Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor bisa menciptakan lulusan yang berkualitas dan siap untuk bekerja di dunia industri.

Hal itu dikatakan Bey Machmudin pada acara Business Matching dan Diskusi Publik Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Provinsi Jabar dan Banten, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor di IPB Convention Center, Kota Bogor, Senin (8/7/2024).

"Sekolah vokasi itu yang penting adalah percepatan dan respons terhadap dunia industri. Pada intinya mereka yang sudah siap langsung bekerja," ucap Bey.

Berdasarkan data BPS pada 2024, Bey mengemukakan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK menyentuh angka 8,2%, sedangkan untuk lulusan SMA sebesar 6,7%.

Oleh sebab itu, ia menilai sekolah vokasi menjadi variabel penting dalam meningkatkan kemampuan SDM. Hal itu harus beriringan dengan pemerintah dalam menghadirkan lapangan kerja baru.

"Tugas kita semua meningkatkan kemampuan SDM dan lapangan kerja baru sehingga investasi adalah kunci dan sekolah vokasi memiliki peran sangat penting menciptakan SDM yang berkualitas," ungkapnya.

Namun peningkatan SDM harus pula dibarengi dengan program yang terukur dan tepat sasaran. Maka dari itu, Bey berharap ada program link and match antar sekolah vokasi dan pihak industri.

Bey juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi semua pihak.

"Dengan kolaborasi dan sinergi semua pihak, Jabar akan menjadi daerah yang sejahtera dengan didukung kreativitas dan inovasi anak muda," ujar Bey.

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria berkomitmen mendorong melahirkan kualitas SDM yang mumpuni dari hasil sekolah vokasi. Tak hanya itu, IPB juga menghadirkan Science Technopark bagi lulusan sekolah vokasi untuk membuat sebuah produk.

"Insyaallah, IPB komitmen mendorong dengan menghadirkan Science Technopark, banyak karya-karya inovasi yang kita kelola dipercepat hilirisasinya," tutur Arif.

"Jadi banyak produk inovasi yang kita percepat akselerasinya hasil dari mahasiswa," sebutnya.

Arif meyakini kerja kolektif pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dapat menghadirkan kebermanfaat bagi masyarakat melalui riset dan inovasi yang dilakukan oleh IPB.

"Saya yakin Pak Gubernur dan Pak Wali Kota mempunyai semangat yang sama agar riset kita bisa bermanfaat bagi masyarakat," tutup Arif.

Bisnis.com,JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghindari posisi defisit yang kemungkinan dialami lembaga tersebut. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, BPJS Kesehatan menunjukkan kembali mengalami defisit dari segi iuran, meski demikian hasil investasi membuat badan publik itu dalam kondisi surplus.

Dalam laporan sepanjang 2023, BPJS Kesehatan mencatatkan pendapatan Rp158 triliun. Saat yang sama iuran yang diperoleh Rp151 triliun. Selisih kekurangan pembiayaan diraih dari keberhasilan perusahaan mengelola investasi.

Ghufron menegaskan bahwa meskipun BPJS Kesehatan bukan lembaga yang mencari profit, tetap tidak boleh berada dalam kondisi defisit. Ia menyebut defisit tahun ini disengajakan dan telah menyusun berbagai skenario sebagai strategi keluar untuk memastikan program tetap berkelanjutan.

Saat ditanya mengenai rencana strategi keluar, Ghufron menjelaskan bahwa tantangan terkait investasi masih belum dipahami oleh banyak masyarakat. Meski memiliki dana yang banyak, dana tersebut terbatas karena operasional selalu memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ghufron menyebutkan upaya efisiensi yang dilakukan, seperti sosialisasi tanpa menggunakan banyak biaya. Namun, ia mengakui bahwa meskipun sudah berupaya keras, dana yang ada tetap bisa tidak mencukupi.

"Meski kita sudah berupaya sedemikian rupa, pasti ada saatnya uang tidak cukup," jelas Ghufron usai peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Salah satu strategi keluar yang dipertimbangkan adalah urun biaya, seperti yang diterapkan di banyak negara. "Urun biaya, meskipun tidak banyak, katakanlah Rp20.000. Itu salah satu cara. Diskusinya pasti menarik, bisa juga dengan naik iuran," tuturnya.

Ghufron menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus melibatkan semua pihak dan perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama dengan pemerintahan baru dan para pemangku kepentingan.

Strategi lain yang dipertimbangkan adalah penyesuaian tarif, untuk memastikan tarif yang berlaku rasional dan menciptakan efisiensi. Selain itu, pengembangan sistem deteksi fraud agar pelayanan lebih tepat dan efisien juga menjadi fokus. Sistem ini meliputi ketepatan waktu pelayanan, diagnosis yang akurat, obat yang tepat, dan lain sebagainya.

