Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja dan buruh bakal melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (17/7/2024) pekan depan untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyampaikan, aksi tersebut rencananya akan melibatkan belasan hingga puluhan ribu serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, para pekerja/buruh akan berkumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta, dan kemudian melakukan longmarch ke depan Kantor Kemendag di Jl. M.I. Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Catur menilai, Permendag No.8/2024 harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pekan lalu, Catur menyebut bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam audiensi tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah berjanji membangun sebuah instrumen untuk menyiasati atau mengantisipasi persoalan yang ada di lapangan.

“Tapi hari ini, kami tadi coba koordinasi, ternyata mereka tidak ada di tempat, jadi tidak bisa kami temui. Olehnya tidak masalah, kami tetap menunjukkan konsistensi dengan eskalasi masa dan puncaknya nanti di tanggal 17 [Juli] akan kami lakukan,” pungkasnya.

Perwakilan massa aksi demo buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kemendag.

Dalam audiensi itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut Permendag No.8/2024. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Pasalnya, kebijakan ini disebut telah membuat sejumlah pabrik berhenti beroperasi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah seperti Banten dan Jawa Barat.

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, mengatakan, audiensi yang dilakukan bersama Pelaksana Harian (Plh) Direktur Impor Kemendag Iman, sayangnya, belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan para buruh.

“Beliau jawabannya diplomatis, normatif, padahal yang kita harapkan bukan seperti itu,” kata Iwan saat ditemui awak media di Kantor Kemendag, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut bahwa perwakilan Kemendag meyakini regulasi tersebut tidak mungkin dicabut lantaran dikhawatirkan dapat membuat kegiatan impor menjadi lebih leluasa.

Namun, Iwan menilai bahwa hal tersebut tentu tidak mungkin serta-merta terjadi. “Jangan bodohi kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Restrukturisasi utang emiten farmasi grup BUMN, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) disorot oleh Komisi VI DPR RI. Adapun, dalam utang tersebut, yang menjadi kreditur terbesar adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI).

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengatakan pihaknya mendengar rencana restrukturisasi kredit yang dilakukan Kimia Farma dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun. Menurutnya, jangan sampai restrukturisasi kredit Kimia Farma hanya mengalihkan kerugian seperti yang terjadi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA),

"Saya dengar ada restrukturisasi utang Kimia Farma yang besarnya Rp8,7 triliun dan kemungkinan yang paling banyak krediturnya BNI. Sikapnya BNI seperti apa? Apalagi kalau nanti restrukturisasi seperti yang terjadi di Garuda," ujar Haris dalam rapat dengar pendapat pada Senin (8/7/2024).

Menurutnya, yang terjadi di GIAA hanya memperpanjang nafas perusahaan dengan utang yang menggunung. "Ini kan kerugian dialihkan ke pocket yang masih tebal," tuturnya.

Berdasarkan laporan keuangan Kimia Farma per Maret 2024, perseroan tercatat memiliki liabilitas Rp11,23 triliun, naik dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp11,19 triliun.

Kimia Farma memiliki utang jangka pendek senilai Rp5,22 triliun per Maret 2024, di mana utang terbesar disalurkan BNI yakni Rp1 triliun. Kimia Farma juga memiliki utang jangka panjang ke BNI sebesar Rp500 miliar per Maret 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sebenarnya utang Kimia Farma tidak semua ada di BNI. "Sama lah kebanyakan [bank lain]," ujarnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Adapun, BNI telah melakukan antisipasi atas utang Kimia Farma tersebut. "Kami sudah antisipasi lah Kimia Farma. Antisipasinya ya kami harus restrukturisasi, kami lihat [ke depan]," ujarnya.

Akan tetapi, menurutnya saat ini bisnis Kimia Farma pun masih berjalan dengan baik. "Jadi, restrukturisasi pun akan jalan lah Kimia Farma," katanya.

Mengacu laporan keuangan, Kimia Farma mencatatkan rugi Rp102,73 miliar pada kuartal I/2024, berbalik dari laba Rp386,49 juta pada tiga bulan pertama 2023.

Adapun pada akhir Maret 2024, KAEF mencatatkan jumlah aset sebesar Rp17,34 triliun, turun dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp17,58 triliun.

