Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan target lifting minyak nasional menurun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibandingkan dalam APBN 2024.

Dalam pidato RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat, Presiden Joko Widodo menyampaikan target lifting minyak nasional turun ke posisi 600.000 barel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 625.000 BOPD untuk minyak bumi dan 1,033 juta BOEPD untuk gas bumi.

"Lapangannya memang dropnya drastis," ujar Arifin saat ditemui usai Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (16/8).

Namun demikian, Arifin menyebut Kementerian ESDM saat ini sedang melakukan perbaikan, salah satunya di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang sudah mulai berproduksi.

"Sekarang sudah mulai kita coba recover, kemarin di Cepu ada tambahan. Mudah-mudahan akhir tahun bisa ngejar," ujar Arifin.

Ia pun berharap target lifting 1 juta BOPD pada tahun 2030 dapat tercapai seiring dengan adanya keseriusan dari ExxonMobil Cepu Limited selaku operator proyek tersebut. "Insya Allah. Kan kalau Exxon kerjanya serius, ya," ujar Arifin.

Ia melanjutkan, terobosan selanjutnya dalam mengejar target 1 juta BOPD pada 2030 yaitu proyek Migas Non Konvensional (MNK) di Blok Rokan. "Kemarin juga sumur apa, sumur yang MNK itu kan juga waktu lagi di bor kan banjir," ujar Arifin.

Sampai saat ini pemerintah masih menantikan hasil studi dari pengeboran sumur MNK yang dilakukan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan mitra asal Amerika Serikat (AS) yaitu EOG Resources.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta menjadi ramai. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengatakan tak ada kebocoran data terkait NIK tersebut.

"Tidak ada kebocoran data, NIK bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah," kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada Jumat (16/8) dikutip dari Antara.

Teguh mengatakan seseorang atau pihak bisa memperoleh NIK dengan berbagai cara. Namun, Teguh memastikan pihaknya tak terlibat dalam dugaan pencatutan ini.

"Itu tidak melibatkan Dukcapil karena NIK bisa didapatkan dari berbagai cara," katanya.

Teguh juga mengatakan pengambilan NIK tanpa izin pemilik KTP masuk dalam pencatutan atau penyalahgunaan identitas. "Pastinya kami tidak ikut dalam dukung mendukung," katanya.

Sebelumnya, jagad digital diramaikan dengan banyaknya keluhan soal dugaan pencatutan dukungan kepada Dharma Pongrekun sebagai calon independen di Pilkada Jakarta.

Keluhan juga disampaikan Anies Baswedan karena merasa nama anaknya dicatut. Gubernur Jakarta 2017-2022 itu mengatakan KTP dua anaknya yakni Mikail Azizi Baswedan serta Kaisar Hakam Baswedan dicatut untuk mendukung Dharma dan Kun Wardana Abyoto.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam akun X-nya pada Jumat (16/8). Dalam unggahannya, Anies juga menyertakan bukti tangkapan layar dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut," kata Anies.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya lebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Larangan ekspor bahan mentah itu, lanjutnya, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Parlemen Thailand memilih Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu dari Thaksin Shinawatra, sebagai perdana menteri negara tersebut pada Jumat (16/8). Paetongtarn memimpin Thailand dalam usia 37 tahun.

Ia menjadi kepala pemerintahan Thailand ketiga dari keluarga Shinawatra setelah Thaksin pada 2001 hingga 2006 dan bibinya, Yingluck Shinawatra pada 2011 hingga 2014.

Paetongtarn terpilih oleh parlemen sebagai calon tunggal PM Thailand. Ia mendapatkan suara 319 setuju, 146 menolak, serta 27 menyatakan abstain.

Dia menggantikan kolega separtainya yakni Srettha Thavisin yang dipecat usai dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi usai memilih anggota kabinet yang pernah dipenjara akibat kasus penyuapan.

“Saya berharap dapat melakukan yang terbaik untuk memajukan negara ini.” kata Paetongtarn seperti dikutip dari Associated Press.

Ayah Paetongtarn, Thaksin, adalah salah satu tokoh politik Thailand paling populer, tetapi kontroversial. Thaksin digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006.

Thaksin dipandang sebagai pemimpin Pheu Thai, partai yang sama dengan Paetongtarn. Namun, pengaruhnya masih menjadi faktor dukungan politik untuk anaknya.

