JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung mempersilakan kuasa hukum Zarof Ricar untuk dapat membuktikan uang kliennya, Zarof Ricar senilai Rp 920 miliar yang ada di rumah bukan uang makelar kasus. Hal tersebut justru yang ingin didalami oleh tim penyidik Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, berharap dengan pernyataan dari kuasa hukum Zarof menjadi titik terang penyingkapan kasus tersebut.

"Ya kalo kita senang sebenarnya, silakan saja dibuktikan supaya lebih membuat terang, Rp 920 miliar + 51 kg emas itu dari mana, dan memang itu yang penyidik sedang cari," ujar Harli Siregar di Puspenkum Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Harli meminta kuasa hukum untuk segera membuktikan jika benar adanya terkait harta Zarof yang ditemukan. Hal tersebut bisa disampaikan langsung kepada penyidik bukan berpolemik di media saja.

"Jadi kalau memang diklarifikasi, misalnya apakah ada dugaan keterkaitan yang media sampaikan makelar kasus atau tidak, tentu bisa dilihat. Tapi kalo misalnya (tidak ada kaitan) tentu tidak boleh, bukan berdebat, tapi tidak boleh juga berpolemik di media," ucap Harli.

"Sebaiknya itu disampaikan kepada penyidiklah ya. Kalau misalnya itu memang dugaan hasil kejahatan, supaya jelas. Kalau bukan, ya agar ada tindak lanjutnya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Zarof Ricar yakni Handika Hanggowongso menyatakan uang sebanyak Rp 920 miliar di kediaman Zarof bukan semuanya berasal dari makelar kasus. Dia mengklaim uang-uang tersebut ada juga yang berasal dari Causa lain.

“Iya (tidak semua dari markus). Demikianlah kenyataannya. Tapi, saya belum bisa berkomentar lebih jauh. Akan ada waktu dan tempatnya untuk menguji hasil riksa (pemeriksaan) penyidik nanti," kata Handika Hanggowongso.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama tim jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Minggu (27/10/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebutkan, Ronald ditangkap di Pakuwon City Virginia Regency, Surabaya, Minggu siang kemarin sekitar pukul 14.40 WIB.

"Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 diperumahan Victoria Regency Surabaya, yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim untuk pelaksanaan putusan MA," kata Harli kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).

"Penangkapan dilakukan oleh tim Kejati Jatim dengan Kejari Surabaya," ujar dia menambahkan.

Gregorius Ronald Tannur (27) divonis bersalah dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 1466/K/Pid/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 menetapkan hukuman penjara selama lima tahun bagi Ronald.

Kronologi penangkapan

Ronald Tannur ditangkap sekitar pukul 14.10 WIB, tim intelijen Kejati Jatim bersama tim jaksa eksekutor berangkat dari kantor menuju kediaman Ronald di Pakuwon City Virginia Regency E3, Surabaya.

Setibanya di lokasi pada pukul 14.30 WIB, mereka memasuki rumah Ronald dan menyampaikan maksud menjemput Ronald untuk mengeksekusi putusan MA. Ronald didampingi oleh asisten rumah tangganya saat itu.

Pada pukul 14.45 WIB, Ronald dapat diamankan oleh tim gabungan dan langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim tiba di kantor pada pukul 15.40 WIB dengan pengawalan ketat.

Penangkapan ini adalah hasil pemantauan intensif oleh tim intelijen sejak keluarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Setelah tiba di Kantor Kejati Jatim, Ronald segera dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Medaeng.

Dugaan suap

Penangkapan ini sempat mengundang perhatian publik karena adanya dugaan suap yang dilakukan oleh pihak Ronald demi mendapatkan vonis bebas.

Meski demikian, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan bahwa mereka akan terus memantau dan menindaklanjuti segala temuan yang mungkin berhubungan dengan dugaan ini.

Kasus ini muncul ke permukaan usai Kejagung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani kasus penganiayaan Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo.

Ketiganya diduga menerima suap terkait vonis bebas yang mereka jatuhkan dalam kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan Ronald Tannur.

Suap tersebut diberikan oleh pengacara Ronald Tanur, bernama Lisa Rahmat. Tak sampai disitu, penyelidikan kasus ini juga menyeret nama mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

Zarof Ricar ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Zarof Ricar dijanjikan uang sebesar Rp 1 miliar bila dia bisa melobi hakim agung membebaskan Ronald Tannur.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penggeledahan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (3/10/2024). Giat penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus baru yang tengah Kejagung bidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penggeledahan kantor KLHK tersebut berkaitan dengan kasus kelapa sawit. 

