Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada beberapa menteri, kapolri, hingga kepala OIKN terkait nasib trem otonom di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum lengser dari jabatannya.

Hal itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, yang diteken Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau dua hari sebelum lengser.

Beberapa pejabat negara yang diperintahkan untuk mendukung proyek trem otonom IKN di antaranya yaitu menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), menteri keuangan (menkeu), menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), kepala OIKN, hingga kapolri.

Adapun, para pejabat negara diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memberikan dukungan percepatan uji coba dan unjuk kerja, melakukan kegiatan pengoperasian, dan melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas.

Secara khusus, Menteri Perhubungan (Menhub) diinstruksikan untuk menyusun persyaratan dan perencanaan teknis untuk mendukung proof of concept, dengan fokus kepada kelayakan teknis pembangunan dan kelayakan operasi trem otonom, dan melakukan pengujian dan sertifikasi sarana dan prasarana trem otonom.

Selanjutnya, menteri PUPR ditugaskan untuk menyusun perencanaan desain teknis atau rencana teknis rinci pembangunan jalur pengarah (virtual track) pada badan jalan; dan memberikan dukungan fasilitas infrastruktur antara lain perkerasan jalan dan halte.

Kemudian, tugas untuk menteri keuangan yaitu memberikan dukungan dalam kemudahan pemasukan dan pengeluaran trem otonom dari dan ke dalam daerah pabean di IKN.

Menteri komunikasi dan informatika diinstruksikan untuk memberikan dukungan perizinan dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi khusus dalam penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja trem otonom di IKN; dan menjamin ketersediaan frekuensi untuk telekomunikasi uji coba dan unjuk kerja trem otonom.

Berikutnya, kepala OIKN ditugaskan untuk menyelenggarakan uji coba dan unjuk kerja trem otonom dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Kepala OIKN juga ditugaskan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja trem otonom; dan memberikan rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk jalur trem otonom.

Terakhir, kapolri diinstruksikan untuk menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Jokowi Tinjau Trem Otonom

Berdasarkan catatan Bisnis, Presiden ke-7 RI Jokowi mencoba moda transportasi baru yang ramah lingkungan autonomous rail transit (ART), atau Trem Otonom Nusantara, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Menurut pantauan, sekitar pukul 15.45 WITA, Jokowi itu menaiki trem tersebut dari depan Istana Negara IKN, menempuh rute yang meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan.

Trem otonom ini membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2, melewati Gedung Kemenko 4, melintasi Gedung Kemenko 3 dan kembali ke Grande, dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN.

"Kami ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau, dan tadi ART-nya itu listrik. Itu yang saya harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya hijau," ujarnya dalam keterangannya kepada awak media di Pusat Pelatihan PSSI IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa, untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Pembentukan Badan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Beleid itu diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

“Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana,” demikian bunyi pasal 1 beleid itu, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam pasal 20 ayat 1, Badan Pengelola Dana dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” bunyi beleid itu.

Secara terperinci, penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa ini meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui dokumen ini, besaran iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan pelaku usaha perkebunan untuk memupuk dana bagi pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.

“Iuran hanya dikenakan kepada perusahaan perkebunan dan tidak dikenakan kepada pekebun,” bunyi pasal 7 ayat 2.

Dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, dan sarana prasarana perkebunan.

Adapun, penetapan organisasi Badan Pengelola Dana dilakukan paling lama tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Dengan demikian, Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabar mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana sebelumnya sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Airlangga telah menemui Zulkifli Hasan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Sebelumnya, pengelolaan dana hanya diperuntukan untuk kelapa sawit. Oleh karena itu, Airlangga menuturkan namanya akan berubah menjadi Badan Pengelola Dana.

“Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Bisnis.com, BANDUNG — Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang nomor urut 2, Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila (Dony-Fajar) terus menggelar pelatihan bagi para saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Para saksi TPS ini terus dilakukan pelatihan dan sosialisasi di seluruh wilayah untuk memastikan pesta demokrasi lima tahunan di Sumedang ini jujur dan adil.

Setelah sebelumnya, melakukan pelatihan Saksi TPS untuk wilayah Kecamatan Cimanggung dan Pamulihan. Kali ini, tim Pemenangan Dony-Fajar melatih puluhan saksi dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Ganeas dan Cisarua.

