KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung sedang melakukan modernisasi Daerah Irigasi (DI) Rentang di Provinsi Jawa Barat.

Proyek ini bertujuan mengoptimalkan layanan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

Modernisasi DI Rentang telah dimulai sejak tahun 2016 dan diharapkan selesai pada 2026. Saat ini progres pekerjaan mencapai 74 persen.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, irigasi memiliki peran vital dalam mendukung swasembada pangan.

"Kita mainkan di irigasi primer, sekunder, dan tersier. Itu InsyaAllah lebih cepat mendukung ke arah swasembada pangan," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

DI Rentang melayani lahan pertanian seluas 87.840 hektar di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu, yang mengandalkan debit dari Sungai Cimanuk.

Diharapkan, Modernisasi DI Rentang dapat meningkatkan produktivitas padi dari 5,6 ton/hektar menjadi 6,5 ton/hektar, peningkatan luas tanam dari 43.229 hektar menjadi 86.423 hektar, serta peningkatan indeks pertanaman dari 120 persen menjadi 230 persen.

Modernisasi DI Rentang dilakukan dengan pembangunan Bendungan Jatigede, meningkatkan keandalan pasokan air dan memperluas area tanam.

Kemudian perbaikan infrastruktur irigasi, mencakup peningkatan saluran pembawa, pembuang, bangunan, dan alat ukur debit.

Dengan modernisasi ini, kehilangan air berkurang dari 15 persen menjadi 4 persen, dan petugas operasional dapat mengukur serta mendistribusikan air dengan lebih akurat.

Modernisasi DI Rentang dilakukan karena sistem irigasi ini sudah berusia puluhan tahun sehingga kinerja pelayanan airnya berkurang.

Sesuai SE Dirjen SDA No.01/SE/D/2019 modernisasi irigasi dilakukan dalam rangka pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, manajemen irigasi, lembaga pengelola dan sumber daya manusia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memulai proyek untuk modernisasi Daerah Irigasi (DI) Rentang, Jawa Barat.

Proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

Modernisasi DI Rentang juga dilakukan karena sistem irigasi ini sudah berusia puluhan tahun sehingga kinerja pelayanan airnya berkurang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya irigasi primer, sekunder, dan tersier dalam mewujudkan swasembada pangan.

Kementerian PU Kementerian PU sedang melakukan pekerjaan modernisasi Daerah Irigasi (DI) Rentang, Jawa Barat.

“Modernisasi Daerah Irigasi Rentang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi dari 5,6 ton/hektar menjadi 6,5 ton/hektar,” ungkap Menteri Dody.

Selain itu, pekerjaan modernisasi diharapkan dapat meningkatkan luas tanam dari 43.229 hektar menjadi 86.423 hektar serta meningkatkan indeks pertanaman dari 120 persen menjadi 230 persen.

Proyek ini telah dimulai sejak 2016 dan diharapkan selesai pada 2026. Saat ini progres pekerjaannya telah mencapai 74 persen.

Dengan modernisasi ini, kehilangan air juga dapat berkurang dari 15 persen menjadi 4 persen, dan petugas operasional dapat mengukur serta mendistribusikan air dengan lebih akurat.

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dinilai tak berdampak signifikan untuk mengatasi masalah struktural pertanian.

Perlu diketahui, skema kredit usaha Alsintan dirancang untuk memudahkan akses petani melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun, skema kredit ini dilakukan untuk mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai skema kredit yang ditawarkan pemerintah tidak akan berdampak signifikan mengatasi persoalan struktural pertanian.

Pasalnya, kata dia, sektor pertanian di Indonesia menghadapi masalah struktural yang signifikan. Sebanyak 62% petani di Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat kecil, yakni kurang dari 0,5 hektar.

Selain itu, produktivitas pertanian juga terbilang rendah. Menurutnya, keberadaan kredit ini justru akan membebani para petani lantaran untuk mencukupi biaya hidup masih harus mencari nafkah dari sektor non pertanian.

“Daripada pemerintah menggelontorkan APBN untuk subsidi bunga alsintan, sebaiknya difokuskan saja ke perbaikan sarana irigasi,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Sebab, lanjut Eliza, kunci dari peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan adalah melalui infrastruktur air, yakni berupa irigasi.

