Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas potensi kerja sama strategis di bidang infrastruktur dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya di hadapan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir pada Senin (4/11/2024). Dalam pertemuan itu, dibahas pula mengenai kelanjutan kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan,” jelas AHY dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Pasalnya, tambah AHY, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Dengan demikian, masifnya pembangunan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada saat yang sama, AHY menekankan bahwa ini adalah momen berharga, mengingat kita akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga, dirinya berharap akan terdapat berbagai kerja sama strategis yang bakal terjalin ke depannya.

Menanggapi hal tersebut Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa Amerika Serikat bangga telah mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di IKN.

Dia berharap, kerja sama tersebut dapat mendorong Indonesia mencapai tujuan ekonomi RI. Salah satunya mencapai Indonesia emas pada 2045.

"Mencapai tujuan ekonomi Indonesia yang ambisius bergantung pada penciptaan iklim investasi yang lebih ramah dan lebih terbuka dalam iklim investasi. Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkas Kamala.

MEMBANGUN kawasan perkotaan tidaklah sekadar tentang menyiapkan suatu judul, merek, atau jargon kota. Tetapi, perlu melampauinya.

Visi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sebagai "Kota Hutan Berkelanjutan" bertujuan untuk mencapai standar bangunan ramah lingkungan. Menciptakan lingkungan rendah karbon dan kondisi hijau untuk meningkatkan efisiensi energi berkelanjutan.

Klaim membangun kota tak sekadar kumpulan beton dan gedung tinggi yang menjulang, melainkan oasis hijau di tengah hiruk-pikuk perkotaan, terus menjadi sorotan. Untuk itu, pemerintah memastikan aspek lingkungan hidup harus diutamakan dalam rencana pembangunan IKN.

Hal ini didasarkan pada lima indikato kinerja utama (KPI). Pertama, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan emisi nol. Kedua, 60 persen sampah IKN harus didaur ulang dengan pola recycle. Ketiga, internet of things (IoT) yang merupakan sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, dapat diakses oleh penduduk dan dapat interaksi dengan pengelola sampah. Keempat, waste to energy. Sampah harus menghasilkan listrik 150 hingga 500 kilowatt (kw) dan residu yang sifatnya inert berupa residu abu pembakaran atau fly ash and bottom ash (FABA) akan dibawa ke unit pengurukan residu.

Kelima, hasil pengolahan sampah menjadi energi melalui thermal atau panas. Sebagian menjadi energi dan sebagian menjadi FABA atau abu pembakaran. FABA akan dimanfaatkan untuk produksi industri seperti paving dan batu bata. Kawasan TPST akan dapat dikunjungi masyarakat dan dikelola menjadi pusat pendidikan tentang bagaimana mengolah sampah yang baik.

Merevolusi gaya hidup

Menurut data dari Otorita IKN, penduduk IKN saat ini sebanyak 250 ribu jiwa. Jumlah itu diproyeksi menghasilkan sampah sebanyak 250 ton per hari. Sebagian besar dari sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik seperti makanan dan non-organik macam botol plastik. Timbulan sampah ini di luar dari sampah konstruksi yang sangat bergantung pada progres yang dilakukan selama proses pembangunan IKN.

Lepas dari itu, IKN yang dibangun dengan tujuan menciptakan peradaban baru, harus mampu menangani persoalan sampah ini. Otorita IKN harus mampu memfokuskan diri mengedukasi masyarakat melalui perubahan gaya hidup.

Hal ini diperlukan karena Otorita IKN adalah lembaga setingkat kementerian. Otorita IKN bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota negara.

Di level rumah tangga, edukasi mengenai pemilahan sampah dilakukan agar bisa diolah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan mudah. Kemudian di level ruang-ruang publik, reduksi penggunaan botol plastik atau medium-medium lainnya dengan bahan baku plastik terus dilakukan.

