Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. DFSK Gelora E semakin akrab di kalangan pengusaha dan pemilik bisnis. Kendaraan listrik dengan konsep minibus ini banyak digunakan untuk berbagai kepentingan mulai menjadi angkutan umum, travel shuttle, antar jemput karyawan, angkutan logistik hingga ambulance.

Kali ini giliran PT Dyandra Mitra Indah sebagai pengelola Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. DFSK Gerlora E dipilih sebagai kendaraan operasionalnya. PT Sokonindo Automobile yang menaungi merek kendaraan DFSK dan Seres, melakukan serah terima mobil listrik DFSK Gelora E Minibus pada tanggal 29 Oktober 2024.

Sales & Marketing Director Sokonindo Automobile Cing Hok Rifin merasa senang lantaran Jagat Satwa Nusantara memilih Gelora E untuk menjadi kendaraan operasional dan berkontribusi terhadap upaya konservasi ini.

“Ditambah dengan konsep baru TMII yang mengusung tema kawasan wisata hijau, Gelora E adalah kendaraan sempurna untuk organisasi seperti Jagat Satwa Nusantara yang memadukan keberlanjutan, efisiensi, dan keandalan," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Jumat (1/10).

Menurut Cing Hok, dengan digunakannya DFSK Gelora E maka kegiatan operasional di Jagat Satwa Nusantara bisa lebih ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi dampak negatif emisi karbon, sekaligus berkontribusi terhadap udara lebih bersih dan lingkungan yang lebih sehat.

Di sisi lain biaya energi dan perawatannya yang rendah akan menjadikan DFSK Gelora E sebuah solusi yang efisien untuk pengoperasian dalam jangka panjang.

Kelebihan lainnya, pengguna mobil listrik yang memasuki kawasan TMII, dapat langsung memasuki jalur Green Zone (Zona Hijau), yang membuat perjalanan dengan DFSK Gelora E menjadi lebih leluasa tanpa hambatan, ketika melintas di area TMII.

DFSK Gelora E merupakan kendaraan listrik komersial ringan pertama di Indonesia yang menawarkan solusi mobilitas hemat energi dengan menggunakan teknologi 100% listrik.

DFSK Gelora E hadir dalam 2 varian, yaitu minibus berkapasitas 7 orang dan varian Blind Van dengan kabin ekstra luas dan lapang yang dapat meningkatkan kapasitas kargo.

Baterai yang digunakan menggunakan teknologi Lithium-ion dengan kapasitas 42 kWH, memberikan jarak tempuh sejauh 300 km.

Untuk setiap pembelian DFSK Gelora E, Sokonindo Automobile memberikan garansi kendaraan 3 tahun atau 120.000 km, serta garansi baterai selama 5 tahun atau 200.000 km. Perawatannya dapat dilakukan di seluruh jaringan dealer DFSK di Indonesia oleh mekanik bersertifikat, didukung peralatan canggih serta pengunaan komponen-komponen original.

Saat ini, DFSK Gelora E dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 350.000.000 (OTR Jabodetabek).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta ditunjuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) mendampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

Namun, Anis Matta tidak sendiri karena Prabowo juga menunjuk Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno sebagai Wamenlu.

Sebelum menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora, Anis Matta sudah malang melintang dalam perpolitikan di Tanah Air di bawah bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1968 ini adalah salah satu pendiri Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada 20 Juli 1998.

Partai Keadilan akhirnya berubah nama menjadi PKS setelah pemilihan umum 1999, tepatnya pada 2 Juli 2003.

Dikutip dari laman resmi miliknya, Anis Matta lantas menempati posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS sejak partai tersebut berdiri hingga diangkat menjadi presiden partai oleh Majelis Syuro PKS.

Dia menjabat sebagai Presiden PKS pada 1 Februari 2013 sampai 10 Agustus 2015.

Namun, PKS akhirnya memutuskan memecat Anis Matta dan Fahri Hamzah karena terjadi gejolak dalam internal partai pada 2016.