Untuk itu, dia memandang, dengan anggaran yang terbatas semestinya pemerintah memprioritaskan program yang berdampak dan dibutuhkan masyarakat. “Jangan asal ada inovasi program, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan,” tuturnya.

Menurut Eliza, sektor pertanian Indonesia membutuhkan kebijakan yang menyelesaikan akar permasalahan, termasuk masalah struktural.

“Karena percuma jika ada alsintan dan bantuan benih pupuk dri pemerintah, jika irigasinya tidak memadai, tidak dibenahi,” ungkapnya.

Maka dari itu, Eliza menyimpulkan bahwa irigasi merupakan faktor kunci peningkatan indeks pertanaman. Terlebih, saat ini indeks pertanaman Indonesia masih di angka 1,5, yang artinya sebagian besar petani menanam padi satu kali dalam setahun.

“Karena padi ini di fase tertentu membutuhkan air yang memadai, tidak bisa diganggu gugat. Jadi irigasi adalah kunci,” jelasnya.

Terlebih, lanjut dia, dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 untuk irigasi di seluruh Indonesia hanya dianggarkan senilai Rp1,68 triliun. Menurutnya, gelontoran anggaran ini tidak cukup memperbaiki dan membangun irigasi di Indonesia yang sudah terlalu lama dibiarkan kurang terawat dan rusak.

“Irigasi yang ada rusak, sawah tadah hujan belum dibangun irigasinya, lebih baik prioritaskan irigasi. Jangan terlalu banyak gebrakan program tetapi nggak menyentuh akar persoalan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pembiayaan Pertanian Tedy Dirhamsyah menyampaikan bahwa Kredit Usaha Alsintan merupakan inisiasi kredit pembiayaan terhadap usaha alat dan mesin pertanian yang didanai tidak hanya dari beban anggaran pemerintah, melainkan juga menggandeng keterlibatan sektor perbankan sebagai solusi bagi para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Namun, pembiayaan alsintan ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

“Keterlibatan sektor perbankan menjadi solusi pembiayaan strategis bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian,” ujar Tedy dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan skema kredit usaha Alsintan ini dirancang untuk memudahkan akses petani terhadap alsintan melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan proyek-proyek Sumber Daya Air (SDA) sebagai salah satu prioritas di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan untuk mendukung swasembada pangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program prioritas swasembada pangan.

Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumberdaya udara sangat penting untuk mendukung sasaran swasembada pangan dan, oleh karena itu, terus kita lanjutkan. Kita bisa melihat misalkan dari bendungan, bedung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga langsung ke sawah-sawah," kata Dody saat kunjungan ke Bendung Perjaya, Sumatera Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kunjungan Dody ke Bendungan Perjaya ini juga dimaksudkan untuk memastikan bendungan tersebut beserta jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier, dapat berfungsi dengan baik. Kementerian PU berencana melakukan peremajaan Bendung Perjaya beserta saluran irigasinya, mengingat usia bedung sudah sekitar 30 tahun.

"Kita berharap bisa berkelanjutan tidak hanya jangka pendek, namun juga ke depannya. Tentunya mendukung sektor pertanian di Sumatera Selatan dan Lampung," ujarnya.

Di sisi lain, Daerah Irigasi (DI) Komering memiliki potensi untuk mengairi lahan pertanian seluas 124.000 Ha. Sementara saat ini layanan air untuk daerah irigasi baru mencakup 74.600 ribu Ha dan sisanya masih bersifat tadah hujan.

Dody berharap dengan selesainya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang berada di wilayah hulu DI Komering nantinya akan menambah pasokan air pada jaringan irigasi Komering untuk lahan pertanian seluas 34.800 hektare (Ha). Adapun progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji sebesar 66% dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026.

"Ini upaya untuk meningkatkan Indeks tanam kita, Indeks tanam sekarang 1,78, lalu dengan Bendungan Tiga Dihaji akan meningkat menjadi 2,8 atau 2,9. Tentunya semua untuk men-support pertanian," kata dia.

Bendungan Tiga Dihaji dibangun untuk menjaga kestabilan pasokan air di Daerah Irigasi Komering, khususnya pada musim kemarau yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering. Dengan kapasitas tampung 140 juta m3 dan luas seluas 577 hektare, bendungan ini akan mensupesi 34,800 Ha pada DI Komering dengan mencakup lahan pertanian seluas 74.500 Ha.