Keterlibatan Paetongtarn dalam politik dimulai pada 2021, saat ia memimpin komite penasihat Pheu Thai. Namanya sejak awal kerap digadang menjadi calon PM Thailand.

Ia juga mengakui adanya faktor hubungan darah terkait langkah politiknya. Meski demikian, Paetongtarn berjanji lepas dari bayang-bayang Thaksin.

"Saya adalah putri ayah saya, selalu dan selamanya. Tetapi saya punya keputusan sendiri," katanya saat berkampanye.

Pakar mengatakan meski Pheu Thai memegang kendali koalisi pemerintahan, namun langkah Paetongtarn untuk memimpin Negeri Gajah Putih tak mudah. Ini karena Thaksin Shinawatra masih berpeluang memainkan peran politik secara berlebihan.

"Di bawah bayang-bayangnya (Thaksin) tidak mudah," kata pakar politik dari Universitas Birmingham, Inggris, Petra Alderman.

Namun, pakar juga menilai kepemimpinan Paetongtarn bisa memperkuat koalisi pemerintah. Ini karena dia memiliki hubungan langsung dengan Thaksin yang punya keputusan akhir.

"Hal itu menciptakan rantai komando yang jelas dan menghindari faksionalisme," kata peneliti ilmu politik di Institut ISEAS-Yusof Ishak Singapura, Napon Jatusripitak.

Guru besar Institute Teknologi Sepuluh November (ITS), Mukhtasor, mengkritisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Aturan tersebut dinilai dapat melemahkan perekonomian dan daya saing industri nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut karena Permen terbaru Menteri ESDM itu menghilangkan kewajiban mencantumkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek energi baru terbarukan (EBT) yang didanai pinjaman dari luar negeri.

"Sikap pemerintah membahayakan tata kelola energi di negara hukum, dan hal ini berpotensi melemahkan perekonomian dan daya saing industri nasional yang sudah menurun berkepanjangan," ujar Mukhtasor dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (16/8).

Mukhtasor mengatakan, sikap yang mengabaikan penyediaan barang dan jasa anak bangsa, melanggar undang-undang (UU) No. 30 tahun 2007 tentang energi. Dalam UU tersebut mencantumkan adanya kewajiban memaksimalkan TKDN dan kewajiban pemerintah untuk mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa oleh industri dalam negeri.

"Jika kemampuan industri dalam negeri tidak dikembangkan, kesempatannya dipersempit, dan jika persyaratan-persyaratan baru bagi TKDN ditambahkan dalam dokumen tender, serta upaya-upaya untuk melapangkan produk impor dibuka semakin lebar, itu adalah alarm tanda bahaya," ujarnya.

Ia meminta agar pemerintah tidak membuka peluang impor yang dapat menekan industri dalam negeri. Kondisi tersebut perlu diperhatikan di tengah daya saing industri Indonesia yang terus turun.

"Jangan pula karena ingin memenuhi persyaratan asing untuk menumpuk utang tambahan, lalu aturan UU mengenai TKDN ini dilanggar. Korbannya adalah industri dalam negeri, dan perekonomian pada umumnya," ungkapnya,

Relaksasi TKDN PLTS

Pada pasal 11 Peraturan Menteri ESDM no 11 tahun 2024, dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan relaksasi TKDN bagi proyek pembangunan PLTS yang perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Selain itu, proyek PLTS tersebut direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Pemberian relaksasi tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, dengan ketentuan:

a. Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

b. Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri; dan/atau perusahaan industri modul surya luar negeri, yang memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri.

c. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBN) 2025.

Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa kenaikan gaji PNS masuk dalam pagu dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 446,63 triliun. Nilai itu naik Rp 18,94 triliun atau 4,4% dibandingkan outlook tahun 2024.

"Secara nasional, ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah,kemampuan keuangan negara, pagu dana transfer ke daerah (TKD) secara keseluruhan, target pembangunan nasional dan kenaikan gaji pokok PNS," tulis Nota Keuangan dikutip Jumat (16/8).

Dana alokasi umum pada tahun pertama pemerintahan Prabowo ini menjadi tertinggi ketimbang pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pada outlook 2024, pagu dana alokasi umum justru lebih kecil yaitu Rp 427,7 triliun.

Sementara dana alokasi umum pada tahun 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 398 triliun dan Rp 378 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mencapai Rp 377,8 triliun dan Rp 381,6 triliun.

