Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak akan melindungi jika terdapat hakim agung yang menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tannur.

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan, pihaknya mempersilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) menindak hakim agung yang terlibat jika memang memiliki kecukupan bukti.

“Kalau ada bukti silakan saja, kami enggak pernah menutupi, tidak pernah melindungi ya,” kata Yanto saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (27/10/2024).

Adapun pengurusan perkara itu disebut dilakukan pengacara Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat melalui mantan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA, Zarof Ricar. Keduanya sudah ditangkap oleh Kejagung.

Uang suap senilai Rp 5 miliar sudah disiapkan, namun dana panas itu belum sampai ke meja majelis kasasi, meski Ricar disebut telah bertemu dengan hakim.

Yanto pun mempertanyakan alasan uang itu belum diberikan kepada hakim terkait, meskipun sudah ada pertemuan.

“Kalau hanya menemui, banyak orang menemui tapi menemui berbicara dengan kasus apa enggak?” ujar Yanto.

“Logikanya kalau sudah ketemu di MA kok enggak dikasih kalau udah mau nolong?” imbuhnya.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menangkap Ricar terkait dugaan suap pengurusan kasasi Ronald Tannur di Bali pada Kamis (24/10/2024).

Ricar diduga menyiapkan uang suap Rp 5 miliar untuk hakim agung yang menyidangkan kasasi Ronald Tannur. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar mengatakan, uang suap itu didapat pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat.

Uang akan diberikan sebagai fee terkait pengkondisian putusan perkara pidana yang menjerat kliennya.

Sebagai pihak yang menjembatani pengurusan perkara, Ricar diduga mendapat fee Rp 1 miliar dari Lisa Rahmat.

Ia meminta uang ditukarkan ke valuta asing (Valas) di money changer di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

"Sesuai catatan LR (Lisa Rahmat) yang diberikan kepada ZR (Zarof Ricar), (Rp 5 miliar itu) untuk hakim agung atas nama S, A, dan S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur," ujar Abdul dalam konferensi pers, Jumat (25/10/2024) malam.

Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Mereka adalah Erintuah Damanik (ED) selaku Hakim Ketua, serta Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (HH) sebagai Hakim Anggota.

Ketiganya membuat Ronald Tannur, seorang anak anggota DPR saat itu, yang menganiaya kekasihnya hingga tewas, melenggang bebas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Tak Akan Lindungi Hakim Agung Jika Terbukti Terima Suap Perkara Ronald Tannur", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/27/12360231/ma-tak-akan-lindungi-hakim-agung-jika-terbukti-terima-suap-perkara-ronald.

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Gregorius Ronald Tannur, anak dari anggota DPR yang menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan di kediaman Ronald Tannur di Surabaya pada Minggu (27/10/2024) sore.

“Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Harli saat dikonfirmasi.

Harli tak membeberkan secara detail alasan penangkapan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa penangkapan berkaitan dengan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dia mengungkapkan bahwa seusai ditangkap, Ronald Tannur dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim. (Penangkapan) terkait pelaksanaan atau eksekusi putusan MA RI dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan,” kata Harli.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahman mencoba menyuap pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar senilai Rp 5 Miliar. Uang tersebut dipakai untuk meloloskan kasus Ronald Tannur di tingkat kasasi.

“Ternyata uang itu masih di amplop di rumah ZR,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar kepada wartawan Jumat (25/10/2024).

“Sehingga dalam menjerat kasus ini terjadi permufakatan jahat untuk menyuap hakim supaya perkaranya bebas,” sambung Qohar.

Menurut Qohar, Zarof telah bersepakat dengan Lisa untuk mengurus kasus tersebut di tingkat banding Kasasi.

Ia menambahkan, Zarof juga telah berkomunikasi dengan Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

“Sudah ada komunikasi memang ZR pernah kesana,” ungkap Qohar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Deretan uang nyaris Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas disita.

Berdasarkan pantauan jurnalis B-Universe di lokasi, barang bukti yang disita itu dijejerkan di Gedung Kartika, Kejagung. Uang nyaris Rp 1 triliun terdiri dari berbagai pecahan rupiah maupun mata uang asing.