Selain untuk irigasi, Bendungan Tiga Dihaji juga memberikan manfaat untuk konservasi sumber daya udara, pengendalian banjir 39,5% pada debit banjir periode ulang 50 tahun, menyediakan kebutuhan air baku sebesar 1 m3/detik, pembangkit listrik sebesar 4x10 MW, dan pariwisata lokal , serta prasarana olahraga udara.

Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Mekong River Commission (MRC). Kemitraan ini bertujuan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya air di Sungai Mekong dengan pendekatan terpadu di berbagai sektor. Seperti irigasi, energi hidro, pengendalian banjir, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan.

Kemitraan terjalin melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 28 Januari 2024 di Luang Prabang, Laos. MRC adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada 1995 dan beranggotakan Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam,

Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi Indonesia di subkawasan Mekong melalui peningkatan kapasitas dan pertukaran keahlian teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan adaptasi perubahan iklim.

Salah satu implementasi awal dari MoU ini adalah program Knowledge Sharing on Irrigation Technology, yang berlangsung di Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2024.

Program ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai teknologi irigasi seperti gun sprinkler, jaringan irigasi air tanah, dan irigasi ramah ikan.

Kepala Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum Dery Indrawan menjelaskan pihaknya sudah memperkenalkan inovasi teknologi bernama Gun Sprinkler Bravo 1. Teknologi ini dikembangkan melalui modifikasi nozzle untuk meningkatkan keseragaman butir air.

"Teknologi Irigasi ini memiliki biaya investasi yang terjangkau dan pengoperasiannya mudah sehingga sangat cocok diterapkan di lahan kering di Indonesia dan juga lahan kering di negara lain yang memiliki karakteristik serupa" jelas Dery dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Diproduksi menggunakan bahan lokal oleh UMKM, Gun Sprinkler Bravo 1 telah banyak diterapkan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber air permukaan maupun air tanah. Selain itu, Menurut Kepala Balai Teknik Irigasi, Gun Sprinkler Bravo 1 adalah teknologi yang bisa diterpakan di negara lain dan dan biayanya bisa dijangkau.

CEO MRC Anoulak Kittikhoun mengatakan Indonesia menjadi negara pertama dari luar aliran Sungai Mekong yang jadi pelopor pertukaran teknologi dengan pihaknya.

"Indonesia adalah negara non-Mekong pertama yang menjalin kemitraan dengan kami. Dengan tantangan besar yang dihadapi oleh Sungai Mekong akibat perubahan iklim, kami terbuka untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi inovatif seperti irigasi yang efisien," ungkap Kittikhoun.

Dia menambahkan kolaborasi yang dilakukan sangat mendukung komitmen MRC untuk menemukan solusi teknologi yang lebih efisien guna mengatasi tantangan di Sungai Mekong.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional, baik melalui intensifikasi maupun cetak sawah atau ekstensifikasi. Yeka menambahkan, pembuatan irigasi penting sebagai akses utama bagi pemenuhan air untuk lahan pertanian.

"Produksi naik itu pasti kalau cetak sawah ini bisa dilakukan dan berhasil. Nah cuma pertanyaannya, mampukah itu kita cetak dengan baik. Itulah pentingnya pengairan dan pemetaan daerah mana saja yang akan menjadi fokus atau perlu di-support untuk dibangunkan irigasi," ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Bagi Yeka, cetak sawah buka sesuatu yang baru sehingga perdebatan perlu tidaknya cetak sawah harus berorientasi pada kepentingan petani. Yang terpenting, pengelolaan cetak sawah harus dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang tanaman pangan dan pertanian secara keseluruhan.

"Yang paling penting siapa yang mengelola sawah ini lalu diberikan kepada siapa sawah ini. Kalau ini semua sudah dilakukan saya yakin produksi kita meningkat," katanya.

Terkait model irigasi yang perlu dibangun, Yeka mengatakan metode pengairan yang baik bagi cetak sawah adalah membangun irigasi secara langsung tanpa menggunakan pipa. Sebab, pipa bisa rusak atau dicuri orang sehingga membutuhkan anggaran baru untuk memperbaikinya.