Padahal, di bawah kepemimpinan Anis Matta, PKS berhasil lolos ke Senayan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, di tengah kasus korupsi yang menjerat eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Bersama PKS, Anis Matta pernah lolos menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan I selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Bahkan, Anis Matta pernah dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode keduanya. Tetapi, dia mundur karena dilantik menjadi Presiden PKS pada 2013.

Setelah dipecat dari PKS, pada 28 Oktober 2019, Anis Matta dan Fahri lantas membangun Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS yang juga memilih hengkang.

Perjuangan Anis Matta membesarkan Partai Gelora tidak mudah. Bersama Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum (waketum) partai, Anis belum mampu membawa Gelora lolos ke Parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Gelora hanya memeroleh 1.282.000 suara atau masih dibawah satu persen dari seluruh suara nasional.

Oleh karenanya, tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Terkait harta kekayaan, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, tercatat ada nama Muhammad Anis Matta yang dua kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pertama, total harta kekayaannya sebesar Rp 4.753.622.000 berdasarkan tanggal lapor 26 Desember 2003. Kedua, sebesar Rp 6.579.720.000 tanggal lapor 7 Desember 2009.

Namun, tidak diketahui detail data dari LHKPN tersebut karena tidak bisa diunduh dan tidak bisa dilihat.

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan nama-nama yang akan memimpin Kementerian Perumahan.

Hashim mengatakan, yang akan menduduki posisi sebagai Menteri Perumahan Ialah politikus Partai Gerindra Maruar Sirait.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," kata Hashim, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Sedangkan yang akan menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Perumahan ialah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Baik Maruar maupu Fahri telah dipanggil ke kediaman Prabowo pada Selasa (15/10/2024) lalu.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah telah dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan. Maruarar, yang biasa disapa Ara, dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober.

Usai bertemu Prabowo, Maruarar pun menyampaikan pesan Prabowo kepadanya.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali, ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Ara di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sementara Fahri Hamzah dipanggil Prabowo sehari kemudian, Selasa (15/10/2024).

"Ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Simak: Video Para Calon Menteri Berkemeja Putih Saat Pembekalan di Hambalang

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Elite partai politik nonparlemen pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut masuk bursa calon wakil menterikabinet Prabowo-Gibran.

Para elite itu datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (15/10/2024), bergantian dengan politikus partai politik lain serta tokoh-tokoh nonpartai.

Partai Gelora, misalnya, diwakili oleh Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah. Keduanya sama-sama memberikan sinyal bakal masuk kabinet Prabowo saat dicegat wartawan seusai pertemuan.

Selain itu, terlihat pula Ketua Umum Partai PrimaAgus Jabo dan eks Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang juga Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono.

Pada Senin (14/10/2024) kemarin, tidak ada perwakilan PSI, Prima, dan PKPI yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, ketika Prabowo sedang memanggil para calon menteri.

Adapun para calon menteri yang dipanggil kemarin umumnya berasal dari partai-partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang mendapatkan kursi di parlemen, termasuk para ketua umum partai.

Pada Selasa hari ini, Prabowo memanggil tokoh-tokoh yang akan menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, ada 49 calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo.

Jakarta: Dalam persiapan pembentukan kabinet untuk pemerintahan 2024-2029, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh penting, termasuk Anis Matta dan Fahri Hamzah, ke kediamannya di Jalan Kertanegara pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pemanggilan kedua tokoh dari Partai Gelora ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan mereka mendapatkan jatah menteri dalam kabinet mendatang.

Anis Matta, yang merupakan Ketua Umum Partai Gelora, dan Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR, dikenal sebagai politisi yang vokal dan memiliki pengaruh signifikan di kalangan pendukungnya. Keduanya diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pemerintahan Prabowo.

