Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan mengoptimalkan aset sitaan dari Tommy Soeharto yang tak kunjung laku atau terjual hingga saat ini.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban bakal menggunakan pasal pendayagunaan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022. Menurutnya, strategi akan dilakukan selagi menunggu hasil lelang aset milik Tommy yang telah disita tersebut.

“Akan kita gunakan pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak,” katanya usai konferensi pers Serah Terima Aset Properti Eks BLBI, Jumat (5/7/2024).

Untuk diketahui, pasal pendayagunaan PP No. No. 28/2022 yang dimaksudkan tersebut yaitu tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu Pasal 26 ayat 6.

Dalam beleid itu, disebutkan bahwa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah dilakukan penyitaan dapat dilakukan pendayagunaan oleh PUPN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Pada konferensi pers, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto juga meminta kepada Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022.

Dia menuturkan aturan tersebut perlu diimplementasikan dalam rangka memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

“Perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara,” jelasnya.

Daftar Aset milik Tommy Soeharto

Sebagai informasi, daftar aset milik Tommy Soeharto yang disita Satgas BLBI, yaitu, pertama, tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Kedua, tanah seluas 530.125,526 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Keempat, tanah seluas 98.896,700 meter persegi di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Bisnis.com, JAKARTA – Cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih berpotensi naik hingga ke level US$142 miliar ke depan.Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan cadangan devisa masih berpotensi bergerak pada kisaran US$138 miliar hingga US$142 miliar.

“Kita melihat cadangan devisa akan bergerak di kisaran US$138 miliar hingga US$142 miliar, sejalan dengan kondisi inflasi global yang melandai sehingga nilai tukar rupiah bisa berbalik menguat,” katanya kepada Bisnis, Jumat (5/7/2024).

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa pada Juni 2024 naik menjadi sebesar US$140,2 miliar, dari posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$139,0 miliar.

Menurutnya, kenaikan cadangan devisa tersebut positif untuk mendukung terjaganya optimisme pelaku pasar akan kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Ke depan, dia memperkirakan kondisi ekonomi makro di dalam negeri akan tetap stabil seiring dengan perkembangan politik di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Hal ini terutama karena fundamental ekonomi Indonesia yang solid, serta adanya angin segar dari melandainya inflasi di global.

Hosianna juga memprediksi nilai tukar rupiah ke depan masih akan bergerak pada kisaran Rp15.900 hingga Rp16.400 per dolar AS.

Adapun, BI menyatakan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib BUMN PT Djakarta Lloyd (Persero) sedang di ujung tanduk sembari menunggu sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan nasib Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung pekan depan.

"Mudah-mudahan kalau kita bisa menang dalam voting (di persidangan), berarti ada kesempatan perdamaian, di mana kami menjadwalkan pembayaran kewajiban kami kepada para kreditur," ujar Agung dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).

Sebagai informasi, Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Agung menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk restrukturisasi. Terkait dengan beban utang, Djakarta Lloyd juga mempersiapkan relaksasi pembayaran hingga 18 tahun, di mana utang paling kecil akan dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun.

Kondisi keuangan perusahaan, lanjut Agung, semakin membaik setelah berada di zona merah dalam empat hingga lima tahun ke belakang.

Dengan restrukturisasi organisasi, Agung optimistis perusahaan pelat merah ini bisa mendapat keuntungan. Pihaknya juga akan terus meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance.

"Restrukturisasi organisasi, akan ada asesmen dan lain-lain, nanti lebih real, lebih ramping, fleksibel. Business process kami menerapkan GCG, artinya ke depan kami bisa hadir sebagai entitas bisnis yang bisa bersaing," kata Agung.

Djakarta Lloyd merupakan salah satu dari 14 BUMN yang menjadi "pasien" PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Saat ini, Djakarta Lloyd tengah menghadapi gugatan PKPU yang diajukan oleh PT Asia Mulia Transpasifik pada akhir 2023 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia naik menjadi sebesar US$140,2 miliar pada Juni 2024, dari bulan sebelumnya US$139,0 miliar.

Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, meski ada kebutuhan untuk stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang sedang berlangsung.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa cadangan devisa pada Juni 2024 dipengaruhi oleh aliran modal asing yang keluar sekitar US$1,96 miliar dari pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan US$0,09 miliar dari pasar saham.

Sebaliknya, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan aliran modal asing masuk sebesar US$0,12 miliar.

“Selain itu, pemerintah menerbitkan sukuk global, menarik aliran modal asing masuk sebesar US$2,35 miliar,” katanya kepada Bisnis, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Josua mengatakan bahwa neraca perdagangan pada Juni 2024 juga diperkirakan kembali surplus. Namun, karena meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Meski cadangan devisa meningkat, katanya, potensi dari berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh Federa; Reserve (The Fed) dan dampak dari risiko global yang muncul terkait situasi politik di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, masih perlu diwaspadai.

“Risiko yang berasal dari ketidakpastian global akan tetap menjadi perhatian utama pada paruh kedua 2024,” jelasnya.

Dia merincikan, beberapa faktor yang mempengaruhi, utamanya dari sentimen risk-off yang didorong oleh suku bunga kebijakan ‘higher for longer’ dari the Fed dan risiko politik di AS dan Uni Eropa, terutama di Prancis.

“Faktor-faktor tersebut dapat membatasi aliran masuk modal asing ke Indonesia, karena kami masih mengantisipasi penurunan pertama Federal Funds Rate [FFR] yang akan terjadi pada kuartal IV/2024,” katanya.

Selain itu, Josua mengatakan, faktor lainnya adalah berkurangnya surplus perdagangan akibat normalisasi harga komoditas dan melemahnya permintaan global, di samping permintaan domestik Indonesia yang kuat, sehingga menimbulkan risiko pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Dia memperkirakan, cadangan devisa akan menurun dari US$146,4 miliar pada akhir 2023 menjadi sekitar US$140 miliar hingga US$142 miliar pada akhir 2024.

Nilai tukar rupiah juga diperkirakan berada pada kisaran Rp15.800 hingga Rp16.200 per dolar AS pada akhir 2024, terdepresiasi dari Rp15.397 per dolar AS pada akhir 2023.

Bisnis com, JAKARTA – Damri mencatatkan jumlah penumpang pada seluruh segmen layanan mulai dari Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) hingga Lintas Batas Negara (ALBN) bertambah banyak sejak pertengahan Juni 2024 seiring masa libur sekolah.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan memerinci penjualan tiket perseroan mulai meningkat mencapai 28,4% untuk Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 17,8% untuk AKAP, 16,2 % untuk angkutan Bandara dan 6,7 % untuk Angkutan Perkotaan, dan 6 persen untuk ALBN. Peningkatan itu dibandingkan dengan pada hari biasa sebelum memasuki masa libur sekolah 2024.

"Peningkatan penjualan tiket Damri mencapai 15% untuk seluruh segmen layanan operasional," ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (6/7/2024).

Merujuk pada angka di atas, terdapat 3 layanan perseroan yang ramai peminat selama masa liburan sekolah 2024. Angkutan KSPN yang menghubungkan masyarakat ke tempat wisata di masing-masing wilayah telah meningkatkan hampir 30% dibanding hari biasa.

Layanan AKAP pun menjadi pilihan masyarakat dalam bermobilisasi menggunakan bus ke titik tujuan baik antar provinsi hingga pulau. Adapun, layanan antarmoda yang menghubungkan masyarakat dari angkutan jalan ke udara melalui Angkutan Bandara DAMRI. Kedua layanan ini mengalami kenaikan hampir 20% dibanding hari biasa.

Berbagai fasilitas telah disediakan Damri dalam melayani penumpang, mulai dari armada dan frontliner yang prima.

Dia berharap momen liburan bersama Damri akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi orang tua dan anak-anak.

Dalam melayani peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah, Damri senantiasa melakukan ramp check bagi armada dan medical check up bagi pramudi yang menjalankan tugas. Ini dilakukan demi Danri dapat melayani pelanggan dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perseroan yang sakit untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi.

Dia ingin meluruskan persepsi negatif akibat menggembungnya jumlah perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan non tunai tahun anggaran 2024. PMN diperlukan, lanjutnya, lantaran BUMN terjerat masalah keuangan.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).

