perubahan iklim, polusi, dan hilangnya biodiversity. Menurut dia, tiga krisis ini salah satu penyebabnya karena rendahnya literasi lingkungan.

"Kalau kita memiliki literasi yang baik terhadap apa itu lingkungan hidup dan bagaimana kita ngelolahnya dengan baik dan bagaimana kita melisir dampaknya, maka tiga krisis itu tidak akan terjadi," ujar Alue dalam acara "Green Initiative Confrence 2024", di Jakarta, Selasa (24/9).

Alue menjelaskan, literasi lingkungan hidup adalah suatu kemampuan seseorang dalam membangun, mengapresiasi, dan menjaga lingkungan termasuk ekosistem biodiversity dan hubungan yang lengkap antara manusia dan alam. Kunci membangun literasi lingkungan adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan aksi terhadap lingkungan.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melihat bahwa literasi lingkungan ini bagian yang sangat strategik kita lakukan," ujarnya.

Oleh seba itu, Alue mengatakan, KLHK melakukan pengembangan beberapa program yang berbasis kepada pendidikan. Salah satunya adalah melalui didirikanya sekolah vokasi atau SMK kehutanan negeri di lima tempat yaitu Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Samarinda untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Ia mengatakan, KLHK juga melaksanakan kegiatan edukasi mengenai hutan, lingkungan dan beberapa hal lainya yang dapat menghindari ketiga krisis dunia. Selain itu, KLHK juga mendorong adanya program sekolah Adiwiyata. Beberapa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat terhadap lingkungan.

"Kita menginginkan bahwa pengetahuan tentang lingkungan hidup ini menjadi bagian yang mendasar di dalam kurikulum kita misalnya ada kurikulumnya, ada gurunya, pelatihnya, dan seterusnya," ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat mengungkapkan ambisinya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menilai target tersebut bukan hanya mimpi karena Indonesia memiliki sejumlah potensi.

“Mencapai pertumbuhan 8% yang ambisius bukanlah mimpi, tetapi sebuah keharusan,” kata Thomas dalam acara The International Seminar and Growth Academy ASEAN, Selasa (24/9).

Thomas mengatakan fokus utama Prabowo meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan ketahanan energi. Sementara proyek-proyek yang layak secara komersial akan diupayakan melalui kemitraan publik bersama swasta.

Keponakan Prabowo itu menilai, investasi tersebut akan sangat penting dalam mendorong tahap pembangunan berikutnya. Hal itu dilakukan dengan anggaran negara yang fokus pada pemenuhan kesejahteraan jangka panjang.

“Upaya ini sangat penting bagi Indonesia untuk terbebas dari perangkap pendapatan menengah,” ujar Thomas.

Untuk itu, Indonesia perlu memanfaatkan potensi mesin pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan hijau. Apalagi, aset terbesar Indonesia melalui investasi sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan akan menjadi landasan bagi tenaga kerja masa depan yang produktif dan inovatif.

“Kita harus menekankan peran inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Merangkul transformasi digital dan mendorong inovasi akan memungkinkan kita bersaing secara global dan membuka peluang baru bagi semua. Keberlanjutan juga merupakan kuncinya,” kata Thomas.

Thomas menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus inklusif dan ramah lingkungan. Hal itu dilakukan dengan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan sosial, melindungi sumber daya alam dan mengatasi perubahan iklim.

Untuk mencapai target tersebut, Thomas mendorong kolaborasi tidak hanya dilakukan di ASEAN tetapi juga secara global. Sebab, Asia Tenggara akan menjadi mesin utama pertumbuhan global.

“Hubungan erat presiden terpilih dengan para pemimpin regional akan semakin memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Dengan bekerja sama, baik di dalam negara kita maupun di seluruh kawasan ASEAN, kita dapat memanfaatkan kekuatan kolektif kita dan mengatasi tantangan bersama,” ujar Thomas.

Tantangan Sulit Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi sangat sulit, bahkan mustahil dicapai. Hal itu dilihat dari berbagai sisi tantangan yang ada, baik geoekonomi dan geopolitik, serta ekonomi domestik.

“Dari global, saya lihat ekonomi negara maju tidak akan cepat pulih seperti ketika tahun 2014 ke bawah,” kata Nailul.