“Pelatihan saksi ini dalam rangka mempersiapkan terkait dengan pengamanan suara, karena itu hasil yang nantinya akan menentukan,” kata Calon Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Pelatihan terhadap para saksi TPS ini, kata Dony, sekaligus menjadi bukti kesiapan dari pasangan Dony-Fajar untuk menghadapi Pilkada 2024.

“Ini sebagai bukti kesiapan kami menghadapi Pilkada. Jadi, kami siapkan saksi yang sudah terlatih dan yang sudah mempunyai pengalaman. Tak hanya itu, saksi TPS Dony-Fajar juga bisa menjadi saksi yang baik dalam pelaksanaan pencoblosan nanti,” tegasnya.

Dony berharap, para saksi yang sudah dilatih dapat mengawal, menjaga dan mengamankan suara untuk menekan potensi praktik curang yang mungkin bisa terjadi jika saksi di TPS tidak mengetahui proses pemungutan suara secara utuh.

“Jadi tentunya itu harus sesuai dengan pelaksanaannya nanti. Berarti saksi betul-betul bisa mengamankan, mengawal dan menjaga juga dan akhirnya bisa mengamankan suara pada saatnya nanti,” harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diproyeksikan menjadi cikal bakal superholding perusahaan pelat merah atau BUMN.

BPI Danantara akan memiliki visi sebagai pengelola investasi, mendorong transformasi dengan menumbuhkan korporasi berskala dunia. Lembaga ini juga akan bertanggung jawab untuk menarik dan mengelola investasi.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan BPI Danantara diperkirakan mulai menerima pengelolaan BUMN blue chips.

Menurutnya, hal tersebut berkaca dari pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) yang akhirnya menerima limpahan saham BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

“Badan baru Danantara mungkin akan mulai menerima limpahan pengelolaan BUMN bluechips sebagai cikal bakal menjadi pengelola superholding BUMN,” ujar Toto saat dihubungi, Selasa (22/10/2024).

Dia juga memandang Danantara berpotensi besar menjadi ultimate shareholders INA. Dengan demikian INA akan fokus ke perusahaan pelat merah besar yang layak diinvestasi, sedangkan sisanya akan dikelola oleh Danantara.

Di samping itu, Toto optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek di Singapura dan Khazanah milik Malaysia. Sebab, dalam hal aset, angka konsolidasi BUMN lebih besar dibandingkan keduanya.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Sementara itu, liabilitas meningkat 4,03% year on year (YoY) menjadi Rp6.957,43 triliun, serta ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau naik 11,07%.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa pihaknya bakal membawahi INA. Akan tetapi, pemerintah akan lebih dulu menyiapkan payung hukum terkait langkah tersebut.

“Kami siapkan dulu UU [Undang-undang]. Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK ini menjelaskan Danantara akan menjadi lembaga khusus yang berada di bawah garis komando Presiden Prabowo dengan salah satu tugasnya adalah mengelola aset-aset pemerintah di tiap kementerian.

Di sisi lain, Muliaman mengamini bahwa BPI Danantara akan menjadi cikal bakal superholding BUMN yang mirip dengan Temasek dan Khazanah.

“End state-nya iya, mirip mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU nya dulu ya,” tutur Muliaman, yang sempat menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2006 – 2012.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk mengalihkan subsidi energi, salah satu sasarannya demi kelanjutan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa dengan meningkatkan peran teknologi dalam pembagian bansos maka penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

"Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi," kata Budiman kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dia melanjutkan bahwa melalui peningkatan teknologi dalam arahannya, Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan nominal bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Jadi [bansos dan BLT] akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekadar tadi itu. Bukan sekadar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non-tunai. Itu juga penting bagi orang miskin," ujarnya.

Harapannya, dia menekankan bahwa selain meningkatkan peran teknologi ke depan bantuan sosial tak lagi sekadar uang tunai, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan sektor industri yang menerima pekerjaan secara inklusif saat ini kian dibutuhkan sehingga peluang masyarakat untuk masuk dari celah ini dapat dilakukan.

"Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Budiman menyebut bahwa lembaganya akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain di dalam Kabinet Merah Putih, tetapi juga menarik investasi agar masuk ke Indonesia.

