Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Badan menghemat anggaran besar-besaran. Salah satunya mengurangi perjalanan dinas.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Kepala Kantor Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan dalam pengarahan itu Prabowo meminta anggaran kementerian yang sudah dihemat bisa dialokasikan ke hal-hal produktif lain bagi masyarakat

Misalnya saja setelah perjalanan dinas bisa dihemat-hemat, anggaran lebihnya bisa digunakan untuk penjaminan bagi rumah-rumah rakyat di Indonesia.

"Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu," beber Hasan usai rapat kabinet, Rabu (6/11/2024).

Hasan melanjutkan, Prabowo juga meminta jajarannya tak perlu gembar-gembor menyelenggarakan seremoni, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional," sebut Hasan Nasbi.

Alasan utama, Prabowo meminta penghematan anggaran adalah karena pemerintah ingin memfokuskan kebijakannya pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

"Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Hasan Nasbi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada para menterinya untuk tak ragu menghubungi dirinya bila ada masalah. Dia menegaskan dirinya terbuka untuk menerima komunikasi langsung dari para jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini dipaparkan Prabowo saat melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Sidang kabinet dilakukan untuk mempersiapkan program kerja pemerintah saat Prabowo melakukan lawatan ke beberapa negara akhir pekan ini.

"Jangan ragu-ragu bila ada masalah apapun, kalau saudara sampaikan ke Menko tapi masih ingin ada kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu hubungi saya, jangan ragu telepon saya, saya terbuka," tegas Prabowo kepada para menterinya, dalam rapat yang diadakan Rabu (6/11/2024).

Prabowo menegaskan sudah saatnya kabinet meninggalkan hal-hal yang protokoler dan feodal. Baik dirinya dan para menteri sama-sama mengabdi kepada rakyat, jajaran pemerintah menurutnya merupakan kolega.

"Saudara boleh telpon langsung. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang protokoler dan feodal, kita ini adalah kolega dan mengabdi bersama ke rakyat," sebut Prabowo.

"Saya pemimpin dari tim kita secara mandataris dari rakyat, tapi kita adalah sama dalam kewajiban dan tanggung jawab ke rakyat," sebutnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka-bukaan terkait kabar terbaru sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco.

Nusron mengatakan, sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Menurutnya, permasalahan di Indonesia mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk sengketa ini.

"Semua masalah ada perhatian khusus," kata Nusron, ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Saat dimintai keterangan lebih lanjut menyangkut hal ini, Nusron enggan banyak bicara. Ia juga belum dapat memastikan apakah masalah ini juga diminta oleh Prabowo untuk segera dirampungkan.

"Ya kita tunggu saja nanti," ujarnya.

Nusron menjelaskan, masalah utama dari kasus Hotel Sultan ini ialah menyangkut Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora. Ia memastikan, ke depan pihaknya akan melakukan kajian lanjutan usai putusan pengadilan ditetapkan.

"Kira-kira beginilah HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan. Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah.

Di sisi lain, pihak Indobuildco berpandangan bahwa HGB terkait seharusnya masih bisa diperpanjang. Hal tersebut merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021

Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

Becak listrik gratis bakal dibagi-bagikan Presiden Prabowo Subianto. PT LEN yang diminta Prabowo untuk memproduksi becak-becak tersebut. Prabowo bilang secara bertahap ribuan becak bakal dibagikan ke seluruh Indonesia.

"Saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan kita, dengan PT LEN, kita sudah bikin becak listrik dan akan kita bagikan bertahap," ungkap Prabowo saat pidato pada acara deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Eks Menteri Pertahanan itu bilang sudah ada 1.000 becak listrik yang diproduksi. Becak-becak ini siap dibagikan ke masyarakat.

"Sudah hampir 1.000 dibangun, dan akan dibagikan terus," tegas Prabowo.

Siapa yang bakal dapat becak listrik tersebut? Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan dirinya menargetkan becak listrik gratis itu akan dibagikan kepada masyarakat lansia yang masih menarik becak.

"Kita prioritaskan warga negara yang menarik becak di atas 60 tahun kita prioritaskan kasih sepeda listrik," ungkap Prabowo.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto yang pertama kali menyebut ratusan becak listrik dibagikan secara bertahap di seluruh Indonesia oleh Prabowo. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Persatuan Becak Listrik Indonesia (PBLI) itu mengatakan becak listrik dapat menjadi salah satu alat transportasi pariwisata.

Dia bilang Prabowo ingin para kusir tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga lebih untuk mengayuh pedal seperti saat menarik becak tradisional. Ia menilai becak listrik juga ramah lingkungan.

"Untuk Bali spesifik, bisa memberikan salah satu dampak positif dalam mengembangkan kepariwisataan," imbuh Wiranto seusai meresmikan kantor PBLI di Denpasar, Selasa (29/10/2024) yang lalu.

