Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp 1,4 triliun.

Melansir keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (28/10), transaksi tersebut terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2024.

Direktur Keuangan PT Jhonlin Agro Raya Tbk Temmy Iskandar mengatakan, nilai aset yang dijaminkan berupa 12 sertifikat hak guna usaha (HGU) atas kebun kelapa sawit, bangunan pabrik biodiesel, bangunan pabrik minyak goreng, dan bangunan power plant beserta sarana dan prasarananya.

“Total nilai penjaminan itu sebesar Rp 1,4 triliun, serta jaminan perusahaan atas nama PT Eshan Agro Sentosa,” ujarnya dalam keterbukaan informasi yang dirilis pada 28 Oktober 2024.

Jangka waktu kredit tersebut selama 96 bulan. Rencananya, dana atas kredit investasi ini dipergunakan untuk melunasi seluruh utang bank yang dimiliki JARR saat ini.

“Dana dipergunakan untuk melunasi seluruh utang bank yang dimiliki perseroan saat ini di Bank Mandiri atas dua fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga dan Bank BPD Kalimantan Selatan atas fasilitas cash collateral credit,” ungkapnya.

Temmy menyebutkan, transaksi tersebut bukan Transaksi Afiliasi dan dikecualikan dari Transaksi Material.

Disebutkan, tidak ada dampak dari kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan.

“Transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Oktober 2024,” tuturnya.

Asal tahu saja, JARR mengantongi laba bersih sebesar Rp 155,3 miliar per kuartal III 2024, naik 226,16% secara tahunan alias year on year (yoy) dari sebelumnya Rp 47,62 miliar. Kenaikan laba itu diraih JARR di tengah penurunan penjualan sebesar 14,90% yoy ke Rp 2,6 triliun di akhir September 2024.

Melansir RTI, saham JARR saat ini ada di level Rp 302 per saham. Kinerja saham JARR naik 13,53% dalam sebulan dan naik 21,77% sejak awal tahun alias year to date (YTD).

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Mereka melakukan kegiatan penanaman di atas tanah negara tanpa izin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.39/2014 tentang Perkebunan, pada Oktober 2016.

MK membatalkan pasal yang mengatur bahwa orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah. Aturan itu diubah dari 'dan/atau' menjadi 'dan'.

"Karena 'dan atau' berubah menjadi 'dan' maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU," jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron menyebut, 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki HGU tersebut berada salam kurun waktu 8 tahun yakni 2017 hingga 2024. Mereka melakukan kegiatan penanaman sawit di atas tanah negara tanpa izin.

Dengan demikian, lanjut Nusron, ada potensi denda yang menunggu perusahaan-perusahaan sawit itu. Hal tersebut tengah dikoordinaisikan oleh Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama kerja dengan Jaksa Agung hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

ATR/BPN, kata Nusron, berkoordinasi dengan Kejagung apabila kegiatan 537 perusahaan sawit itu tergolong melanggar hukum atau tidak.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membahas apabila perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut menanam sawit si atas tanah negara itu akan terganjar denda.

"Mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP. Targetnya sampai Desember ini harus selesai," ujar politisi Partai Golkar itu.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Nusron membuka potensi pencabutan HGU kepada perusahaan-perusahaan dimaksud hingga penyitaan, apabila tidak membayar denda.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah  fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan yang  tetap beroperasi tetapi tidak memiliki HGU akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda pajak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN) sedang melakukan evaluasi lebih rinci.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid  dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. Ini yang mau ditertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare.

Penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” kata Nusron.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum punya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Ini merupakan salah satu program prioritas dalam seratus hari pertamanya sebagai Menteri.

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP.

Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi. Namun dalam praktiknya hingga 2024, para pengusaha nakal ini belum memiliki HGU, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 juta hektare.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun seperti yang diungkapkan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

Untuk itu Nusron mengaku pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

"Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami," papar Nusron.

"Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau," ucapnya lagi.

Sanksi Menanti Pengusaha Sawit Nakal

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron.

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Reporter: Syamsul Ashar, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada sebanyak 537 perusahaan perkebunan sawit yang nakal.

Sebab, 537 perusahaan sawit tersebut sejatinya badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)

Ancaman sanksi pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10).

Sanksi utama yang akan diterapkan kepada perusahaan ini adalah denda pajak. Adapun besaran denda saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Nusron juga menyampaikan Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU baru.

Perusahaan kelapa sawit yang terus beroperasi tanpa izin HGU seperti ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. "Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah," terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data Kementerian ATR BPN sejak tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

"Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare," kata Nusron.