Ghufron juga menyinggung soal gotong royong, di mana peserta yang lebih mampu secara finansial dapat membayar lebih, sementara peserta kurang mampu, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), bisa dibantu oleh pemerintah.

Meski sudah memiliki beberapa strategi keluar, Ghufron menegaskan bahwa masih banyak strategi lain yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat bicara terkait dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Adapun, program ini diberlakukan kepada tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Arifin mengatakan, tidak hanya tujuh sektor yang mendapatkan HGBT, tetapi juga industri turunan dari tujuh sektor tersebut yang saat ini sedang tumbuh.

“Lanjut [HGBT]. Memang kan industrinya kan ada lagi yang tumbuh-tumbuh, tapi masuk di dalam kelompok tujuh [sektor],” kata Arifin saat ditemui di Komplek Parlemen DPR, Senin (8/7/2024).

Arifin menyampikan, dilanjutkannya program harga gas murah industri ini melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, karena ketujuh sektor industri ini dapat memberikan nilai tambah kepada negara.

“Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya. Bisa kasih nilai tambah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA –- Pemerintah memperkirakan laju inflasi hingga akhir 2024 akan mencapai kisaran 2,7% hingga 3,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa laju inflasi domestik pada semester pertama 2024 dijaga pada level 2,5%.Tingkat inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,8%.

“Inflasi dalam hal ini masih menunjukkan suatu kondisi yang baik yaitu pada level yang cukup rendah di 2,5% [pada semester I],” katanya dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan laju inflasi hingga akhir tahun terutama akan didukung oleh stabilitas dari komponen inflasi terutama dari volatile food, yang diharapkan akan melanjutkan tren penurunan hingga akhir tahun

“Inflasi semester II di 2,7% hingga 3,2% sehingga keseluruhan tahun ada di kisaran 2,7% hingga 3,2% dan ini masih di dalam range inflasi poin di APBN 2,8%,” jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyoroti laju inflasi di global belum turun secara signifikan, yang sebelumnya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, saat ini lebih dipengaruhi oleh biaya sewa dan upah tenaga kerja di negara maju.

“Inflasi masih cukup keras kepala, belum turun, disebabkan kalau dulu karena komoditas, sekarang faktornya adalah pada biaya sewa dan upah tenaga kerja yang terjadi di negara-negara maju sehingga faktor kontributor inflasi di negara maju belum turun,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi Indonesia pada Juni 2024 mencapai 2,51% YoY. Meski masih inflasi, ekonomi pada dasarnya mengalami pendinginan setelah deflasi pada Mei dan Juni 2024.

Sebagai pengingat, tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2024 mencapai 2,84% YoY. Nilai ini lebih rendah dibandingkan posisi April sebesar 3%. Saat itu terjadi deflasi 0,03% pada Mei 2024 secara bulanan.

Imam Machdi, Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat sejumlah peristiwa penting yang mempengaruhi harga seperti penetapan eceran beras yang bervariasi dari Rp12.500 per kilogram sampai Rp15.800 untuk beras medium hingga premium. Pengaruh lain adalah penambahan hari libur seiring Iduladha.

Capaian ini jauh berbeda dari konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg memperkirakan inflasi bulanan pada Juni 2024 akan tercatat sebesar 0,06% (month-to-month/mtm), dengan estimasi terendah yaitu deflasi 0,06% dan estimasi tertinggi terjadi inflasi 0,19%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

"Ini juga perlu dikonfirmasi lagi skema pengembalian kerugian yang disampaikan, antara lain dan bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait," tegasnya.

Satgas PASTI OJK juga telah memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan aktivitas investasi serta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang menitipkan dana serta mengembalikan dana yang telah dititipkan.

Adapun, tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

Kemudian, OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menambahkan saat ini di pasar modal terdapat aturan jelas terkait pengelolaan dana investasi, sehingga pengelola dana investasi yang dilakukan oknum yang tidak berizin itu merupakan pelanggaran.

"UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan terbaru UU No 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menegaskan bahwa pihak yang bisa mengelola portofolio investasi kolektif, dan investasi lainnya, untuk kepentingan sekelompok nasabah, harus miliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi. Kecuali perusahaan asuransi, asuransi syariah, dapen dan bank," kata Inarno.

Sementara itu, terkait investment club atau investasi kolektif secara peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh Manajer Investasi.