"Misalnya, program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin, program misalnya beras miskin, bukan lagi beras untuk orang miskin tapi juga diproduksi oleh mantan orang miskin," pungkas Budiman.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkap adanya penambahan peserta program restrukturisasi jelang pembubaran perusahaan.

Program restrukturisasi Jiwasraya merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara. Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

Diketahui, masih ada peserta yang sebelumnya menolak restrukturisasi Jiwasraya. Jumlahnya mencapai sebanyak 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, kini akhirnya memutuskan untuk mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya pada September 2024.

Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci jumlah peserta yang berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai sebanyak 128 polis, pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis, serta penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Kami masih membuka kesempatan bagi yang belum ikut untuk bisa mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya," kata Mahelan dalam keterangan resminya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance. Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang.

"Dan saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. Sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Mahelan.

Sebelumnya, manajemen Jiwasraya juga telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR) untuk mempercepat restrukturisasi. Manajemen juga menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal tersebut dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan wacana pencabutan izin usaha, hingga pembubaran perusahaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Adapun beberapa kanal yakni call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di [email protected].

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah," ujar Mahelan.

Bisnis.com, PALEMBANG – Sebanyak 10 juta wisatawan nusantara ditargetkan berkunjung ke wilayah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang periode 2024 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Pandji Tjahjanto mengungkapkan bahwa kunjungan wisatawan di Bumi Sriwijaya sebenarnya menunjukkan perkembangan yang semakin membaik.

Sepanjang 2023, wisatawan nusantara di wilayah itu mencapai kisaran angka 3,3 juta. Sedangkan sampai dengan bulan Juli tahun ini jumlahnya telah menembus 8,8 juta wisatawan atau meningkat lebih dari 100%.

“Ini sepertinya karena kondisi ekonomi [masyarakat] semakin bagus dan membaik. Dan target kita tahun 2024 ini kunjungan wisatawan menembus 10 juta,” kata dia saat dibincangi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Pandji menerangkan, destinasi wisata yang ada di Sumsel saat ini cukup banyak yakni 1.078. Jumlah itu terdiri dari berbagai jenis wisata mulai dari wisata alam, wisata buatan dan sebagainya.

Namun, tiga jenis wisata yang diunggulkan dan sejalan dengan potensi di Sumsel yaitu wisata kuliner, wisata religi, dan wisata olahraga.

“Untuk daerah yang memiliki potensi wisata unggulan yakni Kota Palembang, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Muara Enim, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin,” imbuhnya.

Sementara untuk merealisasikan target kunjungan wisatawan tahun ini, pihaknya tengah fokus dalam pengembangan beberapa hal.Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pariwisata baik itu dengan dinas pariwisata kabupaten kota maupun pengelola destinasi wisata.

"Kita mulai kembangkan potensi pemandu wisata yang mana mereka akan kita fasilitasi untuk pelatihan dan mendapatkan sertifikasi," kata Pandji.

Selai itumeningkatkan promosi dengan memanfaatkan digitalisasi seperti media sosial, website, dan platform serupa.

“Ke depan akan kita buat juga paket-paket wisata yang lengkap sehingga memudahkan akses dan menarik para wisatawan untuk berkunjung,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 22-24 Oktober 2024 di Kota Kazan.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024), Rusia ingin menunjukkan meningkatnya pengaruh dunia non-Barat di tengah desakan dari negara anggota BRICS seperti China, India, Brasil, dan dunia Arab terhadap Presiden Vladimir Putin untuk menemukan cara mengakhiri perang di Ukraina.

Putin, yang dianggap oleh negara-negara Barat sebagai penjahat perang, mengatakan kepada wartawan dari negara-negara BRICS bahwa "BRICS tidak menentang siapa pun", dan pergeseran pendorong pertumbuhan global hanyalah sebuah fakta.

“Ini adalah perkumpulan negara-negara yang bekerja sama berdasarkan nilai-nilai bersama, visi pembangunan bersama, dan yang paling penting, prinsip mempertimbangkan kepentingan satu sama lain,” ujarnya.

KTT BRICS berlangsung ketika para pemimpin keuangan global berkumpul di Washington di tengah perang di Timur Tengah dan juga di Ukraina, perekonomian China yang lesu, dan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden AS dapat memicu perang dagang baru.