Selain itu, ada juga emas batangan yang disita. Apabila ditotal, setidaknya ada 51 kilogram emas dari kasus tersebut.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut dikumpulkan Zarof sejak 2012 saat ia menjadi Kapusdiklat MA.

Saat menjabat Kapusdiklat, Zarof mengaku mampu mengurus kasus di MA, termasuk Ronald Tannur.

Kata Qohar, apabila ditotal, mata uang yang disita mencapai lebih dari Rp 920 Miliar.

“Ada yang rupiah ada yang mata uang asing,” kata dia.

Sebelumnya, Pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar jadi tersangka baru kasus dugaan suap 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Sunarto mengungkapkan, pihaknya akan memberikan hakim agung untuk menjadi pengawas dan pembimbing hakim di daerah.

Hakim agung juga akan memiliki kewenangan diseminasi atau menyebarluaskan ide, informasi, pengetahuan, atau informasi kebijakan MA ke hakim tinggi maupun hakim pengadilan tingkat pertama di daerah.

Pembagian kewenangan ini menjadi salah satu program yang akan diwujudkan dalam 100 hari kerja usai dirinya dilantik sebagai Ketua MA.

“Memberikan bimbingan kepada hakim atau aparatur peradilan di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding,” kata Sunarto saat menyampaikan sambutan usai terpilih sebagai Ketua MA baru di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Kewenangan ini juga berlaku bagi hakim agung terhadap para aparatur di lembaga peradilan, baik tingkat satu maupun banding.

Para hakim agung itu juga bisa menjembatani aspirasi dan mengawasi berbagai permasalahan yang ditemukan di daerah.

“Menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di daerah kepada pimpinan MA,” ujar mantan Kepala Badan Pengawas (Bawas) MA tersebut.

Program selanjutnya adalah memberikan kewenangan kepada setiap hakim untuk memilih, membina, dan mengawasi aparatur yang bertugas di ruangannya.

Dengan program ini, aparatur, staf, dan pegawai di MA berada di bawah pembinaan dan pengawasan hakim agung terkait.

Program ketiga adalah memberikan kewenangan data sharing kepada pengadilan tingkat banding terhadap aparatur pengadilan di wilayah mereka sesuai dengan kondisi masing-masing.

Berikutnya, MA juga akan mengaktifkan berbagai forum untuk menyerap aspirasi semua pemangku kepentingan badan peradilan dan pihak eksternal.

“Baik pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif selaku pemangku kepentingan eksternal,” tutur Sunarto.

Sebelumnya, Ketua MA saat ini, Muhammad Syarifuddin yang memimpin sidang paripurna menetapkan Sunarto sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 setelah mengantongi 50 persen lebih suara sah.

Sunarto menang telak dan menyisihkan tiga kandidat calon hakim agung lainnya yakni, Hakim Agung Kamar Perdata Haswandi yang memperoleh 4 suara, Hakim Agung Kamar Pidana Soesilo 1 suara, dan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Tata Usaha Negara Yulius 7 suara.

Sidang ini dihadiri 45 dari 46 hakim agung dengan 44 orang di ruang sidang dan 1 orang di ruang transit.

Jakarta: DPR menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) terkait aspirasi kesejahteraan para hakim. Para hakim tersebut kompak mengenakan pita putih di pakaian bagian dada sebelah kanan.

Pantauan Medcom.id, audiensi dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPR, Selasa, 8 Oktober 2024. Rapat dipimpin tiga wakil ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pertemuan pada hari ini sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco berharap aspirasi yang disampaikan para hakim dapat terwujud, sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja hakim.

"Tentunya kita berharap bahwa pemenuhan sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan kinerja, tingkat kinerja para hakim," ujarnya.

Sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari, pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Mereka menuntut agar pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim.

Selain itu, terdapat tuntutan lain yang disampaikan oleh para hakim yakni:

1. Pengesahan RUU Jabatan Hakim, mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dan independen bagi profesi Hakim, yang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Jabatan Hakim. Hal ini penting untuk menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum.