Mengakomodir Kenaikan Gaji PNS di 2025

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN kita untuk 2025 sudah kita desain siap apabila (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Meskipun begitu, Isa menegaskan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. Keputusan tersebut juga diserahkan langsung kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyatakan bahwa kepemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya. Jadi kapannya berapanya, dan sebagainya nanti pak Prabowo yang sampaikan,” kata Isa.

Sinyal Kenaikan Gaji PNS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal adanya kenaikan gaji PNS. Hanya saja, Airlangga belum memberikan rincian terkait penyesuaian gaji tersebut.

“Kalau penyesuaian (gaji) kan ke atas. Iya (ada rencana kenaikan gaji) disesuaikan,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, Jumat (19/7).

Meskipun begitu, Airlangga enggan menyebut kapan implementasi kenaikan gaji bagi para PNS tersebut. Dia juga mengaku belum mengetahui terkait besaran kenaikan gaji itu.

Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan bagi para PNS pada 2025. Hal tersebut tertulis dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas.

Ramai kabar dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan atau NIK warga Jakarta secara sepihak oleh kandidat independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana alias Dharma-Kun. Terkait kabar tersebut, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan baik calon perseorangan dan penyelenggara Pilkada bisa diancam hukuman pidana bila terbukti memanipulasi dukungan tanpa verifikasi.

“UU Pilkada mengatur bahwa manipulasi dukungan bagi calon perseorangan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” kata Titi lewat pesan singkat pada Katadata, Jumat (16/8).

Dalam Pasal 185 UU 8/2015, setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menggunakan identitas palsu untuk mendukung calon perseorangan bisa dipidana penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta.

Di sisi lain, Pasal 185 A ayat 1 UU 10/2016 bilang siapapun yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan buat calon perseorangan, bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Mereka juga bisa didenda paling sedikit Rp 36 juta dan maksimal Rp 72 juta.

Pasal yang sama kemudian menyebut, penyelenggara pemilihan seperti KPU dan Bawaslu bisa dipidana yang sama seperti pemalsu daftar dukungan. Namun, ada tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya.

“Sehingga, bagi masyarakat yang menemukan datanya dicatut oleh pasangan calon dan tidak diverifikasi faktual dalam proses pencalonan, harap melaporkan ke Bawaslu daerah terdekat,” ujar Titi.

Ia menyarankan korban pencatutan melaporkan langsung ke Bawaslu Provinsi untuk masalah pencalonan gubernur.

Dukungan yang menggunakan pencatutan bakal dianggap tidak sah. Selain tidak benar, membuktikan ada masalah dalam verifikasi yang dilakukan sebab tidak mampu mengidentifikasi kebenaran dukungan calon perseorangan.

Di sisi lain, ia juga meminta Bawaslu bertindak proaktif yakni tidak perlu menunggu masuknya laporan indikasi pencatutan dukungan. Soalnya, penyelenggara pemilu yang terbukti tidak melakukan verifikasi juga diancam pidana penjara dan denda, seperti diatur dalam UU Pilkada.

Titi mengingatkan aturan tersebut diatur dalam Pasal 186 ayat 2 UU 1/2015.Bagi anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan diancam hukuman pidana dan denda.

"Aturan tersebut mengatur ancaman pidana 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta," kata Titi.

Titi juga menyoroti maraknya pencatutan data pendukung tiap kali adanya pilkada. Bahkan pada Pemilu 2024 lalu, ada kasus serupa dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu.

Menurutnya, tren ini muncul karena persyaratan pencalonan yang berat, rumit, dan kompleks. Bukan hanya itu, pengelolaan dan perlindungan data pribadi juga buruk sehingga marak terjadi kebocoran data.

“Namun, apabila trennya amat masif, besar kemungkinan hal itu melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengakses data," kata dia.

Dia mendorong agar isu pencatutan ini harus diproses serius oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum menggunakan UU Pilkada dan UU Perlindungan Data Pribadi serta UU ITE.

Pangsa pasar atau market share PT Astra International Tbk (ASII) pada segmen low cost green car (LCGC) melesat hingga 81% pada Juli 2024. Meskipun begitu, penjualan LCGC ASII turun sebesar 5,65% menjadi 12.020 unit, dibandingkan Juli tahun lalu yang berhasil menjual 12.740 unit LCGC.