Baca juga: Jokowi Ganti Kepala BIN, DPR Bentuk Tim Khusus untuk Fit and Proper Test
Selain Anis Matta dan Fahri Hamzah, Prabowo juga memanggil sejumlah nama lain, seperti Budiman Sudjatmiko, Bima Arya, Viva Yoga Mauladi, dan Immanuel Ebenezer. Nama-nama ini menunjukkan keragaman latar belakang, termasuk dari kalangan akademisi dan praktisi, yang diharapkan dapat memperkaya kabinet Prabowo.

Pemanggilan Anis Matta dan Fahri Hamzah ini menegaskan posisi Partai Gelora dalam koalisi pemerintahan. Sebagai partai yang baru muncul di kancah politik, kehadiran mereka di kabinet bisa menjadi langkah strategis bagi Prabowo untuk menjangkau basis pemilih yang lebih luas.

Masyarakat kini menunggu dengan penuh harap pengumuman resmi mengenai formasi kabinet. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah Prabowo akan mengakomodasi keinginan Partai Gelora dengan memberikan jatah menteri kepada Anis Matta dan Fahri Hamzah, serta bagaimana peran mereka dalam struktur pemerintahan ke depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta -

PertaLife Insurance, perusahaan asuransi jiwa, kesehatan, dan pengelolaan dana pensiun afiliasi dari PT Pertamina (Persero) turut mendukung ajang Jakarta Running Festival (JRF) 2024 dengan memberikan perlindungan asuransi. Dukungan ini membuktikan PertaLife Insurance merupakan perusahaan yang peduli dengan dunia olahraga dan kesehatan.

Adapun ajang Jakarta Running Festival 2024 ini berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada 10-13 Oktober 2024 lalu.

Direktur Utama PertaLife Insurance, Hanindio W. Hadi mengatakan perusahaan sangat antusias mendukung JRF 2024. Menurutnya, olahraga merupakan gaya hidup sehat yang perlu didukung. Oleh karena itu, PertaLife Insurance berpartisipasi dengan menyediakan asuransi bagi peserta dan penyelenggara.

"Dengan memberikan perlindungan asuransi, kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelari dan panitia, juga sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap kesehatan masyarakat. Kami percaya bahwa olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan dan mengurangi risiko berbagai penyakit," kata Hanindio dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

"Kami juga berharap melalui kerja sama ini selain bisa menginspirasi masyarakat untuk aktif bergerak dan hidup sehat, juga mengajak banyak orang untuk menyadari pentingnya memiliki perlindungan asuransi," sambungnya.

Sementara itu, Corporate Communication PertaLife Insurance Ratih Wijaya menjelaskan ada total 16.600 pelari yang berpartisipasi dalam acara bergengsi ini.

"(Pelari) dapat berlari dengan lebih tenang, karena PertaLife Insurance memberikan perlindungan asuransi melalui produk Group Term Life, yaitu bila selama masa pertanggungan, peserta meninggal dunia secara normal (natural death), meninggal akibat kecelakaan, cacat total akibat kecelakaan, maka peserta akan mendapatkan Uang Pertanggungan senilai Rp 25.000.000/orang, sedangkan bila peserta mengalami kecelakaan akan mendapatkan biaya perawatan senilai Rp 5.000.000/orang," jelas Ratih.

"Selain 16.600 pelari, PertaLife Insurance juga memberikan proteksi untuk Panitia penyelenggara yang terlibat," imbuhnya.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina terus mendorong anak usahanya untuk mengembangkan bisnisnya.

"PertaLife dapat memanfaatkan event Jakarta Running Festival untuk meningkatkan brand positioningnya sehingga bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat," ungkapnya.

Sebagai informasi, Jakarta Running Festival atau JRF 2024 merupakan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh PT Kelompok Lari Anak Bangsa (KLAB). Bukan sekadar acara lomba lari biasa, acara ini dikemas dengan berbeda dalam bentuk festival.