2. Pengesahan RUU Contempt of Court, mendorong pengesahan undang-undang yang mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). Peraturan ini sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun.

3. Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim, mendesak diterbitkannya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi selama atau setelah menjalankan tugas peradilan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat menolak 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM 2024 pada Mahkamah Agung (MA). 12 calon tersebut merupakan usulan dari Komisi Yudisial (KY).

Pengesahan penolakan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR RI, Selasa (10/9/2024). Adapun, rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

“Apakah laporan Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para peserta rapat.

Sebelum Puan mengesahkan keputusan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memaparkan alasan penolakan terhadap sembilan calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM.

Dia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh KY, ditemukan fakta bahwa ada dua calon hakim agung pada kamar tata usaha negara khusus pajak yang tidak memenuhi persyaratan.

“Atas nama L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. dilantik menjadi hakim pajak sejak 2016 [baru 8 tahun sebagai hakim],” tutur Pangeran.

Selain itu, ada Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA yang mulai menjadi hakim pajak sejak tahun 2010. Artinya Tri baru 14 tahun sebagai hakim.

“Meskipun yang bersangkutan pernah menjadi Ketua Pengadilan Pajak tahun 2015,” imbuh Pangeran.

Dengan demikian, lanjut dia, dengan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dua calon tersebut terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai hakim agung.

“Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim,” lanjut Pangeran.

Setelah itu, Komisi III DPR melakukan rapat internal pada 28 Agustus 2024 dan sepakat tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA yang diajukan oleh KY. (Annisa Nurul Amara)

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui laporan Komisi III untuk menolak seluruh usulan Komisi Yudisial terkait calon hakim agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (10/9).

"Apakah laporan Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat, diikuti persetujuan anggota.

Laporan Komisi III yang membidangi masalah hukum disampaikan Pangeran Khairul Saleh selaku Wakil Ketua. Dalam laporannya, ia menyampaikan Komisi III tak menyetujui usulan KY lantaran terdapat dua calon yang tak memenuhi persyaratan.

Dua calon yang dianggap tak memenuhi syarat adalah Hari Sih Advianto dan Tri Hidayat Wahyudi. Mereka dinilai tak memenuhi syarat berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim termasuk 3 tahun menjadi hakim tinggi.

Hari Sih Advianto baru menjabat selama 8 tahun, sedangkan Tri Hidayat Wahyudi selama 14 tahun. Dalam laporannya, Pangeran mengatakan Komisi III telah melakukan rapat internal pada 28 Agustus 2024.

"Berdasarkan pendapat serta pandangan dari sembilan fraksi yang ada di Komisi III DPR RI menyepakati untuk tidak menyetujui seluruhnya Calon Hakim Agung dan Hakim Agung Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024 yang diajukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia," kata Pangeran.

Daftar calon hakim agung yang ditolak DPR

Kamar Pidana

1. Abdul Azis - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
2. Annas Mustaqim - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Aviantara - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin - Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI

Kamar Agama

1. Muhayah - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Tata Usaha Negara

Mustamar - Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

1. Diana Malemita Ginting - Auditor Utama pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
2. Hari Sih Advianto - Hakim Pengadilan Pajak
3. Tri Hidayat Wahyudi - Hakim Pengadilan Pajak

Daftar calon hakim ad hoc HAM di MA yang Ditolak DPR

1. Agus Budianto - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Bonifasius Nadya Arybowo - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung
3. Mochammad Agus Salim - Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan tuntutan berupa hukuman pidana penjara selama 15 tahun terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh pada kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Tuntutan itu dibacakan oleh tim jaksa KPK pada persidangan hari ini, Kamis (5/9/2024). Tim jaksa meminta Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat untuk menyatakan Gazalba terbukti bersalah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada pasal 12 B Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, Majelis Hakim diminta untuk menyatakan Gazalba juga bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur pada pasal 3 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun," demikian bunyi tuntutan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Selain pidana badan, Gazalba dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Di samping itu, jaksa penuntut umum (JPU) juga meminta agar Majelis Hakim membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar SGD18.000 dan Rp1,58 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Gazalba didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi sekaligus tindak pidana pencucian uang pada Mei 2024 lalu.