Di level pelajar, edukasi dengan tajuk Sekolahku Minim Sampah yang mendorong para siswa/i sekolah dasar melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, juga harus rutin dilakukan. Apakah semua yang sudah dilakukan dirasa cukup?

Perlu kebijakan antimainstream

Untuk mencapai kota ramah lingkungan semua itu belumlah cukup. Perlu kebijakan yang antimainstream. Seperti di China misalnya, penduduk yang tidak mematuhi aturan terancam denda besar dan penurunan tingkat "kredit sosial". Artinya, hak-hak ekonomi mereka bisa dicabut dan tak bisa lagi jadi "warga kota teladan".

Orang dengan kredit sosial buruk bisa tersingkir dari pekerjaan bergengsi dan tak boleh ke sekolah bagus. Dalam kasus ekstrem, mereka bisa dilarang bepergian dengan pesawat atau tak punya akses ke ruang-ruang publik. Sudah se-ekstrem itu mereka dalam memperlakukan sampah.

Gaungan IKN sebagai kota percontohan di Indonesia yang mempunyai peradaban maju, tentunya jangan alergi terhadap perubahan. Perubahan mendasar dimulai dari adanya kebijakan pemerintah yang mengatur sistem persampahan IKN.

Kebijakan persampahan di Indonesia dinilai kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan sampah itu sendiri. Menurut data dari SIPSN KLHK, sebanyak 14 juta ton lebih sampah di Indonesia tidak terkelola.

Kebijakan inilah yang nantinya menjadi dasar pengelolaan sampah di IKN. Bagaimana pemerintah mengatur produsen, konsumen, dan para penyelenggara persampahan untuk sama-sama berkontribusi nyata dalam mengurangi dan mengelola sampahnya.

Perlu diadopsi dunia usaha

Kebijakan melalui pendekatan strategis perlu diadopsi oleh dunia usaha dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan lingkungan hijau. Inisiatif ini biasanya melibatkan penerapan praktik ramah lingkungan seperti mengurangi konsumsi energi, meminimalkan limbah, mendorong daur ulang, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan mempromosikan budaya kesadaran hijau di dunia usaha dan dunia kerja.

Dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan, dunia bisnis diwajibkan untuk mengurangi jejak karbon, melestarikan sumber daya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pendekatan teknologi ramah lingkungan.

Sementara itu, di tingkat warga kota, intervensi kepedulian hijau dapat menjadi peluang aktivitas bertinggal ramah lingkungan demi kesehatan mental dan fisik. Ini bukan sekadar sebagai aktivitas sosial dan gerakan moral, melainkan sebagai produk kebijakan yang memaksa penduduk kota untuk mempromosikan pendekatan strategis untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong kota keberlanjutan. Pemberian insentif dan disinsentif juga rasanya patut diadakan dalam pengelolaan sampah IKN.

Waspada TPST berteknologi insinerator

Sebagai kota cerdas, IKN juga tengah mempersiapkan teknologi modern TPST yang diklaim termutakhir di Indonesia. TPST tersebut menggunakan teknologi pembakaran atau insinerator untuk mengurangi sampah.

Meskipun sangat berperan mengurangi sampah dalam jumlah besar, proses insinerasi juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Mengutip universalco.id, sejumlah besar gas karbon dioksida dilepaskan sebagai gas buang dalam proses tersebut. Hal ini turut berkontribusi dalam pemanasan global. Selain itu, gas buang yang dihasilkan mengandung abu dan emisi pencemar.

Lebih lanjut, proses insinerasi juga dapat mempengaruhi kesehatan pekerjanya. Menurut peneliti dari Universitas Airlangga Ardi Pujo Sunarto, pekerja atau operator insinerator kerap mengalami gangguan kesehatan seperti batuk kering, mata pedih, hingga napas mengi.