"Metode yang paling baik dalam mencetak sawah itu jangan pakai irigasi pipa. Kenapa? karena pipa banyak diambil orang. Jadi irigasi yang tepat itu adalah bukan pipa tetapi harus membentuk saluran yang jelas. Nah, jadi kata kuncinya jangan hanya mencetak sawah tapi juga bangunan irigasinya harus disiapkan," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek cetak sawah skala besar sebagai solusi masa depan dalam mempercepat swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun sarana dan prasarana pertanian, seperti infrastruktur irigasi dan akses jalan menuju persawahan. Dia yakin dengan pembangunan ini kecukupan pangan bagi generasi mendatang dapat terpenuhi dengan baik.

"Kenapa harus ada cetak sawah? Tiap tahun ada pertambahan penduduk 3,5 juta. Selama 10 tahun artinya pertambahan 35 juta. Iya kan? Nah ini yang harus dipersiapkan pangannya, setiap kelahiran ini harus disiapkan pangannya untuk Indonesia, sehingga, kita harus cetak sawah untuk penyediaan lahan pertanian baru," ungkapnya.

Sebagai contoh, upaya optimasi lahan pertanian dan cetak sawah telah berjalan di Merauke dengan adopsi mekanisasi pertanian dengan baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Setidaknya 40.000 hektare lahan pertanian telah dilakukan optimasi dan berproduksi optimal, dengan tata kelola irigasi yang baik.

Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian Husnain mengatakan perluasan lahan sawah menjadi kunci menuju kedaulatan pangan bagi masyarakat. Adapun pemerintah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektare tahun 2025-2027 untuk mendukung Kedaulatan Pangan dan Lumbung Pangan Dunia.

"Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang juga akan berdampak pada pangan dan ekonomi global jika tidak diantisipasi," kata Husnain.

Untuk itu, Husnain menyebut persiapannya perlu dilakukan dari sekarang. Adapun daerah prioritas program tersebut adalah Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah masing-masing 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu hektare dan Sumatera Selatan 250 ribu hektare, sisanya (250 ribu hektar) di provinsi lain.

Presiden terpilih Prabowo Subianto punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia. Hal ini selaras dengan cita-cita Indonesia untuk bisa swasembada beras dan menghentikan aktivitas impornya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, salah satu PR besar pemerintah terkait luas baku sawah yang turun. Saat ini, diperkirakan luas baku sawah mencapai 7,4 juta hektare.

"Luas baku sawah kita 7,4 juta (hektare) dan tiap tahun menurun. Kenapa menurun? Dipakai buat pabrik, buat rumah. Kemudian penduduk kita naik terus," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan agar lahan cukup untuk memproduksi beras dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara tersebut antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi ini ialah upaya agar dalam 1 hektar lahan bisa dimaksimalkan produksinya. Menurut Sudaryono, hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemupukan, pompanisasi, hingga irigasi.

"Itu dengan harapan kita bisa swasembada beras. Contohnya intensifikasi apa? Lahannya sama, yang tadinya panen sekali, gimana caranya panen dua kali, gimana caranya panen tiga kali. Itu sudah kita lakukan. Dengan pompanisasi, dengan irigasi, dengan macam-macam," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya intensifikasi saja tidak cukup. Dalam beberapa dekade ke depan, Sudaryono mengatakan perlu dilakukan ekstensifikasi atau cetak sawah. Ia menekankan, cetak sawah tidak harus dilakukan dengan membabat hutan.

"Cetak sawah itu sumbernya macam-macam. Ada yang lahannya milik rakyat, yang selama ini mungkin karena nggak ada irigasi, nggak ada air, tapi tanahnya itu dibiarin aja," kata dia.

Ia pun mencontohkan dengan lahan di Kalimantan Tengah. Katanya, di sana ada saluran irigasi di mana area sisi-sisinya belum dijadikan sawah. Luasannya sekitar 500 ribu hektar. Lalu cetak sawah juga bisa dilakukan di lahan rawa.

"Di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, ada lahan rawa. Lahan rawa itu tergenang air, tinggal dibikin. Namanya cetak sawah, bikin drainasenya, airnya dikeluarkan, dibikin kering, ditanamkan padi. Itu juga namanya cetak sawah," ujar Sudaryono.

"Jadi jangan misleading seolah-olah kita kayak penjahat lingkungan terus main sikat-sikat aja. Nggak. Semua pasti ada kajianya. Itu satu hal yang harus digarisbawahi," tutupnya.

