Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemerintah membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil babak belur. Bahkan, disebut pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) disebabkan oleh aturan pengetatan impor itu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso pun membantah. Dia mengatakan hanya kesalahpahaman saja terkait sebelumnya Permendag 8/2024 dinilai menjadi penyebab babak belurnya industri tekstil.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia pun kembali menegaskan, aturan itu bukan yang membuat industri tekstil terpuruk.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Permendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia, setelah sebelumnya melarang jual-beli iPhone 16. Tidak hanya itu, Kemenperin tidak akan segan-segan memblokir Mobile Equipment Identity (IMEI).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Apabila Kemenperin menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Cara Dapat TKDN

Lebih lanjut Febri menjelaskan, setidaknya ada 3 mekanisme untuk bisa mendapatkan sertifikasi TKDN. Pertama, lewat perhitungan TKDN produk itu sendiri berapa persentase. Dengan mekanisme ini, untuk bisa dijual di Indonesia TKDN-nya 40%.

Mekanisme kedua, punya aplikasi digital. Febri menjelaskan, nantinya aplikasi itu akan diperhitungkan nilai TKDN-nya oleh Kemenperin. Lalu yang ketiga, mekanisme inovasi seperti research. Untuk mekanisme inovasi ini salah satu contohnya seperti komitmen Apple dalam membangun Apple Developer Academy.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau peredaran iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kemenperin kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membeli iPhone 16 yang di sudah berada di dalam negeri.

Pasalnya, seri iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang. Kemenperin mengendus produk terbaru Apple tersebut sudah diperjualbelikan di internet.

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

"Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melalui online marketplace maupun toko offline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini," sambungnya.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, menurut Febri, pihaknya juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

"Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri. Hal ini karena sudah tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri. Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia," jelas Febri.

Febri mengingatkan, pembelian seri iPhone 16 dari penumpang dapat merugikan pembeli sendiri. Salah satu alasannya adalah adanya risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak adanya garansi dari distributor resmi. Artinya, tidak terdapat perlindungan konsumen dalam pembelian unit iPhone 16 tersebut.

Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, untuk tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Ia menyebut elama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp 5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun. Jumlahnya jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

"Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelas Febri.

Seperti disampaikan sebelumnya, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

Sebelumnya, Jubir Kemenperin telah menyampaikan bahwa diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pihaknya belum mengeluarkan sertifikat TKDN untuk ponsel iPhone 16 keluaran Apple. Oleh karena itu, Kemenperin terus memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16 di Tanah Air.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni menjelaskan, sebenarnya sudah ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia, yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos yang masuk secara legal. Namun ia mengingatkan iPhone tersebut dilarang diperjualbelikan.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dengan catatan jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

9.000 Unit iPhone 16 Masuk Indonesia

Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," Febri menjelaskan.

Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," tuturnya.

Febri menyebut pihaknya terus berupaya mengendalikan dan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk (data Badan Pusat Statistik, 2023).

Kinerja sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan performanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pertanian pada 2023 berhasil mencapai Rp 552,4 triliun dan menjadi bukti kuatnya potensi ekspor produk pertanian Indonesia di pasar internasional. Capaian ini mencakup produk pertanian segar maupun olahan yang terus diminati di pasar global.

Menanggapi nilai impor pertanian yang mencapai US$ 7,58 miliar pada Agustus 2024, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Mochammad Arief Cahyono menjelaskan sebagian besar impor ini didominasi oleh komoditas yang tumbuh optimal di negara sub tropis seperti biji gandum atau yang masih belum mencukupi produksinya seperti kedelai. Gandum sebagai bahan baku utama roti dan mi, serta kedelai yang digunakan untuk produksi tempe dan tahu.

Arief menegaskan hal ini tidak menurunkan kinerja sektor pertanian secara keseluruhan. Angka impor US$ 7,58 miliar ini, jika dirupiahkan hanya setara dengan sekitar Rp 117,4 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan ekspor pertanian kita yang mencapai Rp552,4 triliun pada tahun 2023.

"Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada impor untuk komoditas tertentu, sektor pertanian kita masih mampu menghasilkan surplus dari ekspor produk unggulan, seperti kopi, kakao, rempah-rempah, serta minyak kelapa sawit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Menurut Arief, pertanian dibawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga konsisten mendorong hilirisasi produk pertanian agar dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang diekspor. Dengan fokus pada produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi, ekspor pertanian diharapkan terus tumbuh dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

"Kedepan Pak Mentan ingin kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memperkuat produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan pada impor," tambah Arief.

Indonesia memiliki berbagai komoditas unggulan yang masih dapat terus ditingkatkan value nya agar berkontribusi lebih tinggi lagi bagi perekonomian nasional, misalnya minyak sawit yang menjadi nomor 1 di dunia yang potensinya dapat ditingkatkan hingga 70 juta ton atau Rp 959,8 Trilliun pada tahun 2029, kelapa nomor 2 di dunia dengan potensi 3,75 juta ton atau Rp 60 Trilliun, begitupun untuk komoditas ekspor lainnya.

Dengan pendekatan yang komprehensif antara hulu dan hilir, Kementerian Pertanian optimis bahwa sektor pertanian Indonesia akan terus berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik melalui peningkatan ekspor maupun pengembangan industri pangan dalam negeri yang lebih kuat.

"Ekspor pertanian tetap menjadi andalan dan terus menunjukkan tren yang positif. Kami akan terus memastikan agar sektor ini berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di kancah global," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap jika secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar atau setara Rp 21,4 triliun (Kurs Rp 15.515) pada September 2024. Di sisi lain, Amalia mengatakan dari sisi harga CPO dan turunannya sendiri di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton.

Ditengah Neraca perdagangan Indonesia yang tercatat surplus sebesar US$ 3,26 miliar pada September 2024. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa konsistensi tren surplus tersebut membuktikan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah stagnasi ekonomi global.

Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi 53 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Hingga September 2024, akumulasi surplus tercatat mencapai US$ 21,98 miliar.

"Hal tersebut juga mencerminkan ekonomi kita yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah menunjukkan hasil positif. Tentunya hal ini menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang," kata Kepala BKF dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (15/10).

Lebih lanjut, Kepala BKF menyampaikan aktivitas ekspor Indonesia pada September 2024 masih tercatat sebesar USD22,08 miliar di tengah tekanan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global yang masih terkontraksi 48,8 pada September 2024.

Secara sektoral, pertumbuhan terbesar pada sektor pertanian sebesar 38,76% (yoy), diikuti sektor pertambangan dan lainnya sebesar 9,03 persen (yoy), dan juga sektor industri pengolahan sebesar 7,11% (yoy). Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang tetap menjadi negara mitra utama dengan kontribusi ketiganya sebesar 43,57% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia. Secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari hingga September 2024 tercatat mencapai US$ 192,85 miliar.

Hamparan sawah hijau terlihat saat memasuki desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Desa itu berjarak 95 kilometer (km) dari Jakarta Selatan, kurang lebih seperti perjalanan pulang pergi Jakarta Selatan-Bogor.

Sawah-sawah hijau itu kebanyakan berada di sisi belakang rumah warga desa Jatisari. Seperti seorang petani bernama Suleeman yang sawahnya berada di belakang kediamannya. Tidak persis dibatasi tembok, Suleeman tetap harus berjalan sekitar 100 meter menuju sawahnya. Mungkin melewati 3 sampai 4 rumah di samping dan belakang rumahnya.

Setiap pagi menuju sawah, Eman sapaan akrabnya melalui jalan yang dicor ala kadarnya. Itu saja hanya beberapa meter. Namun, hal itu terobati dengan pohon-pohon rindang mengiringi perjalanan Eman. Tak jarang suara kokokan dan kicauan burung saling saut ikut menyambut Suleeman di pagi hari

Bertani menjadi satu-satunya pekerjaan dan pemasukan untuk Eman dan keluarga. Ibarat, pahit dan manisnya menjadi petani sudah rasakan. Pria yang akrab disapa Eman itu menyebut permasalahan petani tak pernah lepas dari pendapatan, gagal panen, hingga kepastian penyerapan.