Gazalba disebut menerima gratifikasi terkait dengan perkara kasasi pengusaha Jawahirul Fuad senilai Rp650 juta. Perkara kasasi dimaksud yakni No.3679 K/PID.SUS-LH/2022.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Jawahirul Fuad erupakan pemilik usaha UD. Logam Jaya yang mengalami permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dia kemudian ditetapkan tersangka lalu diputus bersalam dalam persidangan dengan hukuman penjara satu tahun.

Usai kalah juga pada tingkat banding, Jawahirul mengajukan kasasi. Pada 2022, dia dinyatakan bebas atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti.

Kemudian, pada dakwaan kedua, Gazalba didakwa melakukan pencucian uang dengan cara membelanjakannya ke pembelian aset, membayarkan pelunasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta menukarkannya ke mata uang asing.

Persidangan Gazalba sempat terhenti karena Majelis Hakim Tipikor mengabulkan eksepsi terdakwa pada Mei 2024 lalu. Gazalba pun langsung dibebaskan dari tahanan yang wewenangnya berada di bawah pengadilan.

Tidak lama setelah itu, KPK memutuskan untuk mengajukan upaya perlawanan (verzet) terhadap putusan sela itu.

Setelah itu, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membatalkan putusan sela Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan (verzet) PT DKI Jakarta itu.

Menurutnya, lembaga antirasuah sepakat dengan pertimbangan majelis hakim PT Jakarta bahwa putusan sela majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat sebelumnya menimbulkan kekacauan sistem praktik peradilan pidana.

"Terlebih pada saat yang bersamaan Majelis Hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat dan PN Tipikor lainnya, juga sedang menyidangkan perkara-perkara Tipikor Limpahan KPK, yang kesemuanya tidak dilampiri pendelegasiaan dari lembaga lainnya," terang Nawawi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Hakim agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh mengaku sulit mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Gazalba menanggapi keterangan pemeriksa pada Direktorat LHKPN KPK, Deny, yang mengungkapkan bahwa ia tidak melaporkan sejumlah aset yang diduga dimiliki ke dalam LHKPN.

"Pengisian LHKPN ini kan rumit menurut saya, karena saya tidak punya dasar pengetahuan tentang statistik apa dan sebagainya," kata Gazalba Saleh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).

"Sehingga kadang-kadang waktu isi itu saya tidak tahu sistemnya bagaimana, kolom-kolomnya bagaimana, jadi mungkin ada yang tidak lengkap yang saya isi," ucap terdakwa kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu.

Dalam kesempatan ini, Gazalba pun menjelaskan alasan dirinya tidak mencantumkan beberapa aset yang dibeli ke dalam LHKPN, misalnya mobil mewah Toyota Alphard.

Ia mengatakan, mobil itu dibeli untuk hadiah kakaknya bernama Edy Ilham Shooleh. Oleh sebab itu, Gazalba merasa tidak perlu melaporkan pembelian mobil mewah tersebut.

"Ada pengeluaran untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp 2,027 sekian-sekian. Jadi, saya ingat pengeluaran itu, berkaitan dengan pembelian Alphard untuk hadiah kakak saya," kata Gazalba.

Gazalba juga menjelaskan alasan aset berupa rumah di Citra Gran yang tidak dilaporkan ke dalam LHKPN.

Ia berdalih, rumah itu dibeli pada tahun 2022 ketika ia terjerat perkara di KPK.

"Pada saat itu saya sudah kena masalah, sehingga ndak sempat lapor lagi, begitu," ungkap Gazalba.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di MA. Gazalba diduga menyamarkan hartanya dengan cara membeli aset menggunakan nama orang lain.

Diantaranya, mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam senilai Rp 1.079.600.000 pada bulan Maret 2020 atas nama Edy Ilham Shooleh.

Selain itu, hakim agung nonaktif itu juga disebut membeli tanah dan bangunan di Citra Grand Cibubur, Kota Bekasi, senilai Rp 7.710.750.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan enam orang saksi dalam sidang perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Mereka dihadirkan dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Hakim Agung nonaktif tersebut.