Tonton:Pemerintah Akan Memburu Pengusaha Sawit Nakal Pengemplang Pajak

Ia menegaskan, sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit adalah perusahaan yang punya IUP atau punya HGU. Namun, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, kini perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang punya IUP dan juga punya HGU.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Total para pengusaha nakal ini mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan perkebunan.

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Nusron sendiri mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah nantinya para pengusaha perkebunan sawit nakal ini akan mendapat kemudahan dalam mengajukan sertifikat HGU atau tidak.

"Itu sedang menjadi pembahasan di tol level, dan bapak Presiden sudah sangat consent dengan masalah ini, dan pak Jaksa Agung sudah masuk ke wilayah ini, dan BPKP sudah melakukan penghitungan-penghitungan tentang kerugian dan mungkin denda yang harus dibayarkan mereka kepada negara. Nah setelah itu treatment-nya adalah apakah HGU-nya akan diperpanjang atau tidak di kami," tuturnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan para pengusaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam seratus hari kepemimpinannya di Kementerian.

Nusron mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 537 badan hukum atau badan usaha yang terdaftar perkebunan sawit yang belum punya sertifikat HGU. Namun selama ini bisa beroperasi atau mengolah lahan perkebunannya hanya dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP. Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi.

"Perlu kami sampaikan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budi daya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak guna atas tanah," jelas Nusron.

"Pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat 'dan/atau'-nya dihapus menjadi 'dan', 'atau'-nya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan MK itu adalah punya IUP dan juga punya HGU," terangnya lagi.

Para pengusaha yang sudah punya IUP sawit namun belum memiliki HGU inilah yang akan diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 hektare.

Hal ini menjadi penting mengingat ke-537 badan hukum ini masih beroperasi tanpa HGU meski perubahan aturan itu sudah diberlakukan delapan tahun yang lalu.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

Jakarta, ID- Penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU) harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan ekonomi, tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, penataan ulang itu merupakan bagian dari tiga program tugas utama dalam  100 hari kerja dalam mengatasi pertanahan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo tetap menandatangani PP No.29 Tahun 2024 yang memberikan kepastian HGU 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 95 tahun lagi, serta HGB 80 tahun yang bisa diperpanjang hingga 80 tahun kedua kepada investor.

Meskipun media ramai mengkritik Perpres 75 Tahun 2024, investor tetap mendapat jaminan bisa menguasai lahan di Ibu Kota Nusantara hingga 190 tahun.

Banyak yang heran dengan pola pikir pemerintah mengenai IKN, yang sangat mengandalkan investor. Pemerintah seakan lupa dengan konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang didasari gotong royong. Padahal leluhur kita membangun Majapahit, Demak, dan Mataram dengan gotong-royong.

Nenek moyang kita juga membangun perumahan dengan gotong-royong. Jika pemerintah menerapkan gotong-royong ASN untuk membangun hunian di IKN, maka APBN bisa berhemat Rp 150-390 triliun, sehingga kita tidak perlu kesana-kemari memohon KPBU ke investor dan terpojok membuat aneka insentif investasi untuk menambal feasibility IKN.

Investor adalah rational economic man, yang akan memaksimalkan keuntungan pribadi. Investor tahu bahwa pemerintah BU alias Butuh Uang: menginginkan kota berbiaya Rp 466 triliun, tetapi hanya siap anggaran Rp 89 triliun.

Apalagi ketika investor mempelajari Sejong City di Korea Selatan yang menggambarkan ciri-ciri IKN dalam bayangan pemerintah.

Hingga akhir 2023, smart city berpenduduk 350 ribu-an ini telah menghabiskan dana US$130 miliar atau setara Rp2.041 triliun, sehingga investor semakin menyadari bahwa Indonesia sangat butuh dana untuk menirunya.

Semakin kita butuh, rational economic man akan semakin menekan kita dengan aneka permintaan yang semakin merugikan. HGU yang bisa diperpanjang hingga 190 tahun adalah salah satu efek dari daya tawar pemerintah yang lemah akibat keinginan yang terlalu muluk tersebut.

Kita harus segera bangun dari mimpi smart-city ini, dan segera memperbaiki konsep IKN agar daya tawar IKN Nusantara kembali naik. Kita fokus saja dulu agar IKN Nusantara bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Mengingat perkantoran yang sedang dibangun kira-kira 2026 nanti bisa menampung 17 ribu ASN, pemerintah fokus saja memindahkan 16.990 ASN sesuai rencana awal dengan menggunakan APBN.