"Iya kasus baru," ucapnya saat dihubungi Kamis (3/10/2024).

Kendati demikian, Harli tak membeberkan secara detail kasus tersebut. Harli hanya mengungkapkan, kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2016-2024.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," kata dia. 

Dia menambahkan, saat ini proses penggeledahan masih berlangsung. Harli meminta publik menunggu perkembangan kasus tersebut.

"Mengenai hasilnya belum dapat kami sampaikan," kata dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Harli Siregar menyebut, unggahan Jelite Jeje, menantu Staf Ahli Jaksa Agung Asri Agung Putra, merupakan ranah pribadi dan tidak terkait dengan institusi. "Peristiwa ini kan ada di ranah pribadi, atau keluarga," kata Harli saat dikonfirmasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (27/8/2024).

Unggahan Jelita, istri dari Kepala Badan Pengusahaan (BP) Bintan Farid Irfan Siddik sebagai putra dari Asri Agung Putra, menjadi pembicaraan publik. Hal itu setelah Jelite mengunggah pengakuan biasa mendapat gratifikasi di akun Instagram. Tangkayan layar pengakuan tersebut mendadak viral lantaran terkait putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono.

Harli menyebut, Kejagung tidak mengetahui motivasi Jelita menyampaikan perihal fasilitas yang diterima oleh mertuanya saat berpergian. Menurut dia, hal itu perlu ditelusuri apakah unggahan tersebut karena terbawa emosi atau ada persoalan keluarga. "Jadi tidak langsung menyimpulkan seperti itu. Dan ini enggak berkaitan dengan institusi," ujarnya.

Kini unggahan Jelita terkait mertuanya menjadi perbincangan publik. Terkait informasi yang disampaikan Jelita dalam unggahannya akan didalami oleh Kejagung, Harli menyebut akan melihat perkembangannya ke depan. "Apakah akan melakukan klarifikasi nanti kita lihat ya," kata Harli.

Sejumlah media memberitakan unggahan Jelita di medsos, yang bermula ketika istri kepala BP Bintan itu menanggapi ramainya hujatan yang ditujukan kepada menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono yang pamer menaiki pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Dalam statusnya, Jelita mengungkapkan, ia dan keluarganya kalau ke luar negeri tak jarang dibiayai oleh pengusaha.

Pasalnya, mertuanya merupakan penyelenggara negara, kerap ditawari pengusaha fasilitas seperti jet pribadi secara cuma-cuma. Kini, status itu sudah lenyap dari Instagram.

"Gausah jauh2 gue jg bnyk tau dr mertua gue, kita kl kluar negeri itu di cover sm pengusaha2 yg emg ngasih fasilitas tnp di minta, dsrh milih mau nginep dmne, naik pswat ape, gpernh pusing. apalgi sekelas presiden pada rbutan tu org2 mau fasilitasi. Jd itu bukan pake duit negara aplgi diblg bukan urusan kepresidenan," tulis Jelita.

MAKI telusuri unggahan Jeje...

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut, unggahan Jelita bisa menjadi informasi yang dapat ditelusuri kebenarannya. Namun, pernyataan tersebut bisa saja dibantah oleh yang bersangkutan dengan mengeklaim sebagai candaan.

"Setiap penerbangan termasuk privat ada manifest penumpang, bisa dilacak nama-nama dia dan mertuannya di Bandara Halim," ujar Boyamin.

Penyataan Jelita viral di lini masa X setelah akun X @anibutnotaniani, Kamis (22/8/2024) mengunggah tangkapan layar pesan Jelita di Instagram. Jelita merupakan istri Farid Irfan Siddik, yang dilantik sebagai Kepala BP Bintan pada tahun 2022 saat usianya 28 tahun. Melalui akun media sosialnya, Jelita kerap memamerkan kehidupannya yang menggunakan barang-barang bermerek. Kini akun media sosial Instagram sudah tidak lagi terlihat untuk publik.

