Bisnis.com, JAKARTA — Isu ekonomi berkelanjutan terus menggema sejalan dengan penyelenggaraan Indonesia Sustainability Forum 2024. Sejumlah emiten pun pamer perkembangan inisiatif sustainability, mulai dari PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), hingga PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR).

International Sustainability Forum (ISF) 2024 digelar sebagai wadah pertemuan, bagi para pejabat dunia di berbagai sektor dan negara untuk bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik untuk menghadapi perubahan iklim.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan sustainable businesses menjadi kunci ke masa depan. Dia mendorong para pelaku industri, baik yang berskala besar hingga UMKM, untuk merancang bisnis model yang berkelanjutan.

Menurut Arsjad, ISF 2024 dapat memperkenalkan berbagai modal Indonesia tersebut kepada dunia sehingga menarik investor masuk ke dalam negeri.

Dari skala bisnis raksasa, emiten konsumer Grup salim, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) terus mendorong penggunaan energi terbarukan di seluruh unit operasional perusahaan.

Direktur Indofood Franciscus Welirang menyampaikan perusahaan mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh aspek kegiatan bisnis operasional.

Indofood berpartisipasi secara aktif untuk melakukan mitigasi terhadap risko-risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim melalui upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan secara terpadu.

Beragam upaya yang ditempuh oleh INDF dalam pengurangan emisi GRK a.l. efisiensi energi, memperbanyak pengunaan sumber energi terbarukan, implementasi perkebunan berkelanjutan dan penyerapan karbon kumulatif melalui konservasi tanaman bakau.

“Saat ini untuk mendukung kegiatan bisnis di seluruh unit operasional, Indofood menggunakan lebih dari 65% energi terbarukan yang berasal dari panel surya dan biomassa,” paparnya dalam keterangan resmi dikutip Senin (9/9/2024).

Tidak hanya itu, lanjutnya, Indofood juga berkomitmen untuk menggunakan air secara efisien dan bertanggung jawab. Salah satu upayanya ialah dengan melakukan penilaian risiko air untuk mengidentifikasi risiko kelangkaan air pada unit operasional dan juga secara berkala melakukan penilaian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.

“Kami juga menerapkan sistem seawater reverse osmosis [SWRO] untuk menurunkan pengunaan air tanah,” jelas Franciscus.

Sektor Agribisnis Pacu Keberlanjutan

Di sektor agribisnis, INDF menegaskan komitmen untuk menjalankan perkebunan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang kuat terhadap larangan deforestasi, konservasi area Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), larangan pembakaran dan larangan penanaman di area gambut dengan berapapun kedalamannya.

Sementara itu, Executive Director Golden Agri Resources Jesslyne Widjaja mengatakan bahwa Indonesia selama ini telah berupaya mengurangi emisi dengan meluncurkan Biodiesel 35.

"Itu [Biodiesel 35] adalah 100% berbasis kelapa sawit, menghasilkan 12 juta ton volume biodiesel, mengurangi 30 juta ton emisi gas rumah kaca," katanya, saat Panel Session, di Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convetion Center (JCC), pada Kamis (5/9/2024).

Bergulirnya kebijakan B35 dinilai ikut menghemat devisa negara sebesar Rp160 triliun karena campuran CPO dalam biodiesel mengurangi impor bahan bakar fosil ke Indonesia.

Dia memprediksi bahwa permintaan untuk Biodiesel 35 ini mungkin akan meningkat di masa depan, karena orang-orang beralih ke kendaraan listrik.

Tak hanya untuk transportasi darat, dia mengatakan bahwa minyak kelapa sawit juga dapat memainkan peran yang lebih luas dalam bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan.

Selain B35, lanjutnya, Sinar mas Agro juga mendorong penggunaan bahan bakar dengan sumber energi terbarukan, seperti biomassa, dalam operasional perseroan.

"Sebagai contoh, dalam operasi kami saja di Sinar Mas Agro, kami dapat menghasilkan 17 juta ton biomassa yang mampu menghasilkan hingga 1 Giga Watt kapasitas listrik, yang akan menghasilkan 3,5 juta ton pengurangan emisi gas rumah kaca," ucapnya.

Kontribusi Menuju Target NZE

Sementara itu, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BBNR) memacu pengembangan produksi bus listrik untuk mendukung Indonesia mencapai target net zero emission (NZE).

Direktur Utama Bakrie & Brothers Anindya Bakrie mengatakan ada banyak bentuk kontribusi korporasi untuk mendukung pencapaian net zero emission. Dia mendorong untuk memulainya dengan elektrifikasi di transportasi, khususnya bus listrik.

“Energi terbarukan, bio-energi, mari kita mulai dengan elektrifikasi. Bahkan lebih fokus lagi pada transportasi umum,” katanya dalam paparan di ajang Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024, Jumat (6/9/2024).

Menurut Anindya, sektor transportasi bisa dipacu lebih dulu mengingat posisinya sebagai kontributor utama emisi karbon. Secara global, kendaraan bermotor tercatat bertanggung jawab atas sekitar 75% emisi transportasi.

Meski ada banyak cara untuk mencapai net zero emission, dia mengatakan elektrifikasi pada transportasi dapat membuka jalan untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia dari US$5.000 per kapita menjadi US$23.600 per kapita pada 2045.