Digitalisasi saat ini menjadi pilar penting dalam memperkuat pondasi pemerintahan modern di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, di mana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Dalam diskusi tersebut, Imam Resti M selaku Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dari PERURI menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Median Yuli Hartanto selaku Head of Government Digital Solution and Service Digital PERURI mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif," ujar Median.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, PERURI berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema "Big Data and AI for Digital Government Improvement" di Balai Subono Mantofani, Kantor PERURI Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Minggu (17/10).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

"Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

"BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," ujar Andrijanto.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kabinet Merah Putih siang ini. Nampak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Hadad masuk ke istana sejak pukul 13.00 WIB.

Swasembada pangan bakal jadi bahasan utamanya. Meski begitu, para menteri singkat bicara ketika ditanya soal pembahasan akan dilakukan soal apa.

"Nanti pas keluar. (Bahas swasembada pangan?) Ya sekitar situ kira-kira," ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Sepertinya itu, soal pangan," kata Trenggono ketika ditanya apakah rapat membahas soal swasembada pangan.

Swasembada pangan sendiri sangat ingin diraih Prabowo di Indonesia. Dia memberikan pesan kepada jajaran menterinya bahwa target swasembada pangan menjadi prioritas pada pemerintahannya. Hal itu penting guna menjamin pangan masyarakat dalam negeri.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar. Perang besar bisa pecah tiap saat. Kita harus jamin kemampuan berikan makan rakyat kita sendiri," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024) yang lalu.

Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mau belanja negara betul-betul digunakan dengan efisien.

Di depan anak buahnya, Prabowo meminta agar kegiatan yang terlalu banyak untuk seminar hingga dinas luar negeri dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada, studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo Minta RI Jangan Bangga Jadi Anggota G20

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang gabung negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada para menterinya. Dia meminta para menteri mengerahkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja keras dan cepat.

Prabowo meminta jangan biarkan ada bawahan yang tidak mau bekerja keras dan tidak patuh terhadap atasan. Bila para menteri merasa tidak puas dengan kinerja bawahannya, Prabowo meminta agar memberikan laporan segera. Dia mengarahkan agar bawahan seperti itu langsung dicopot saja.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bila ada bawahan para menteri yang tidak mau bekerja keras untuk rakyat dan tidak patuh perintah, lebih baik di rumah saja daripada membebani kerja pemerintah.

"Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan! Kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan raykat, saudara saya beri wewenang, copot. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita," tegas Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar jajaran menterinya segera menyiapkan program kerja masing-masing sesuai dengan arahan kebijakannya. Arahan kebijakan itu sendiri diungkapkan Prabowo dalam Pidato Pertamanya sebagai Presiden pada Sidang MPR.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menekankan semua program bisa dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia ingin kabinetnya bisa bekerja dengan cepat.

"Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tegas Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang menjadi negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta para pejabat tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambah Prabowo.

Seorang pengusaha berinisial ROP yang merupakan Direktur Utama PT PDN yang bergerak di bidang Perdagangan Berbagai Macam Barang terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun. Ia kedapatan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin mengatakan tersangka ROP telah diserahkan bersama barang bukti (Penyerahan Tahap 2) ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada 21 Oktober 2024.

"Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kita dalam melaksanakan penegakan hukum perpajakan" kata Vita dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Penyerahan Tahap 2 dilakukan setelah Berkas Perkara penyidikan tindak pidana perpajakan telah dinyatakan lengkap (P-21). Berdasarkan bukti data detail Faktur Pajak, jenis barang yang diperjual belikan berupa BBM jenis Solar Industri/High Speed Diesel(HSD).

Tersangka ROP dipersangkakan telah melanggar Pasal 39A huruf a, j.o. Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana tersangka ROP dilakukan di lokasi usaha PT PDN, terjadi pada kurun waktu Masa Pajak Januari 2012 sampai Desember 2014. Perbuatannya disebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.567.805.865.

PT PDN terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Modus operandi yang dilakukan adalah, PT PDN menggunakan Faktur Pajak masukan yang diterbitkan lawan transaksi yang terindikasi menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera memperoleh putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka ROP maupun untuk hak-hak negara (dalam hal ini DJP).

Penindakan terhadap kasus ROP merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang diharapkan bisa memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka dan Wajib Pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

"Kesadaran wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah wujud pelaksanaan self assessment system perpajakan yang telah kita sepakati dan faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju" tutur Vita.

Sebagai penutup, semua masyarakat dan wajib pajak diajak untuk mendukung pelaksanaan sistem CORETAX yang akan segera diimplementasi guna menciptakan sistem perpajakan yang pasti, mudah dan transparan. Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id.