Eman mengaku telah lama bekerja sama dengan Bulog dalam menggarap sawah sebesar 5,5 hektare (ha). Dengan begitu, dia mendapatkan kepastian penyerapan beras dari Bulog. Kini, melalui program Mitra Tani, dirinya juga dibina oleh pihak ketiga yakni Era Tani dalam masa produksi padi.

"Tinggal kurang lebih sebulan lagi ini bisa panen. Karena ini dengan Bulog memang saya serahkan semua (hasil panen) ke Bulog dengan harga Bulog," ucap Eman saat ditemui detikcom beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (17/10/2024).

Suleeman di antara hamparan sawah/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Eman mengatakan cukup terbantu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bulog melalui Era Tani. Namun, dia berharap dapat lebih banyak dimudahkan lagi dengan program itu, pertama permodalan yang cukup karena dirinya masih harus sewa mesin alat pertanian, pasokan pupuk hingga saran dari dirinya bisa terlibat.

"Ini saya juga nggak ada (alat mesin pertanian) harusnya kan ada. Ini saya semprotan ngerental, Rp 25.000 satu alat semprot, ya modal (biaya sewa) dari Bulog. Terus ini kalau lagi sundep kan disemprot, kalau kita biasanya ya disemprot aja atau dikeringkan juga, biar nggak ada hama-hama. Cuma kadang nggak boleh, ya jadinya banyak sundep gini," jelasnya.

Kondisi di desa Jatiragas, secara keseluruhan merupakan buruh tani. Pendapatan buruh tani menurut Eman sangat pas-pasan. Setiap buruh tani digaji per hari kerja sebesar Rp 100 ribu per orang.

"Bersihnya mungkin Rp 105.000 per orang, kan Rp 80.000 cash kan, Rp 25.000 kan saya beli rokok," terangnya.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Dari sisi kondisi persawahan pada area milik Eman baik. Warna hijau menuju kekuningan mendominasi, tanda akan tiba waktu panen. Namun, jika dilihat lebih dekat, pada sisi-sisi padi terdapat rumput atau parasit yang menggangu pertumbuhan padi.

Eman juga bercerita dirinya sering kali kesulitan mendapatkan pupuk. Ia mengatakan penjualan pupuk subsidi memang dibatasi untuk tujuan pemerataan. Namun, dia resah dengan oknum yang memanfaatkan pupuk subsidi.

"Pupuk subsidi kan dibagikan per orang per ha itu 2 kuintal. Kekurangannya kan beli. Nah ada orang juga yang nggak nyawah itu asal ada KTP, KK (Kartu Keluarga) bisa tebus (pupuk subsidi). Itu yang nggak nyawah kebagian dan dijual ke orang lain. Itu kan nggak benar. Jadi banyak yang nggak kebagian," tutur Eman.

Masih di Kecamatan yang sama, tepatnya di desa Cikalongsari, petani bernama Latif mengatakan kondisi pertanian di tempatnya menyedihkan akibat kekeringan. Hanya berjarak lebih dari 500 meter, kondisi persawahan di desa Cikalongsari sangat berbalik dari Jatisari.

Sejauh mata memandang, seperti sebesar lapangan sepakbola, sawah yang dilanda kekeringan. Katanya, pengairan di desa-desa sekitar pompa yang digunakan bergilir karena terbatas.

Latif mengelola lahan sawah sebesar 3,3 ha. Seperti Eman, Latif juga bermitra dengan Bulog. Namun, kondisi sawahnya disebut kurang bagus karena telah dilanda banyak hama, kekeringan, sehingga produksi padinya diprediksi tidak akan maksimal.

"Tadinya masih pucuk, timbul lagi, dihantam tikus. Jadi petani tuh seperti di keyek-keyek. Ini para petani lagi musibah. Kita lagi memerangi hama juga. Jadi ya biasanya yang dikeringkan dulu aja, jangan dikasih air, karena biar aman (dari hama). Ini kan tapi nggak boleh kering sebentar," tuturnya.

Latif di antara hamparan sawah yang mengering/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Dalam wawancara terpisah, petani asal Banyuwangi bernama Rizal juga mengikuti program Mitra Tani dari Bulog. Rizal menjadi petani setelah lulus D3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan fokus meneruskan pertanian milik ayahnya.