“Kami memulai dari nol pada 6 tahun yang lalu. Kami mengatakan bahwa kami ingin terlibat dalam dekarbonisasi ini. Mari kita fokus pada elektrifikasi,” ujarnya.

Tak hanya mengimpor bus listrik hasil kerja sama dengan pabrikan asal China BYD, BNBR juga memproduksi bus dan kami sedang memulai pabrik yang hampir selesai dibangun di Magelang.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan keinginan perseroan untuk bisa ekspor bus listrik guna membantu negara lain agar bisa mencapai status net zero emission, dan pembicaraan ini sudah dimulai saat ini.

Anindya mencontohkan apabila semua bus di Jakarta menggunakan tenaga listrik, maka diperlukan sebanyak 10.000 bus listrik. Jumlah itu akan menjadi bus listrik terbanyak di dunia.

Di sektor pertambangan, inisiatif berkelanjutan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) salah satunya dilakukan dengan program reklamasi lahan ex-tambang. Selain itu, INCO juga menerapkan energy mixed dalam bahan bakar untuk keperluan operasional perseroan.

Direktur sekaligus Chief Sustainibility and Corporate Affairs Officer INCO, Bernardus Irmanto mengatakan bahwa hal itu dilakukan INCO agar dapat mewujudkan operasi pertambangan yang berkelanjutan.

Reklamasi lahan bekas tambang tersebut telah dilakukan INCO untuk memulihkan 67% area ex-tambang.

"Jadi, sejauh ini kita membuka, tetapi kita sebenarnya merehabilitasi tiga kali lipat dari yang telah kami buka,” katanya, saat panel session di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di JCC, pada Kamis (5/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di sektor pertambangan, di antaranya deforestasi, pencemaran terhadap kualitas air, serta kerusakan keanekaragaman hayati. Menurutnya, hal itu dapat diminimalisir dengan adanya inisiatif dari masing-masing perusahaan pertambangan, untuk melakukan langkah pemulihan.

Di sektor EBT, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) terus mempercepa pengembangan energi panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional yang merupakan bagian dari upaya dekarbonisasi.

Direktur Utama PGEO Julfi Hadi juga menekankan perseroan memiliki pengalaman puluhan tahun mengelola Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang operasi sendiri sebesar 672,5 MW dengan target peningkatan menjadi 1 GW dalam 2 tahun ke depan.

“PGE bisa menjadi penggerak dan pemimpin karena kami memiliki kapasitas dan potensi cadangan yang besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

Entitas usaha PT Pertamina (Persero) itu memiliki potensi cadangan panas bumi sekitar 3 GW di 10 WKP yang dikelola sendiri, termasuk lebih dari 1 GW yang sudah terbukti. Potensi ini menjadikan PGE sebagai salah satu pemain utama dalam sektor energi terbarukan di Indonesia.

Sejalan dengan komitmen terhadap pengembangan panas bumi, Julfi Hadi menyatakan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan investasi di sektor panas bumi semakin menarik sehingga dapat berperan lebih besar tak hanya mendukung tetapi juga memimpin transisi energi nasional.

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara mengenai energi hingga ekonomi biru dalam sambutan kunci di hari kedua pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Jumat, 6 September 2024.

Dalam sambutannya, Menlu Retno menyoroti pentingnya meningkatkan investasi pada sektor energi bersih sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Energi terbarukan adalah energi masa depan. Energi bukan semata menjadi komoditas, namun menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia berlomba-lomba beralih ke ekonomi rendah-karbon dan Indonesia ingin menjadi bagian dari itu", kata Menlu Retno, menanggapi laporan Bloomberg tahun lalu tentang meningkatnya jumlah investasi untuk energi bersih secara global.

Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kunci kesejahteraan di masa depan. Indonesia terus menggunakan diplomasi untuk mendorong upaya berkelanjutan dan kerja sama global untuk mencapai SDGs dan menjalankan Paris Agreement.

“Dengan adanya perubahan ekonomi global, diplomasi memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan" tegas Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Sabtu, 7 September 2024.

Menlu Retno menegaskan tiga prioritas utama yang harus dipenuhi untuk masa depan yang berkelanjutan. Pertama, melakukan investasi dan membangun energi hijau.

Hal ini membutuhkan dukungan teknologi dan pendanaan yang signifikan, termasuk Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan Indonesia saat Presidensi G20 pada 2022, dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dimana Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa.

“Dari semua inisiatif tersebut, pesan Indonesia sangat jelas. Kita harus memastikan bahwa teknologi hijau menjadi barang publik. Saya berharap melalui IISF, kita dapat bekerja sama dengan erat dengan sektor swasta dalam rangka memastikan investasi untuk pengembangan teknologi hijau yang terjangkau", tegasnya.

Kedua, memanfaatkan potensi besar ekonomi biru. Menurut perkiraan, ekonomi biru dapat menghasilkan lebih dari USD 1,5 triliun dan membuka sekitar 30 juta lapangan pekerjaan per tahun.

Untuk membuka potensi ekonomi biru tersebut, Indonesia telah meluncurkan Blue Economy Roadmap 2023-2045, yang bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor utama seperti akuakultur dan industri hilir perikanan, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan upaya konservasi laut.

Ketiga, Menlu Retno menekankan untuk fokus pada penyerapan karbon.