Untuk itu, penerapan teknologi insinerasi harus dibarengi dengan pemantauan kesehatan dan kualitas udara secara berkala. Walaupun dirasa masih kurang solutif, penerapan insinerasi dalam menangani masalah sampah di IKN dapat dibilang cukup efisien. Mengingat, tidak adanya tempat pemrosesan akhir (TPA) di dalam IKN. Maka dari itu, proses insinerasi menjadi alternatif terbaik dalam mengurangi sampah di IKN.

Selesaikan mulai dari rumah tangga

Menurut Otorita IKN, selain TPST, juga tengah dibangun Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) yang bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Namun, persoalan sampah ini diutamakan penyelesaiannya dari sumbernya terlebih dahulu, yakni rumah tangga. Sementara, TPS3R diarahkan untuk mulai memperkenalkan green jobs atau lapangan-lapangan kerja baru yang berbasis pada pengelolaan sampah.

Tentunya sebagai warga Indonesia kita patut berbangga ketika target IKN dapat terpenuhi, yakni menjadi kota dunia untuk semua, menjadi pendorong bagi peradaban baru di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. IKN Ramah Lingkungan sangat dinantikan ketika banyak ketidakmampuan kota-kota di Indonesia dalam mengelola sampahnya. Hal ini tecermin dari data SISPN KLHK sebanyak 38,25% sampah tidak terkelola.

Perencanaan kota, intervensi hijau, dan riset evaluasi setelah IKN terbangun secara bertahap perlu terus menerus dilakukan agar menjamin kota hutan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sampah di IKN sedang dalam proses penyusunan. Mari kita tunggu perubahan besar apa yang berani dibuat pemerintah untuk menciptakan IKN Kota Hutan Berkelanjutan. Apakah kebijakan ini nyata atau jargon belaka?[]

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Jakarta:Basuki Hadimuljono adalah seorang insinyur dan birokrat berpengalaman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 5 November 2024.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode, mulai dari tahun 2014 hingga 2024.

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Basuki lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 November 1954. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, dengan ayah seorang anggota TNI Angkatan Darat.

Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan mengikuti tugas ayahnya, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasar di Palembang dan menamatkan SMA di Surabaya.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Basuki melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Geologi dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat, dengan beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Karier dan Jabatan

Basuki memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, tempat ia berkarier selama lebih dari 31 tahun.

Ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal Penataan Ruang. Basuki dikenal sebagai pekerja lapangan yang memiliki pemahaman mendalam baik dalam aspek teknis maupun birokrasi.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Kerja (2014-2019) dan kemudian di Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

Selama menjabat sebagai Menteri PUPR, ia memimpin sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, dan perumahan rakyat.

Salah satu prestasi utamanya adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra serta penanganan rehabilitasi pasca bencana, seperti tsunami di Aceh dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Kepala Otorita IKN

Setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki dipercaya menjadi Kepala Otorita IKN. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024.

Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki bertugas memimpin pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang baru, proyek besar untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Tugas ini mencakup tantangan pembangunan infrastruktur serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Penghargaan dan Kontribusi

Atas dedikasinya, Basuki telah menerima berbagai penghargaan, seperti tiga medali Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pembangunan, dan Satyalancana Wira Karya.

Pada tahun 2023, ia juga dianugerahi "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" oleh Kaisar Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

Basuki dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Banyak proyek infrastruktur besar dan tugas lapangan yang dipercayakan kepadanya diselesaikan dengan baik, sehingga ia mendapat julukan sebagai "menteri lapangan".

Ketegasan dan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur menjadikannya salah satu tokoh penting di balik modernisasi dan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia.

Baca Juga:
Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri HukumSupratman Andi Agtas menegaskan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota negara akan diteken ketika IKN Nusantara telah siap seluruhnya.

bahwa tak perlu ada peninjauan ulang terhadap UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) khususnya soal keputusan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Menurutnya, meskipun Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar instansinya mengkaji ulang (review) seluruh undang-undang. Termasuk aturan mulai dari UU hingga peraturan menteri, tetapi UU DKJ sejauh ini tak bermasalah.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Senin (4/11/2024).

“Tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ, tidak ada masalah. IKN tidak ada masalah, karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Keppres ditandatangani,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa secara penuh keputusan untuk pemindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju Nusantara akan berada di tangan Prabowo Subianto sehingga saat ini Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

“Ya sekarang Jakarta masih ibu kota negara, meskipun nanti proses perpindahan itu ditentukan Keppres oleh presiden,” ucapnya.

Dia pun mengaku bahwa tak pernah ada pembahasan mengenai pengkajian ulang terkait dengan UU DKJ dengan Presiden Ke-8 RI itu.

“Tidak ada, tadi itu juga kami bicara soal menyikapi putusan MK dan klaster ketenagakerjaan,” pungkas Supratman.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

"Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Hukum: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Perpindahannya Ditentukan Presiden", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/19433281/menteri-hukum-jakarta-masih-ibu-kota-negara-perpindahannya-ditentukan.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman mengungkapkan bahwa investor dari Thailand menunjukkan minat yang besar untuk berinvestasi di Indonesia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand aktif menggelar berbagai forum bisnis untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam upaya menarik minat investor, KBRI Thailand juga mengundang Otorita IKN dan sekitar 200 investor Thailand untuk melihat potensi berinvestasi di IKN.

Salah satu sektor yang menunjukkan ketertarikan besar adalah sektor pendidikan, dengan American School of Bangkok yang menyatakan minatnya untuk membuka sekolah di IKN.

"Mereka sangat tertarik dan sudah menyampaikan minatnya untuk membuka sekolah di IKN, bahkan sebelumnya mereka juga menunjukkan ketertarikan untuk mendirikan sekolah di Bali dan Surabaya," ujar Rachmat pada Rabu (16/10) di KBRI Bangkok.

Meskipun banyak investor yang masih dalam tahap "wait and see," promosi IKN dinilai telah menunjukkan hasil positif, terutama dengan adanya pertemuan one-on-one antara para investor dan Otorita IKN.

Tonton:Kapan Bandara IKN Bisa Beroperasi untuk Umum? Ini Jawaban Pemerintah

Hal ini, menurut Rachmat, menandakan keseriusan pihak-pihak yang tertarik untuk terlibat dalam pengembangan IKN.

Rachmat optimistis, upaya promosi ini akan membuahkan hasil konkret dalam waktu dekat, seiring dengan meningkatnya ketertarikan investor Thailand terhadap berbagai sektor di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diusulkan mengadopsi konsep Twin Cities yang menjadikan Jakarta dan IKN sebagai Ibu Kota Negara. Usulan konsep tersebut muncul di tengah masifnya pembangunan kawasan IKN.

Adapun, konsep twin cities merupakan usulan sari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) yang disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, sekaligus eks Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Bambang mengaku dititipkan perencanaan ibu kota oleh ASPI termasuk terkait pembangunan IKN ke depannya untuk dapat disampaikan ke pemerintah.

"Melalui konsep Twin Cities, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini," kata Bambang dalam unggahannya melalui Instagran @bambangsusantono, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Dia menerangkan, sebelumnya ASPI juga telah mengkaji secara bertahap dan mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN. Tujuannya yakni agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan sesuai dengan visi dan misi.

Menurut Bambang, hal ini selaras dengan skenario yang dipilih pemerintah yakni salah satu kota dapat berperan sebagai Ibu Kota Negara secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, ASPI memberikan dua skenario perencanan dengan kondisi Peluang 1 apabila Pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup dan Skenario Peluang 2 jika Pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup.

Pada skenario dengan Peluang 1 dan Peluang 2, dapat diterapkan konsep Twin Cities, yaitu adanya dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu (dalam hal ini adalah 2025-2029).

Dalam pemaparan ASPI, pada situasi Peluang 1, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Dalam masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub.

Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik Pemerintahan Nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan); Perpustakaan Nasional; Arsip Nasional; dan sebagainya.

Sementara itu, pada situasi Peluang 2, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto ibu kota.

