Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023 mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara itu masih hitung-hitungan awal dan perlu rekonsiliasi lanjutan.

Hilangnya pendapatan negara yang cukup besar itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah kontrak volume dan gas ke perjanjian jual beli gas (PJBG) awal sebelum beleid HGBT terbit pertama kali lewat Kepmen ESDM No.89/2020.

“Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara,” kata Kurnia saat webinar, Rabu (28/2/2024).

Lewat beleid teranyar Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023, HGBT tidak lagi dipatok US$6 per juta metrik british thermal unit (MMBtu). Sebagian industri saat ini mendapat penyusutan alokasi volume dan harga gas bisa di level tertinggi US$7 per MMBtu.

Secara berturut-turut, Kementerian ESDM telah mencatat pengurangan bagian negara dari program gas murah industri ini mencapai Rp29,39 triliun selama 2021 dan 2022. Bagian negara yang hilang itu turun rata-rata sebesar 46,81% selama dua periode program itu berjalan.

Kendati demikian, Kurnia menerangkan, serapan HGBT sepanjang 2023 telah naik ke level sekitar 96%. Artinya, ada peningkatan penerima insentif gas murah itu yang cukup signifikan dibandingkan penyaluran 2021 dan 2022.

Sepanjang 2021, jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri sebesar 87,06% dari alokasi saat itu 1.241,01 BBtud, sementara penyaluran gas pada 2022 melorot ke level 81,38% dari alokasi volume sebesar 1.253,81 BBtud.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) terus menunjukkan sejumlah perbaikan kinerja hingga periode Mei 2024. Sepanjang lima bulan pertama tahun 2024, KB Bank mencatat pertumbuhan pendapatan bunga 11,04% dari Rp1,78 triliun di periode yang sama tahun 2023 menjadi Rp1,98 triliun di tahun 2024.

Pertumbuhan pendapatan ini juga mampu diimbangi dengan efisiensi beban bunga yang mengalami penurunan 1,04%, sehingga pendapatan bunga bersih (NII) KB Bank mampu tumbuh sebesar 140,93% dari Rp152 miliar di tahun 2023 menjadi Rp366 miliar di tahun 2024.

Di sisi kualitas aset, rasio kredit berkualitas rendah atau loan at risk (LAR) untuk periode lima bulan pertama tahun 2024 terjaga di 27,05% atau terus membaik dari periode yang sama tahun 2023 yang menyentuh angka 49,64% dan periode akhir tahun 2023 yang berada di 39,22%. Selain itu, kredit baru KB Bank juga terus bertumbuh. Hingga Mei 2024, KB Bank mencatat pertumbuhan kredit baru sebesar 79,34% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Perseroan juga mencatat pertumbuhan dana giro dan tabungan (current account saving account/CASA) sebesar 33,88% pada periode Mei 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sehingga, rasio CASA membaik dari 20,04% pada periode lima bulan tahun 2023 menjadi 28,33% pada periode yang sama tahun 2024.

Secara operasional, Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan operasional lainnya sebesar 92,57% dari Rp162 miliar pada periode Mei 2023 menjadi Rp312 miliar pada periode Mei 2024. Operasional KB Bank juga semakin efisien dengan penurunan beban operasional lainnya sebesar 16,25% secara year-on-year.

Dengan berbagai pertumbuhan kinerja ini, KB Bank mampu mencatatkan laba operasional sebelum beban pencadangan (PPOP) positif sebesar Rp27 miliar sepanjang periode lima bulan pertama tahun 2024. Catatan positif ini sejalan dengan target Perseroan untuk 2024 dan target untuk mencapai laba bersih di tahun 2025.

Direksi Tambah Kepemilikan Saham Perseroan

Seiring dengan terus membaiknya kinerja KB Bank, jajaran Direksi KB Bank melakukan penambahan kepemilikan saham Perseroan sebanyak 11.700.000 lembar sehingga kepemilikan saham oleh Direksi bertambah dari 13.590.039 lembar saham atau 0,0072% dari jumlah saham beredar menjadi 25.290.039 lembar saham atau 0,0135% dari jumlah saham beredar. Penambahan kepemilikan saham ini telah dilaporkan melalui keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi sebagai berikut;

· Direktur Utama, Woo Yeul Lee sebelumnya memiliki 8.500.000 lembar saham menjadi 11.800.000 lembar saham.

· Wakil Direktur Utama, Robby Mondong sebelumnya memiliki 1.107.000 lembar saham menjadi 5.107.000 lembar saham.

· Direktur, Helmi Fahrudin sebelumnya memiliki 482.951 lembar saham menjadi 2.482.951 lembar saham.