“Sebagai negara hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyerap emisi dalam jumlah besar. Dengan tingkat deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir, dapat dipastikan Indonesia sudah berada di jalur yang benar" ujarnya..

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia telah mengesahkan strategi jangka panjang untuk low carbon dan climate resilience tahun 2050 serta roadmap untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Sebagai penutup, Menlu Retno menegaskan kembali bahwa semua pihak memainkan peranan penting dalam upaya menuju ekonomi rendah karbon dan memastikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

IISF 2024 diselenggarakan di Jakarta Convention Center mulai tanggal 5 hingga 6 Seeptember 2024 dan dihadiri oleh ribuan orang dari kalangan pemerintahan, swasta, filantropi, NGO, expert, dan akademisi dari dalam dan luar negeri.

IISF menjadi platform bagi pemangku kepentingan dalam berkolaborasi dan bertukar best practices dalam mendukung dekarbonisasi dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan.

Baca juga: Bikin Bangga, Distribusi Energi Berkelanjutan Indonesia Diakui Dunia

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA – EarthPledge yang merupakan wadah generasi muda Indonesia untuk gerakan lingkungan hidup, kembali melakukan inisiatif berupa peluncuran platform digital guna menghubungkan proyek masyarakat dengan sumber pendanaan global.

Peluncuran itu dilakukan pada gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di mana para pemimpin global dan pemangku kepentingan tengah berkumpul. Platform ini bertujuan untuk memberikan visibilitas dan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk inisiatif lingkungan yang kekurangan dana, khususnya di komunitas terpencil dan kurang terwakili.

EarthPledge meyakini inisiatif ini merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan krusial antara proyek lingkungan berbasis masyarakat dan dukungan finansial, serta kemampuan teknis yang seringkali kurang.

Christopher Ginting, pendiri EarthPledge menekankan perlunya upaya global yang bersatu. "Kita hidup di satu planet. Permasalahan di negara tetangga adalah permasalahan kita bersama. EarthPledge memfasilitasi kolaborasi sehingga tantangan lingkungan dan keberlanjutan dapat diatasi secara bergandengan tangan, oleh semua pihak dan semua kelompok umur,” ungkapnya dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Platform EarthPledge memanfaatkan teknologi canggih untuk memastikan transparansi dan hasil yang terukur. Proyek-proyek dari seluruh penjuru dunia dapat memperoleh paparan dari para pendukung potensial, sementara donor dapat memantau dampak dari kontribusi mereka, memastikan tingkat akuntabilitas yang jarang terlihat dalam inisiatif-inisiatif akar rumput.

Inisiatif ini telah menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan terkemuka, termasuk Project TERA, CarbonEthics, dan Earth Security. Upaya kolaboratif pertamanya dengan Proyek TERA, yang diluncurkan pada 17 Agustus 2024, bertujuan untuk menanam satu juta pohon bakau.

Program ambisius ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga memperkuat penghidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem yang sehat.

Shinta Kamdani, Wakil Ketua Divisi Maritim dan Investasi Kadin, memuji inisiatif ini. Dia menggarisbawahi pentingnya dampak yang terukur.

"Semangat perubahan untuk melindungi Bumi ditangani dengan cara yang benar oleh EarthPledge. Dengan menciptakan platform inklusif dan memanfaatkan keberlanjutan teknologi, mereka memastikan bahwa kemajuan tidak hanya terlihat tetapi juga dapat diukur. Pendekatan ini penting untuk menjamin dampak jangka panjang dan mendorong perbedaan nyata dalam mengatasi tantangan lingkungan,” ungkapnya.

Platform EarthPledge dirancang untuk memberdayakan proyek-proyek kecil berbasis komunitas yang sering kali luput dari perhatian, memberi mereka akses ke jaringan dan sumber daya global. Dengan fokus pada akuntabilitas jangka panjang dan hasil yang terukur, EarthPledge bertujuan untuk membangun kepercayaan antara aktivis lingkungan hidup, pemimpin proyek, dan pendukung.

Melaui langkah ini, EarthPledge mengirimkan pesan yang kuat, bahwa perjuangan melawan perubahan iklim memerlukan kolaborasi lintas batas, generasi, dan sektor. Melalui teknologi dan inovasi, EarthPledge membuka jalan bagi era baru aktivisme lingkungan yang inklusif, akuntabel, dan berdampak.

Perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang kedua ditutup Jumat (6/9) dengan serangkaian komitmen iklim, semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam perubahan iklim dan suara terdepan dalam pertumbuhan hijau untuk ekonomi berkembang.

Pertemuan selama dua hari tersebut mencakup penandatanganan 14 Nota Kesepahaman (MoU) di bidang-bidang penting seperti interkoneksi listrik lintas batas, penangkapan karbon, percepatan transisi energi, serta transisi hijau dalam transportasi, antara lain.

Dalam pidato penutupannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, semangat kolaborasi yang kuat dari ISF membangkitkan harapannya dalam menanggulangi krisis iklim.

“Saya sangat yakin bahwa kita akan dapat mempertahankan momentum yang dihasilkan dalam dua hari terakhir ini dan mengubah gagasan yang telah kita gulirkan menjadi tindakan yang bermakna,” ujar Luhut.