Saat ini hunian ASN yang terbangun hanya 1.740 unit apartemen, yang masing-masing unitnya isi 3 kamar. Masih kurang 10.000-15.000 hunian di tahun 2025 agar perkantoran pemerintah terisi optimal.

Kita harus membangun kekurangan hunian tersebut dengan gotong-royong, menggunakan prinsip ekonomi Pancasila. 

Salah satunya menjadikan koperasi sebagai penggerak pembangunan IKN Nusantara. Memberi kesempatan ASN untuk menjadi stakeholder utama atas hunian yang akan ditempati.

Pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara. Langkah pertama adalah memindahkan ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. Satu Hunian modular untuk 80-250 ASN dibangun di tengah lahan 6-20 ha.

Setiap bulan BUMN karya bisa menyelesaikan 1.000 modul untuk hunian 2.000-an ASN, sehingga hunian sementara untuk 10 ribu ASN bisa selesai dalam lima bulan.

Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik seluas 500 meter persegi untuk membangun sendiri perumahan bersama koperasi pilihannya.

Sebanyak enam tukang bisa menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dalam 7-10 hari, sehingga bisa menyelesaikan 70 rumah dalam setahun.

Artinya, pembangunan 10 ribu RISHA akan membuka 1.000-an lapangan kerja yang bisa diisi warga IKN dan sekitarnya.

Biaya pembangunan RISHA bisa ditanggung langsung oleh gaji ASN saat ini melalui skema KPR: dengan nilai kredit 200-300 juta, ASN mendapat rumah tipe 70 dan tanah 500 meter persegi. Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk 10.000-an kavling.

Konsep hunian tapak untuk 118.513 ASN hanya memerlukan lahan sekitar 9.000 Ha. Koperasi cukup membayar Rp 15-30 juta per Ha, sesuai harga keekonomian lahan perkebunan di Sepaku sebelum ada IKN.

Lahan perumahan ASN bisa diambil dari 34 ribu Ha kawasan IKN yang sudah dikuasai pemerintah.

Dengan konsep garden-house dan kewajiban memelihara lahan hijau 2/3, lahan yang bisa dibangun setiap ASN sekitar 150 meter persegi dan bisa dibuat dua atau tiga lantai untuk usaha kos-kosan di hari tua mereka. ASN bisa tenang memiliki hunian yang bisa mereka tempati hingga hari tua bersama anak-cucunya nanti.

Koperasi IKN Nusantara ini diawali oleh ASN. Tetapi nantinya warga non-ASN juga bisa bergabung asalkan memiliki komitmen dan produktivitas yang sama untuk bekerja membangun IKN Nusantara.

Aktivitas ekonomi Koperasi IKN bisa dimulai dari pengembangan hunian (bisnis developer perumahan), lalu nantinya bisa meluas ke jasa-jasa lainnya seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan transportasi.

Seperti halnya developer perumahan pada umumnya, modal awal dari koperasi ini adalah lahan, yang harus diberikan pemerintah sebagai kompensasi bersedianya ASN pindah dan memulai kehidupan baru di hutan eucalyptus dan mengubah kumpulan bangunan beton yang sepi menjadi ramai.

Agar koperasi terus tumbuh, setiap kali pemerintah menerbitkan izin usaha kepada investor besar, pemerintah juga harus memberikan konsesi atau izin serupa dan fasilitas permodalan kepada koperasi.

Model pembangunan koperasi berdampingan dengan korporasi swasta ini akan menjadikan perekonomian IKN Nusantara tumbuh merdeka.

Ribuan koperasi tersebut akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia. 

Koperasi ASN yang dihidupkan dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, nantinya bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara. Saya yakin dari ribuan koperasi IKN Nusantara tersebut bisa lahir koperasi besar sekelas Coop dari Swiss, jaringan bisnis yang mengoperasikan 2.478 minimarket dan supermarket mempekerjakan >90.000 orang dengan omzet >564 triliun per tahun.

Jaringan koperasi Coop memiliki anggota 2,5 juta orang, sehingga bisa mensinergikan anggotanya yang petani untuk memproduksi sayur organik sehingga bisa menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar sayur organik di Swiss.

Swiss yang berpenduduk lebih dari 8 juta orang juga bisa menjadi visi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 50 tahun ke depan. Pendapatan per kapita Swiss sekitar lima kali Kaltim, sedangkan penduduk Swiss dua kali Kaltim. Tetapi SDM Swiss sangat maju, dengan IPM sangat 96.2, jauh di atas IPM Kaltim yang "hanya 78.2".

Perekonomian Swiss juga maju meskipun cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai rakyat melalui koperasi. Bagaimana dengan perusahaan besarnya? Korporasi swasta Swiss didorong bersaing di pasar global.