Erick mengatakan, pihaknya bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN.

Pasalnya, tidak semua perusahaan negara dikelola oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick memaklumi bila setiap perusahaan plat merah selalu dikaitkan dengan Kementerian BUMN. Menurut Erick, ini menjadi masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ucapnya.

Dari 17 perusahaan yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan seperti PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi.

Varuna dan Bio Farma mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) masing-masing senilai Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar. Sementara LPEI mendapat PMN tunai sebesar Rp5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja bisnis Bank Pembangunan Daerah (BPD) terpantau masih lesu dibandingkan beberapa jenis bank umum.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba BPD secara month to month (mtm) memang naik Rp593 miliar menjadi Rp4,09 triliun pada April 2024. Namun, secara tahunan, laba BPD masih turun 5,08% yoy dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp4,31 triliun.

Bila dibandingkan jenis bank lainnya, Bank Persero membukukan laba yang tumbuh 3,33% yoy menjadi Rp40,78 triliun per April 2023. Lalu, Bank Swasta Nasional membukukan laba Rp29,84 triliun, angka ini juga turun 7,08% dari tahun lalu yang mencapai Rp32,11 triliun.

Selanjutnya, laba Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri tumbuh pesat mencapai 18,21% yoy menjadi Rp4,64 triliun.

Akan tetapi, dari segi intermediasi, BPD telah menyalurkan kredit Rp612,31 triliun pada empat bulan pertama 2024, tumbuh 7,31% dari periode sebelumnya Rp570,6 triliun. Aset BPD pun mengembang 4,85% menjadi Rp966,28 triliun dari sebelumnya Rp921,58 triliun.

Seiring dengan pertumbuhan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) BPD pada April 2024 juga terpantau naik mencapai 2,55%, dari tahun sebelumnya 2,36%.

Bila dilihat secara nominal, angka NPL BPD per April 2024 mencapai Rp15,59 triliun, naik 15,66% yoy dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp13,48 triliun.

Pada sisi pendanaan, BPD telah meraup tabungan hingga deposito dari masyarakat alias dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp754,83 triliun per April 2024, tumbuh 2,97% dari sebelumnya Rp733,06 triliun pada April 2023.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai prospek kinerja BPD akan sangat tergantung pada bagaimana BPD dapat melakukan efisiensi operasionalnya.

Menurutnya, apabila rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bisa dijaga rendah maka kinerja BPD akan positif. Tercatat, saat ini secara industri BOPO BPD berada di level 82,61%, naik 280 basis poin (bps) dari 79,81%

“Untuk kredit, karena BPD kreditnya dominan kepada ASN sebenarnya relatif lebih terjaga baik kualitasnya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (5/7/2024)

Ke depannya, kata Trioksa, bisnis bpd harusnya dapat menjadi penyanggah pertumbuhan ekonomi daerah. “Jadi di samping kredit kepada ASN, maka BPD juga perlu mendorong peningkatan kredit produktif di daerah terutama UMKM, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah,” ucapnya.

Adapun, dari sisi pemain PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) melaporkan secara umum bisnis tumbuh positif, sampai Mei 2024, kredit perseroan tumbuh 9,6% yoy dengan NPL 1,5%.

“Sampai dengan akhir tahun kami akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini agar terus mencatatkan pertumbuhan yg positif serta kualitas yang terjaga dengan baik,” ucap Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) optimistis prospek bisnis dan kinerja perbankan terus positif di tengah ketidakpastian. Perseroan menargetkan laba kotor sebesar Rp870 miliar sepanjang 2024.

Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi mengatakan prospek yang positif terhadap bisnis perbankan terdorong oleh ekspektasi meningkatnya fungsi intermediasi perbankan.

“Hal ini seiring dengan produk domestik bruto yang diperkirakan tumbuh karena didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat pasca bulan Ramadan lalu,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/6/2024)

Kemudian, dia juga menyebut prospek ekspansi kredit diprediksi tumbuh menyentuh dobel digit. Rentabilitas perbankan juga diperkirakan meningkat seiring dengan pertumbuhan kredit yang dibarengi dengan penguatan modal serta diikuti kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yg dihadapi, seperti risiko likuiditas, pasar dan kredit.