“Kita semua mendengar bahwa transisi energi adalah proses yang kompleks, dan tidak ada jalan pintas. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang beragam dengan titik awal, batasan, dan tantangan yang berbeda, kita memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada perjalanan keberlanjutan global,” ujar Menko Luhut, yang kementeriannya merupakan penyelenggara ISF 2024 dengan dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Deputi Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI/Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mendukung pernyataan Luhut.

“Kami menyelenggarakan ISF 2024 di Indonesia karena kami menyadari bahwa untuk memerangi krisis iklim, dunia harus membangun kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan serta menghormati titik awal, kebutuhan, dan kendala masing-masing negara. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks, namun kita tidak bisa menunggu solusi yang sempurna secara teoritis. Jadi marilah kita fokus pada solusi praktis yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat sekarang.”

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, mengatakan solusi kolaboratif ISF 2024 dapat menjembatani kesenjangan pendanaan berkelanjutan, sehingga memungkinkan penerapan praktik bisnis berkelanjutan, khususnya dalam hal pembiayaan.

“ISF 2024 terbukti menjadi platform yang dapat mengubah kolaborasi menjadi peluang ekonomi hijau. Saya tidak sabar melihat tindak lanjut ISF yang akan memperkuat komitmen bersama dunia usaha sebagai pendorong utama dalam mobilisasi pendanaan hijau,” kata Shinta.

Berikut adalah daftar perjanjian termasuk Nota Kesepahaman, Surat Pernyataan, dan Kajian Bersama yang ditandatangani pada ISF 2024:

• Pengumuman mengenai Interkoneksi Listrik Lintas Batas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.
• Garuda Hydrogen - Perjanjian Pembelian Hidrogen antara Perusahaan Listrik Negara (PLN), PLN Indonesia Power, PT Pupuk Indonesia, dan ACWA Power.
• Kajian Bersama tentang Potensi Penangkapan Karbon/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) antara Pertamina dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
• Perjanjian Studi Bersama: Studi Kelayakan Penangkapan Karbon, Transportasi, dan Penyimpanan dengan ONWJ Offshore sebagai Area Penyimpanan (JSA CCS Pertamina dan POSCO (grup Korea)).
• Pernyataan Bersama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan BloombergNEF tentang Carbon Center of Excellence (CCoE).
• Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Tim Kerja Pendukung Gugus Tugas Transisi Energi Nasional di Sektor Ketenagalistrikan mengenai Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Ekonomi Karbon Rendah di Sektor Ketenagalistrikan (Kadin dan Rumah Paten).
• Nota Kesepahaman untuk pengembangan Proyek Pembangkit Energi Ombak di Flores Larantuka, Nusa Tenggara Timur/NTT (PLN, Kementerian PUPR, pemerintah NTT, dan Tidal Bridge).
• Kajian Bersama tentang Pengembangan Ekosistem Hidrogen untuk Menyiapkan Peta Jalan Strategi PLN antara PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan HDF Energy Indonesia.
• Peluncuran program Blue Halo S antara Kemenkomarves, Kadin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Konservasi Indonesia.
• Nota Kesepahaman antara Deputi Koordinasi Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Kemaritiman dan Investasi Koordinasi dan Jaringan Global Compact Indonesia mengenai Kerja Sama untuk Pengembangan Pusat Riset Alga Tropis Internasional.
• Peluncuran Kerangka Kerja Dampak Transisi Iklim (C-TIF) dan Aplikasi Indonesia (CTIF Launch), oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi dan McKinsey.
• Peluncuran Indonesia Climate Dialogue oleh sejumlah pemangku kepentingan termasuk Indonesia Business Council, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Systemiq, dan Kadin Indonesia.

Sekitar 7.000 peserta hadir di ISF atau lebih dari tiga kali lipat jumlah kehadiran tahun lalu. 7,000 hadirin yang datang ke ISF adalah bagian dari 11,000 orang dari 53 negara yang telah mendaftar ke Forum ISF.

Menurut Menko Luhut, ISF akan diselenggarakan lagi tahun depan di Bali, dengan skala yang lebih besar.

Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin berharap masyarakat bisa semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang menjadi penyebab polusi.

“Dengan data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat dalam sesi diskusi bertema Pioneering Solutions for Urban Air Pollution dalam perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkormarves dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis (5/9).

Sejauh ini, ia menambahkan, data pemerintah menunjukkan jika polusi udara di Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Kemenko Marves sedang berupaya untuk meningkatkan standar bahan bakar sebelum akhir masa pemerintahan.

Meskipun Indonesia sudah menerapkan dan memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi bahan bakar yang berada di bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.

EURO4 adalah standar yang menetapkan batas pada polutan dalam emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran bahan bakar, seperti sulfur dan karbon monoksida, dan nitrogen oksida.

Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang baik.

Beragam Langkah untuk Tekan Polusi

Dalam kesempatan berbeda, Penasihat ClimateWorks Foundation dan ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan riset.

“Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia dan ViriyaENB di Jakarta, pada 2-3 September 2024.

Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, terutama di sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan posisi antara perusahaan yang berusaha mengurangi emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.

Terakhir, dibutuhkan perubahan perilaku untuk mendorong masyarakat dapat menghasilkan lebih sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.