Sepanjang Juli 2024, ASII meraup penjualan 43.767 unit mobil atau turun 9,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 48.618 unit. Kemudian, penjualan mobil domestik dari pabrik ke dealer (wholesales) pada Juli 2024 mencapai 74.160 unit, turun 7,9% dibandingkan tahun lalu (yoy), tetapi naik 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya (mom).

Menurut riset Stockbit Sekuritas, kenaikan ini menandai pertumbuhan penjualan bulanan selama tiga bulan berturut-turut. Penjualan ASII terbantu oleh acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar 18-28 Juli 2024. Meskipun penjualan secara tahunan masih menurun tetapi penurunannya semakin kecil, hal ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Selama tujuh bulan pertama di tahun 2024, penjualan wholesales mobil domestik mencapai 481.993 unit atau turun 17,9% dibandingkan tahun lalu dan baru mencapai 43,8% dari target Gaikindo untuk 2024, yaitu 1,1 juta unit. Meski hasil ini masih jauh dari target, Gaikindo tengah mempertimbangkan untuk menurunkan target wholesales pada 2024.

Jika dilihat berdasarkan merek, Toyota - Lexus menjadi kontributor utama penjualan mobil Astra International pada Juli 2024. Kenaikan penjualan Toyota - Lexus secara bulanan juga mampu menutupi penurunan dua merek utama lainnya, yaitu Daihatsu dan Isuzu.

Penjualan mobil merek Toyota - Lexus pada Juli 2024 mencapai 27.310 unit, turun 9% dibandingkan tahun lalu, tetapi naik 7% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, Suzuki, merek di luar ASII, mencatatkan pertumbuhan bulanan terbaik dengan penjualan 5.410 unit, turun 7,4% dibandingkan tahun lalu, tetapi naik 18% dibandingkan bulan sebelumnya.

Penjualan Mobil Mulai Bangkit

Stockbit Sekuritas menilai periode terburuk penjualan mobil domestik sudah berlalu. Hal ini terlihat dari pemulihan penjualan bulanan yang terus berlanjut, meskipun sebagian besar didorong oleh GIIAS 2024. Kemudian saham-saham otomotif, seperti PT Astra International Tbk (ASII), PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), dan PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA), juga mulai bangkit dari titik terendahnya.

Seiring dengan tren perbaikan penjualan, harga saham ASII pada penutupan perdagangan Jumat (16/8) naik 1,64% ke Rp 4.970 per lembar saham. Tak hanya itu nilai transaksi ASII Rp 323,74 miliar dengan frekuensi 13.780 kali dan kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 201,20 triliun. Dalam sebulan terakhir sahamnya naik 9,71%, tetapi dalam enam bulan terakhir turun 4,88%.

Namun, Stockbit Sekuritas menilai bahwa diperlukan katalis tambahan, seperti penerapan kembali insentif Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM) mobil, untuk mendorong pemulihan penjualan mobil dan harga saham otomotif yang lebih signifikan.

Sejalan dengan hal itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan penjualan LCGC sangat bergantung pada inovasi dan strategi pemasaran ASII. Selain itu, ia menilai penting untuk memperhatikan regenerasi produk atau peluncuran LCGC baru kedepannya.

“Kalau misalkan penjualannya stagnan, dan kedepannya juga stagnan maka otomatis harus selain dari peningkatan marketing LCGC, tapi harus ada komitmen dan memberikan produk LCGC baru,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Jumat (16/8).

Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar investor tetap menahan atau hold saham ASII dengan target harga Rp 5.075.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,3% ke level 7.432 pada penutupan perdagangan pekan ini, Jumat (16/8).

Pilarmas Investindo Sekuritas menyatakan IHSG dan bursa saham regional Asia cenderung menguat, didukung oleh sikap pelaku pasar yang kembali merespons rilisnya data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih baik dari perkiraan.

Data penjualan ritel AS bulan Juli secara bulanan naik dari sebelumnya -0,2% menjadi 1%. Lalu, jumlah klaim pengangguran turun dari sebelumnya 234 ribu menjadi 227 ribu. Ini memberikan indikasi daya beli masyarakat negara tersebut dan pasar tenaga kerja masih solid.

Dari Cina, Gubernur Bank Sentral Cina mengatakan akan meningkatkan kebijakan mendukung pemulihan ekonomi negaranya. Salah satu caranya dengan memperkuat kebijakan moneter dan keuangan yang telah diperkenalkan tahun ini.