Nestle, UBS, Zurich dan swasta-swasta besar Swiss sudah puluhan tahun mengalirkan devisa dari pasar global ke Swiss.

Begitu pula seharusnya Indonesia, swasta didorong fokus memenangkan pasar global, wajib membawa pulang devisa dan menyimpannya di dalam negeri, untuk memajukan Indonesia berdampingan dengan koperasi. Biarkan sektor perumahan, retail, transportasi, pariwisata dan sektor ekonomi padat karya lainnya dikuasai koperasi.

Nantinya Koperasi juga bisa memfasilitasi ASN untuk merenovasi rumahnya sesuai tradisinya masing-masing. Misalkan ASN dari Manado akan mendatangkan tukang/komponen rumah kayu dari Minahasa, yang Jawa akan mendatangkan joglo dari Jawa, urang awak akan mendatangkan tukang/atap bagonjong dari ranah Minang.

Banyak ASN akan mendatangkan bahan dan tukang dari daerahnya masing-masing. Proyek hunian ratusan triliun ini bisa menggerakkan ekonomi UMKM pertukangan se-Indonesia selama puluhan tahun ke depan.

Mulai 2026 jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR.

Dengan menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp16 triliun per tahun cukup untuk memindahkan 118.513 ASN dalam 12 tahun.

Pada saat populasi melampaui 100 ribu orang, IKN akan menjadi feasible sehingga investor akan berdatangan dengan sendirinya tanpa harus diberi insentif berlebihan yang merugikan penghuninya.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikritik oleh mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok tersebut adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

Andrinof awalnya mengatakan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga ratusan tahun untuk investor di IKN sebetulnya tidak perlu.

"Mencari, mengundang investor yang mau taruh tanah Rp 50 triliun itu nggak logis. (Pemberian HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun juga tidak logis?) Nggak perlu itu, kebablasan," kata Andrinof di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Menurut Andrinof, IKN sejatinya dibangun sebagai kota yang diharapkan dapat menjadi stimulator dan katalisator bagi ekonomi kawasan. Ini berarti kehadiran IKN diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi di berbagai wilayah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur dan KEK Kariangau di Balikpapan.

Oleh sebab itu, dia menilai dorongan agar pengusaha mau menaruh investasi di IKN seharusnya dijalankan setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah, bukan saat pemerintah sedang membangun KIPP. Sebab, menurutnya hal itu bakal berat dilakukan.

"Itu belakangan. Biar saja nanti kalau peluang bisnis itu muncul otomatis investor baru akan tertarik. Yang saya ingatkan sekarang nggak mungkin kan investor masuk sekarang. Berat," tegasnya.

Soal jangka waktu kedatangan investasi, disebutnya bisa datang beberapa tahun setelah KIPP selesai. Semua itu tergantung dari upaya pemerintahan mendatang merampungkan KIPP.

Lalu, setelah KIPP rampung, Andrinof menuturkan barulah kegiatan ekonomi lanjutan muncul di IKN. "Iya, dari situ yang saya maksud akan muncul kegiatan ekonomi ikutan. Yang sifatnya followed, bukan diciptakan secara eksklusif. Maka rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan," jelas dia.

Berdasarkan catatan detikcom, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun.

Saksikan Live DetikPagi:

IKN Bukan Kota Bisnis

Kritik kedua yang disampaikannya adalah soal upaya pemerintah yang seolah menggenjot investasi besar-besaran di IKN. Menurutnya, hal itu juga tidak perlu dilakukan karena IKN sejatinya bukan kota bisnis.

"Saya berpandangan IKN itu bukan untuk kota bisnis. Bukan untuk menampung investasi besar-besaran. Bukan, itu ada alasan-alasannya," ungkap Andrinof.

Menurut Andrinof esensi IKN sebuah kota yang dibangun sebagai solusi atas ledakan penduduk di Tanggerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Gara-gara hal ini, tata kota Jakarta menjadi berantakan.

Di sisi lain, Andrinof menuturkan bahwa kepindahan ibu kota ke IKN juga mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian besar-besaran di Pulau Jawa yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

"Sebagian lahan besar pertanian ada di Jawa, produksi hasil pangan itu sebagian besar di Jawa. Tapi alih fungsi lahan itu mencapai puluhan ribu hektare per tahun," jelasnya.

Andrinof menuturkan bahwa IKN diharapkan bisa mendatangkan investasi besar-besaran setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah. Aktivitas usaha bisa datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah.