· Direktur, Dodi Widjajanto sebelumnya memiliki 1.000.088 lembar saham menjadi 2.000.088 lembar saham.

· Direktur, Henry Sawali sebelumnya memiliki 200.000 lembar saham menjadi 1.600.000 lembar saham.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten anyar PT Gunanusa Ekamandiri Tbk. (GUNA) membidik kenaikan pendapatan menjadi Rp1,5 triliun atau naik 6% sepanjang 2024.

Direktur Utama Gunanusa Ekamandiri Ivan Cokro Saputra menargetkan kenaikan pendapatan menjadi Rp1,5 triliun atau naik 6% dan laba bersih naik 11% sampai dengan akhir tahun 2024.

“Target pendapatan kita di Rp1,5 triliun atau naik 6%. Sementara laba naik 11% seiring dengan cost yang pasti menurun,” kata dia.Sejalan dengan target tersebut GUNA menargetkan negara baru sebagai tujuan ekspor yaitu China.

Saat ini, produk GUNA telah diekspor ke beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Filipina. Kemudian Ivan mengungkapkan terdapat bisnis b to b dan memiliki customer di Singapura, Malaysia dan Hong Kong.

“Customer kita di Singapura juga ekspor ke negara lain seperti Amerika, Australia dan Eropa,” imbuhnya.

Selain itu, GUNA juga akan membangun pabrik baru senilai Rp120 miliar. Pembangunan pabrik baru akan meningkatkan kapasitas produksi yang telah ada.

GUNA telah memproduksi lebih banyak produk dengan tetap fokus pada kategori Kacang-kacangan, menambahkan kacang mete, almond, dan hazelnut ke dalam daftar Perseroan yang memiliki total 3 pabrik untuk memfasilitasi produksi dengan total ruang lebih dari 20.000 M2.

Selain itu, GUNA juga menjalin kerjasama business to business (B2B) dengan beberapa produsen makanan dan minuman raksasa seperti PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) , PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) , PT Perusahaan Industri Ceres (Delfi Group), PT Indofood CBP Suksess Makmur Tbk. (ICBP), PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (ROTI), dan produsen lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asia Tenggara menduduki peringkat pertama di antara pasar negara berkembang, sebagai kawasan yang paling banyak menadah pendanaan startup dari modal ventura sepanjang semester I/2024. Singapura, Indonesia, dan Thailand, masing-masing mengamankan satu tempat di posisi 5 teratas.

Perusahaan data venture capital (VC) Magnitt dalam laporan terbaru yang dirilis Selasa (9/7/2024), menerangkan bahwa total pendanaan di pasar modal berkembang alias emerging venture markets (EVM) mengalami transformasi signifikan dengan totaal US$3.469 miliar, turun 34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan hak angket untuk membongkar penyimpangan selama penyelenggaraan Haji 2024.

Dia menjelaskan bahwa hak angket merupakan bagian dari mekanisme checkand balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, hak angket juga merupakan salah satu hak konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Adapun, dia mengungkap hal-hal yang mendasari dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket untuk penyelenggaraan haji 2024 atau 1445 Hijriyah.

Pertama, dia menjelaskan bahwa penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.

"Pada pasal 64 ayat 2, disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan Menag RI Nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 H atau 2024 Masehi bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH," katanya, dalam Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa semua permasalahan tersebut adalah fakta, dan menyatakan belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Kedua, dia menjelaskan adanya indikasi kuota tambahan haji di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah.

Ketiga, menurutnya layanan Armuzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity, baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa hak angket dari aspek hukum, merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kemudian, dia menyatakan bahwa hak angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Pasal 79 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014 yang nyatakan DPR punya hak interplasi angket dan menyatakan pendapat. Hak angket merupakan hak DPR untuk lakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Menurutnya, berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar bagi pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah.

Adapun menurutnya dengan hak angket diharapkan penetapan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat dilaksanakan sesuai prinsip dan atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebijakan Kemenag RI tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja dengan DPR mengenai pengalihan kuota haji.

Dia menjelaskan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000, untuk haji reguler 221.720 jemaah dan untuk haji khusus 19.280 jemaah.

Namun demikian pada Februari lalu, Komisi VIII DPR RI mendapatkan laporan bahwa Kemenag RI mengeluarkan kebijakan bahwa kuota tambahan haji sebanyak 20.000, diputuskan menjadi dua bagian, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

"Maka itu kebijakan Kemenag ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja dengan DPR RI, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha angkutan bus mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan penjualan tiket bus palsu yang kini memanfaatkan media sosial dengan memberikan nomor telepon palsu.