Direktur Eksekutif Riset dan Advokasi Center for Science and Environment Anumita Roychowdhury menjelaskan, pemerintahan Delhi di India telah mengurangi emisi transportasi dengan menekan penggunaan bahan bakar diesel.

“Sebelumnya, penjualan kendaraan berbahan bakar diesel penjualannya mencapai 75 persen. Sekarang hanya 7 persen. Sekitar 89 persen kendaraan di Delhi sudah memenuhi standar EURO4 atau 6,“ katanya dalam salah satu sesi panel lokakarya “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” dengan fokus emisi transportasi kota.

Kerja sama penanggulangan polusi udara membutuhkan koordinasi ketat dengan lembaga pemerintah. Poin tersebut disampaikan di sesi yang sama oleh Head of Automotive Emission Laboratory Pollution Control Department Ittipol Pawarmart.

“Misalnya, perlu ada koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup. Koordinasi dan komunikasi ini penting agar para ahli dapat memberikan masukan kuat untuk kebijakan,“ katanya menerangkan.

Dia menambahkan, kerja sama juga perlu dilakukan dengan lembaga-lembaga internasional dan sektor swasta. Ittipol mengatakan, Januari tahun ini pemerintah Thailand telah menerapkan standar EURO5 untuk kendaraan bermotor sebagai hasil dari advokasi selama ini.

Masih di sesi yang sama, Project Manager Assessment and Modeling at Beijing Transport Energy and Environment Center He Weinan menyampaikan, dalam kurun waktu 2013-2023 Beijing berhasil menekan pencemaran particulate matter 2,5 dari 100 parts per million (ppm) menjadi 32 ppm.

Dia mengungkapkan empat pelajaran dari Beijing. Pertama, butuh analisis tata ruang kota untuk mengatur alur transportasi. Kedua, harus ada perubahan perilaku bepergian orang dalam penggunaan moda transportasi.

Ketiga, penggunaan bahan bakar rendah sulfur yang bisa menekan emisi dari kendaraan bermotor di perkotaan. Terakhir, mendorong adopsi kendaraan rendah emisi seperti kendaraan listrik.

Di kesempatan yang sama, negara-negara lain juga mendorong penggunaan penindakan hukum pada pelanggar, dan mendorong keterlibatan swasta untuk mendorong pendanaan. Selain itu, beberapa perwakilan daerah yang hadir menyampaikan kesediaan untuk meningkatkan kerja sama dengan daerah sekitarnya, serta meningkatkan pengujian emisi kendaraan bermotor.

DBS Bank Singapura bertekad menjadi bank yang mendukung transisi energi di Asia. Transisi energi membutuhkan biaya besar dan harus dilakukan lewat ekosistem yang kuat yang melibatkan para pelaku dari berbagai sektor industri.

Deputy CEO DBS Bank Singapura Tan Su Shan mengatakan dunia menghadapi tantangan yang mendesak untuk mengatasi masalah iklim. Dunia sudah mengeluarkan emisi karbon sebanyak 2.620 Gigaton sejak 1850. Saat ini kuota untuk emisi karbon hanya tersisa sekitar 9% dari Carbon Budget untuk mempertahankan suhu bumi agar tidak naik melampaui 1,5 derajat Celcius sebagaimana Kesepakatan Paris.

"Dunia membuat kemajuan yang baik. Setiap saya bertemu dengan konglomerat Indonesia, mereka mengatakan bahwa mereka akan membangun lebih banyak energi terbarukan," ujar Su Shan dalam sesi tematik "Financing Energy Transition" di Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024, di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9).

Ia menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan hijau super dari mangrove, energi surya, hingga ke nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik. Namun, Indonesia juga membutuhkan teknologi hijau. Cina merupakan produsen teknologi hijau yang saat ini dinilai paling mumpuni.

Su Shan menyebut Cina, India, dan Indonesia saat ini adalah tiga kekuatan di sektor energi terbarukan di Asia. Namun, Asia harus memiliki narasinya sendiri untuk mencapai target dekarbonisasi, tidak bisa menggunakan target-target dari negara-negara Barat.

DBS menilai Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mendorong transisi energi. Salah satunya adalah dalam hal politik mengingat dalam 45 hari ke depan akan ada transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Su Shan menilai perlu kebijakan jangka panjang dalam transisi energi sehingga ada keberlanjutan meskipun pemerintahan berubah.

Upaya transisi energi itu juga ada kaitannya dengan geopolitik, misalnya untuk membangun ASEAN Grid yang melintasi beberapa negara. Kemudian, dibutuhkan teknologi untuk memasang kabel laut untuk mengekspor energi karena hanya sedikit perusahaan yang mampu menyediakannya. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem yang saling mendukung.

"Dunia perlu menemukan solusi yang inovatif, siapa yang akan membayar transisi energi ini? Kami bekerja sama dengan mitra regional dan global untuk menciptakan instrumen finansial yang bisa mendanai transisi energi, termasuk untuk pensiun dini pembangkit listrik batu bara (PLTU)," ujarnya.

DBS bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan mitra-mitra lainnya untuk membantu kliennya mencapai transisi energi menuju energi hijau. Misalnya, DBS bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang menciptakan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan laporan ESG (environment, social, and governance). Dengan teknologi, DBS juga bisa mendapatkan climate analytic tools untuk mengetahui apakah perusahaan bisa mencapai nol emisi bersih pada 2050.