Dengan kata lain, meskipun Ahmad Rafif memiliki sejumlah sertifikat pasar modal yang diterbitkan OJK -yang saat ini telah dicabut- tidak berhak mengelola dana investasi secara langsung karena bukan dilakukan lewat perusahaan efek yang terdaftar sebagai Manajer Investasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan anggaran belanja negara meningkat menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun hingga akhir 2024.

Pagu anggaran belanja tersebut naik Rp81 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal dalam APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

“Belanja pemerintah tadi kita perkirakan masih akan tumbuh 9,3% sampai dengan akhir tahun, memang untuk belanja yang mengalami kenaikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran belanja negara yang meningkat hingga akhir tahun terutama didorong oleh kenaikan belanja pemerintah pusat senilai Rp90,7 triliun dari awalnya Rp2.467,5 triliun menjadi Rp2.558,2 triliun.

Perinciannya, alokasi untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) meningkat Rp108,0 triliun, dari Rp1.090,8 triliun menjadi Rp1.198,8 triliun.

Kenaikan tersebut, di antaranya dipengaruhi oleh percepatan pembiayaan luar negeri atau dalam negeri sebesar Rp105,9 triliun dan tambahan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah Rp32,3 triliun, antara lain untuk pelaksanaan Pilkada.

Lebih lanjut, pemerintah juga menambahkan alokasi bantuan beras untuk 3 bulan, periode Agustus, Oktober, dan Desember, dengan total sebesar Rp11,0 triliun, juga penambahan volume subsidi pupuk Rp24 triliun dan kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan rumah susun Rp0,5 triliun.

“Kemudian beberapa akselerasi dari proyek-proyek yang ingin diselesaikan, serta realisasi dari pinjaman luar negeri dari K/L, jadi kombinasi itu tadi,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja non-K/L hingga akhir tahun diperkirakan lebih rendah Rp17,3 triliun, dari Rp1.376,7 triliun menjadi Rp1.359,4 triliun.

Lebih lanjut, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga akhir 2024 juga diperkirakan lebih rendah Rp3,6 triliun, menjadi sebesar Rp854 triliun, dari rencana awal sebesar Rp857,6 triliun.

Dengan realisasi belanja yang meningkat tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN hingga akhir 2024 akan melebar menjadi sebesar 2,7%, dari target dalam APBN 2024 sebesar 2,29%.

Di samping belanja yang meningkat, penerimaan negara hingga akhir 2024 diperkirakan hanya mencapai Rp2.802,5 triliun, hanya naik Rp200 miliar dari target awal.

Lebih lanjut, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah berencana menambah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) Rp100 triliun untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), termasuk untuk pemenuhan kewajiban pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 70% sampai dengan 72% pada 2060 mendatang.

Target itu tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Pada Rancangan Peraturan Pemerintah [RPP] KEN target dekarbonisasi mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission di 2060, dan target bauran EBT sebesar 70% sampai 72% di 2060,” kata Ketua Harian DEN Arifin Tasrif saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi VII, Senin (8/7/2024).

Adapun, dalam PP KEN yang lama, bauran EBT ditargetkan mencapai 23% pada 2025 dan naik ke posisi 31% pada 2050 mendatang.

Lewat revisi PP KEN itu, pemerintah turut memasukkan nuklir sebagai energi utama untuk meningkatkan porsi bauran energi bersih. Secara bersamaan, porsi pemanfaatan batu bara dan bensin secara bertahap bakal dikurangi.

Kendati demikian, Arifin mengatakan, bauran EBT sampai akhir 2023 masih belum optimal. Dia menuturkan, pemerintah masih menargetkan bauran EBT 23% pada 2025 mendatang.

“Khusus di tahun 2023, bauran EBT tercatat 13,1% dari target 17,87%,” kata dia.

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membeberkan total kebutuhan investasi untuk mengimbangi rencana adopsi pembangkit berbasis energi hijau sepanjang 2024 sampai dengan 2040 mencapai sekitar US$157 miliar atau Rp2.464,11 triliun (kurs Rp15.695).

Rencananya, total tambahan daya setrum sampai 2040 seperti menjadi bagian dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RKUN 2024-2060 mencapai 80 gigawatt (GW).

Sementara itu, dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033 terdapat rencana penambahan pembangkit EBT sebesar 62 GW. Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang, sementara 25% lainnya bakal dipenuhi oleh pembangkit gas.

“Baseload-nya hanya tiga yakni gas, hidro dan ada juga geotermal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam acara Road to PLN Invesment Dayas 2024 di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Darmawan menuturkan, kebutuhan investasi yang relatif besar itu memerlukan partisipasi dari swasta. Rencanannya, kata Darmawan, sekitar 60% investasi itu bakal dialokasikan untuk pihak swasta.