"Bertani menjadi satu satunya mata pencaharian saya, ada beberapa jenis tanaman yang saya budidayakan selain padi seperti cabai rawit, timun, pare, jagung," ungkap dia.

Rizal mengikuti program Mitra Tani sudah satu musim tanam atau empat bulan. Dia mengaku sangat terbantu dengan program tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan setelah dia gagal panen pada dua kali musim tanam akibat serangan hama.

"Luas areal yang masuk ke dalam Mitra Tani Bulog sementara yang belum panen ada kurang lebih 9 ha. Keuntungan yang saya dapat dari sisi permodalan sangat terbantu dan dari hasil jual panennya yang harganya tidak kalah saing dengan harga dari pabrik swasta," ucapnya.

Rizal berharap program Mitra Bulog ini dapat berkembang terus untuk mengantarkan kebaikan kepada petani. Dia menyarankan agar Bulog dapat bekerja sama dengan BUMN pangan lainnya khususnya pupuk.

"Karena kelangkaan dan keterbatasan jatah pupuk yang diberikan ke petani menjadi hambatan petani dalam melakukan budidaya tanaman. Akan lebih baik, apabila pihak Bulog, bisa menyediakan pupuk subsidi, yang kemudian bisa dibeli oleh para petani mitranya," jelasnya.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita menyampaikan, program Mitra Tani menjadi cara Bulog melakukan jembut bola gabah langsung ke petani. Dengan begitu, dapat membantu petani untuk kepastian penyaluran dan harga. Sementara Bulog, juga mendapatkan kepastian pasokan dalam negeri

Tidak hanya mengambil hasil produksi, Bulog juga melibatkan kemitraan untuk mendampingi petani, dari sisi produksi hingga pembiayaan.

"Mitra Tani mengedepankan kolaborasi dengan petani, kami memperkuat rantai pasokan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memberikan pelatihan kepada petani mengenai metode pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan," ujar Febby

Menanggapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan stok dalam negeri, Bulog berencana memperluas jangkauan Program Mitra Tani. Febby menyebut program itu merupakan inisiatif hulu yang dirancang mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan mendukung petani secara langsung.

"Program ini berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian krusial seperti pupuk dan benih, sekaligus menawarkan pembiayaan produksi untuk memastikan petani dapat menjalankan praktik pertanian berkelanjutan," jelasnya.

Sementara Ketua PMO Mitra Tani Perum Bulog, Fahrurozi menjelaskan, Mitra Tani hadir dalam rangka merangkai budi daya menuju ekosistem yang ideal dalam menyejahterakan petani, peningkatan produktivitas, meningkatkan keberlanjutan pertanian dan akses pangan berkualitas serta penguatan kepastian pasokan hulu perusahaan.

Latar belakang lain hadir program tersebut karena semakin menyempitnya lahan pertanian akibat konversi ke non pertanian (perumahan/pabrik/infrastruktur). Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Perum Bulog membentuk Mitra Tani untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

"Dari Mitra Tani Perum Bulog, petani mendapatkan pendampingan pelaksanaan budidaya oleh agronomist/tenaga ahli, pemberian asuransi gagal panen untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama, pinjaman pembiayaan biaya saprodi atau biaya usaha tani, menjadi standby buyer untuk jaminan pembelian hasil panen dengan harga minimal HPP atau harga pasar," jelasnya.

Ada lima skema kemitraan dalam program tersebut, pertama, skema pendampingan/kontrak farming. Jadi, lahan milik petani dan dilakukan bud idaya dengan biaya oleh petani dan hasilnya dijamin dibeli oleh Perum Bulog minimal harga pasar dengan fasilitas pendampingan oleh agronomist dan asuransi gagal panen.

Kedua, skema bagi hasil. Jadi, lahan milik petani dan dikerjakan oleh petani, sebagian atau seluruh biaya usaha tani diberikan pinjaman oleh Perum Bulog dalam bentuk pupuk, benih, pestisida dan sewa alat-alat pertanian.

"Hasil panen wajib disetorkan ke Perum bulog sebagai bagian dari pengembalian pinjaman sebesar nilai yang dipinjamkan oleh petani," terangnya.