"Kami bekerja sama dengan Schneider dan Keppel untuk membangun energi terbarukan," ujar Su Shan.

DBS juga menyediakan solusi untuk H&M yang menginginkan pemasoknya lebih hijau, misalnya di India. DBS akan membiayai pabrik yang menjadi pemasok H&M untuk memasang solar panel, misalnya, dan membuat operasionalnya lebih hijau. Kemudian, H&M akan memberikan kontrak untuk perusahaan tersebut sebagai jaminan dari pinjaman yang diberikan oleh DBS.

"Dengan demikian semuanya bisa menang (win win) kalau bisa bekerja sama," tuturnya.

Penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 telah berakhir pada Jumat (6/9). Sejumlah kerja sama disepakati dalam forum tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak hal yang dicapai dalam penyelenggaraan ISF 2024 yang berlangsung pada 5-6 September 2024. Capaian tersebut seperti terjalinnya kerja sama ekspor listrik energi terbarukan (EBT) sebesar 3,4 gigawatt dengan Singapura, yang memilik nilai ekonomi mencapai US$ 25-30 miliar.

Selanjutnya, dalam ajang yang menarik 11 ribu partisipan dari 53 negara tersebut, Indonesia juga berhasil melakukan penjajakan (preliminary) kerja sama mengenai fasilitas penangkapan karbon (carbon capture storage/CCS).

"Itu juga bisa angkanya besar sekali bisa mungkin berapa puluh miliar dolar AS, itu dalam waktu dalam 20-25 tahun ke depan," katanya.

Di samping itu, Indonesia juga telah melakukan pembahasan dengan pihak Malaysia mengenai Asean Grid yang nantinya mengkombinasikan konektifitas energi hijau (green energy). Hal itu mengingat Indonesia memiliki kapasitas pengembangan energi terbarukan (EBT) mencapai 3.300 megawatt.

"Jadi saya kira kerja sama yang bisa dilakukan dari ini, karena Indonesia akan menjadi salah satu negara mempunyai green product, seperti mobil listrik, petrochemical, dan sebagainya, ini membuat Indonesia jadi leading," kata Luhut.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, tahun depan pihaknya akan kembali menyelenggarakan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) yang lebih meriah di Bali. Pasalnya ISF 2025 karena akan digabungkan dengan ekspedisi laut Ocean X Expedition yang telah dilakukan oleh RI.

Pemerintah Indonesia sebelumnya, telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan NZE yang tercantum dalam Perjanjian Paris melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebanyak 912 juta ton pada 2030.

Forum ISF 2024 merupakan ajang resmi Pemerintah Indonesia bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk dapat bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktek terbaik menghadapi perubahan iklim.

Perhelatan akbar yang berlangsung selama dua hari itu meliputi sejumlah agenda mulai dari sesi utama yang menghadirkan pembicara kunci, Pleno, Tematik, High Level Dialogue, Memorandum of Understanding (MoU) Signing, Pameran, hingga Gala Dinner.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia yakin pembangunan berkelanjutan adalah kunci kemakmuran di masa depan. Indonesia ingin menjadi bagian dari perlombaan global yang saat ini terjadi menuju ekonomi rendah karbon.

Menlu Retno mengutip laporan Bloomberg yang menunjukkan investasi di sektor energi global pada tahun lalu mencapai rekor baru, tumbuh 17% menembus US$ 1,7 triliun. Salah satu sektor yang menunjukkan tren peningkatan adalah investasi di sektor kendaraan listrik.

Investasi di sektor kendaraan listrik mencapai US$ 634 miliar (Rp 9.772 triliun) pada 2023, melejit hampir lima kali lipat sejak 2020. Investasi di rantai pasok energi bersih mencapai US$ 135 miliar dan diprediksi akan naik menjadi US$259 miliar (Rp 2.080 triliun) pada 2025.

Besarnya nilai investasi di sektor ekonomi hijau ini menunjukkan bahwa energi terbarukan adalah bahan bakar di masa depan. Selain itu, energi bukan lagi sekadar komoditas tetapi sudah menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun di tengah semua pencapaian itu, Retno menyebut perkembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) justru belum mencapai separuh jalan dari target di 2030. "Level investasi transisi energi saat ini belum cukup untuk membuat dunia tetap di jalurnya dalam pencapaian nol emisi bersih pada pertengahan abad ini," ujar Retno dalam pidato kunci di Indonesia International Sustainable Forum atau ISF 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat (6/9).

Itu sebabnya, Indonesia melalui diplomasi terus mendorong upaya-upaya kolaboratif dan berkelanjutan untuk mencapai SDGs dan mengimplementasikan Kesepakatan Paris. "Seiring dengan perubahan ekonomi global, diplomasi memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan," ujarnya.

Tiga Prioritas Menuju Ekonomi Rendah Karbon

Retno menggarisbawahi tiga prioritas. Pertama, berinvestasi dan membangun ekonomi hijau. Fokus ini membutuhkan dukungan teknologi dan pembiayaan. Ada berbagai inisiatif pembiayaan berkelanjutan dan inovatif. Salah satunya adalah Just Energy Transition Program (JETP) yang diperkenalkan Indonesia pada perhelatan G20 di Bali, pada 2022. Pada saat itu, Indonesia juga menjadi salah satu inisiator dari Asia Zero Emission Community (AZEC).