“Dari PLN hanya sekitar 40%, itu pun yang porsi dari PLN masih bisa dikerjasamakan dengan swasta,” kata Darmawan.

Berdasarkan data perencanaan PLN, terdapat kebutuhan pembangunan pembangkit EBT baseload sekitar 30,9 GW dengan ditopang super green sepanjang kurang lebih 18.537 kilometer.

Adapun, tambahan EBT intermittent atau nonbaseload sekitar 27,7 GW dan tambahan energi baru sebesar 2,4 GW.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) pada 2024. Tidak hanya sampai disitu, akan ada empat Surat Edaran atau SEOJK juga sepanjang tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa sudah ada satu POJK dan satu SEOJK yang dirilis sampai dengan Mei 2024. Meski demikian, dia tidak merinci apa saja aturan yang akan dibuat sampai akhir tahun.

Ogi menyebut OJK tengah menyusun rancangan SEOJK mengenai produk asuransi dan produk asuransi syariah yang merupakan amanat dan pedoman dari POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

“Serta [kami tengah menyusun] rancangan SEOJK mengenai penilaian kualitas penagihan subrogasi dan suretyship oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sehubungan dengan tambahan sebagai pelapor dalam sistem SLIK [Sistem Layanan Informasi Keuangan],” kata Ogi dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang telah diundangkan pada 29 April 2024.

Ogi menyebut aturan tersebut merupakan penyelarasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta penyesuaian pengaturan dalam aturan sebelumnya yakni POJK Nomor 23 Tahun 2015

“Khususnya mengenai ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2024, Senin (13/5/2024).

Ogi mengatakan aturan tersebut juga memuat penyederhanaan proses pengajuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aset prudensial dan perilaku pasar dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholders.

Dalam aturan baru, ketentuan penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital tepatnya pada Pasal 58 menyebut perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi secara digital wajib memenuhi beberapa ketentuan.

Pertama, memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Kedua, memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi.

Ketiga memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh OJK dan lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik.

Tidak hanya itu, perusahaan asuransi juga wajib memastikan produk yang dipasarkan digital memenuhi kriteria menggunakan polis individual dan memiliki proses seleksi risiko sederhana.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 42, OJK juga memperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan OJK untuk produk asuransi yang tidak pernah dipasarkan dan produk asuransi yang tidak memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria tertentu yang dimaksud di antaranya produk asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai, produk asuransi kredit atau produk asuransi pembiayaan syariah, serta produk asuransi pada lini usaha suretyship atau suretyship syariah.

Kemudian produk asuransi yang merupakan pengembangan produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi dan mengakibatkan perubahan material yang cakupan perubahannya meliputi risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung, serta metode perhitungan tunai.

Produk asuransi yang merupakan pengembangan atas produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang memenuhi kriteria tertentu seperti dijelaskan sebelumnya, namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material seperti dijelaskan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) Entus Asnawi Mukhson mengungkapkan alasan di balik usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Entus menyampaikan bahwa ada tiga faktor yang melatarbelakangi usulan PMN 2025. Pertama, injeksi tersebut akan digunakan untuk penyelesaian dua proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.

Adapun faktor kedua adalah adanya perubahan kondisi pada pembangunan tol Solo – Jogja – Kulonprogo yang membuat saham ADHI bertambah dari 24% menjadi 47,18%.

“[Ketiga] perubahan kondisi pada pembangunan Tol Jogja – Bawen yaitu kenaikan biaya konstruksi dan investasi dari Rp14,2 triliun menjadi berkisar Rp18,3 triliun dalam upaya menjaga cagar budaya seperti Selokan Mataram dan situs penting lainnya,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7/2024).

Selain itu, masih terkait dengan pembangunan Tol Jogja – Bawen, Entus menyampaikan bahwa adanya peningkatan saham ADHI dari 12,5% menjadi 13,16%. Hal ini dikarenakan pemegang saham lainnya tidak melakukan setoran modal pada 2022.

“PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN 2025 dengan nilai Rp44,24 triliun. Sebagian besar PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Adapun injeksi modal terbesar PMN 2024 diarahkan kepada Hutama Karya yang diusulkan meraih Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa usulan PMN 2025 mayoritas digunakan untuk menggarap penugasan pemerintah dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. Sisanya, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada awal Juni 2024.

Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.

“Walapun sepertinya angka yang kami usulkan, dari Kementerian Keuangan sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal. Namun, kami masih berusaha,” kata Erick.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.