(ega/ega)

Jakarta -

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau kantor-kantor di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 5 September. Di hari itu ada dua agenda besar di kawasan GBK yang berpotensi menimbulkan kepadatan.

Dalam catatan detikcom, di hari itu akan dilaksanakan misa akbar Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK dan Stadion Madya. Jumlah peserta kegiatan ini diperkirakan mencapai 90 ribu umat Katolik.

Kemudian ada juga acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan yang rencananya juga akan dihadiri oleh ribuan tamu undangan dari berbagai negara.

"Kami mengimbau, sifatnya mengimbau. Di lokasi-lokasi yang memang tadi saya sampaikan, ada kegiatan dua, kegiatan kenegaraan cukup besar," kata Heru di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jakarta, Nurjaman, mengatakan pihaknya menerima baik imbauan WFH pada 5 September nanti. Namun apakah nanti para pengusaha dapat melaksanakan imbauan ini atau tidak akan bergantung pada penilaian masing-masing.

"Imbauan itu kami terima, tapi kita coba sampaikan kepada para pengusaha, kepada perusahaan di Jakarta khususnya, kalau dimungkinkan ya jalankan. Kalau tidak dimungkinkan ya coba cari cara lain yang memungkinkan untuk mendukung di tanggal 5 September untuk dilakukan WFH," kata Nurjaman kepada detikcom.

"Kan itu bukan suatu kewajiban, tapi itu kan sekadar imbauan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan WFH ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita jalan seperti biasa," terangnya lagi.

Namun menurutnya imbauan ini hanya bisa dilakukan oleh sekitar 10% pengusaha di Jakarta. Bahkan kalaupun ada perusahaan yang nantinya bisa mengikuti imbauan ini, kemungkinan besar tidak semua karyawan bisa WFH.

"Tidak semua (perusahaan bisa WFH), presentasinya paling sekitar 10% yang bisa WFH, itu pun sulit untuk bisa dilaksanakan kalau kita mau jujur-jujuran. Tapi kita juga kan harus benar-benar bagaimana mensiasati ketika dilakukan aktivitas tanggal 5 tersebut tidak terganggu," ungkapnya.

"Pesan WFH itu paling cuma (bisa dilakukan oleh) beberapa, di pucuk kepemimpinan dimungkinkan. Mungkin di kelas atau yang di strukturnya berada di top manager dimungkinkan, tapi seberapa dampaknya (terhadap perusahaan kalau dilakukan)?" tambah Nurjaman lagi.

Pada akhirnya Nurjaman hanya bisa menyerahkan keputusan untuk mengikuti imbauan ini atau tidak sepenuhnya kepada masing-masing pengusaha. Sebab menurutnya tidak mungkin juga memaksa para pengusaha ini untuk melakukan WFH kalau hal ini dapat merugikan mereka.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada para pengusaha karena sifatnya ini kan imbauan. Karena kalau dilakukan WFH lalu tidak ada produktivitas malah jadi kerugian besar. Harus berdasarkan pertimbangan perusahaan masing-masing, kalau nggak siapa yang mau menanggung beban kerugian perusahaan?" ucapnya.

(fdl/fdl)

Mahkamah Konstitusi mengubah aturan Pilkada Serentak 2024 melalui putusan nomor 60 dan 70. Gugatan di MK ini dilayangkan oleh Partai Buruh dan Gelora.

Imbas putusan MK nomor 60, syarat parliamentary threshold 20 persen bagi parpol untuk mengusut calon di Pilkada dihapuskan. Sebagai gantinya, MK meminta syarat mengusung calon menggunakan suara ambang batas hasil Pileg.

Muncul kabar Partai Gelora ditegur Koalisi Indonesia Maju setelah putusan MK. Gelora dinilai tidak berkoordinasi mengenai gugatan ke MK sehingga memicu kegaduhan.

Padahal Gelora merupakan salah satu parpol yang tergabung dalam KIM bersama Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI.

