KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pembatasan bahan bakar (BBM) subsidi belum akan diberlakukan mulai Selasa (1/10/2024).

Rencana pembatasan BBM subsidi bergulir ketika Bahlil menyinggung masih ada mobil mewah yang masih menggunakan BBM subsidi pada Selasa (27/8/2024) lalu.

Terkait kebijakan tersebut, Bahlil menyampaikan, pemerintah sedang membahas aturan pembatasan agar penggunaan BBM subsidi mencerminkan keadilan dan lebih tepat sasaran.

“Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan?” kata Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (20/9/2024).

“Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” tambahnya.

BBM subsidi harus tersalurkan ke petani dan nelayan

Bahlil menuturkan, aturan soal pembatasan BBM subsidi harus tersalurkan secara adil supaya manfaatnya dirasakan ke tingkat nelayan dan petani.

Nantinya, aturan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM, bukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Bahlil menjelaskan, Perpres tersebut sedang direvisi, namun ia belum bisa membeberkan isi peraturan ini.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM subsidi setelah Perpres keluar sebelum kebijakan benar-benar diimplementasikan.

Pemerintah tidak ingin orang dari kalangan ekonomi mampu merasakan manfaat BBM subsidi yang seharusnya dirasakan kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Pemerintah belum tentukan tanggal

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pemerintah tidak hanya mendalami mekanisme penyaluran BBM subsidi supaya tepat sasaran.

Pemerintah juga melakukan pendalam terhadap kriteria penerima BBM subsidi.

Namun, Agus belum bisa memastikan kapan dan bagaimana aturan pembatasan BBM subsidi diberlakukan.

“Kita masih dalami. Masih didalami sampai siap operasional. Saya enggak bisa ngomong waktunya,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (18/9/2024).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, kriteria pengguna BBM subsidi yang saat ini tengah digodok pemerintah, salah satunya angkutan sewa khusus (ASK) atau ojek dan taksi daring.

Jenis kendaraan tersebut dipertimbangkan dalam aturan pembatasan BBM subsidi karena menggunakan pelat kendaraan berwarna hitam.

Hal tersebut berbeda dengan kendaraan umum yang menggunakan pelat kuning yang akan menjadi penerima BBM subsidi.

“Angkutan umum online. ASK. Itu yang sedang didalami seperti apa nanti validasinya. Kalau yang jelas angkutan umum kan berwarna kuning, (ASK) ini berwarna hitam. Ini sedang kita pikirkan validasi seperti apa lagi untuk bisa dapat,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perkembangan terbaru soal pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang rencananya diberlakukan awal Oktober 2024.

Dalam rencana pembatasan tersebut, kendaraan umum dan roda dua akan menjadi prioritas penerima BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, rencana pembatasan penerima BBM subsidi ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang diskusi publik guna mendapatkan masukan terkait aturan distribusi BBM subsidi tersebut.

"Usulan pembatasan bagi angkutan umum dan kendaraan roda dua sedang didalami. Kami mencari formulasi yang tidak akan mengganggu konsumen, namun tetap memastikan kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui," kata Agus, Jakarta, ditulis Kamis (19/9).

Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam diskusi yang sama. Menurut Sugeng, langkah ini penting agar subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Sudah saatnya kita pertimbangkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Saya mengusulkan hanya kendaraan umum dan roda dua yang diperbolehkan mengakses Pertalite dan Biosolar subsidi," kata Sugeng.

Pembatasan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi di Tanah Air. Untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan berkeadilan, diperlukan kajian yang mendalam serta keterlibatan berbagai pihak terkait.

Senada dengan Sugeng, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menuturkan, pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut.

"Kami sepakat kendaraan roda dua dan angkutan umum tetap diizinkan menggunakan Pertalite. Namun, kriteria bagi pengguna lainnya masih dalam pembahasan lebih lanjut," ujar Rachmat.

(Fiki Ariyanti)

KOMPAS.com - Pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Selasa (1/10/2024).

Rencana pembatasan BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut menegaskan, rencana pembatasan BBM subsidi sedang dikaji.

“Ya memang ada rencana begitu,” ujar Bahlil dikutip dari Kontan, Selasa (27/8/2024).

Pembatasan BBM subsidi diatur dalam Peraturan Menteri

Bahlil menjelaskan, aturan soal pembatasan BBM subsidi akan dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Namun, Permen tersebut masih harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi Permen ESDM soal pembatasan BBM subsidi saat ini sedang dibahas Kementerian ESDM.

“Karena begitu aturannya keluar. Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan, pembatasan BBM subsidi perlu dilakukan karena penyalurannya belum tepat sasaran.

Bahlil mencontohkan, masih ada mobil-mobil mewah yang menggunakan BBM subsidi.

Padahal, BBM subsidi seharusnya digunakan oleh kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?” tandas Bahlil.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Rusdiana menyampaikan, kriteria pengguna BBM subsidi sedang dibahas dan hampir rampung.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri koordinator.