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengumpulkan keterangan guna memperkuat pembuktian dan pemberkasan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton periode tahun 2010-2022 di PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam).  Kali ini Kejagung memeriksa lima petinggi petinggi PT Antam yakni HW, ERTS, HRT, AHS, dan DI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, HW merupakan Direktur Operasi PT Antam periode 2017-2019, sementara ERTS merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Antam saat ini.

Lalu HRT selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Antam saat ini, AHS selaku Senior Vice President Corporate Secretary PT Antam periode 2017-2019 dan DI selaku Bauxite and Others Business Development Division Head, Risk Management Officer pada Divisi Risk Management PT Antam.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata dia.

Kejagung berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 13 tersangka. 6 tersangka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Sementara 7 tersangka lain merupakan pelanggan jasa tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa mantan dirut Jasa Marga sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau Tol MBZ.

"Memeriksa ADW selaku direktur utama PT Jasa Marga periode 2013-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Selain ADW, penyidik juga memeriksa HSN selaku direktur pengembangan usaha PT Jasa Marga periode 2015-2018. Harli mengatakan, pemeriksaan kedua saksi tersebut untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Tepatnya pada Agustus 2023, kata Harli, ADW juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Pada Selasa (6/8/2024), Kejagung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek Tol MBZ, yaitu DP selaku kuasa KSO kontraktor proyek Tol MBZ.

Penetapan DP sebagai tersangka bermula ketika penyidik Kejagung memanggil tiga saksi untuk dimintai keterangan, salah satu di antaranya adalah DP. Lantaran telah terdapat alat bukti yang cukup atas keterlibatan DP dalam kasus tersebut, yang bersangkutan pun ditetapkan sebagai tersangka.

Posisi DP dalam perkara itu bermula ketika PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang bernilai investasi sebesar Rp 16 triliun.

Di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, DP selaku KSO bekerja sama dengan Tony Budianto Sihite (TBS) selaku perwakilan PT Bukaka untuk melakukan pengurangan volume yang ada pada basic design. Hal itu dilakukan dengan tanpa melakukan kajian teknis terlebih dahulu.

Selain itu, tersangka DP juga mengondisikan agar PT JCC ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan bekerja sama dengan dirut PT JJC periode 2016-2020 Djoko Dwijono (DD) dan ketua panitia lelang JJC Yudhi Mahyudin (YM). Setelah ditetapkan sebagai pemenang, DP kembali melakukan pengurangan volume tanpa didukung kajian terlebih dahulu.

Sehingga tindakan itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 51 miliar. Atas perbuatannya, tersangka DP diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, empat tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin, Solfiah Balfas, dan Tony Budianto Sihite telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Keempatnya dijatuhi hukuman tiga tahun sampai dengan empat tahun penjara

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menarik 10 jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korps Adhyaksa menunggu pengajuan pengganti 10 jaksa tersebut dari Lembaga Antirasuah.

"Kita menunggu dari KPK seperti apa permintaannya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024.

Harli menyebut Kejagung akan memberikan jaksa pengganti sesuai keinginan KPK. Sehingga, mereka membutuhkan kualifikasi yang diinginkan KPK.
"Apakah misalnya ada syarat-syarat yang disyaratkan, misalnya terkait soal kepangkatan, pengalaman. Tentu ini akan kami perhatikan," ungkap dia.

Baca juga: Kejagung Masih Rahasiakan 10 Jaksa yang Ditarik dari KPK

Harli menegaskan Kejaksaan dipastikan mendukung kerja-kerja KPK. Yakni dengan memberikan jaksa-jaksa terbaik yang sesuai dengan kebutuhan di Gedung Merah Putih itu.

Selain itu, 10 jaksa yang ditarik dari KPK sudah menemui Biro Kepegawaian Kejagung. Ke-10 jaksa itu aktif bekerja di Kejaksaan pada awal September 2024.

"Saat ini bahwa kalau tidak salah mereka akan mulai aktif di awal September, jadi sekarang sedang proses administrasi kepegawaiannya," ujar dia.

Untuk diketahui, salah satu dari 10 jaksa yang ditarik itu adalah mantan juru bicara KPK Ali Fikri. Kemudian, Ahmad Burhanuddin selaku Kabiro Hukum KPK, dan Andhi Kurniawan yang merupakan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK.