“Hari ini, kami tim Jaksa akan hadirksan saksi Edy Ilham Shooleh, Veronica, Heny Batara Maya, Syafran serta Diana Siregar dan Hendra Sinaga,” kata Jaksa KPK Heradian Salipi, Senin (29/7/2024).

Adapun Edy Ilham merupakan pegawai swasta yang juga kakak kandung Gazalba Saleh.

Sementara, Veronica adalah pegawai di tempat penukaran uang asing atau Money Changer.

Kemudian, Heny Batara adalah pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Intilijen Negara (BIN). Lalu, Syafran merupakan seorang notaris.

Selain itu, Jaksa Komisi Antirasuah juga menghadirkan Diana dan Hendra yang merupakan suami-istri untuk menjadi saksi untuk Gazalba Saleh.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA.

Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

Wahyu mengungkapkan, perkara itu bermula ketika Jawahirul Fuad selaku pemilik UD Logam Jaya terjerat kasus pidana terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Juwahirul divonis satu tahun bui dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin oleh Pengadilan Negeri Jombang. Hukuman ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Karena kalah di pengadilan tingkat dua, Fuad meminta bantuan Kepala Desa Kedunglosari bernama Muhammad Hani untuk mencarikan jalur pengurusan perkara di tingkat kasasi pada MA.

Hani kemudian membawa Fuad bertemu pengasuh Pesantren di Sidoarjo bernama Agoes Ali Masyhuri pada 14 Juli 2021.

Kiai Agoes kemudian menghubungkan Fuad dengan pengacara bernama Ahmad Riyadh. Ketika ditemui Fuad dan Hani, pengacara ini kemudian membantu memeriksa perkara di MA.

Ahmad Riyadh lantas mengetahui bahwa perkara kasasi Fuad ditangani Hakim Agung Desnayeti, Yohanes Priyatna, dan Gazalba Saleh.

Pengacara yang berkecimpung di dunia olahraga ini lantas menjembatani pengurusan perkara Fuad dengan Gazalba Saleh.

“Dengan menyediakan uang sejumlah Rp 500.000.000 untuk diberikan kepada terdakwa (Gazalba),” akta jaksa Wahyu.

Pada akhir Juli 2022, Fuad memberikan menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Ahmad Riyadh di kantor hukumnya di Wonokromo, Surabaya.

Ia kemudian bertemu Gazalba di Sheraton Surabaya Hotel & Towers untuk menyampaikan permintaan Fuad agar diputus bebas oleh majelis kasasi.

Beberapa waktu kemudian, di kantor MA, Jakarta Pusat, Gazalba meminta asistennya, Prasetio Nugroho, agar membuat resume perkara Fuad yang bernomor 3679 K/PID/SUS-LH/2022 dengan putusan “Kabul Terdakwa”.

“Meskipun berkas perkara belum masuk ke ruangan terdakwa,” tutur Wahyu.

Resume itu kemudian menjadi dasar Gazalba dalam membuat lembar pendapat hakim atau advise blaad.

Musyawarah pengucapan putusan perkara Fuad digelar pada 6 September 2022 di MA. Majelis kasasi mengabulkan permohonan terdakwa.

“Pada pokoknya Jawahirul Fuad dinyatakan bebas atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti,” ujar Wahyu.

Wahyu melanjutkan, masih pada September 2022, Ahmad Riyadh menyerahkan uang 18.000 dollar Singapura atau Rp 200 juta kepada Gazalba di Bandara Juanda, Surabaya.

Uang itu merupakan bagian dari Rp 500 juta yang dibayarkan Fuad beberapa waktu sebelumnya. Pada bulan yang sama, Ahmad Riyadh juga meminta Rp 150 juta kepada Fuad. Permintaan itu pun dipenuhi.

Dengan demikian, Jaksa KPK menduga secara keseluruhan Gazalba bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi Rp 650 juta.