"Iya meski di tengah kondisi makro ekonomi global yang kurang kondusif,” tuturnya.

Lebih lanjut, di bawah kepemimpinan Yulis, perseroan memang akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik di sisi digital sembari terus memperbaiki kinerja. Sebagaimana diketahui, Bank Sulselbar mencatakan laba Rp167,67 miliar pada kuartal I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) mencapai Rp377,48 miliar per Maret 2024. Bank juga membukukan pendapatan berbasis komisi alias fee based income naik 3,9% yoy menjadi Rp77,57 miliar per Maret 2024, dari sebelumnya Rp74,66 miliar.

Perseroan juga mencatatkan raihan kredit mencapai Rp21,07 triliun, tumbuh 4,22% yoy dari periode yang sama tahun lalu Rp20,22 triliun.

----------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Rangkaian pembagian dividen duo emiten Grup Salim PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) akan segera memasuki periode cum dividen pada pekan kedua Juli 2024.

Indofood Sukses Makmur telah memutuskan pembagian dividen Rp2,34 triliun untuk kinerja tahun buku 2023. Dengan demikian, para pemegang saham INDF yang berhak akan mendapatkan jatah Rp267 per lembar.

Rangkaian pembagian dividen Indofood akan memasuki periode cum dividen pada Senin (8/7/2024). Selanjutnya, pembayaran jatuh pada 26 Juli 2024.

Kemudian, periode cum dividen Indofood CBP Sukses Makmur juga jatuh pada Senin (8/7/2024). Namun, pembayaran akan dilakukan pada 25 Juli 2024.

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), Indofood CBP Sukses Makmur akan melakukan pembagian dividen total senilai Rp2,33 triliun atau setara dengan Rp200 per lembar.

Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan bahwa sejauh ini ICBP memiliki imbal hasil dividen sebesar 1,94%, sementara INDF mencatatkan dividend yield sebesar 4,54%.

Yield dividen adalah tingkat keuntungan yang muncul akibat investasi di saham suatu perusahaan. Rasio ini biasanya didapat dengan membagi modal pembelian per lembar suatu saham dengan besaran dividen per saham yang diperoleh investor dari saham yang sama.

Menurut Nico, pembagian dividen muncul sebagai pemanis kala kedua emiten milik Anthoni Salim ini dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dan pelemahan daya beli konsumen.

“Saat situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, dividen menjadi sesuatu pemanis untuk bisa mendorong pelaku pasar dan investor untuk bisa kembali masuk ke dalam saham ICBP dan INDF,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/7/2024).

Nico menyatakan, meski saham keduanya sedang mengalami koreksi, INDF dan ICBP masih menjadi saham dengan prospek positif baik secara jangka pendek maupun panjang. Hal ini disebabkan saham keduanya cenderung defensif terhadap volatilitas.

Di sisi lain, INDF dan ICBP diuntungkan oleh ketergantungan konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Oleh karena itu, ketahanan dua emiten ini teruji, meski daya beli dan konsumsi cenderung terbatas akibat kenaikan tingkat suku bunga.

“Meskipun memiliki volatilitas rendah, kami percaya bahwa fundamental INDF dan ICBP masih akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun dengan target harga untuk saham INDF Rp7.600 dan ICBP Rp13.100,” ujarnya.

Anthoni Salim Panen Cuan Dividen

Konglomerat Anthoni Salim selaku pemilik perusahaan juga berpeluang meraup keuntungan lebih besar. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Anthoni mengempit 1,32 juta saham INDF atau setara 0,02%.

Dengan kepemilikan itu, Anthoni berpotensi menerima dividen sebesar Rp355,04 juta. Namun, potensi dividen yang diterimanya dari INDF tidak berhenti di sana.

Anthoni Salim juga berpeluang menerima kucuran dividen dari perusahaan yang dikendalikannya, yakni First Pacific Investment Management Ltd. Hingga saat ini, First Pacific memiliki 4,39 miliar saham INDF atau setara dengan 50,07%.