Ketiga, skema sewa lahan, pada skema ini lahan disewa oleh Perum Bulog dan seluruh biaya usaha tani dibiayai oleh Bulog dan hasilnya diserap oleh Bulog dan petani sebagai penggarap atas lahan tersebut dan mendapatkan bagi hasil atas hasil yang dikerjakan.

"(Keempat) skema kemitraan sinergis, di mana pada skema ini bulog bekerja sama dengan gapoktan/mitra swasta/ universitas untuk melakukan budidaya di lahan milik petani atau lahan sewa dan semua hasil budi daya dapat jaminan di offtaker oleh Bulog," ucapnya.

Kelima, skema Program Makmur BUMN, pada skema ini Bulog bekerja sama dengan BUMN lainnya yang bergerak di sektor pangan dalam melakukan budidaya dan bulog sebagai standby buyer/offtaker atas hasil budidaya yang dilakukan.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Terkait kepastian penyerapan oleh Bulog, Pengamat Pangan Agus Saifullah mengatakan memang menjadi tugas Bulog guna menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras dalam negeri. Penyerapan itu tentunya sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

"Pemerintah itu memiliki patokan harga seperti ini, oleh sebab itu kewajibannya Bulog menyediaan dengan harga untuk public service (cadangan beras pemerintah)," terang dia ditemui beberapa waktu lalu.

Namun tidak bisa dipungkiri juga jika petani ingin menjual kepada perusahaan lain. Karena biasanya banyak juga penggilingan atau perusahaan beras menawarkan harga di atas dari Bulog.

"Petani diberi kebebasan menjual, begitu juga ke konsumen, yang penting ketersediaan Bulog ada. Kita nggak bisa melarang seseorang membeli harga tinggi kalau ada yang beli, nggak bisa larang juga pemerintah memiliki patokan, oleh sebab itu menyediakan harga cukup tadi," tuturnya.

Stok Bulog

Stok beras Bulog, realisasi pengadaan gabah dalam negeri mencapai 1.014.723 sampai 13 Oktober 2024. Pengadaan dilakukan melalui Sentra Penggilingan Beras Bulog, Tim Jemput Gabah, dan Mitra Penggilingan.

Secara rinci, pengadaan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) 643.519 ton, pengadaan beras komersial 371.294 ton. Realisasi importasi sampai yang sudah masuk 2,8 juta ton. Saat ini jumlah stok CBP di gudang Bulog 1,248 juta ton, komersial 257 ribut ton. Jadi jumlah total stok beras di gudang Bulog 1,5 juta ton.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Perum BULOG melakukan penyerapan gabah melalui kemitraan Program Mitra Tani Bulog di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Luas lahan yang dipanen di Desa Watukebo, Kabupaten Banyuwangi, ini mencapai sekitar 6 hektare dari luas total lahan project kemitraan sinergis sebesar 31 hektare.

Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita menyampaikan panen hari ini membuktikan Bulog hadir di tengah. Dalam kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah, Bulog bekerja sama menjemput ke Hulu dengan berkolaborasi bersama Pandawa Agri Indonesia melalui Program Mitra Tani.

"Jadi Program Mitra Tani ini, di mana nanti Program Kemitraan, bagaimana kita berkolaborasi dengan perusahaan ataupun Kelompok Tani atauGapoktan. Melalui Mitra Tani, yang mengedepankan kolaborasi dengan petani, kami memperkuat rantai pasokan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memberikan pelatihan kepada petani mengenai metode pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan," jelas Febby dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Ia mengungkapkan Bulog memperluas jangkauan Program Mitra Tani dalam memenuhi kebutuhan stok dalam negeri. Inisiatif hulu ini dirancang untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan mendukung petani secara langsung di Banyuwangi.

Adapun program ini fokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian krusial, seperti pupuk dan benih. Sekaligus menawarkan pembiayaan produksi untuk memastikan petani dapat menjalankan praktik pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Human Capital Sudarsono Hardjosoekarto menyampaikan perubahan iklim memang dihadapi secara global. Namun, Bulog tetap akan menjalankan tugas mulia untuk dua sisi.