Andrinof menilai tidak tepat jika IKN sudah menetapkan lokasi khusus yang dijadikan kawasan bisnis. "Bahwa di situ muncul bisnis iya, tapi bisnis yang melayani kebutuhan barang dan jasa sebuah kota, dari ASN dan kegiatan pemerintah, bukan menjadikan di sana kawasan bisnis tersendiri, menarik investor, carikan pasarnya, jadi kawasan bisnis properti," jelas dia.

Simak Video 'Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga ratusan tahun untuk investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai kebablasan. Kritik ini disampaikan oleh Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Kabinet Kerja atau periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

"Mencari, mengundang investor yang mau taruh tanah Rp 50 triliun itu nggak logis. (Pemberian HGU 180 tahun dan HGB 160 tahun juga tidak logis?) Nggak perlu itu, kebablasan," kata Andrinof di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Menurut Andrinof, IKN sejatinya dibangun sebagai kota yang diharapkan dapat menjadi stimulator dan katalisator bagi ekonomi kawasan. Ini berarti kehadiran IKN diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi di berbagai wilayah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur dan KEK Kariangau di Balikpapan.

Oleh sebab itu dia menilai dorongan agar pengusaha mau menaruh investasi di IKN seharusnya dijalankan setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah, bukan saat pemerintah sedang membangun KIPP. Sebab, menurutnya hal itu bakal berat dilakukan.

"Itu belakangan. Biar saja nanti kalau peluang bisnis itu muncul otomatis investor baru akan tertarik. Yang saya ingatkan sekarang nggak mungkin kan investor masuk sekarang. Berat," tegasnya.

Adapun soal jangka waktu kedatangan investasi, disebutnya bisa datang beberapa tahun setelah KIPP selesai. Semua itu pun tergantung dari upaya pemerintahan mendatang merampungkan KIPP.

Lalu, setelah KIPP rampung, Andrinof menuturkan barulah kegiatan ekonomi lanjutan muncul di IKN. "Iya, dari situ yang saya maksud akan muncul kegiatan ekonomi ikutan. Yang sifatnya followed, bukan diciptakan secara eksklusif. Maka rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan," jelas dia.

Adapun berdasarkan catatan detikcom, Presiden Joko Widodo diketahui telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 180 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dianggap belum cukup menarik minat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelaku usaha ungkap hal yang dibutuhkan calon investor.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan bahwa pelaku usaha di sektor produksi tentunya memerlukan kepastian pasar atau sumber daya (resource) untuk menanamkan modalnya di IKN. Sementara IKN sebagai pusat pemerintahan, kata dia, lebih condong kepada investasi di sektor pelayanan.

"Kalau untuk investasi di IKN itu tidak hanya soal HGU, investor itu kan pada dasarnya kalau dia produsen pasti lihat market atau resources-nya," ujar Franky saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (25/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya hal yang lebih krusial ditunggu oleh para calon investor adalah komitmen pemerintah dalam melanjutkan proyek IKN. Ketegasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan megaproyek rintisan Joko Widodo (Jokowi) dianggap dapat memberikan kepastian dan kepercayaan kepada calon investor untuk masuk ke IKN.

Musababnya, kata Franky, selama ini pernyataan yang kerap muncul dipublik yaitu justru prioritas Presiden Prabowo kepada program lainnya dibandingkan IKN.

"Yang perlu kita dengarkan dari Pak Prabowo adalah komitmen untuk keberlanjutan IKN, itu yang paling penting," ucap Franky.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (2/7/2024), Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming serta kakak ipar Prabowo Subianto, Soedradjad Djiwandono lebih memilih program makan siang gratis ketimbang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 1993-1998 itu menjelaskan dirinya bukan tidak setuju terhadap program IKN. Menurutnya, wacana perpindahan ibukota sudah lama berkembang. Namun, dia mengingatkan proyek IKN membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang.

"Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota [IKN] dengan minjem?" katanya setelah acara Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Pernyataan ipar Prabowo itu pun didukung oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/7/2024), Hendrawan Supratikno menilai pernyataan Sudrajad itu lebih realistis untuk dijalankan atau direalisasikan dalam jangka pendek. Pasalnya, Hendrawan menjelaskan proyek IKN merupakan proyek jangka panjang. Menurutnya, penyelesaian membangun wilayah menjadi sebuah kota membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.

Dengan demikian, Hendrawan menilai memprioritaskan program makan siang gratis yang bisa direalisasikan dalam jangka pendek lebih realistis dan mendesak. Hal ini mengingat juga bahwa separuh dari penduduk Indonesia tidak dapat mengakses makanan bergizi.