Oleh karena itu, dividen yang bakal diterima dari perusahaan yang bermarkas di Hong Kong tersebut diperkirakan meningkat dari sebelumnya Rp1,12 triliun menjadi Rp1,17 triliun.

Sepanjang 2023, INDF membukukan laba bersih periode berjalan sebesar Rp8,14 triliun. Capaian ini tumbuh 28,12% dibandingkan laba 2022, yakni Rp6,35 triliun.

Kenaikan laba bersih INDF terjadi di tengah pertumbuhan penjualan yang moderat. Pada tahun lalu, penjualan neto perseroan mencapai Rp111,7 triliun atau naik 0,79% secara tahunan.

Kinerja tersebut dikontribusikan oleh penjualan kepada pihak ketiga yang mencapai Rp103,33 triliun, naik 1,54% year-on-year (YoY). Di sisi lain, penjualan kepada pihak berelasi mengalami koreksi 7,62% YoY menjadi Rp8,36 triliun pada 2023.

Anthoni Salim selaku Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indofood mengatakan perseroan kembali menunjukkan ketangguhannya dengan meraih kinerja keuangan secara solid pada 2023. Meskipun dihadapkan pada kondisi ekonomi global penuh tantangan.

“Memasuki tahun 2024 ini, kami tetap optimis namun senantiasa berhati-hati dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan terus berupaya untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara pangsa pasar dan profitabilitas,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis menambahkan, kendati demikian para pekerja proyek tidak akan dipulangkan dan Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada mereka seperti pelatihan sertifikasi.

Sedangkan untuk para pekerja yang bersifat tenaga administrasi maupun yang aktif di kantor tetap bekerja seperti biasa, mengingat waktu penghentian pekerjaan konstruksi diproyeksikan hanya enam hari saja sampai Upacara 17 Agustus 2024 di IKN selesai.

"Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office. Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, enam hari," kata Danis.

Sebagai informasi, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 merupakan upacara selamat datang.

Perayaan tersebut merupakan upacara transisi untuk mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru.

Pelaksanaan upacara tersebut akan dilakukan secara hybrid di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk mengingat peran penting Jakarta sebagai ibu kota sebelumnya dalam proses pembangunan dan pemajuan Indonesia. Setelah pelaksanaan HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang, pemerintah berencana merealisasikan upacara kemerdekaan di tahun 2025 secara penuh di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir pekan ini, Jumat (5/7/2024) ditutup menguat 0,45%, setelah sehari sebelumnya menguat tipis 0,34%.

Sepanjang 2024 (year to date/ytd) dan tiga bulan terakhir, IHSG tercatat masih melorot masing-masing 0,27% dan 0,67%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan melepas secara bertahap kepemilikan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS). Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sejauh ini pihaknya masih akan mempertahankan kepemilikan saham BRIS.

Akan tetapi, pihaknya tak menampik fakta untuk melepaskan sebagian saham BRIS secara bertahap seiring diperlukannya modal untuk melakukan ekspansi ke sejumlah anak usaha.

“Intinya kami masih ingin punya [saham] BSI, tapi kalau memang nanti kita butuh modal untuk yang lain, pasti kita akan jual sebagian [saham BSI]. Kita kan ekspansi [mungkin] ke BNI Life atau BNI Asset Management, nanti kan sebagian kita akan alihkan ke tempat itu,” jelasnya usai agenda Peluncuran wondr by BNI, Jumat (5/7/2024)

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat menyinggung bahwa akan terjadi divestasi kepemilikan saham BNI dan BRI dari BSI.

Senada, Investor Relations Group Head BSI Rizky Budinanda sendiri tak menampik fakta apabila kedua bank, yakni BRI dan BNI memang akan melepas saham BSI.

Rizky menyebut bahwa proses divestasi ini sedang berlangsung. Dia juga mengatakan bahwa perseroan sepenuhnya akan mengikuti arahan sesuai dengan keputusan para pemegang saham.

Akan tetapi, dia menambahkan pihaknya juga sudah memberikan usulan kepada BNI, BRI, Mandiri hingga Kementerian terkait hal yang seharusnya dimiliki oleh BSI ke depannya untuk meningkatkan nilai aset atau unlock value dari BSI.