Kemudian, tujuh jaksa lainnya menjabat fungsional di Lembaga Antirasuah. Ketujuh jaksa itu ialah Andry Prihandono, Ariawan Agustiartono, Arif Suhermanto, Atty Novianty, Arin Karniasari, Putra Iskandar, dan Titik Utami.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar tentang rencana pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto terkait penyidikan lanjutan sejumlah perkara tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, belum ada informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tentang permintaan keterangan terhadap menteri koordinator perekonomian tersebut.

"Kalau ada, pasti sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dan sampai saat ini, kami sampaikan belum ada informasi mengenai itu (pemeriksaan Airlangga)," kata Harli saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Kabar tentang pemeriksaan lanjutan terhadap Airlangga mengemuka usai ia mengumumkan pengunduran diri dari posisi ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024). Sejumlah pihak berspekulasi mundurnya Airlangga dari pucuk tertinggi partai beringin itu bukan karena gonjang-ganjing di internal dan kegagalan dalam memimpin partainya.

Melainkan, karena ragam faktor eksternal, mulai konstelasi dan manuver politik dari luar, pun masalah hukum yang menjadi instrumen pendongkelan. Bahkan spekulasi berkembang mundurnya Airlangga dari kepemimpinan Partai Golkar sebagai barter nasib atas sejumlah penanganan kasus korupsi yang menyeret Airlangga ke pusaran.

Di Kejagung, sejauh ini, ada tiga kasus koroupi yang dikait-kaitkan dengan nama Airlangga Hartarto. Di antaranya, terkait dengan kasus korupsi Based Tranciever Station (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam kasus tersebut, terungkap adanya penerimaan uang senilai Rp 27 miliar dari terpidana Irwan Hermawan kepada nama Dito Ariotedjo yang kini menjabat sebagai menpora. Penerimaan uang tersebut disebut-sebut pemberiannya dilakukan oleh bos PT Solitech Media Sinergy itu ketika Dito masih menjadi salah satu staf khusus Airlangga di Kemenko Perekonomian.

Terkait kasus tersebut, Dito pernah diperiksa oleh tim penyidikan Jampidsus Kejagung. Pun juga dihadirkan ke persidangan. Politikus muda Partai Golkar itu membantah keras tudingan penerimaan uang Rp 27 miliar.

Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi pengembangan biodiesel yang menjadikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai objek penyidikan. Kasus tersebut, hingga kini stagnan pengusutannya di Jampidsus Kejagung. Tetapi, kasus itu merupakan irisan perkara dari pengusutan korupsi minyak goreng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil Kejagung) menetapkan satu tersangka terkait penyidikan perkara koneksitas korupsi dalam pengajuan kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada Kamis (8/8/2024), penyidik Jampidmil menetapkan inisial MK selaku manager relationship (RM) BRI sebagai tersangka.

Sebelumnya, penyidik sudah menetapkan DSH selaku purnawirawan Kostrad sebagai tersangka dalam kasus kredit bermasalah. Tersangka DSH sudah berstatus sipil, setelah tidak berdinas di TNI AD.

"MK ditetapkan tersangka terkait perannya sebagai Relationship Manager (RM) BRI cabang Cut Mutia yang bertanggungjawab dalam verifikasi proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh tersangka DSH," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Jampidmil Mayjen Wahyoedho Indrajit, beberapa waktu lalu menyebut, kasus yang menjerat DSH terkait pidana dalam pengajuan kredit fiktif di BRI. DSH yang menjabat juru bayar Batalyon Bekang 1/Tri Bhakti Yudha Divif 1 Kostrad, Cibinong, Kabupaten Bogor, bersama-sama pegawai BRI mengajukan kredit BRIGuna senilai Rp 55 miliar.

Pengajuan tersebut dilakukan di sejumlah kantor unit BRI. Pengajuan kredit tersebut, berujung pada kerugian negara. "Sehingga merugikan negara kurang lebih Rp 55 miliar," kata Indrajit.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 4 orang terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010 s/d 2022. Salah satu yang diperiksa yakni eks Direktur Utama (Dirut) PT Antam, Dana Amin.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, Kejagung melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis 8 Agustus 2024 memeriksa empat orang saksi.