Ketua Umum DPW Gelora, Anis Matta, membantah kabar pihaknya ditegur oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait dengan gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia memastikan KIM tetap solid.

"Enggak, enggak ada teguran dari KIM ke Partai Gelora," kata dia di Media Center Gelora pada Selasa (27/7).

Anis Matta menambahkan, gugatan tersebut bertujuan agar perolehan suara yang diperoleh oleh Gelora dalam Pileg tak menjadi sia-sia. Maka dari itu, pihaknya mengajukan permohonan ke MK agar mengubah aturan sebelumnya.

"Sebenarnya kita hanya meminta satu hal yang sangat basic dalam politik yaitu supaya suara yang kita peroleh dalam Pemilu legislatif yang lalu tidak ada yang sia-sia," ujar dia.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DPW Gelora, Fahri Hamzah. Dia juga membantah Gelora ditegur oleh KIM terkait gugatan ke MK.

"Engga ada (ditegur) orang kan koalisi kan setara, jadi yang ada adalah diskusi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dan Partai Gelora berkongsi mendaftarkan gugatan uji materi Undang-undang tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penyebabnya, pasal 40 ayat (3) undang-undang tersebut dianggap diskriminatif bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD setempat untuk mengusung calon kepala daerah.

Dalam petitumnya, mereka meminta agar pasal tersebut dicabut oleh Mahkamah.

Di samping itu, mereka juga meminta majelis hakim menerbitkan putusan provisi (sela) bahwa perkara ini akan diprioritaskan karena tahapan pencalonan kepala daerah akan segera dibuka KPU bulan depan.

Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik diatur pada Pasal 40 UU Pilkada yang mengandung 3 ayat.

Pada ayat (1), UU Pilkada mengatur soal ambang batas pencalonan (threshold) kepala daerah sebesar 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah partai politik pengusung di pileg DPRD setempat.

Pada ayat (2), UU Pilkada mengatur soal teknis penggunaan threshold berdasarkan 20 persen kursi DPRD.

Pada ayat (3), UU Pilkada mengatur bahwa penggunaan threshold berdasarkan 25 persen suara sah di pileg hanya berlaku untuk partai politik di DPRD.

Ketentuan ayat (3) ini lah yang dianggap bermasalah.

"Aturan itu jelas tidak adil. Setiap parpol yang memperoleh suara pada Pileg DPRD 2024, baik yang memperoleh kursi DPRD maupun yang tidak, seharusnya diberikan hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon," kata pengacara Partai Buruh, Said Salahuddin, Rabu.

Ia menggarisbawahi kata "atau" yang mencerminkan syarat alternatif pencalonan di pilkada. Jika tidak menggunakan kursi di DPRD, maka alternatifnya menggunakan hitungan suara sah pileg.

Sehingga, menurut dia, hitungan suara sah pileg hanya boleh digunakan oleh partai politik di DPRD tak masuk akal.

Partai Buruh-Gelora pun mengungkit Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang secara substansi justru dilanggar UU Pilkada.

Dalam putusan 19 tahun lalu itu, MK menegaskan bahwa partai politik di luar DPRD juga bisa mengusung calon kepala daerah, sepanjang memenuhi akumulasi suara sah di pileg sebelumnya.

"Bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD," jelas Mahkamah dalam putusan tersebut.

Masalahnya, UU Pilkada yang digugat Said cs ini terbit pada 2016 ketika Indonesia mencoba skema peralihan menuju pilkada serentak dan putusan MK ini tidak menjadi perhatian.

"Seharusnya, pembentuk UU Pilkada Serentak tidak boleh memuat norma yang substansinya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," tegas Said.

Sidang uji materi ini digelar MK siang ini, Rabu (24/7/2024).

Jakarta -

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan Gelora Bung Karno (GBK) akan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025.

Ia menyebut masuknya GBK dalam daftar usulan PSN 2025 ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, sore tadi.