Di sisi lain, ekuitas KAEF tergerus hingga menjadi Rp6,10 triliun di kuartal I/2024, dari sebelumnya Rp6,39 triliun di akhir 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta restu Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp100 triliun.

Sri Mulyani mengajukan tambahan penggunaan SAL tersebut sebagai upaya untuk menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap rendah, meski defisit melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).

“Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakn SAL Rp100 triliun tambahan dari Rp51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024,” ujarnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Bendahara Negara tersebut menuturkan saat ini dalam posisi suku bunga acuan tingkat dunia yang tinggi dan rupiah yang cukup tertekan, pemerintah berusaha menjaga agar SBN tidak diterbitkan lebih banyak.

Alhasil, pemerintah akan mampu menjaga daya saing akan yield SBN tanpa mengalami tekanan yang besar.

“Hal ini bermanfaat sehingga kita enggak perlu masuk ke market terlalu besar dan bisa menjaga kinerja SBN,” lanjutnya.

Pada pertengahan tahun ini, pemerintah memprediksikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mencattakan defisit yang lebih dalam dari target awal, dari 2,29% menjadi 2,7% terhadap PDB.

Hal tersebut karena outlook dari kinerja penerimaan negara dari perpajakan tidak akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Di mana perpajakan hanya akan mencapai Rp2.218,4 triliun atau 96% dari target.

Sementara belanja negara diproyeksikan akan melebihi target, yakni 103,7% dari pagu atau mencapai Rp2.558,2 triliun.

UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29% PDB atau Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% setara Rp609,7 triliun.

“Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia saat ini seharusnya berada dalam kondisi netral selepas El Nino sebelum memasuki La Nina yang diperkirakan menyapa pada akhir tahun. Namun, suhu bumi terus mencatatkan rekor baru selama 13 bulan berurut-turut, sekali lagi menggarisbawahi dampak perubahan iklim.

Friederike Otto, seorang ilmuwan iklim di Grantham Institute, Imperial College London mengatakan ada kemungkinan besar 2024 akan menempati peringkat sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Naiknya harga eceran tertinggi (HET) mulai Agustus 2024 ternyata sudah berdampak terhadap berhentinya pasokan Minyakita dari agen distributor kepada pedagang eceran di Pekanbaru, Riau.

Heni, pedagang barang harian di Jalan Soebrantas Pekanbaru mengakui sejak akhir Juni 2024 lalu, sudah tidak lagi menerima kiriman pasokan Minyakita untuk dijual di tokonya.

"Sudah sejak akhir Juni 2024 atau sekitar 10 hari sebelumnya kami gak dapat kiriman stok Minyakita lagi dari agen, yang ada dijual sekarang ini tersisa yang stok lama," ujarnya, Senin (8/7/2024).

Menurutnya nantinya memang ada rencana kenaikan HET Minyakita, dan pihaknya juga bakal menjual dengan harga lebih tinggi sekitar Rp1.000 dari harga agen.

Saat ini pihaknya menjual Minyakita kemasan 1 liter dengan harga Rp16.000, sedangkan untuk kemasan 2 liter dijual dengan harga Rp31.000. Memang harga ini menurutnya lebih tinggi dari HET pemerintah yang ditetapkan Rp14.000 perliter.

Kondisi ini menurutnya karena memang harga yang diterima pihaknya dari agen sudah seperti itu, sehingga harga jual ke konsumen juga tidak bisa disamakan dengan HET pemerintah.

Sebelumnya Kemendag mendorong dinas perdagangan di berbagai daerah untuk melakukan sidak ke gudang-gudang distributor Minyakita.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bambang Wisnubroto mengatakan hal itu diperlukan untuk mencegah adanya spekulan yang sengaja menahan penjualan MinyaKita hingga HET baru resmi berlaku.

"Sidak ke pasar untuk mengantisipasi aksi spekulasi pelaku usaha yang menahan penjualan MinyaKita agar ini tidak terjadi, sambil menunggu regulasinya terbit," ucapnya.

Meskipun HET MinyaKita baru akan naik dalam waktu dekat, tapi lonjakan harga Minyakita telah terjadi di sejumlah daerah.

Bambang menyebut, pada pekan pertama Juli 2024, harga MinyaKita secara rata-rata nasional naik 0,44% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi ke level Rp16.234 per liter. Dia menyebut, terdapat 485 kabupaten/kota yang melaporkan perkembabgan harga MinyaKita pada pekan pertama Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 7 pemain data center global disebut membangun pusat data atau data center di Indonesia. Beberapa diantaranya merupakan perusahaan infrastruktur.

Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) Hendra Suryakusuma mengatakan di tengah isu kebocoran pusat data nasional sementara (PDNS) bisnis data center di dalam negeri masih menarik.

Hendra mengatakan beberapa pemain infrastruktur global tertarik untuk membangun data center di dalam negeri guna menangkap peluang dari pengguna internet Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta pengguna.

Hendra menuturkan, dibandingkan dengan 2023, pemain infrastruktur yang tertarik membangun data center di Indonesia pada tahun ini jauh lebih banyak.

“Damac dan BW Digital tahun ini. Nanti ada beberapa lagi yang masuk, mungkin lebih dari 7 [pemain data center asing]. Tahun lalu tidak sampai 7 data center,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (8/7/2024).

Untuk diketahui, pada Mei 2024 Damac melalui EDGNEX Data Centres mengumumkan investasinya ke pasar Indonesia dengan pembangunan data center di Jakarta.

Damac melihat Jakarta sedang dalam persiapan peningkatan kapasitas pusat data menjadi 1GW. Dibutuhkan lebih banyak colocation data center berstandar Tier III, serta menawarkan uptime dan keandalan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun fase pertama pembangunan dijadwalkan rampung pada kuartal IV/2025.

Sementara itu, pada Maret 2024, BW Digital mengakuisisi lahan seluas 55.000 meter persegi di Nongsa Digital Park di Batam untuk membangun pusat data berkapasitas 80MW.

Hendra mengatakan bahwa PDNS yang padam berhari-hari tidak mengurangi minat investor untuk berinvestasi.

“Dalam acara data center 2 minggu lalu, jadi beberapa perusahaan asing sudah konfirmasi akan masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah Damac dari Dubai. Jadi secara ekonomi pasar kita kuat, tetapi memang kita butuh untuk yang non-ekonominya,” kata Hendra.

Hendra mengatakan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong agar pemain global makin gencar investasi di Indonesia seperti kemudahan perizinan, insentif saat barang masuk, termasuk tax refund.

Sebagai gambaran, kata Hendra, para pelaku industri yang ingin masuk ke Malaysia diberikan Tax Refund hingga 14%. Langkah ini menurut Hendra dapat ditiru di Indonesia.

“Jadi mereka tidak kena pajak (tax). Artinya iklim yang menarik akan memudahkan investor untuk melakukan investasi. Kemudian, kepastian hukum yang jelas dan pasti,” kata Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun, turun dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bila dirinci berdasarkan pembagian jumlah. Misal, yang bersifat targeted mencapai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, jumlah debitur saat ini pun terus mengalami tren yang menurun, di mana saat ini berkisar 702.000 dibanding pada saat puncak yang mencapai 6,8 juta.

Sayangnya, Mahendra tidak berkomentar lebih lanjut ketika disinggung soal apakah OJK akan mengikuti permintaan pemerintah untuk melanjutkan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19 atau justru tetap menghentikan kebijakan tersebut.

Dia justru menuturkan bahwa saat regulator menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi Covid-19.

OJK pun menghitung seberapa besar luka lebam atau scaring effect dari pandemi terhadap kondisi perbankan dan juga perkembangan di perekonomian secara menyeluruh.

Terkait kondisi restrukturisasi, kata Mahendra, bank telah membentuk CKPN yang memadai dengan coverage rasio mencapai 33,84%.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank secara umum menerapkan manajamen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik,” katanya.

Di sisi lain, di OJK juga melaporkan bahwa industri perbankan secara umum memiliki kinerja baik didukung tingkat permodalan tinggi dan OJK menilai mampu mempertahankan daya tahan baik terhadap potensi risiko ke depan .

“Serta target untuk 2022 yang tlh diciptakan baik penyaluran kredit dan maupun dana pihak ketiga (DPK) itu sampai saat ini pihak perbankan optimis bisa mencapainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Pemerintah mengenai proposal perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Senada dengan Mahendra, Dian menyebut OJK menganalisis dan melakukan survei secara komprehensif mengenai kesiapan bank dan industri yang terkena dampak Covid-19, khususnya UMKM, industri tertentu, dan daerah Bali.