"Sisi pertama secara singkat disebutnya Bulog mengantarkan kebaikan kepada seluruh masyarakat konsumen dengan cara menjamin tersedianya beras dan pangan pokok yang lain di semua tempat, baik melalui bantuan pangan maupun mekanisme pasar atau operasi pasar yang disebut SPHP saat ini sedang dijalankan," kata Sudarsono.

"Selain itu konsumen yang mengkonsumsi khususnya beras dan bahan pokok lain tidak mengalami kesulitan dan merasa aman akan ketersediaan cadangan pangan yang tersedia di berbagai gudang-gudang Bulog di seluruh indonesia dari Sabang sampe Merauke tetap terjaga," sambungnya.

Sedangkan sisi kedua, Bulog bersahabat dengan petani melalui Program Mitra Tani. Bulog kembangkan di berbagai tempat dan sudah dikembangkan juga pilot project di berbagai tempat bahkan nanti bekerja sama dengan TNI AD yang sudah mengembangkan tempat-tempat yang tadinya sumber daya airnya itu masih terbatas.

Adapun alat-alatnya disediakan Bulog supaya airnya cukup. Upaya ini dilakukan di berbagai provinsi sebagai kerja sama dengan Bulog. Hal ini menjadi salah satu bentuk wujud dari Bulog bersahabat dengan petani

"Kita sedang merencanakan juga untuk memperkuat cadangan pangan kita salah satunya dengan cara bersahabat dengan petani di daerah-daerah yang kita sebut lahan marginal yang masih luas di berbagai tempat seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan di berbagai provinsi yang lain. Menjelang Tahun depan nanti akan ada musim panen bulan Februari 2024, oleh sebab itu kita mendorong betul untuk produksi sebanyak mungkin dalam negeri, termasuk program-program mendorong pemuda-pemuda tani, anak-anak muda tani di desa ini supaya mencintai bertanam supaya produksinya bagus," papar Sudarsono.

"Selain dukungan finansial, program ini menyediakan bantuan agronomi yang komprehensif, termasuk panduan tentang pengelolaan tanaman dan teknik pemanenan yang optimal, guna memastikan ketahanan jangka panjang di sektor pertanian," tambahnya.

Turut hadir perwakilan mitra kerja sama Bulog, CEO PT Pandawa Agri Indonesia Kukuh Roxa dan Perwakilan Petani Muda Arvy Rizaldy. Kukuh menjelaskan pihaknya merancang inovasi khusus untuk memenuhi kebutuhan petani, sekaligus menjaga kesehatan lingkungan dan tanah.

"Produk dalam paket PPAI merupakan alternatif ramah lingkungan terhadap input konvensional, sehingga pertanian lebih berkelanjutan dan mendukung keberhasilan pertanian jangka panjang. Petani dapat memperoleh laba bersih yang lebih tinggi, memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan, dan mampu mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan," tutur Kukuh.

Sementara itu, perwakilan petani muda di Banyuwangi Arvy Rizaldy merinci sektor pertanian padi menghadapi tantangan yang signifikan dengan hanya 21,9% petani berusia 16-30 tahun.

"Banyak anak muda menghindari pertanian karena kurangnya minat dan persepsi negatif terhadap profesi tersebut. Bertani dengan Teknologi PPAI menurunkan hambatan bagi generasi muda karena prosesnya disederhanakan dan menerima pendampingan yang erat," ujar Arvy.

"Selain itu, hasilnya lebih menguntungkan, menjadikan pertanian sebagai pilihan karier yang lebih menarik dan layak bagi kaum muda," sambungnya.

Distribusinya harus diperbaiki, rantai penawarannya perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat kembali ke normal lagi

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Abdul Aziz Ahmad mengatakan pemerintah perlu mengendalikan deflasi agar harga sejumlah komoditas khususnya pangan tidak cenderung turun seperti yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

"Selama ini, praktik yang sering dilakukan adalah bagaimana mengatasi kenaikan harga, bukan mengatasi penurunan harga. Ini yang belum menjadi concern pemerintah walau fenomena ini sudah terjadi dalam periode yang agak lama," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Akan tetapi, kata dia, konsep inflasi maupun deflasi itu kondisi umum karena hal itu rata-rata dari semua komoditas seluruh produk.