Putin, yang memerintahkan pasukannya masuk ke Ukraina pada 2022 setelah delapan tahun pertempuran di Ukraina timur, dihujani pertanyaan oleh wartawan BRICS tentang prospek gencatan senjata di Ukraina.

Merespons pertanyaan tersebut, jawaban Putin adalah pihaknya tidak akan menyerahkan empat wilayah di Ukraina timur yang dikatakannya kini menjadi bagian dari Rusia, meskipun sebagian wilayah tersebut masih berada di luar kendalinya. Dia juga mengatakan Rusia ingin kepentingan keamanan jangka panjangnya ikut diperhitungkan di Eropa.

Dua sumber Rusia mengatakan, meski ada peningkatan pembicaraan di Moskow mengenai kemungkinan perjanjian gencatan senjata, namun belum ada yang konkrit. Selain itu, perhatian dunia juga tertuju pada hasil pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan digelar 5 November 2024 mendatang.

Rusia kini telah menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea yang direbut dan dianeksasi secara sepihak pada 2014. Rusia juga telah menguasai sekitar 80% wilayah Donbas yang merupakan zona batubara dan baja yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk serta lebih dari 70% wilayah Zaporizhzhia dan Kherson.

Putin mengatakan barat kini menyadari bahwa Rusia akan menang, namun dia terbuka untuk melakukan pembicaraan berdasarkan rancangan perjanjian gencatan senjata yang dicapai di Istanbul pada April 2022.

Menjelang KTT BRICS, Putin bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk pembicaraan informal yang berlangsung hingga tengah malam di kediamannya di Novo-Ogaryovo di luar Moskow.

Putin memuji Sheikh Mohammed dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang tidak akan menghadiri pertemuan puncak di Kazan, atas upaya mediasi mereka mengenai Ukraina.

“Saya yakinkan Anda bahwa kami akan terus berupaya ke arah ini. Kami siap melakukan segala upaya untuk menyelesaikan krisis dan demi kepentingan perdamaian, demi kepentingan kedua belah pihak," kata Sheikh Mohammed kepada Putin.

Presiden China, Xi Jinping, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir, meskipun Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya mengikuti saran medis untuk sementara waktu menghindari penerbangan jarak jauh setelah cedera kepala di rumah yang menyebabkan pendarahan otak ringan.

Akronim BRIC diciptakan pada tahun 2001 oleh kepala ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian yang menggarisbawahi potensi pertumbuhan besar-besaran di Brasil, Rusia, India, dan China pada abad ini.

Rusia, India, dan China mulai bertemu secara lebih formal, yang pada akhirnya diikuti oleh Brasil, lalu Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi belum bergabung secara resmi.

Adapun, kelompok BRICS kini menyumbang 45% populasi dunia dan 35% perekonomian dunia, berdasarkan kemampuan daya beli. Meski demikian, China tercatat menyumbang lebih dari separuh kekuatan ekonomi kelompok BRICS.

Pangsa BRICS terhadap PDB global diperkirakan akan meningkat menjadi 37% pada akhir dekade ini, sementara pangsa negara-negara Barat yang termasuk dalam G7 akan turun menjadi sekitar 28% dari 30% pada tahun ini, menurut data dari International Monetary Fund (IMF).

Rusia berupaya meyakinkan negara-negara BRICS untuk membangun platform alternatif pembayaran internasional yang kebal terhadap sanksi Barat.

Namun perpecahan terjadi di dalam BRICS. China dan India, pembeli terbesar minyak Rusia, memiliki hubungan yang sulit, sementara hanya ada sedikit rasa kehilangan antara negara-negara Arab dan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melantik musisi Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden.

Pelantikan Yovie dilakukan bersama-sama dengan pelantikan Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Usai dilantik Yovie Widianto mengatakan dirinya ingin membantu mempercepat pemberdayaan ekonomi kreatif.

"Semoga bisa membantu akselerasi (percepatan) dalam pemberdayaan ekonomi kreatif. Pengalaman kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif semoga bisa memberi masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pemberdayaan ekonomi kreatif ke depan," kata Yovie dilansir dari Antara.

Yovie yang merupakan musisi itu, menyampaikan penugasan yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya tidak terlalu jauh dengan bidang yang digelutinya selama 40 tahun terakhir.

Dia berharap dirinya dapat memberikan saran konstruktif dan riset bersama dengan tim.