Dengan pembatasan BBM subsidi, pemerintah berencana melarang mobil yang menggunakan mesin diesel, seperti Mitsubishi Pajero hingga Toyota Fortuner menggunakan solar subsidi.

“Kira-kira layak enggak ya dia. Sepertinya mobilnya juga bagus kan?” ujar Dadan dikutip dari Kompas.com, Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan menunggu arahan dari pemerintah soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite & Solar.

Seperti diketahui, draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Kita tunggu pemerintah [terkait Perpres 191],” kata Nicke selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Nicke mengatakan perseroannya belum membahas spesifik ihwal rencana pengetatan pembelian Pertalite dan Solar yang bakal diatur dalam beleid revisi tersebut.

“Belum [kuotanya],” ujar Nicke,

Rencanannya, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.

Selain itu, kata dia, aturan itu juga bakal mengatur dengan tegas soal kualitas standar emisi Euro 4 dari bahan bakar tersebut.

“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.

Adapun, Nicke turut dipanggil ke Istana untuk ikut rapat terbatas bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa. Selain itu, turut dipanggil ikut ratas Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil terbawah," kata Airlangga usai acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Alih-alih membatasi, pemerintah akan mengelompokkan masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi.

Mantan Menteri Perindustrian ini menuturkan, pemerintah pun akan mensosialisasikan penerapan program BBM bersubsidi baru kepada masyarakat.

Namun, program tersebut akan disosialisasikan pada 1 September 2024.

"Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan ke rapat. Kalau subsidi kan kita lihat, banyak, tentu ada hal yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak seharusnya dapat," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah membantah adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai tanggal 17 Agustus 2024.

Adapun wacana pembatasan itu semula disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun instagramnya.

Jokowi secara tegas menjawab bahwa pemerintah belum memiliki wacana itu.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum," kata Jokowi saat memberikan keterangan sebelum lepas landas ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Mantan Wali Kota Solo ini kembali menyatakan, pemerintah pun belum melaksanakan rapat mengenai wacana pembatasan beli BBM bersubsidi itu.

"Belum rapat juga," jelas Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pelaksanaan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih menggantung. Hal ini menyusul perbedaan pendapat yang disampaikan oleh menteri-menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, pemerintah tidak berencana melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Ia pun menampik pembatasan itu bakal dilaksanakan mulai 17 Agustus 2024.

"Tidak ada pembatasan BBM," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Pernyataan itu disampaikan Airlangga setelah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki.

Ia bilang pemerintah hanya akan melakukan sosialisasi terkait pembelian BBM subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi agar tepat sasaran," ujar Airlangga.

Padahal sebelumnya, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono bilang, pembatasan pembelian BBM subsidi memang akan diterapkan untuk kendaraan tertentu. Pernyataan itu disampaikan kala iz ditanya soal pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Ada pembatasan di kendaraan tertentu," katanya usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian.

Terkait dengan waktu pelaksanaannya, Trenggono menyebutkan, pembatasan BBM subsidi akan mulai dilaksanakan pada 1 September 2024. Hal ini sekaligus menampik wacana pembatasan yang bakal dilakukan pada 17 Agustus 2024.

"Enggak (dilaksanakan 17 Agustus), September. 1 September lah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan memberikan jawaban terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi itu. Namun ia membenarkan pemerintah sudah melakukan koordinasi terkait program BBM subsidi.

"Nanti tanya sama Menko (Airlangga). Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke Menko," katanya.

Sebagai informasi, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pertama kali disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut bilang, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan,

Akan tetapi, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Presiden menegaskan, ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.

"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanggah adanya rencana pemerintah untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini sekaligus menyangkal penuturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan mulai 17 Agustus mendatang.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden Jokowi merespons pertanyaan wartawan mengenai pembatasan BBM bersubsidi, sebelum melawat ke Uni Emirat Arab (UAE) di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Selasa (16/7/2024).

Rencana pembatasan BBM Bersubsidi ketika dimulai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bilang melalui laman instagramnya pada Rabu (10/7/2024).

Dalam hal ini, pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran, yang pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM subsidi.

“Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi,” beber Luhut.

Bila pemerintah bisa mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, maka akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan. Pasalnya pengurangan BBM bersubsidi dipercaya dapat mengurangi jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

“Nah itu juga kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS (Kesehatan). Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negara ini yang sekarang sedang dibereskan secara bertahap,” tutur Luhut.

Upaya mengurangi polusi udara dilakukan dengan merancang penggunaan bioetanol untuk menggantikan bensin. Saat ini BBM subsidi memiliki kandungan sulfur 550 part per million (PPM). Dengan adanya penggunaan sulfur, maka akan mengurangi kandungan sulfur di udara.

Menyikapi penuturan Luhut itu, sejumlah pihak juga ikut merespons dan bersiap seperti BPH Migas hingga Pertamina. Kedua pihak itu menyatakan diri siap jika pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk benar-benar membatasi penyaluran BBM bersubsidi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan skenario agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran.