"Dari inisiatif-inisiatif ini, pesan kami sangat jelas. Kita harus memastikan bahwa teknologi hijau digunakan untuk kebaikan masyarakat," kata Retno. Melaui ISF, ia berharap pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta untuk memastikan investasi dalam pembangunan dan teknologi hijau ini terjangkau.

Kedua, memanfaatkan potensi masif dari Ekonomi Biru. Ekonomi biru diprediksi bisa menghasilkan US$1,5 triliun dan 30 juta lapangan pekerjaan per tahun. Untuk membuka potensi ekonomi biru tersebut, Indonesia sudah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru 2023-2045.

Peta jalan itu ditujukan untuk mengembangkan sektor-sektor seperti aquakultur dan industri hilir perikanan. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan konservasi laut.

Ketiga, memfokuskan pada penyerapan karbon. Menurut Retno, upaya untuk mengurangi emisi kadangkala melupakan pentingnya penyerapan karbon. Indonesia sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah besar.

"Dengan deforestasi yang mencapai level terendah dalam 20 tahun, Anda bisa pastikan Indonesia berada di jalur yang benar. Indonesia juga mengadopsi strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 dan peta jalan untuk mencapai target nol emisi bersih pada 2060 atau lebih cepat," tuturnya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, upaya untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan individu maupun organisasi besar. Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Lebih dari 200 perwakilan pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil, pemuda, serta lembaga filantropi iklim global dan regional di Asia Tenggara berkumpul di Forum Filantropi Iklim Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh Bloomberg Philanthropies dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini merupakan bertujuan mempercepat solusi krisis iklim.

Acara yang merupakan kegiatan pendahuluan (pre-event) dari Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 ini membahas percepatan transisi Asia Tenggara menuju masa depan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Forum ini juga mendorong aksi kolaboratif dan solusi inovatif yang berpusat pada masyarakat.

Ada beberapa lembaga yang terlibat sebagai mitra dalam penyelenggaraan forum ini, antara lain Asia Philanthropy Circle, Clean Air Asia, ClimateWorks Foundation, International Energy Agency (IEA), Rare, Tara Climate Foundation, dan ViriyaENB. Forum yang diselenggarakan selama satu hari ini menampilkan berbagai sesi dan diskusi yang difokuskan pada tiga isu iklim penting yang dihadapi Asia Tenggara, yakni transisi energi bersih, udara bersih, dan konservasi kelautan.

"Masa depan bumi ini seringkali digambarkan secara suram akibat dampak negatif dari krisis iklim. Namun, kita masih memiliki kesempatan emas untuk mencegah terjadinya situasi yang suram tersebut, dengan membangun kolaborasi di bidang pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan filantropi iklim," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sambutannya, Rabu (4/9).

Menurutnya, Indonesia siap berada di garis depan dari upaya kolaboratif ini karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk energi terbarukan guna mencapai target nol emisi bersih global.

Penasihat Khusus dan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perubahan Iklim Selwin Hart mengatakan kebutuhan terhadap aksi iklim tidak dapat dibesar-besarkan, terutama untuk kawasan yang dinamis dan memiliki kerentanan seperti Asia Tenggara.

"Tantangan yang dihadapi kawasan ini sudah cukup teridentifikasi dengan baik, yakni memerlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta akses ke pembiayaan dan investasi yang terjangkau," ujar Hart.

Di sisi lain, peluang transisi energi, pembangunan masyarakat, serta ekonomi yang tahan iklim telah diketahui masyarakat. Peluang ini mencakup penciptaan lapangan kerja baru yang layak, udara bersih, serta keamanan dan kedaulatan energi. Hart menilai forum inovatif ini akan menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah.

"Forum ini menjadi bukti komitmen dan tekad kolektif Asia Tenggara untuk menghadapi perubahan iklim secara langsung, dan Bloomberg Philanthropies bangga mendukung upaya-upaya ini," ujar Ailun Yang dari Bloomberg Philanthropies.

Dengan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, forum ini bukan hanya mendorong kolaborasi tetapi juga memicu inovasi untuk mengembangkan solusi iklim yang berkelanjutan dan berfokus pada komunitas.

Perdagangan listrik lintas batas dapat meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan dengan cara diversifikasi sumber energi, saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan listrik

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memandang perdagangan listrik lintas batas tak hanya menjadi kesempatan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat sistem dan ketahanan energi nasional dan regional.

Koordinator Perencanaan Transmisi Listrik Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Muhadi mengatakan bahwa perdagangan listrik lintas batas memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi regional melalui integrasi sistem kelistrikan yang lebih efisien dan stabil.

“Perdagangan listrik lintas batas dapat meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan dengan cara diversifikasi sumber energi, saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan listrik, serta meminimalisir risiko gangguan pasokan listrik,” ujarnya dalam sesi tematik Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta, Jumat.

Ia juga memandang bahwa kolaborasi lintas negara dalam perdagangan listrik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya produksi serta distribusi listrik.