“Kita akan mendengar dengan baik dulu apakah ada concern lain yang OJK tidak lihat dalam konteks pengakhiran restrukturisasi Covid-19 tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/6/2024)

Sebagaimana diketahui, pemerintah meminta perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak Covid-19 hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit merupakan arahan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan diusulkan ke OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tadi ada arahan bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024 ini diusulkan ke OJK, nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).

Airlangga menjelaskan tujuan dari perpanjangan stimulus tersebut untuk mengurangi beban perbankan dalam mencadangkan kerugian akibat kenaikan kredit bermasalah.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) buka suara mengenai rencana pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas.

Komoditas itu yakni tekstil dan produk (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyebut bahwa pihaknya mempersilahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuat regulasi, tetapi harus aspiratif.

“Artinya jangan hanya secara parsial memikirkan salah satu sektor, seharusnya multisektor dipikirkan termasuk dalam ini aspek buruh, aspek pekerja. Ada tidak implikasi dari terbitnya regulasi yang mereka keluarkan,” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Dia mengharapkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melibatkan sektor terkait, termasuk serikat pekerja. Pasalnya, pekerja yang paling pertama menanggung akibatnya jika pemerintah salah membuat aturan.

Ketua Bidang Advokasi DPP SPN, Sumiati, menambahkan, pemerintah harus memerhatikan aspirasi dari pihak-pihak yang terdampak dari regulasi tersebut.

“Karena proses regulasi itu kan harus melibatkan partisipasi masyarakat terdampak sehingga akan berdampak keadilan dan kebermanfaatan,” ujarnya.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa sebanyak tujuh komoditas akan dikenakan BMAD dan BMTP. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri, sesuai dengan aturan yang ada baik nasional maupun yang telah disepakati oleh lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, penetapan BMTP akan dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terhadap banyaknya produk impor yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara BMAD akan ditentukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Oleh karena itu, dia belum dapat membeberkan berapa besaran BMAD dan BMTP yang akan dikenakan terhadap tujuh komoditas tersebut. Pernyataan ini sekaligus meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor di kisaran 100%-200%.

“Nanti dihitung bisa 50%, 100%, bisa sampai 200%, tergantung seberapa hasil dari KPPI dan KADI,” kata Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (5/7/2024).

Adapun, BMAD dan BMTD ini nantinya akan dikenakan kepada semua negara yang mengimpor 7 komoditas ini ke Indonesia.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, menyebut bahwa pemerintah sejauh ini belum berencana untuk merevisi Permendag No.8/2024.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengenakan BMAD dan BMTP untuk sejumlah komoditas impor.

“Belum ada rencana revisi [Permendag No.8/2024]. Mekanismenya tidak dengan Permendag itu, kita kasih solusinya dengan mengenakan bea masuk, yang seperti dijelaskan Pak Menteri tadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita pada Agustus 2024 dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per liter, tidak akan berdampak terhadap produksi CPO maupun harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani di Provinsi Riau.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau Lichwan Hartono menjelaskan naiknya HET Minyakita tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap produksi CPO di daerah itu.

"Kenaikan HET Minyakita tidak ada pengaruhnya terhadap naik atau turunnya produksi TBS maupun CPO," ungkapnya, Senin (8/7/2024).

Kemudian dia menyebut penetapan HET Minyakita oleh pemerintah, bukan merupakan salah satu faktor penentu kenaikan harga TBS petani, artinya kenaikan HET Minyakita tidak akan mempengaruhi harga TBS petani yang ada di daerah itu.

Hal senada disampaikan ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim. Menurut Halim, kebijakan pemerintah menaikkan HET Minyakita tidak ada berdampak terhadap harga TBS yang diterima petani sawit.

"Kenaikan HET minyak goreng Minyakita ini dilihat dulu sebabnya apa, kalau untuk menekan anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah itu tidak ada pengaruhnya terhadap harga TBS, hanya akan mengembalikan harga jual minyak goreng kepada mekanisme pasar," ujarnya.

Namun apabila kenaikan harga minyak goreng di pasaran terjadi akibat kenaikan harga bahan baku sawit, tentu yang merasakan dampaknya di awal adalah naiknya pendapatan petani dari tingginya harga sawit.

Dengan kebijakan yang diambil saat ini, menurutnya tidak banyak dampak yang akan dirasakan petani, namun lebih kepada meningkatnya harga di tingkat konsumen akhir minyak goreng atau masyarakat secara luas.

Sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah resmi akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Kementerian Perdagangan (Kemendag) ungkap progresnya.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bambang Wisnubroto mengatakan bahwa keputusan menaikkan HET itu diambil setelah sebelumnya dilakukan delapan kajian yang melibatkan berbagai stakeholder. Adapun, saat ini, kata dia kenaikan HET tinggal menunggu peraturan diterbitkan.

"Saat ini kami sedang berproses menunggu pangajuan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, jadi dalam waktu dekat akan segera terbit peraturan terkait dengan HET MinyaKita," ujar Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

Atas rencana kenaikkan HET MinyaKita itu, Kemendag mendorong Dinas Perdagangan di berbagai daerah untuk melakukan sidak ke gudang-gudang distributor Minyakita. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya spekulan yang sengaja menahan penjualan MinyaKita hingga HET baru resmi berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten anyar produsen udang beku PT Indo American Seafood Tbk. (ISEA) membidik negara Eropa dan China sebagai pasar baru tujuan ekspor.

Presiden Direktur Indo American Seafood Ibnu Syena Alfitra menjelaskan saat ini pihaknya sedang membidik pasar baru ke Eropa sebagai tujuan ekspor.

“Tahun ini kita sudah ada penjajakan ke Eropa dan China untuk market, semoga akhir tahun,” kata Ibnu dalam konferensi pers, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan sampai dengan saat ini, 80% produk ISEA mayoritas diekspor dibandingkan dengan di jual di pasar lokal. Adapun negara yang mendominasi penjualan adalah Amerika serikat hingga 98% sisanya Jepang dan negara-negara lain.

ISEA sendiri memproduksi produk olahan udang yang terdiri raw, cooked, dan value added product, di mana sebagian besar produk diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Pada 2023, jumlah volume ekspor Perseroan telah mencapai 1.500 ton.

Sejalan dengan target penambahan pasar ekspor, ISEA membidik pendapatan sebesar Rp398,6 miliar serta laba bersih sebesar Rp27 miliar sepanjang 2024.

Adapun saat ini, ISEA memiliki 96 kolam budidaya dengan jumlah kolam yang aktif beroperasi masih sebanyak 32 kolam melalui anak usahanya.

Ibnu menargetkan ISEA dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 90% atau menjadi sekitar 86 kolam yang aktif beroperasi pada akhir 2024.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PADANG - Tinggal selangkah lagi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk mengambil kebijakan menyelamatkan komoditas gambir yang kini tengah dilema soal harga.

Menurut keterangan Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin, saat ini untuk mengatur komoditas gambir telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar No.3/2024 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan.

"Di dalam Perda itu ada poin untuk komoditas gambir. Berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dari pasal per pasal. Namun saat ini Perda itu belum bisa terimplementasikan," katanya, Selasa (8/7/2024).

Dia menjelaskan untuk menjalankan Perda itu, dibutuhkan hukum turunannya yakni Peraturan Gubernur (Pergub). Karena nantinya teknis dari ketentuan-ketentuan aturan yang ada di Perda akan diperjelas secara detail melalui Pergub.

Tapi kondisi saat ini, Pergub untuk komoditas gambir masih dalam tahap kajian. Namun diperkirakan pada tahun 2025 mendatang Pergub tersebut akan disahkan, kemudian barulah Perda No.3/2024 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan, bisa dijalankan.

"Jadi bagaimana soal harganya, standar kualitas gambir nya, komitmen petani dan mitranya, dan termasuk soal rapat untuk kesepakatan penetapan harga, akan dijelaskan di dalam Pergub," ujarnya.

Ferdinal menyampaikan adanya kebijakan yang diambil Pemprov Sumbar ini, untuk menyelamatkan dan mengangkat perekonomian petani gambir, yang selama ini dinilai tidak ada aturan pasar, sehingga harga gambir hanya ditetapkan sesuai dengan selera eksportir saja.

Akan tetapi bila nanti Pergub Sumbar terbitkan, maka penetapan harga gambir akan sama prosesnya seperti penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Harus ada rapat sejumlah pihak yang berkepentingan.

"Nah, seperti apa syarat-syarat dalam cara menghitung penetapan harga gambir itu, juga akan dijelaskan lebih detail di dalam Pergub," ungkapnya.