Dikatakan Harli, selain Dana Amin, Kejagung juga memeriksa tiga saksi lain. Ketiganya yakni AY selaku Operation Division Head Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam, LSS selaku Direktur SDM PT Antam tahun 2019 dan SDY selaku Pegawai PT Antam

"Adapun keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022 atas nama Tersangka HN dkk," ujar Harli dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Sebelumnya, Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 13 tersangka. 6 tersangka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Sementara 7 tersangka lain merupakan pelanggan jasa tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi punya langkah hukum lanjutan untuk melawan hasil kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengorting hukuman untuk terdakwa Anang Achmad Latif (AAL). Adapun AAL merupakan terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, pengurangan hukuman dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara terhadap mantan direktur utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo itu sudah inkrah. Karena itu, Kejagung sudah tidak melakukan langkah hukum lanjutan.

"Ini kan (kasasi) sudah keputusan Mahkamah Agung, sudah upaya hukum terakhir, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah)," kata Harli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Harli menjelaskan, hasil kasasi merupakan hasil dari upaya hukum biasa yang tertinggi dalam proses penegakan hukum. Karena itu, kata Harli, Kejagung pun wajib tunduk dengan putusan diskom hukuman tersebut.

Dengan putusan MA tersebut, kata Harli, jaksa penuntut umum (JPU) hanya tinggal melaksanakan eksekusi putusan. "Selanjutnya, kami masih menunggu salinan putusan kasasi lengkapnya, untuk melaksanakan langkah hukum berikutnya (eksekusi badan)," ucap Harli.

Pada Kamis (25/7/2024), MA mengubah putusan pengadilan yang menghukum terdakwa Anang Latif. Hakim agung mengurangi masa hukuman Anang Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Dalam putusan kasasi tersebut, hakim agung juga menguatkan hukuman denda mengganti kerugian negara terhadap Anang Latif senilai Rp 5 miliar. Hukuman mengganti kerugian negara tersebut, kata hakim agung, dengan merampas untuk negara uang yang disita penyidik dari Anang Latif senilai Rp 6,7 miliar.

Sehingga, Rp 1,7 miliar yang masih dalam penguasaan penyidik dalam sitaan wajib dikembalikan kepada terdakwa. "Tolak kasasi penuntut umum, dan terdakwa dengan perbaikan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan," begitu dalam putusan kasasi yang dibacakan oleh hakim agung Desnayeti.

Putusan kasasi terhadap Anang Latief tersebut sebetulnya masih belum sesuai dengan tuntutan JPU saat peradilan tingkat pertama. JPU dalam tuntutannya meminta hakim menghukum Anang Latief 18 tahun penjara.

Tuntutan tersebut sempat dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, yang memvonis Anang Latief dengan hukuman selama 18 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 8,03 triliun.

Di tingkat banding, majelis hakim PT DKI Jakarta menguatkan hukuman 18 tahun penjara. Selain Anang Latief, dalam kasus korupsi BTD 4G Bakti Kemenkominfo ini, juga menyeret mantan menkominfo Johnny Gerard Plate (JGP) sebagai terdakwa. Pekan lalu, MA menguatkan putusan peradilan terhadap politikus Partai Nasdem itu dengan pidana penjara 15 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai sungguh tak adil putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti yang terjadi pada 2023. Hakim Erintuah Damanik membebaskan Gregorius dari semua dakwaan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, putusan bebas tersebut memuat kejanggalan dalam penolakan majelis hakim atas bukti yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU). Padahal, JPU menunjukkan bukti terjadinya kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur terhadap kekasihnya itu.

Menurut Harli, Kejagung memerintahkan JPU untuk melawan putusan bebas putra dari mantan anggota Fraksi PKB DPR RI Edward Tannur itu dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dia menyebut, upaya hukum yang dilakukan JPU bukan cuma sekadar untuk mengoreksi apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Melainkan, kata Harli, untuk menuntut lembaga peradilan memberikan rasa adil bagi keluarga korban. "Menyikapi putusan bebas tersebut, penuntut umum, akan melakukan kasasi. Dan saat ini tim penuntut umum menunggu salinan putusan dari pengadilan, untuk selambat-lambatnya 14 hari untuk melayangkan memori kasasi," kata Harli di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Pasalnya, vonis bebas terhadap seorang terdakwa pelaku pembunuhan tersebut, sangat mencederai martabat penegakan hukum. Harli melihat putusan majelis hakim memuat sejumlah pendapat dan pertimbangannya keliru. Pertimbangan hakim yang menilai tuduhan pembunuhan terhadap Ronald Tannur tak terbukti karena JPU tak bisa menghadirkan saksi juga aneh.

"Pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa ini (Ronald Tannur) karena tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa itu adalah cara hakim yang hanya melihat peristiwa itu sepotong-potong," kata Harli.

Menurut JPU, kata Harli, memang tak ada saksi langsung dalam peristiwa yang membuat Dini Sera hilang nyawa. Tetapi, jaksa mampu menghadirkan bukti petunjuk ilmiah yang menguatkan Ronald Tannur melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Dini Sera, sebelum korban tewas.

Berbagai bukti petunjuk yang dihadirkan jaksa kepada hakim, Harli melanjutkan, dalam bentuk rekaman CCTV pun juga rekaman visum yang menyatakan korban Dini mengalami luka-luka akibat kekerasan. "Nah, kami melihat bahwa hakim tidak melihat peristiwa ini secara holistik dalam satu rangkaian," ucap Harli.

"Seharusnya hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti bahwa korban meninggal, karena ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa sebagai pelaku. Bahkan ada rekaman percek-cokan antara korban dan pelaku, dan bukti CCTV, yang menggambarkan bahwa korban dilindas (mobil oleh Ronald Tannur)," ujar Harli menambahkan.

Alih-alih menjadikan bukti dari rangkaian peristiwa itu sebagai penguat pertimbangan dalam hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Ronald Tannur sebagai terdakwa. Para ‘Wakil Tuhan’ itu, kata Harli, dalam putusannya malah meyakinkan korban Dini Sera hilang nyawa karena pengaruh alkohol.

"Hakim menyebutkan bahwa matinya, atau meninggalnya korban itu lebih didasari karena pengaruh alkohol. Sementara ada hasil visum et repertum yang menjelaskan sangat kuat bahwa ada luka-luka yang dialami oleh korban. Seharusnya hakim melihat semua ini secara menyeluruh sebagai satu rangkaian pembuktian yang utuh," ujar Harli.

Dia menilai, jika putusan bebas majelis hakim terhadap Ronald Tannur tersebut dibiarkan, lalu siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa korban Dini Sera? Padahal, matinya perempuan 29 tahun tersebut sudah dibuktikan oleh JPU melalui petunjuk ilmiah sejak terjadinya cekcok, sampai perkelahian di dalam lift.

Pun pada akhir rekaman Ronald Tannur terlihat melindas tubuh Dini Sera. Fakta itu juga dikuatkan dengan visum yang memastikan Dini Sera hilang nyawa akibat luka-luka di sekujur tubuhnya.

"Apakah bisa kita menerima putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut meninggal karena pengaruh alkohol, atau karena tidak ada saksi yang melihat langsung matinya orang tersebut? Sementara ada bukti-bukti petunjuk yang sangat kuat yang bisa membuktikan bahwa terdakwanya itu melakukan kekerasan, dan penganiayaan sebelum korban ditemukan meninggal dunia," kata Harli.

"Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas matinya orang itu?" ujar Harli. Dia menyentil pertimbangan majelis hakim yang membebaskan Ronald Tannur, yang dominan menjadikan penyangkalan terdakwa di persidangan atas terjadinya pembunuhan dengan cara kekerasan dan penganiayaan.

"Keterangan terdakwa menyangkal itu, boleh saja didengarkan. Karena memang seperti itulah seorang terdakwa (menyangkal). Tetapi, hakim kan punya kewenangan untuk menggali semua hal, termasuk mengambil bukti-bukti petunjuk yang memperkuat sehingga terdakwa dapat dihukum,” kata Harli.

Kronologi penganiayaan...

Kasus Ronald Tannur membunuh Dini Sera terjadi pada medio Oktober 202. Mengacu berkas dakwaan yang dibacakan di persidangan, peristiwa tersebut berawal pada Selasa (3/10/2023) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kala itu, saksi Ivan Sianto (IS) menelefon Dini Sera untuk datang ke tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Kota Surabaya. Dini Sera datang ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama Ronald Tannur yang merupakan kekasihnya.

Mereka menuju ke ruang karaoke nomor 7. Di tempat tersebut, selain IS, sudah ada teman-teman Dini Sera lainnya, yaitu Rahmadi Rifan (RR), Eka Yuna Prasetya (EYP), dan Allan Christian (AC).