Apalagi, ekonomi Cina sudah mengendur ke angka 4%-an dan ekonomi Amerika Serikat juga sangat tidak stabil. Permintaan produk dalam negeri Cina maupun AS juga mengalami penurunan.

“Dampaknya, permintaan barang dari Indonesia pasti mengalami perlambatan. Permintaan yang berkurang, artinya produksi akan semakin turun, PMI Manufaktur melemah, dan berdampak pada maraknya PHK,” kata Nailul.

Dari sisi domestik, daya beli masyarakat tertekan karena kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Bahkan, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, tarif PPN masih di angka 10%.

Belum lagi, ada kenaikan harga barang seperti bahan pangan sudah menurunkan daya beli masyarakat. Ditambah, kebijakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera dan asuransi wajib kendaraan third party liability untuk kendaraan yang bisa menyebabkan daya beli masyarakat semakin terpukul.

Jika daya beli masyarakat terpukul, maka akan berdampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat, 50% PDB Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi masyarakat. Di tengah penurunan daya beli, pengeluaran pemerintah justru membengkak untuk program infrastruktur yang memberi efek jangka panjang, terbatas, dan tidak langsung ke ekonomi.

“Maka perlu rasionalisasi pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan 8% menurut saya terlalu ambisius untuk dicapai. Tembus 6% saja, itu sudah sangat bagus,” kata Nailul.

Penemuan jenazah tujuh remaja di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat berbuntut panjang. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polda Metro Jaya memeriksa sembilan anggota Tim Patroli Polres Bekasi.

Mereka diperiksa karena dianggap terlibat dalam pembubaran massa yang diduga pelaku tawuran di Jalan Cipendewa Baru, Bojong Menteng, Rawalumbu. Sembilan polisi diperiksa soal standar operasional prosedur pembubaran.

Jadi mereka yang melakukan kegiatan cek TKP (tempat kejadian perkara), mereka melakukan patroli siber," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin (24/9) dikutip dari Antara.

Ade mengatakan Propam akan mendatangi TKP serta mendalami prosedur yang dilakukan Polres. Mereka juga menggali keterangan saksi yang ada di TKP.

"Yang ada di TKP kan tidak hanya personel kepolisian," katanya.

Polisi juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tawuran ini. Mereka menjadi tersangka atas dugaan kepemilikan senjata tajam. Ade mengatakan tiga orang ini merupakan bagian dari 22 orang yang ditangkap terkait tawuran tersebut.

"Masih ada yang diperiksa, yang jelas (sisanya) tidak ditetapkan (sebagai) tersangka," kata Ade.

Kronologi Versi Polisi

Kepolisian menjelaskan kejadian bermula saat Tim Patroli Perintis Presisi mendatangi lokasi sejumlah remaja berkumpul di sekitar Jalan Cipendawa, tepatnya di depan perusahaan semen di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (21/9) pukul 03.30 WIB.

Polisi sebelumnya, mendapatkan informasi warga bahwa ada aktivitas konsumsi minuman keras oleh sejumlah remaja yang nongkrong sembari membawa senjata tajam.

Tim lalu melakukan penggerebakan sehingga para remaja kocar-kacir. Sebagian mengarah ke permahan warga. "Ada juga yang mengarah ke Kali Bekasi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Pol. Audy Jozie Oroh.

Audy mengatakan remaja yang mengarah ke Kali Bekasi lalu menceburkan diri ke aliran sungai. Belakangan, tujuh orang ditemukan tewas mengambang pada Minggu (22/9).

"Ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan," kata Audy oada Senin (23/9).

DPR Turun Tangan

Kejadian ini juga membuat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turun tangan. Komisi hukum melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memantau lokasi penemuan tujuh jasad tersebut.

"Kami di sini ingin lebih tahu kejadiannya," kata Wakil KEtua Komisi III Habiburokhman di Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (24/9).

Habiburokman ingin kepolisian melakukan penyelidikan dengan transparan. Selain itu, ia juga mau memahami latar belakang permasalahan yang muncul sehingga berujung adanya ujuh remaja tewas.

"Kami perlu melihat langsung situasi di sini seperti apa sehingga tidak timbul asumsi, tuduhan yang tidak pas," kata politisi Partai Gerindra itu.