Untuk itu, Pemprov Sumbar tidak mau tergesa-gesa dalam penetapan Pergub soal komoditas gambir tersebut, karena sebelum ditetapkan menjadi Pergub, perlu ada kajian-kajian yang matang, sehingga saat diimplementasikan, tidak ada persoalan yang muncul di kemudian hari.

"Kondisi tidak menentunya harga gambir ini yang tidak bisa kami biarkan. Karena Sumbar merupakan daerah terbesar pemasok gambir untuk ekspor di Indonesia, serta banyaknya petani yang menggantungkan mata pencarian hidup. Makanya perlu serius untuk menangani persoalan komoditas gambir ini," tegasnya.

Seperti diketahui bahwa di dalam Perda itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan bahwa dalam BAB III yang membahas tentang komoditas perkebunan gambir, dimana untuk pengolahan gambir dilakukan dengan teknik yang benar, terampil, dan didukung peralatan yang baik, serta didorong menggunakan peralatan yang terstandarisasi.

Hal yang dimaksud soal dalam mengelolah gambir tersebut, yakni pekebun didorong menghasilkan gambir murni dengan mutu yang baik dan tidak dicampur dengan bahan lain.

Selanjutnya di dalam Perda dimaksud juga ada terkait acuan dalam pembelian gambir. Perda menuliskan bahwa eksportir melakukan pembelian gambir tidak dalam bentuk daun yang dihasilkan tanaman gambir.

Pembelian daun dapat dilakukan jika digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan teh atau produk selain gambir.

Penentuan harga GGKM (Getah Gambir Kering Murni)setiap bulannya harus melalui rapat tim GGKM pekebun, yang terdiri dari unsur pemerintah, kelompok mitra, asosiasi petani gambir, eksportir, dan akademisi.

Kemudian untuk penetapan harga gambir dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) petani gambir untuk menjaga kelangsungan perkebunan Gambir.

Serta kepada pedagang pengumpul, koperasi, eksportir dan pabrik pengolahan dilarang membeli GGKM yang dicampur dengan bahan lainnya.

"Semoga Perda soal komoditas gambir segera disahkan, sehingga petani bisa menikmati hasil panen yang lebih baik. Kemudian Pemprov Sumbar bisa mengontrol soal lalu lintas produksi hingga sampai ke pasar," ujar Ferdinal.

Selain itu, dia juga menyampaikan pada pekan pertama Juli 2024 harga komoditas gambir di tingkat petani telah menyentuh Rp40.000 per kilogram hingga Rp50.000 per kilogram.

Kendati harga tersebut dinilai sudah cukup baik, bukan berarti upaya Pemprov Sumbar untuk melahirkan sebuah Pergub tentang komoditas gambir malah molor disahkan. "Kami tentu berkeinginan supaya Pergub itu segera disahkan," tegasnya.

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Indonesia merupakan pemasok 80% komoditas gambir di pasar dunia.

Permintaan gambir dari India sebagai negara tujuan utama ekspor gambir juga terus meningkat hingga mencapai 13-14 ribu ton per tahun.

Selain ke India, pasar ekspor gambir Indonesia meliputi negara Jepang, Pakistan, Filipina, Bangladesh, serta Malaysia.

Kemudian Sumbar menjadi daerah pemasok komoditas gambir terbesar di Indonesia yakni mencapai 80 - 90% dari total produksi gambir nasional.

Secara kuantitas dan nilai ekspor gambir Sumbar cenderung meningkat sehingga Sumbar diposisikan sebagai barometer gambir nasional.

Selanjutnya untuk kawasan perkebunan gambir di Sumbar tersebar di sejumlah daerah. Mulai dari Kabupaten Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, dan sedikit ada di Kabupaten Agam dan Pasaman.

Untuk Kabupaten Limapuluh Kota, bila dilihat di tahun 2021 itu dari luas lahan 17.547 ha produksinya 7.845 ton, lalu di tahun 2022 luas lahannya 17.535 ha dengan produksi sebesar 8.320 ton per tahunnya.

Selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung pada tahun 2021 itu dari luas lahan gambir 9.991 ha produksinya sebanyak 5.875 ton, dan di tahun 2022 produksi gambir di Pesisir Selatan ini dari luas lahan 10.324 ha mampu memproduksi 7.227 ton gambir per tahunnya.