"PSN juga mendapat arahan (dari Jokowi) bahwa PSN GBK ini akan diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olah raga dan hiburan, dan nanti akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut," terang Sandiaga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menjelaskan kawasan GBK seluas 279 hektare ini memiliki kapasitas yang cukup untuk dijadikan kawasan terintegrasi event olah raga hingga konser musik berskala internasional. Pengembangan ini tentu dimaksudkan untuk menarik acara berskala internasional masuk Indonesia.

Meski begitu, rencana ini masih harus dikaji lebih lanjut oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola GBK. Termasuk untuk wilayah mana saja yang diusulkan menjadi PSN hingga nilai investasinya nanti.

"Ini nanti akan dikaji oleh BLU yang mengelola GBK dan apa yang akan dibangun wilayahnya di mana, akan diusulkan untuk menjadi PSN atas nilai investasi yang besar dengan dampak nilai ekonomi dan multiplier effect," ujarnya.

Ditargetkan pengusulan PSN GBK ini akan rampung pada 2025 nanti. Diajukan bersama dengan penganggaran proyek pengelolaan dana abadi sektor pariwisata Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).

"Ini akan tuntaskan di 2025 pengusulannya, sama seperti penganggaran Indonesia Quality Tourism Fund yang regulasinya akan selesai di bulan Agustus nanti untuk dimasukkan di RAPBN 2025," ucap Sandiaga.

(hns/hns)

Jakarta (ANTARA) - Penyelenggara pagelaran musik BNI Loudfest vol.3 2024 berupaya menjaga keamanan fasilitas yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sejak sebelum hingga acara selesai diselenggarakan.

“Kami BNI sadar betul bahwa penggunaan SUGBK untuk acara membutuhkan penanganan khusus agar tidak meninggalkan dampak negatif terhadap kondisi stadion. BNI telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk memastikan kualitas lapangan dan infrastruktur SUGBK tetap terjaga baik,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Okki menuturkan dalam acara yang diselenggarakan pada Sabtu (6/7) itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah menggunakan penutup rumput berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar internasional untuk melindungi rumput selama acara berlangsung.

Selain itu, persiapan menyeluruh dan inspeksi lapangan untuk memastikan kondisi rumput dalam keadaan optimal juga dilakukan sebelum acara dimulai.

Ketika acara berlangsung pun pemantauan kondisi lapangan untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terjadi juga terus dilakukan. Penutup rumput dipastikan tetap berada di tempatnya untuk melindungi rumput dari aktivitas selama acara.

Sementara usai acara pihaknya segera melakukan perawatan yang intensif termasuk pemupukan, penyiraman, dan aerasi khusus juga langsung dilakukan, terlebih lagi lapangan SUGBK tengah direnovasi.

"Upaya ini dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan kembali optimal dan siap digunakan untuk pertandingan sepak bola bertaraf internasional," ujar Okki.

Upaya lain yang dikerjakan oleh BNI yakni menjaga kebersihan SUGBK dengan menyediakan tempat sampah yang memadai di setiap sisi stadion. Tim kebersihan dikerahkan untuk membersihkan seluruh area GBK pasca acara, baik di dalam maupun di luar stadion, termasuk tribun, area parkir, dan toilet.

Menurutnya, pengawasan ketat dilakukan oleh petugas kebersihan di seluruh fasilitas seperti kursi penonton, toilet, dan area lainnya untuk memastikan kebersihan terjaga dan tidak ada sampah yang menumpuk. Dengan demikian, seluruh fasilitas tetap terjaga dengan baik di tengah-tengah masa perawatan SUGBK.

"Upaya mitigasi yang dilakukan BNI merupakan bukti nyata komitmen dan tanggung jawab BNI dalam menjaga kebersihan dan keindahan SUGBK. BNI memahami bahwa SUGBK bukan hanya sebuah stadion sepakbola, tetapi juga merupakan simbol kebanggaan rakyat Indonesia," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024