“Terdakwa menerima bagian sejumlah 18.000 dollar Singapura atau setara dengan Rp 200.000.000 sedangkan sisanya sejumlah Rp 450.000.000 merupakan bagian yang diterima Ahmad Riyadh,” kata Wahyu.

Atas tindakannya, Gazalba bersama Ahmad Riyadh diduga melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sopir hakim agung nonaktif Gazalba Saleh, Munir, dan pegawai sales Auto 2000 Randi Hidayat sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Gazalba Saleh, Kamis (25/7/2024).

Keduanya dihadirkan dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Gazalba Saleh.

“Kami hadirkan saksi Munir dan Randi Hidayat,” kata Jaksa KPK Rio Frandy dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA. Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Gazalba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

Wahyu mengungkapkan, perkara itu bermula ketika Jawahirul Fuad selaku pemilik UD Logam Jaya terjerat kasus pidana terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Juwahirul divonis satu tahun bui dalam perkara pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin oleh Pengadilan Negeri Jombang. Hukuman ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Karena kalah di pengadilan tingkat dua, Fuad meminta bantuan Kepala Desa Kedunglosari bernama Muhammad Hani untuk mencarikan jalur pengurusan perkara di tingkat kasasi pada MA. Hani kemudian membawa Fuad bertemu pengasuh Pesantren di Sidoarjo bernama Agoes Ali Masyhuri pada 14 Juli 2021.

Kiai Agoes kemudian menghubungkan Fuad dengan pengacara bernama Ahmad Riyadh. Ketika ditemui Fuad dan Hani, pengacara ini kemudian membantu memeriksa perkara di MA.

Ahmad Riyadh lantas mengetahui bahwa perkara kasasi Fuad ditangani Hakim Agung Desnayeti, Yohanes Priyatna, dan Gazalba Saleh. Pengacara yang berkecimpung di dunia olahraga ini lantas menjembatani pengurusan perkara Fuad dengan Gazalba Saleh.

“Dengan menyediakan uang sejumlah Rp 500.000.000 untuk diberikan kepada terdakwa (Gazalba),” kata jaksa Wahyu.

Pada akhir Juli 2022, Fuad memberikan menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Ahmad Riyadh di kantor hukumnya di Wonokromo, Surabaya. Ia kemudian bertemu Gazalba di Sheraton Surabaya Hotel & Towers untuk menyampaikan permintaan Fuad agar diputus bebas oleh majelis kasasi.

Beberapa waktu kemudian, di kantor MA, Jakarta Pusat, Gazalba meminta asistennya, Prasetio Nugroho, agar membuat resume perkara Fuad yang bernomor 3679 K/PID/SUS-LH/2022 dengan putusan “Kabul Terdakwa”.

“Meskipun berkas perkara belum masuk ke ruangan terdakwa,” tutur Wahyu.

Resume itu kemudian menjadi dasar Gazalba dalam membuat lembar pendapat hakim atau advise blaad. Musyawarah pengucapan putusan perkara Fuad digelar pada 6 September 2022 di MA. Majelis kasasi mengabulkan permohonan terdakwa.

“Pada pokoknya Jawahirul Fuad dinyatakan bebas atau dakwaan dinyatakan tidak terbukti,” ujar Wahyu.

Wahyu melanjutkan, masih pada September 2022, Ahmad Riyadh menyerahkan uang 18.000 dollar Singapura atau Rp 200 juta kepada Gazalba di Bandara Juanda, Surabaya.

Uang itu merupakan bagian dari Rp 500 juta yang dibayarkan Fuad beberapa waktu sebelumnya. Pada bulan yang sama, Ahmad Riyadh juga meminta Rp 150 juta kepada Fuad. Permintaan itu pun dipenuhi.

Dengan demikian, Jaksa KPK menduga secara keseluruhan Gazalba bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi Rp 650 juta.

“Terdakwa menerima bagian sejumlah 18.000 dollar Singapura atau setara dengan Rp 200.000.000 sedangkan sisanya sejumlah Rp 450.000.000 merupakan bagian yang diterima Ahmad Riyadh,” kata Wahyu.

Atas tindakannya, Gazalba bersama Ahmad Riyadh diduga melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.