Penipuan jual-beli tiket bus antarkota antar provinsi (AKAP) kini telah merambah media sosial. Beberapa platform, mulai dari Google Review, Facebook, hingga WhatsApp dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan memaparkan, salah satu modus penipuan tiket bus ini adalah menyasar korban dengan menyebar nomor telepon di Google Review dan media sosial. Sani menjelaskan, para korban yang merupakan calon penumpang menghubungi nomor tersebut yang bukan nomor agen resmi PO Bus.

Dia menuturkan, para korban tidak mengecek kembali nomor telepon yang mereka dapatkan dari oknum penipu. Padahal, nomor kontak tersebut kebenarannya masih diragukan dan korban pun tertipu.

Bani menjelaskan, aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dia berharap, semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas praktik ini agar tidak semakin banyak yang dirugikan.

"Kami juga meminta pemerintah untuk aktif melakukan upaya perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan," jelas Sani di Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Dia melanjutkan, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penipuan ini sangat diharapkan. Apalagi, pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2021.

Sani mengatakan, kewajiban ini telah dipenuhi oleh pengusaha otobus. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan.

“Pemerintah harus menyelesaikan masalah penipuan ini secara hukum dengan sangat serius,” tegas Sani.

Kasus tiket bus palsu ini salah satunya terjadi pada Perusahaan Otobus (PO) SAN Putra Sejahtera atau PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan, menjelaskan Aksi penipuan banyak terjadi di Google Review, di akun fanbase Facebook PO SAN - SAN Lover - juga di kolom komentar Instagram PO SAN.

Dia mencontohkan, penipuan pada laman SAN Lover di Facebook terjadi saat adanya pertanyaan dari terkait pemesanan tiket PO SAN. Sari menuturkan, oknum penipu tersebut menjerat korbannya dengan mencantumkan nomor telepon palsu.

Penumpang Bus Rugi Rp15,7 Juta

"Mereka menuliskan, nomor pemesanan tiket hubungi 083837773599, atau hubungi akun resmi 085273027004. Ada juga nomor 085711454297 dan nomor-nomor lainnya, yang bukan merupakan nomor resmi PO SAN. Calon penumpang yang tidak mengecek kebenaran nomor tersebut, langsung bertransaksi dengan nomor palsu tersebut," jelasnya.

Sari mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan 20 kali laporan penipuan tiket bus yang mengatasnamakan PO SAN. Pihaknya memproyeksi total kerugian dari laporan-laporan tersebut sebesar Rp15,7 juta.

Dari jumlah tersebut, Sari mengatakan ada calon penumpang merugi hingga Rp2,1 juta untuk tiga penumpang yang akan berangkat. Bahkan, dia mengatakan penumpang tersebut mendapatkan tiket elektronik yang mirip dengan tiket resmi PO SAN.

Dia menduga, penipu tersebut memiliki tiket resmi PO SAN dan kemudian menirunya. Bagi calon penumpang yang awam, tentu tidak bisa membedakan antara tiket resmi dan tiket palsu. Namun, ketika dia akan naik bus, di manifest bus tidak tercantum namanya.

“Korban tidak bisa berangkat karena memang di jadwal resmi kami pada 23 Juni 2024 tidak ada pemberangkatan bus Executive rute Bengkulu-Solo [via Lubuk Linggau] di sistem penjualan PO SAN. Setelah diteliti, ada banyak perbedaan antara tiket resmi dan tiket palsu,” jelas Sari.

Sari menjelaskan, PO SAN telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penipuan tiket bus. Hal tersebut dilakukan dengan membuat aplikasi Buzzit, aplikasi resmi PO SAN untuk pemesanan tiket.

Selain itu, di Instagram resmi PO SAN juga telah dicantumkan linktree yang berisi nomor telepon resmi PO SAN. Kemudian, PO SAN juga sering memberikan peringatan penipuan dengan blast ke nomor-nomor Whatsapp para pelanggannya, dan juga menuliskan peringatan ini di media sosial dan di tiket resmi PO SAN.

Bisnis.com, JAKARTA — Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko menyebut terdapat anomali pada pergerakan harga saham sejumlah saham portofolio miliknya. Menurut Bos Cat Avian tersebut, harga saham tidak menggambarkan kondisi fundamental emiten.

CEO Grup Tancorp tersebut memang bermanuver di berapa sektor pasar modal. Setidaknya terdapat 8 emiten yang sahamnya masuk portofolio Hermanto.

Hermanto Tanoko mengatakan di pasar saham Indonesia, kinerja saham dan kinerja fundamental terkadang akan bergerak berlawanan. Anomali ini disebut juga terjadi di saham-saham Tanoko.