Dari dalam negeri, pelaku pasar siang tadi mencermati penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo sehubungan dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. "Ini menjadi fokus perhatian pasar karena berkaitan dengan pemerintah baru Prabowo-Gibran,'' tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya.

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 10,18 triliun dengan volume 18,34 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.023.391.

Sebanyak 331 saham menguat 225 saham terkoreksi, dan 235 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.595,03 triliun.

Bursa asia kompak menguat seperti IHSG. Nikkei 225 naik 3,64%, Shanghai Composite Indeks naik 0,07%, Hang Seng menguat 1,88% dan Straits Times naik 0,99%.

Saham top losers:

• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)
• PT Harum Energy Tbk (HRUM)
• PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
• PT Harum Energy Tbk (HRUM)
• PT Bayan Resources Tbk (BYAN)

Saham top gainers:

• PT Bumi Resources bk (BUMI)
• PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR)
• PT MNC Land Tbk (KPIG)
• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut menjadi kandidat tunggal calon Ketua Umum Partai Golkar. Posisi Ketua Umum partai beringin tengah kosong lantaran ditinggal Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.

Ketika ditanyai rumor tersebut, Bahlil mengaku tak mengikuti jauh kabar itu. Ia baru bisa mengetahui mekanisme pemilihan Ketum usai pendaftaran di hari pertama Musyawarah Nasional Partai Golkar pada 19 Agustus 2024.

"Nanti kita lihat," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan hingga saat ini nama Bahlil menjadi kandidat tunggal calon Ketua Umum Partai Golkar.

Nusron mengklaim dinamika di internal Partai Golkar saat ini menyetujui Bahlil menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto. "Sejauh ini iya (Bahlil calon tunggal)," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Nusron mengatakan tak ada campur tangan Presiden Joko Widodo terkait kandidat calon pemegang kursi nomor satu di partai beringin itu. Ia pun tak mempermasalahkan Ketua Umum Golkar dijabat oleh orang dekat Jokowi.

"Kan semua juga dekat Pak Jokowi," kata Nusron.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan Agus Gumiwang Kartasasmita serta Bahlil untuk bersepakat maju sebagai calon Ketua Umum partai tersebut.

Bamsoet mengatakan di masa lalu, mereka pernah sepakat untuk maju bersama-sama sebagai calon Ketum Golkar. Namun saat ini ia perlu membicarakan lagi rencana tersebut dengan dua koleganya itu.

Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 untuk Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp 11,3 triliun. Anggaran tersebut turun dari tahun sebelumnya, dan menjadi yang terendah sejak 2020.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, anggaran perlindungan lingkungan hidup mencapai Rp 13 triliun pada 2020. Sementara pada 2021 Rp 14 triliun, 2022 Rp 12,8 triliun, 2023 Rp 13,5 triliun, dan outlook 2024 sebesar Rp 14,2 triliun.

Adapun anggaran yang dimasukan dalam RAPBN 2025 nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 yaitu swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi Hijau.

"Kebijakan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengolahan sampah, penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor hutan, lahan, sampah, dan limbah," dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Selain itu, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi hutan, dan pengembangan perbenihan tanaman hutan.

Anggaran juga digunakan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan, pengukuran dan pemetaan kadastral, dan penyediaan peta dasar. Dana tersebut nantinya akan di prioritaskan untuk beberapa kebijakan dalam pengendalian kelestarian lingkungan di Indonesia.

Adapun prioritas yang akan dilakukan adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan seluas 196 ribu hektare, menjaga indeks kualitas lingkungan hidup di angka 76,67 poin, menahan laju deforestasi dan degaradasi hutan seluas 0,2 juta hektar.

Prioritas lainya adalah merehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 3.400 hektar, menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon sebanyak 30,16 persen, memberi sertipikat hak atas tanah sebanyak 3,0 juta bidang, dan membangun 10 unit stasiun Continuously Operating Reference Station (CORS) di Indonesia.

Dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya. Jadi kapannya, berapanya, dan sebagainya nanti Pak Prabowo yang sampaikan,” kata Isa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal adanya kenaikan gaji bagi ASN termasuk PNS. Hanya saja, ia belum bisa memberikan rincian terkait penyesuaian gaji tersebut.

“Kalau penyesuaian (gaji) kan ke atas. Iya (ada rencana kenaikan gaji) disesuaikan,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, 19 Juli lalu.