Sementara di Kabupaten Agam, luas lahan perkebunan gambir terbilang cukup kecil yakni 523 ha dengan produksi 123 ton per tahunnya di tahun 2021. Lalu di tahun 2022 gambir yang ada di Agam mengalami penurunan dibandingkan 2021 yakni menjadi 496 ha dengan produksi 122 ton per tahunnya.

Begitupun dengan Kabupaten Pasaman, pada tahun 2021 luas lahan gambir di Pasaman 377 ha dengan produksi terbilang kecil yakni 88 ton, dan di tahun 2022 terjadi peningkatan produksi gambir di Pasaman dari luas lahan 125,93 ha produksinya bisa menyentuh 125 ton per tahunnya.

KPPU Sorot Komoditas Gambir

Terpisah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga tidak ada aturannya acuan harga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum eksportir gambir yang ada di Sumbar.

"Kami sudah menyelidiki soal eksportir gambir di Sumbar ini. Kesimpulannya, kami belum bisa menyatakan apakah kartel atau tidak. Karena tidak ada acuan harganya," kata Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas.

Dia menyebutkan soal acuan harga gambir itu, bisa belajar kepada kondisi acuan harga komoditas kelapa sawit, yang disepakati melalui rapat sejumlah petani dan pemerintah sehingga ada keputusan harga TBS.

Menurutnya jika Pemprov Sumbar tidak membuat sebuah aturan dalam hal penetapan harga gambir tersebut, maka kondisi harga gambir sulit untuk membaik atau naik, karena ada celah yang bisa dimanfaatkan para eksportir.

"Seandainya ada acuan harganya melalui sebuah aturan, dan petani pun telah memperbaiki kualitasnya, dan bila kondisi harganya masih anjlok, maka KPPU akan mudah untuk memastikan kondisi yang terjadi itu," ungkapnya.

Tidak hanya itu, KPPU juga meminta kepada Pemprov Sumbar turut mengatur regulasi soal penjualan gambir, dimana gambir yang dijual itu bukan dalam bentuk daun.

Hal ini dikatakannya, karena adanya mendapatkan informasi bahwa ada petani di Sumbar yang jual daun gambir ke salah satu pabrik yang dimiliki oleh eksportir India. Padahal cara tersebut bisa merugikan petani.

"Jadi kunci dari persoalan gambir di Sumbar ini, harus ada pedoman atau acuan harga nya. Sehingga mulai dari pengepul sampai ke eksportir itu tidak lagi bermain harga," sebut Ridho.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII DPR mempertanyakan kosongnya posisi direktur utama dari PT Kalimantan Ferro Industry (KFI), pengelola smelter nikel di Kalimantan Timur.

Awalnya, Owner Representative PT Kalimantan Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo menyampaikan bahwa di PT KIF memang tidak terdapat jabatan untuk direktur utama.

“Di PT KFI tidak ada yang namanya direktur utama Pak, dari ada tiga direktur dan masing masing mempunyai kapasitas yang sama,“ kata Ardhi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (8/7/2024).

Penjelasan Ardhi langsung disambar oleh Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno. Menurut Eddy, PT KFI sebagai perusahaan yang didirikan atas dasar perseroan terbatas (PT) harus memiliki direktur utama.Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menuturkan, hal tersebut tertuang dalam undang-undang yang ada.

“UU PT seperti apa saya tahu, dalam UU PT disebutkan, jika ada dua direksi dalam satu perusahaan, satu orang menjabat sebagai dirut, jika ada dua, satu jadi komisaris utama, tapi ini kok bisa tidak ada dirut, saya agak bingung ini,” ucapnya.

Senada dengan Eddy, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang menuturkan bahwa apa yang dilakukan oleh PT KFI ini seaakan menyimpang dari UU tentang perseroan terbatas.

“Ini menjadi catatan kita semua, secara kelembagaan pun, agak ganjil ini," tutur Sugeng.

Ditemui usai RDP, Owner Representative PT Kalimantan Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo menjelaskan bahwa pendirian PT KFI disetujui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), meski tidak ada posisi direktur utama.

“Kalaupun memang tidak diizinkan kami tidak ada direktur utama, kenapa SK [surat keputusan] Kemenkumham kami ada hal seperti itu. Jadi saya juga tidak mau bicara mengenai hal tersebut,” ujar Ardhi.