Menurut Yovie, begitu banyak subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan dan diberdayakan.

"Dan karya kita sudah banyak diakui dunia, baik karya seniman, musik, film, fesyen. Bagaimana secara ekonomi bisa dimonetisasi dengan baik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta mendukung profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu di luar tugas pertahanan sesuai aturan perundang undangan.

Peneliti Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security SETARA Institute, Ikhsan Yosarie berpandangan bahwa reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik.

Pertama, menurut Ikhsan, TNI harus fokus melakukam reformasi. Kedua, presiden atau DPR serta politisi sipil wajib menjaga proses reformasi TNI tersebut agar berjalan sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Presiden, menteri dan pimpinan lembaga, semestinya mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu, memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Berkaitan dengan hal itu, menurut Ikhsan, perubahan struktur pada Sekretaris Kabinet (Seskab) sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy Indra Wijaya hanya akan memperlihatkan kebijakan yang tidak berbasis pada ketentuan UU TNI serta mengingkari semangat reformasi TNI.

"Transisi kepemimpinan nasional yang semestinya membawa asa reformasi TNI sebagai amanat reformasi 1998 untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, ternoda dengan kebijakan penempatan ini," katanya

Menurutnya, jika Revisi UU TNI dilakukan oleh pemerintah dan DPR hanya untuk mengakomodir pilihan Presiden Prabowo Subianto atas Seskab yang dia kehendaki, maka hal tersebut dinilai tidak tepat.

"Maka semakin sempurna penilaian banyak ahli mengenai autocratic legalism yang kini semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Inventure, perusahaan konsultasi, riset, dan training melaporkan hasil risetnya bahwa generasi milenial dan gen Z tak dapat lepas dari kebiasaan makan di luar atau ‘nongkrong’ meskipun daya beli dilaporkan melemah.

Pakar Manajemen sekaligus Managing Partner Inventure Yuswohady menyampaikan dari riset yang dilakukan terhadap 450 responden kelas menengah, sebanyak 60% di antaranya merupakan generasi Milenial dan sisanya Gen Z.

Di tengah gempuran pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan utang, banyak dari kelas menengah yang terpaksa memotong anggaran. Meski demikian, belanja untuk membeli makan menjadi salah satu yang dipertahankan.

"Pos pengeluaran yang tidak prioritas dan paling kecil dipangkas adalah makan di luar seperti restoran dan kafe," tuturnya dalam konferensi pers Indonesia Industry Outlook 2025, Selasa (22/10/2024).

Secara umum dari riset tersebut mencatatkan bahwa 51% kelas menengah merasa tidak mengalami penurunan daya beli dalam tiga tahun terakhir, tetapi 49% sisanya merasakan penurunan daya beli.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85%), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52%), serta pendapatan yang stagnan (45%).

Di sisi lain, responden menunjukkan di tengah ketatnya pengeluaran, Milenial dan Gen Z terpaksa memotong anggaran. Terbesar, yakni pada renovasi rumah, produk perawatan wajah atau skincare, serta barang mewah. Meskipun untuk produk skincare yang ramah di kantong atau affordable masih tetap akan dipertahankan.

"Ini merupakan item yang paling besar dan prioritas dipangkas," lanjutnya.

Untuk itu, Yuswohady melihat di tengah penurunan daya beli, sektor-sektor bisnis yang terkait restoran dan kafe akan tetap laris manis dilirik para Milenial dan Gen Z.

Meski demikian, Yuswohady menyebutkan dengan tren penurunan 10 juta kelas menengah menjadi aspiring middle class, menjadi tantangan utama bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pimpin.

"Ini challenge pertama dari kabinet Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemeirntah yaitu bagaimana mengembalikan daya beli kelas menengah," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Indef Aviliani mengamini hasil riset tersebut. Salah satunya, terkait kebutuhan skincare dan makan di luar akan terus meningkat ke depan.

"Kalau dulu orang tuh selalu makan di rumah, sekarang malah enggak pernah makan di rumah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kakap masih juga berbeda arah di dua saham emiten unggas PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) jelang berjalannya program makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Progam makan siang gratis akan mulai berjalan pada 2025 dengan anggaran Rp71 triliun telah masuk dalam APBN tahun depan. Emiten di sektor perunggasan diproyeksi menjadi salah satu yang ketiban durian runtuh dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.