Dalam masa transisi, IKN diposisikan kota pusat pemerintahan nasional 'parsial' yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan, misalnya Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.

Jakarta: Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur di ibukota Nusantara pada 11 Oktober 2024. Proses pembangunan infrastruktur di ibukota Nusantara telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan beberapa fasilitas yang telah diresmikan.

Diantaranya adalah istana negara di IKN dan dua rumah sakit berstandar internasional. Presiden Joko Widodo turut memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun telah siap beroperasi dengan baik, termasuk fasilitas kesehatan yang telah melayani pasien.

Selain itu, terdapat sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang telah berhasil diselesaikan dan diresmikan, seperti Bendungan Sepaku senilai 836 miliar rupiah, intake Sepaku senilai 344 miliar rupiah, jembatan Pulau Balang senilai 14 triliun rupiah, Taman Kusuma Bangsa, Beranda Nusantara, Bukit Bendera, Plaza Ceremony, Visitor Center Gallery UMKM, dan Forest Trail dengan total nilai mencapai 3817 miliar rupiah.

Semua proyek ini menjadi bagian dari rencana pengembangan infrastruktur di ibukota Nusantara.

Namun, terkait pemindahan ASN ke ibukota Nusantara, terdapat keterlambatan dalam jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencananya, pemindahan 1700 ASN untuk tahap pertama akan diundur hingga bulan Januari 2025.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perlunya penyempurnaan infrastruktur, akses jalan yang masih perlu ditingkatkan, kesiapan hunian, serta kebutuhan fasilitas pendukung lainnya seperti sekolah dan taman untuk anak-anak ASN yang akan tinggal di ibukota Nusantara.

Meskipun terdapat penundaan dalam pemindahan ASN, pembangunan infrastruktur terus berlanjut dengan progres yang telah dicapai. Presiden Joko Widodo telah meresmikan sejumlah fasilitas penting, menandai kemajuan signifikan dalam pembangunan ibukota Nusantara. Sumber: Dok. MetroTV


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Bisnis.com, NUSANTARA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan keberadaan Bandara Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak akan mengganggu keberlangsungan bandara Balikpapan dan Samarinda dalam melayani penerbangan komersial.

Meskipun berjarak dekat dari Nusantara yaitu 24 kilometer (Km), dia mengatakan lokasi dari Bandara tersebut tak akan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitaran IKN.

“Iya karena ini kan long distance. Yang sini yang IKN. Lagipula di London ada bandara [dekat Ibu Kota]. Jadi ngga masalah dengan jarak,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 yang digelar di Kawasan IKN Nusantara, pada Minggu (6/10/2024).

Sekadar informasi, nasib Bandara International Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sams Sepinggan Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Apt Pranoto Samarinda belum diketahui imbas adanya Bandara Nusantara IKN Kalimantan Timur.

Bandara Nusantara IKN awalnya berstatus VVIP, namun belakangan ini Presiden Jokowi mencabut status tersebut. Padahal tidak jauh dari itu, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sams Sepinggan Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Apt Pranoto Samarinda selama ini melayani penerbangan komersial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) Nomor 39 Tahun 2019 tertuang bahwa pelayanan bandara memiliki kriteria cakupan pelayanan dalam radius 60 Km atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam.

Sementara itu, jarak Bandara IKN dan Bandara Sepinggan hanya berkisar 39 Km. Lalu jarak dari Bandara IKN ke Bandara Samarinda hanya 100 Km. Sedangkan, Bandara Nusantara hanya berjarak 24 Km ke Ibu Kota.

Alhasil, keputusan pemerintah untuk mengalihfungsikan Bandara IKN menjadi bandara umum telah mengabaikan prosedur perizinan bandara sebagaimana yang diatur dalam Permenhub Nomor 39 Tahun 2019.

Bisnis.com, NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono mengklaim selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jumlah investasi yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp58,4 triliun.

“Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp58,4 triliun. Nah mudah-mudahan nanti kalau yang ke-9 ini ada beberapa lagi mungkin di sana [bertambah] ya,” ujarnya kepada Bisnis di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Menurut catatan Bisnis, terakhir kali Presiden Jokowi melaksanakan groundbreaking investasi tahap 8 di IKN pada, Rabu (25/9/2024) atau tepatnya H-25 menjelang lengser dari jabatannya.

Orang nomor satu di Indonesia itu merealisasikan investasi dari tiga investor asing dan dua investor lokal swasta dengan total nilai mencapai Rp1,07 triliun.

Adapun perinciannya, tiga perusahaan asing mengucurkan modal ke IKN senilai Rp950 miliar. Terdiri dari investasi Delonix Group asal Tiongkok Rp500 miliar, Magnum Estate asal Rusia Rp300 miliar, dan Australian Independent School Rp150 miliar.

Kemudian, dua investor lokal menyumbang investasi senilai Rp125 miliar yang berasal dari PT Plataran Boga Rasa Rp25 miliar dan Prima Hotel Manajemen Indonesia membangun hotel Bintang 3 D’Prima senilai Rp100 mliar.

Dengan demikian, total investasi yang telah mengalir ke IKN selama pemerintahan Jokowi mencapai Rp57,27 triliun yang direalisasikan melalui groundbreaking investasi selama 8 tahapan.

Bisnis.com, NUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap supaya agenda-agenda seperti rapat kementerian mulai rutin dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa arahan tersebut disampaikan orang nomor satu di Indonesia itu usai membuka secara resmi Nusantara TNI Fun Run 2024 yang digelar di IKN, pada Minggu (6/10/2024).

“Mungkin rapat-rapat, kayak dulu pandemi kan ada kebijakan rapat di Bali, rapat di Jogja gitu kan, Rapat-rapat di Kemenko diminta di sini, seperti Kemendagri termasuk mengumpulkan semuanya. Jadi tetap di dorong untuk itu,” ujarnya kepada wartawan di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu juga mengatakan bahwa Kepala Negara memerintahkan agar kegiatan melibatkan masyarakat di IKN kian masif dilakukan.

“Ini juga beliau menyarankan, akan di-maintain masuk event-event yang di, dengan perlibatan masyarakat. Jadi kayak nanti tanggal 16—17 sudah ada BUMT tadi, Borneo Ultra Mixed Real, yang juga melakukan hal yang sama ini,” tandas Basuki.

Sekadar informasi, Jokowi secara resmi Nusantara TNI Fun Run 2024 yang digelar di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Minggu (6/10/2024) kemarin.

Acara yang digelar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 TNI sekaligus untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat luas.

Kegiatan ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari masyarakat Balikpapan, Samarinda, dan sekitar IKN, komunitas pelari, serta beberapa pejabat negara, direktur BUMN, hingga pemengaruh (influencer) lokal dan nasional.

Dalam keterangannya usai acara, Presiden asal Surakarta itu menekankan pentingnya menciptakan keramaian dan ekosistem sosial di IKN. Presiden pun mengapresiasi acara tersebut dan beroperasinya beberapa kedai kopi yang menambah keramaian di IKN.

"Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus sehingga sekali lagi ekosistem itu menjadi terbangun. Seperti ini sekarang beberapa minggu yang lalu belum ada cafe, sekarang sudah ada Excelso, nanti ada lagi rumah makan Sederhana semuanya nanti ada," ucap Presiden kepada awak media, Minggu (6/10/2024).

Acara Nusantara Fun Run 2024 ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung visi Indonesia 2045, yaitu menjadi Kota Dunia untuk Semua. Kolaborasi antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, TNI, dan IKN dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan kesan positif kepada masyarakat, tetapi juga mengajak mereka untuk menerapkan gaya hidup sehat.

Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengeksplorasi lebih jauh perkembangan pembangunan IKN yang kini sudah dapat dikunjungi dengan aman dan nyaman.