Simak juga Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor mengatakan masa depan sektor pertanian sangat menjanjikan. Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman sukses melakukan transformasi besar-besaran untuk mengangkat sektor pertanian sebagai sektor strategis nasional.

Yadi mengungkapkan para petani binaan KTNA merasakan peran pemerintah dalam melakukan transformasi terhadap sektor pertanian. Bahkan, petani secara umum menilai pemerintah telah memberikan bantuan yang berkelanjutan kepada petani.

"Bagi petani, kehadiran pemerintah sangat nyata saat ini," ujar Yadi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Ia menjelaskan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani tampak dari kenaikan signifikan atas Nilai Tukar Petani (NTP). Terbaru, NTP September 2024 mencapai 120,30, meningkat pesat 17,53 % bila dibandingkan dengan 10 tahun lalu ketika September 2014 NTP mencapai 102,36. Kenaikan indeks ini menjadi indikator kesejahteraan petani di Indonesia yang terus meningkat dengan sangat baik.

Yadi mengatakan sejak awal kepemimpinan Mentan Amran memberikan perhatian besar untuk mentransformasi pertanian dari paradigma tradisional ke modern. Kementan memberikan berbagai insentif dan bantuan berupa subsidi pupuk dan benih, bantuan alat dan mesin pertanian, serta perbaikan prasarana pertanian, seperti pengembangan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung dan long storage, maupun yang terkini bantuan pompa dan irigasi perpompaan untuk mengatasi dampak el nino.

"Selama kepemimpinan Mentan Amran, petani mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian, seperti traktor, rice transplanter, cultivator, hingga hand sprayer. Bantuan-bantuan tersebut telah meningkatkan efisiensi petani dalam produksi sekaligus menjadi komponen penting modernisasi pertanian," ungkapnya.

Dalam kurun waktu 2014-2023, Kementan juga telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4.321.918 hektare, pengembangan embung pertanian sebanyak 2.502 unit, pengembangan irigasi perpompaan 3.716 unit, dan pengembangan irigasi perpipaan 606 unit.

Kementan pun memberikan bantuan kepada petani berupa traktor roda 2 sebanyak 170.954 unit, traktor roda 4 sebanyak 14.884 unit, pompa air 131.322 unit, rice transplanter 21.033 unit, cultivator 24.488 unit, hand sprayer 197.221 unit, dan lain sebagainya.

Yadi menambahkan keterlibatan anak muda dalam pertanian saat ini juga terbilang besar. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, tercatat ada 16,78 juta orang petani milenial. Adapun petani milenial yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 10,59 juta orang (37,58%) dan petani milenial 19 - 39 tahun yang menggunakan teknologi digital sebanyak 2,6 juta orang.

Ia menilai tingginya utilisasi teknologi digital oleh para petani milenial merupakan potensi yang bisa terus digarap dan dikembangkan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin mengubah paradigma pertanian dari tradisional menjadi modern.

"Karena itu saya melihat masa depan pertanian Indonesia sangat menjanjikan selama kita bisa terus mengembangkan potensi yang ada dan pendampingan pemerintah terhadap petani dilakukan secara intensif," terangnya.

Kementan pun menggunakan berbagai instrumen untuk mendekatkan petani kepada teknologi, seperti kegiatan pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP), kegiatan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Metode Sekolah Lapang Tematik Pertanian Organik, serta Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA).

Ia mengingatkan pekerjaan pemerintah dalam membangun pertanian tidak bisa dipandang dari satu sisi. Sebab perlu kolaborasi semua pihak.

Selain itu, kebijakan kementerian lembaga lain juga harus linier dengan kebijakan makro pangan nasional. Dia mencontohkan salah satu yang patut diapresiasi adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang masif dilakukan.

Yadi menyebut persoalan lahan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah di sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi sesuatu yang sulit dibendung, padahal kebutuhan masyarakat akan pangan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun.

"Keduanya berjalan sesuai kebijakan. Kalau kita lihat optimasi lahan rawa di berbagai daerah berjalan dengan baik. Begitu juga dengan persiapan cetak sawah di berbagai daerah yang disambut baik masyarakat dan petani," katanya.

Menurut Yadi, saat ini pemerintah berupaya ketat menahan laju konversi lahan pertanian. Mengacu pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024, disebutkan luas lahan baku sawah nasional tahun 2024 mencapai 7.384.341 hektare.