“Kamu lihat harga saham dan fundamental, kadang-kadang anomali, AVIA sejak IPO sampai sekarang secara profit naik terus tapi sahamnya justru turun terus,” kata Hermanto, dikutip Selasa (9/7/2024).

PT Avia Avian Tbk. (AVIA) memang saat ini berada di level Rp515 per saham. Harga ini jauh dari harga saat IPO Desember 2021 lalu yang berada di posisi Rp930 per saham.

Menurut Tanoko, jatuhnya saham AVIA tidak lepas dari hilangnya investor-investor asing. Tanoko mengklaim awalnya 93% saham AVIA dipegang oleh asing, namun karena asing melihat beberapa peluang di sektor lain seperti energi maka mereka mulai mengurangi kepemilikan saham di AVIA.

“Sehingga mereka [investor asing] akhirnya melepas dan membeli saham pilihan mereka. Begitu lepas, harga terjun dan banyak orang cut los,” jelas Tanoko.

Meski demikian, Tanoko menyebutkan harga AVIA yang saat ini berada di bawah membuatnya menarik untuk kembali dikoleksi. Menurutnya kondisi keuangan yang meningkat terus serta pembagian dividen yang rutin menjadi tanda fundamental perusahaan yang bagus.

“Tentu [harga sekarang] sangat menarik sekali ya, di bawah harga IPO. Padahal pas IPO duku kita oversubscribe hampir 3,8 kali lipat,” jelasnya.

Perbesar

Berdasarkan catatan Bisnis, dari 8 emiten Tanoko, sebanyak 3 emiten mencatatkan penurunan saham secara year to date pada perdagangan hari ini, Selasa (9/8/2024).

Saham yang paling melemah sepanjang tahun adalah PT Mega Perintis Tbk. (ZONE). Emiten peritel fesyen ini terpantau turun 9,01% year to date ke posisi Rp1.010 per saham. Kapitalisasi pasar ZONE berada di level Rp878,87 miliar.

Kemudian saham yang turun adalah PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO) dan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK) yang masing-masing sebesar 5,79% dan 4,86% secara year to date. DEPO tercatat sebesar Rp360 per saham dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp358 miliar sementara CAKK di level Rp175 per saham dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp210,78 miliar.

Sementara itu, saham yang mampu naik secara year to date adalah PT Penta Valent Tbk. (PEVE), PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE), PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), PT Avia Avian Tbk. (AVIA), dan Superior Prima Sukses Tbk. (BLES).

PEVE berada di level Rp234 per saham dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp413,16 miliar. PEVE naik 37,65% secara year to date. Kemudian saham RISE yang berada di level Rp985 per saham atau naik 7,07% secara year to date dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp10,78 triliun.

Kemudian AVIA berada di level Rp510 per saham, harga ini naik 2% secara year to date dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp31,60 triliun. Harga saham AVIA saat ini berada di bawah harga IPO.

Terakhir saham BLES dan CLEO yang masing-masing berada di level Rp306 dan Rp1.270 per saham. BLES baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan kemarin, Senin (8/7/2024) sementara CLEO naik 78,87% dengan kapitalisasi pasar Rp15,24 triliun.

*Dari harga IPO di level Rp183 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo disebut menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), perluasan industri penerima manfaat, dan pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dalam RPP tersebut mengatur pengolahan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi kelistrikan.

"Presiden juga menyetujui untuk melanjutkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik, untuk kebutuhan dalam negeri," kata Agus dalam Launching PP No. 20/2024 tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Dalam rapat terbatas (ratas) awal pekan ini, Agus menerangkan bahwa pemerintah akan mulai mengkaji kebutuhan gas murah untuk berbagai subsektor lainnya, di luar 7 penerima manfaat saat ini yaitu pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

Untuk diketahui, dari portfolio penerima HGBT pada 2023, industri penerima berjumlah 265 perusahaan dan kelistrikan sebesar 56 perusahaan dengan total penerima sebesar 321 perusahaan. Alokasi gas industri hanya 1222,03 BBTUD dan kelistrikan sebesar 1231,22 BBTUD.

Di samping itu, Agus menuturkan bahwa selama ini Kementerian Perindustrian juga tengah menggodok RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik yang disebut sebagai game changer untuk pengelolaan gas bumi nasional, khususnya untuk manufaktur dan kelistrikan.

"Di mana diatur di dalam RPP tersebut DMO [Domestic Market Obligation] sebesar 60%. Kalau lihat dari neraca, produksi gas nasional yang dialokasikan untuk manufaktur, termasuk pupuk itu baru 40%," ujarnya.