Menurut dia, inflasi merupakan perkembangan harga yang cenderung meningkat dan hal itu dibutuhkan dalam perekonomian karena akan mendorong kinerja produsen untuk meningkatkan produksi.

Sebaliknya, lanjut dia, deflasi justru melemahkan perekonomian karena menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat karena produk-produk sudah dianggap tidak menarik oleh masyarakat.

"Pada periode deflasi lima bulan ini memang ada produk-produk yang harganya naik, lalu ada yang harganya turun. Itu kan ada sistem pembobotan dalam penghitungan inflasi maupun deflasi," katanya.

Ia mengatakan secara kebetulan menunjukkan indikator deflasi merupakan kelompok komoditas yang memang bobotnya cenderung tinggi.

Menurut dia, jika berlangsung terus-menerus, deflasi dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang berdampak terhadap penurunan harga produk-produk yang lain.

"Itu jangka panjang sih, tapi kalau menurut kami, sebagai ekonom, ini masih baik-baik saja, belum terlalu berdampak serius karena toh komoditas yang lain masih banyak yang meningkat," katanya.

Ia mengakui deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir dipicu oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, salah satunya pasokan sayuran melimpah karena sedang panen.

Oleh karena itu, kata dia, perlu perhatian yang intensif kepada petani karena pihak yang terdampak deflasi adalah produsen, bukan sisi konsumen.

"Memang yang diharapkan adalah stabilitas harga, bukan harga yang stabil tinggi dan bukan harga yang cenderung turun. Kalau dari sisi fluktuasi harga, yang paling fluktuatif memang harga komoditas pangan dan kebetulan pangan ini dalam beberapa bulan ini cenderung turun," katanya.

Menurut dia, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan deflasi, salah satunya dibiarkan saja karena saat mendekati akhir tahun biasanya akan terjadi kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti daging dan telur.

Ia mengatakan kenaikan harga komoditas pangan yang biasa terjadi mulai November itu merupakan fluktuasi harga yang rutin karena bersifat musiman.

"Tapi, kalau memang ada upaya atau tindakan secara khusus, berarti pemerintah perlu memberikan dukungan bagaimana petani itu tidak terlalu banyak merugi. Ya, memang problemnya enggak kayak dulu, kalau dulu bisa diatasi oleh Bulog, sekarang ya susah," katanya.

Ia mengatakan selama ini praktik yang sering dilakukan adalah bagaimana mengatasi kenaikan harga, bukan bagaimana mengatasi penurunan harga.

Oleh karena itu, kata dia, perlu dipikirkan cara untuk mengatasi harga komoditas pangan tidak cenderung turun.

"Mungkin problemnya sisi distribusi ya, karena memang tidak semua daerah menghasilkan sayuran, misalnya Purwokerto bukan daerah penghasil sayuran, sehingga harga sayuran di sini relatif cenderung stabil," katanya.

Akan tetapi di daerah-daerah penghasil sayuran, kata dia, harga komoditas tersebut justru cenderung turun.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan perlu dipikirkan bagaimana cara mengamankan distribusi komoditas pangan seperti sayuran agar harga tetap stabil pada posisi normal.

"Distribusinya harus diperbaiki, rantai penawarannya perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat kembali ke normal lagi," kata Abdul Aziz.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penyebab utama terjadinya deflasi atau penurunan harga barang selama lima bulan berturut-turut terjadi karena banyaknya produk impor jadi yang membanjiri pasar dalam negeri Indonesia.

"Deflasi (terjadi) karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi," kata Agus saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sebab menurutnya sebagian besar produk impor yang masuk ke Indonesia ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Sehingga produk hasil industri dalam negeri tidak laku atau terpaksa ikut menjual dengan harga murah meski mengalami kerugian.

"Jadi kita melihatnya karena barang-barang impornya banyak masuk ke Indonesia, dari kaca mata industri ya, tapi kalau dari kacamata sektor lainnya berbeda, tapi kalau dari kacamata industri deflasi itu didorong karena banyaknya barang impor," ucapnya.