Airlangga menyebut, skenario tersebut nantinya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu kita sedang siapkan. Nah nanti skenarionya dilaporkan ke Pak Presiden," kata dia ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7).

Namun demikian, Airlangga memastikan skenario tersebut tidak akan membatasi pembelian BBM subsidi.

"Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM," ucapnya.

Airlangga juga menepis pernyataan akan adanya pembatasan BBM subsidi pada September mendatang.

Dia meminta agar skenario tersebut bisa disosialisasikan lebih dulu sebelum diimplementasikan.

"Jadi saya minta untuk sosialisasikan dulu, tidak ada pembatasan BBM," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Prikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menyebutkan pembatasan akan dilakukan mulai 1 September 2024. Sehingga bukan 17 Agustus 2024 seperti yang saat ini ramai diberitakan.

"(17 Agustus pembatasan?) Enggak. September, 1 September lah," kata Wahyu Sakti.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merapat ke kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk rapat Bersama.

Rapat itu membahas soal rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan jenis kendaraan.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dengan rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan. Dia menyatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Namun, rencana kebijakan tersebut dibantah oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kebijakan tersebut.

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Beda Pendapat

Pendapat berbeda juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum [diputuskan]," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Revisi Perpres

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

JAKARTA,investor.id – Pemerintah berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan sejumlah upaya untuk menjalankan program pembatasan BBM Pertalite tersebut.

Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, pada prinsipnya, Pertamina siap mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah.

“Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code,” kata Heppy, saat dihubungi B-Universe, pada Selasa (16/7/2024).

Heppy mengungkapkan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar sendiri telah tercapai 100% dengan jumlah plat nomor kendaraan atau nomor polisi (nopol) lebih dari 4,6 juta pendaftar. “Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong,” ujarnya.

Lebih jauh, Heppy berujar, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan nantinya.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan hal senada. Dia bilang, Pertamina sudah siap menjalankan program pembatasan BBM Pertalite kapanpun pemerintah akan menjalankan program tersebut

“BBM Subsidi kewenangan pemerintah. (Pertamina) siap saja, kan sekarang yang solar sudah berjalan 100% dengan sistem QR Code, Pertalite juga masih berproses,” ungkap Fadjar, saat dihubungi B-Universe, Selasa (16/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku siap melaksanakan program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, BPH Migas kini masih menunggu keputusan final pemerintahan.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengungkapkan, pihaknya siap mengimplementasikan pembatasan BBM sesuai dengan kebijakan pemerintah.

“Kita ikut kebijakan pemerintah,” ungkap Saleh, saat ditanya terkait kesiapan BPH Migas jelang wacana pemberlakuan program pembatasan BBM mulai 17 Agustus 2024 mendatang, saat dihubungi pada Selasa (16/7/2024).

Saleh menyampaikan, terkait waktu pelaksanaan, kriteria kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi hingga sanksi kepada pelanggar syarat pembeli atau penjual BBM bersubsidi akan diatur secara lengkap di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Perpres juga mengatur konsumen pengguna untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite. Jadi, tidak hanya solar. Detailnya bagaimana, sebaiknya tunggu Perpres terbit ya,” ujar Saleh.

Dia mengatakan, BPH Migas sendiri belum mengetahui kapan revisi Perpres 191/2014 soal BBM bersubsidi itu akan terbit. “Belum tahu kapan terbitnya,” imbuh Saleh.

Meski begitu, Saleh menjelaskan, pemerintah tentu memerlukan waktu yang panjang untuk menggodok revisi Perpres 191/2014 soal BBM bersubsidi tersebut karena berkaitan dengan kepentingan banyak masyarakat Indonesia.

“Ya tentu perlu pertimbangan komprehensif, dari segi pertimbangan sosial, ekonomi dan lainnya, karena soal BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah jajaran menteri Joko Widodo (Jokowi) terpantau berkumpul di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/7/2024), siang. Para menteri membahas mengenai BBM subsidi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, sekitar pukul 14.42 WIB terdapat tiga menteri yang meninggalkan kantor Airlangga.

Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kedua, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Selain ketiga menteri tersebut, terpantau pula keikutsertaan dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rapat tersebut membahas terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Oh [tadi bahas] masalah BBM,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait rencana pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 mendatang, Sakti menyampaikan bahwa pembatasan akan berlaku pada kendaraan tertentu, tetapi bukan pada HUT ke-79 Republik Indonesia.

Sementara untuk subsidi kepada nelayan, Sakti menuturkan bahwa tidak ada perubahan subsidi yang diberikan. “Ada pembatasan [Pertalite] di kendaraan tertentu. Enggak [17 Agustus], 1 September lah,” ujarnya.

Sementara Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan berkomentar terkait pembahasa BBM bersama Airlangga Hartarto. “[Soal BBM] Tanya ke Kemenko [Airlangga],” ujarnya.

Perbesar

Menteri ESDM Arifin Tasrif usai menghadiri rapat di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/7/2024)/Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Dalam catatan Bisnis terbaru, Jokowi justru membantah bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan terhadap BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).