Dia memproyeksi pertumbuhan konsumsi gas bumi untuk manufaktur tahun 2024 sebesar 2,9 MMSCFD dan 6 tahun ke depan akan meningkat 2 kali lipat. Untuk itu, pemerintah perlu segera memproteksi produksi gas untuk industri manufaktur dan kelistrikan.

Dalam RPP tersebut akan mencakup pengaturan terkait penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) secara detail, penerima manfaat HGBT, hingga izin bagi pengelola kawasan industri mengelola gas bumi untuk melakukan penyediaan dan penyaluran gas bumi, termasuk melalui importasi.

"Insha Allah akan di tandatangani dalam waktu dekat, jadi ini challenge nya [untuk pengelola kawasan industri], segera siapkan infrastruktur. Jadi kawasan indsutri ini tidak perlu sendirina, dia bisa bentuk konsorsium," terangnya.

Adapun, importasi gas bumi diperbolehkan dan akan diberikan kesempatan kewenangan bagi pengelola kawasan industri tetapi hanya untuk service dan mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku dan produksi listrik bagi tenant.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat turut menyatakan akan dukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang akan tetap berlanjut. Isu peretasan PDNS 2 Surabaya tidak mengganggu proses konstruksi PDN senilai Rp2,7 triliun tersebut.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Adapun, proyek pembangunan PDN itu merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

“Lanjut, dong [pembangunan PDN di Cikarang],” kata Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Ismail singkat saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sayangnya, Ismail mengaku tidak mengetahui progres dari pembangunan PDN di Cikarang sudah sejauh mana. Meski demikian, Ismail menyampaikan bahwa Kemenkominfo sudah memiliki beberapa lokasi lain untuk pembangunan PDN selanjutnya, yaitu di Batam dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebelumnya, Kemenkominfo menargetkan pembangunan PDN di Cikarang akan tuntas pada Agustus 2024. Artinya, hanya tersisa waktu sebulan lagi untuk merampungkan keberadaan pusat data.

Pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan menyatakan PDN yang berlokasi di Cikarang itu akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32 persen, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” kata Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

“Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

Selain itu, Aries menyampaikan bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan tugas awal Satgas Impor Ilegal yang akan dibentuk dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Zulhas menuturkan belum bisa memerinci pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam satgas pemberantasan barang selundupan ilegal tersebut.

"Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal," katanya, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, lanjutnya, satgas tersebut juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami banjir produk selundupan dan menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dia menilai banjir impor ilegal menjadi masalah utama menyusul adanya perbedaan data yang signifikan antara data impor resmi yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.
"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menyebut pembentukan satgas menjadi upaya bersama antara pemerintah dan dunia usaha untuk menyelesaikan masalah yang merugikan industri dalam negeri.

Di sisi lain, pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran atau sesuai dengan sektor terkait.

"Di sinilah kita mencari solusi bukan saling menyalahkan," kata Arsjad.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) baru saja menggelar rapat Bersama Forum Investor IKN guna mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menyebut pertemuan itu dilakukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi para investor IKN. Dengan demikian, hal itu diharapkan mampu mempersubur iklim investasi di IKN.

“Kami membahas perjanjian kerja sama yang memberikan kepastian hukum bagi para investor yang telah melaksanakan groundbreaking,” kata Raja Juli di akun media sosial X, dikutip Selasa (9/7/2024).

Raja Juli menuturkan, dengan nilai investasi yang telah terparkir mencapai Rp49,6 triliun, dia optimistis hal itu akan mendorong realisasi Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang modern dan berkelanjutan.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada investor yang telah berkomitmen untuk menanamkan modal di IKN untuk mewujudkan Nusantara menjadi ibu kota baru bagi Indonesia.

“Terima kasih kepada semua investor yang telah percaya dan mendukung pembangunan IKN. Mari Bersama-sama mewujudkan ibukota masa depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Otorita IKN menargetkan total investasi yang masuk dapat tembus Rp100 triliun hingga akhir 2024. Mengejar realisasi tersebut, OIKN baru-baru ini meneken kerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA).

Sebelumnya, mantan Kepala OIKN definitif Bambang Susantono menyebut kerja sama OIKN Bersama INA dilakukan untuk mempercepat kurasi minat investasi para investor yang bakal menjadi sumbu utama pembiayaan pembangunan IKN.

"Intinya adalah kita ingin mempercepat realisasi dari investasi di kita, baik asing maupun lokal. Sehingga, nantinya kecepatan dalam pembangunan di IKN itu bisa terwujud dengan baik," tuturnya saat ditemui di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).