"Karena barang yang masuk kan barang-barang murah," tegas Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan dari sudut pandang industri permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membatasi masuknya produk impor murah.

"Kalau produk impor murah dibatasi, maka pasar domestik itu harga barang-barang bisa, terutama harga produk manufaktur, bisa dinaikkan. Bisa naik, terutama harga produk manufaktur dalam negeri," kata Febri.

"Kalau harga produk manufaktur dalam negeri di pasar domestik bisa naik, itu akan meningkatkan permintaan atas produksi. Kalau produksi meningkat, maka industri akan lebih berani memberikan insentif tambahan atau menyerap tenaga kerja yang baru," tambahnya.

Menurut Febri, secara berkelanjutan kondisi perbaikan jumlah permintaan produksi ini akan membuat banyak perusahaan sektor industri menyerap tenaga kerja baru. Hal ini berlanjut membuat

"Kalau ada tenaga kerja baru yang terserap, dan kemudian ada insentif yang tambahan (untuk pekerja), maka rumah tangga akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya meningkat, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat, ya," papar Febri.

"Itu akan mengurangi deflasi (komoditas lain). Harga barang-barang juga akan meningkat juga. Karena daya beli masyarakat meningkat. Salah satu penyebab deflasi kan daya beli masyarakat menurun," ucapnya lagi.

Untuk itu, Febri meminta kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Semisal aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kami melihat akar masalah deflasi itu ada pada pasar domestik yang kebanjiran produk impor dengan harga murah. Jadi kami minta agar Kementerian/Lembaga, agar segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Produk impor jadi, sekali lagi produk impor jadi," terangnya.

"Supaya harga-harga produk impor jadi seperti tekstil, pakaian jadi, apalagi itu ubin keramik, itu bisa naik. Sekarang kan banyak produk impor itu yang murah harganya kan, dan itu juga menurut kami bisa memicu deflasi," tambah Febri.

Kemudian Kemenperin juga meminta agar Kementerian/Lembaga terkait juga merevisi aturan impor, seperti dalam Permendag 8 Tahun 2024; kemudian pengalihan pelabuhan masuk untuk komoditas produk jadi, dan penurunan bunga kredit untuk industri dalam negeri.

"Ya kan solusinya kalau terhadap banjir impor itu, kami merekomendasikan direvisi Permendag 8 2024, diatur dan dialihkan pelabuhan masuk untuk tujuh komoditas barang jadi itu ke pelabuhan di Sorong, di Bitung. Terus juga kredit produksi, kredit untuk manufaktur, itu diturunkan suku bunganya, suku bunga pinjamannya," ucapnya.

CEO Vale Indonesia, Febriany Eddy merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pagi ini. Febriany datang bersama beberapa perwakilan Vale Base Metals.

Febriany mengatakan, pihaknya akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia dan rombongan tiba sekitar pukul 9.50 WIB di Istana Kepresidenan.

Ketika ditanya hendak melaporkan apa, Febriany mengatakan pihaknya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Jokowi atas dukungannya kepada Vale selama ini. Di sisi lain pihaknya juga melaporkan beberapa perkembangan terkini proyek Vale.

"Tidak ada apa-apa, kami hanya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini kepada Vale dan berharap bahwa akan mendapat dukungan saja, sekalian meng-update juga progres perkembangan kita terakhir ini," beber Febriany, Kamis (5/9/2024).

Seperti diketahui, saham Vale telah dikuasai secara mayoritas oleh Indonesia. BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID telah menyelesaikan transaksi pembelian sekitar 14% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk dari Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM).

Menurut Febriany, setelah penambahan kepemilikan Indonesia, Vale akan terus melanjutkan agenda hilirisasi seperti yang dicanangkan oleh Jokowi.

"Kan hilirisasi harus tetap jalan, kan pak menteri juga sering ngomong kan, jadi MIND ID hilirisasi tetap harus jalan, itu penting, harus selesai segara dengan baik," beber Febriany.

Simak Video: Inovasi Energi Terbarukan dan Terobosan PLTA dari PT Vale Indonesia Tbk

[Gambas:Video 20detik]