Saat ini, BNI sendiri terpantau menggenggam 23,24% dengan jumlah 10,72 miliar saham, lalu BRI mengoleksi 7,09 miliar atau sebesar 15,38% dari kepemilikan saham di BSI.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sendiri tetap bertahan. Bank Mandiri pun akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah akan tetap memegang saham dwiwarna di BSI.

Adapun, kepemilikan saham di BSI mencapai 51,47% atau mencapai 23,74 miliar saham, sedangkan kepemilikan publik atas saham BSI sebesar 9,87% atau 4,54 miliar saham.

Teranyar, kabar datang dari Kementerian BUMN yang melaporkan bahwa belum adanya investor strategis yang ideal bagi BSI dari Timur Tengah.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan opsi bagi BSI saat ini adalah dengan menambah porsi kepemilikan saham publik atau free float.

“Ini karena private investor di Timur Tengah belum ada yang ideal. Jadi, lebih ke penaikan free float," ujar Tiko, sapaan akrabnya setelah acara DBS Asian Insights Conference 2024 pada Selasa (21/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut kemungkinan maraknya penutupan gerai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pemerintah memungut bea masuk terhadap barang impor sebesar 200%.

“Kalau misalnya nanti dinaikin 200% dan sebagainya, kami mungkin sampai akhir tahun akan tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyampaikan, kondisi sektor ritel sudah berada dalam posisi sulit usai pemerintah menerapkan Permendag No.8/2024. Kebijakan ini, membuat impor resmi kesulitan untuk memasok barang lantaran adanya kuota impor.

“Gimana mungkin bisa hidup dengan segala kesulitan satu dengan tambahan bea masuk bisa menjadi sangat lebih mahal, kedua, sudah mahal pun dapat kuota impor untuk masukin barang juga susah,” ungkapnya.

Menurutnya, semua ini akan menjadi kontraproduktif. Sebab, pemerintah juga akan dirugikan lantaran pendapatan pajak dan bea masuk menurun.

Dia menilai, polemik maraknya produk impor di Tanah Air akan terus terjadi jika pemerintah tidak memahami akar masalahnya.

“Sekarang mau bea masuknya naik 1000% kalau masalahnya di ilegal impor nggak ada dampaknya, yang ada bisnis resminya makin susah,” ujarnya.

Deputi I Perdagangan Dalam Negeri Hippindo Hasan Aula menambahkan, pemerintah melalui Permendag No.8/2024 mengharuskan sejumlah produk impor termasuk global brand untuk mengajukan Persetujuan Impor (PI).

Selain itu terhadap beberapa produk tersebut, pemerintah menetapkan kuota impor sehingga importir tidak bisa sembarangan memasok barang ke Tanah Air.

“Misal mereka mengajukan 10.000 atau 50.000 yang dikasih cuma 20%, kecil sekali,” ujar Hasan.

Jika pemerintah nantinya resmi mengenakan bea masuk 200% dengan segala beban pajak yang harus dibayarkan peritel, bukan tidak mungkin sejumlah toko akan tutup, ekspansi ritel akan berhenti, dan pusat perbelanjaan menjadi sepi lantaran stok barang yang kosong.

Ketua Appbi Alphonzus Widjaja bahkan menyebut telah merevisi target okupansinya di 2024. Sebelumnya, mereka menargetkan tingkat okupansi kembali ke masa sebelum pandemi yakni rata-rata nasional 90%.

“Mudah-mudahan akhir tahun kami bisa bertahan di angka 80%,” harapnya.

Alphonzus pesimistis tingkat okupansi masih bertahan di angka 80% pada awal 2025 jika kondisi ini terus berlanjut. Mengingat sejumlah peritel telah menutup beberapa gerainya.

“Jadi ini yan harus dibenahi segera. Saya kira kerpihatinan ini kalau dibiarkan akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” ujarnya.

Rencanannya, para peritel berencana untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin (8/7/2024) untuk memberikan masukan dengan harapan Ketua Umum PAN itu dapat memahami akar masalah dari maraknya produk impor di Tanah Air. Dengan begitu, atuan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah dapat menyentuh akan masalahnya.