Sekitar pukul 22.10 WIB, datang saksi lainnya, yakni Bella (B). Pada malam karaoke, semua yang ada di ruang 7 itu mengkonsumsi miniman beralkohol jenis Tequilla Jose. Semula, Dini Sera menolak untuk ikut minum.

Di persidangan terungkap penolakan Dini Sera tersebut karena alasan akan berkelahi dengan Ronald Tannur jika turut minum alkohol. Tetapi, Dini Sera tak tahan diri menolak. Bergantian mereka semuanya turut minum tequilla sampai lewat malam hari atau Rabu dini hari.

Kemudian, saksi IS, dan RR, dan juga B, pamit pulang duluan. Di persidangan dikatakan, tiga yang pulang itu lantaran sudah dalam kondisi mabuk. Setelah itu, Dini Sera dan Ronald Tannur angkat kaki meninggalkan ruang karaoke untuk pulang.

Keduanya, pun dikatakan meninggalkan ruang karaoke sudah dalam kondisi mabuk. Keluar dari ruang kamar 7 karaoke, Ronald Tannur membawa serta botol Tequilla Jose yang masih tersisa. Dini Sera dan kekasihnya itu akan turun ke basement parkiran mobil melalui lif.

Sebelum masuk ke dalam lif, keduanya dikatakan sempat terjadi cekcok dan keributan. Di persidangan terungkap, Dini Sera sempat menampar Ronald Tannur. Lalu dibalas oleh Ronald Tannur dengan mencekik lebih Dina Sera. Keduanya, pun sempat saling adu pukul di depan lif.

Saat keduanya berada di dalam lif, cekcok serta perkelahian fisik kembali terjadi. Ronald Tannur menendang kaki kiri Dini Sera sampai membuat perempuan itu terjengkang. Lalu Dini Sera melawan dengan menarik kerah baju Ronald Tannur.

Tak terima perlawanan dari perempuan itu, Ronald Tannur memukul kepala Dini Sera dengan botol alkohol yang masih dibawanya. Tiba di basement parkiran mobil, cekcok keduanya kembali terjadi.

Ronald Tannur menuduh Dina Sera yang memulai perkelahian. Namun Dina Sera membantah dan menuding balik laki-laki itu. Akhirnya, setelah berada di basement, keduanya kembali masuk ke dalam lift dan naik ke KTV Karaoke untuk meminta rekaman CCTV pembuktian siapa yang memulai perkelahian.

Tiba kembali di tempat karaoke, keduanya bertemu Stevan Yosefa (SY) pihak pengelola karaoke. Keduanya pun meminta SY untuk memberikan rekaman CCTV lif. Namun dijawab SY, tak ada CCTV. Berikutnya, Ronald Tannur, dan Dini Sera kembali masuk lif dan turun ke parkiran.

Keduanya menuju ruang manajemen mal untuk menanyakan tentang CCTV. Tetapi, di ruang manajemen tersebut, tak ada petugas. Karena tak dapat membuktikan tentang siapa yang memulai perkelahian, selanjutnya Dini Sera memilih untuk pergi menuju ke areal parkir mobil Innova milik Ronald Tannur.

Tetapi, Ronald Tannur, memilih sendirian kembali ke lif dan menuju tempat karaoke untuk menanyakan ulang tentang CCTV. Namun usaha tersebut juga berakhir nihil. Selanjutnya Ronald Tannur kembali ke basement parkir mobil menuju mobilnya.

Dini Sera masih berada di tempat tersebut dengan kondisi bersandar selonjoran di sisi kiri pintu mobil. Ronald Tannur lalu masuk ke dalam mobil dari pintu setir. Dari dalam mobil, Ronald Tannur menanyakan kepada Dini Sera apakah ingin pulang atau tidak. Tetapi, Dini Sera dikatakan tidak merespons pertanyaan tersebut.

Situasi itu, membuat Ronald Tannur semakin emosional. Dia lalu menyalakan mesin mobil, dan melajukan mobilnya dengan mengarahkan setir ke kanan. Pada saat mobil berjalan, Dini Sera yang masih bersandar selonjoran di sisi kiri mobil dalam kondisi yang tak diketahui.

Tetapi, dalam dakwaan, Ronald Tannur mengakui saat itu merasakan telah melindas sesuatu. Dan dikatakan, saat Ronald Tannur menjalankan mobilnya, sudah melihat Dina Sera sudah tergeletak di lantai parkiran dalam kondisi luka-luka.