Selain itu, perdagangan listrik diyakini dapat mempercepat adopsi teknologi energi bersih dan menarik investasi dalam proyek energi hijau, serta menciptakan pasar energi yang lebih adil dan transparan.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, perdagangan listrik lintas batas disebutnya dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perbedaan regulasi, infrastruktur yang belum memadai, dan masalah keamanan dan stabilitas jaringan listrik.

Pengembangan infrastruktur transmisi lintas batas merupakan prioritas utama untuk memfasilitasi aliran listrik antar negara dan mewujudkan integrasi energi regional.

“Namun, kami yakin melalui kerja sama yang baik, perdagangan listrik lintas batas dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial,” pungkasnya.

Indonesia sebelumnya telah menandatangani kesepakatan kerja sama strategis dengan Singapura terkait pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, seperti produksi panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) untuk mendukung perdagangan listrik lintas batas.

Ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi dalam sektor energi terbarukan di Indonesia, khususnya industri panel surya.

Kemitraan ini diyakini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Singapura, dengan kapasitas finansial yang lebih besar, dapat mempercepat upaya mengurangi emisi karbon. Sementara itu, Indonesia dapat mengembangkan industri panel surya dalam negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah disepakati Kamis (6/9) malam.

Ia mengatakan dalam diskusi Kamis malam, hanya terdapat perbedaan arahan revisi untuk draf aturan tersebut, namun menurutnya tidak begitu substantif.

“Ada arahan sedikit, tetapi tidak substansif. Jadi angka-angkanya masih sama. Misalnya ton oil equivalent segala macam itu masih sama. Jadi termasuk optimis ya,” kata Eniya di acara Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat.

Harmonisasi PP KEN yang baru itu dirancang sebagai pengganti PP 79/2014.

Eniya menuturkan, dalam waktu dekat RPP KEN akan segera diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk disetujui Presiden Joko Widodo.

“Ini sudah diketok tadi malam, lalu pastinya nanti masuk (diserahkan) ke presiden, karena ke PP kan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Nanti disetorkan ke Setneg. Nah baru setelah itu ditandatangani Presiden, baru keluar,” ucapnya.

Dengan adanya PP KEN yang diperbarui, ia berharap transisi energi Indonesia terus berjalan hingga mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE).

“Itu pasti beberapa hari (diresmikan presiden). Nanti setelah itu ada RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional), baru RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik),” jelasnya.

Adapun urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, menurut mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif dilatarbelakangi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi.

Kemudian juga dipengaruhi oleh perubahan strategi lingkungan yang signifikan, baik nasional maupun global.

"Asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional 2019-2023 sebesar 7-8 persen, namun capaiannya rata-rata 2015-2018 sekitar 5 persen, dan anomali akibat krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi -2 persen. Sejalan dengan tahap tersebut, capaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi pada PP KEN 2015-2023 juga mengalami gap 3-4 persen per tahun," jelasnya di Jakarta, Selasa (9/7).

Selain itu, Arifin juga menjelaskan urgensi untuk merevisi PP KEN adalah dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun 2021 lalu.

Jokowi telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Selaras dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga Menyusun scenario menuju NZE pada 2060 dengan Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement Target (LCCP) dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR) 2050.

Dari skenario tersebut, untuk mencapai NZE 2060, sektor energi diperkirakan akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO2 yang akan mampu diserap oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Indonesia berpeluang menjadi pemasok alternatif panel surya dunia di tengah dominasi China pada industri tersebut, menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin.

Dalam diskusi tematik Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta, Jumat, Rachmat mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, mencapai 3.300 gigawatt (GW) dari total potensi energi terbarukan sebesar 3.600 GW.

Namun, ia mengatakan Indonesia saat ini masih perlu membangun pabrik panel surya dalam negeri dan rantai pasoknya. Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk mencapai target produksi energi surya sebesar 4,7 GW pada 2030.

“Itu angka yang besar, tetapi kami belum mampu untuk membangun pabrik panel surya dalam skala besar. Oleh karena itu, kami perlu meningkatkan permintaan energi terbarukan secara keseluruhan,” ujarnya.

Salah satu langkah yang diambil Indonesia adalah menjalin kerja sama strategis dengan Singapura terkait pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, seperti produksi panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) untuk perdagangan listrik lintas batas.

Ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi dalam sektor energi terbarukan di Indonesia, khususnya industri panel surya.

Kemitraan ini diyakini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Singapura, dengan kapasitas finansial yang lebih besar, disebutnya dapat mempercepat upaya mengurangi emisi karbon. Sementara itu, Indonesia dapat mengembangkan industri panel surya dalam negeri.

“Ini bisa menjadi contoh kolaborasi transisi energi kita memiliki bahan baku, energi, dan sumber daya manusia yang memadai. Tidak seperti di Eropa dan AS, di mana biaya tenaga kerja dan biaya energi terlalu tinggi,” ucapnya.

Singapura sebelumnya mengumumkan akan menambah impor listrik rendah karbon dari Indonesia dari semula 2 GW menjadi 3,4 GW guna mendukung kebutuhan energi terbarukan pada masa mendatang.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada sela-sela acara ISF 2024 di Jakarta, Kamis (5/9) mengatakan bahwa Indonesia harus membangun industri panel surya dalam negeri agar mengekspor energi hijau.

Indonesia, menurutnya, akan semakin kuat di pasar energi global dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, terutama silika yang melimpah untuk membuat panel surya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024