Sementara berdasarkan data kementerian/lembaga yang sama, luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 mencapai 7.463.948 hektare, seperti yang tertera pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019. Dalam kurun waktu lima tahun, penyusutan lahan sawah eksisting adalah 79.607 hektare.

"Capaian yang luar biasa karena banyak pihak yang memperkirakan bahwa alih fungsi lahan bisa mencapai 500 ribu hektare selama lima tahun terakhir. Faktanya tidak demikian masif seperti pengamatan banyak pihak," tambahnya.

Selanjutnya, kata Yadi, kebijakan membangun klaster pertanian modern perlahan tapi pasti mulai membetot mata generasi muda untuk kembali bertani. Mereka berbondong-bondong turun ke sawah melakukan akselerasi modernisasi sekaligus menjajal berbagai kecanggihan teknologi.

"Di Kalimantan Tengah mahasiswa dan anak muda turun langsung menggarap pertanian modern. Mereka memainkan traktor, drone untuk penebar benih dan pupuk, lalu menjajal remote control yang bisa melakukan produksi secara cepat dan tepat. Anak muda tidak akan turun ke pertanian saat ini bila modernisasi tidak muncul," katanya.

Sementara itu, program optimasi lahan rawa pemerintah telah berhasil menggarap 40.000 hektare di Merauke dari 6 wilayah distrik. Detail optimasi ini dilakukan di Distrik Tanah Miring seluas 10.540 Ha, Distrik Kurik seluas 10.674 Ha, Distrik Semangga seluas 6.000 Ha, Distrik Malindo seluas 6.629, Distrik Merauke seluas 1.609, dan Distrik Jagebob seluas 4.549 Ha, dengan dukungan pengerjaan konstruksi jaringan irigasi, jembatan usaha tani dan pompa air. Untuk jaringan irigasi terealisasi 732.716 meter (100%), jembatan usaha tani terealisasi 178 unit (100%) dan pompa air 49 unit (100%).

Pada kesempatan terpisah, Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad mengapresiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pemerintahannya kelak.

"Pada Asta Cita yang telah disusun oleh tim presiden terpilih, kebijakan pertanian ditempatkan sebagai prioritas," ungkap Tauhid.

Menurut Tauhid, ada 3 agenda yang akan menjadi program prioritas di sektor pertanian. Pertama menargetkan capaian swasembada pangan, energi, dan air. Kedua, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Selain itu, ada juga program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 11,98 triliun untuk penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi. Ini sebagai dukungan untuk program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, secara keseluruhan pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun untuk pagu anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, sebagian akan digunakan untuk pembangunan bendungan dan irigasi.

"Program non-quick wins berupa penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,98 triliun," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki menjelaskan, alokasi anggaran tersebut akan dipergunakan untuk beberapa proyek. Pertama, melanjutkan pelaksanaan pembangunan bendungan-bendungan yang sudah dilaksanakan pada tahun ini, antara lain Bendungan Bagong di Jawa Timur, Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Budong-budong di Sulawesi Barat, serta Bendungan Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat.

Kedua, anggaran itu juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Bendungan Karangnongko di Jawa Timur, Kedunglanggar di Jawa Tengah, Bendungan Manikin di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, dan Bendungan Way Apu di Maluku.

Selain bendungan, anggaran ini juga akan digunakan untuk membangun jaringan irigasi untuk melengkapi bendungan-bendungan yang sudah dibangun. Setidaknya total ada 12 daerah irigasi (DI) yang disiapkan, disertai dengan rencana rehabilitasi beberapa daerah.

Ketiga, anggaran juga akan dialokasikan untuk pembangunan DI yang tidak dilayani dari Bendungan. Setidaknya total ada sebanyak 61 proyek DI. Keempat, pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan dan irigasi di 11 lokasi.

Kelima, Basuki mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk program padat karya P3-TGAI di 10.000 lokasi untuk mendukung ketahanan pangan.

"Ini semua adalah dalam rangka program unggulan Presiden Terpilih Pak Prabowo yaitu ketahanan pangan," ujar Basuki.

Selain bendungan dan irigasi, tambahan anggaran Rp 40,59 triliun juga akan dipergunakan untuk revitalisasi sekolah Rp 19,50 triliun dan keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun.

Simak Video: Jokowi Resmikan Bendungan Margatiga Lampung, Telan Anggaran Rp 846 M

[Gambas:Video 20detik]