IDXChannel - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) kini tidak lagi hadir dalam kabinet terbaru Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 453 aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bekerja di bawah Kemenko Marves, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan 453 ASN tersebut akan dimutasi ke kementerian lainnya.

Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN tersebut ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, mengatakan 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ujar Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penetuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, di mana dia akan ditempatkan," tutur Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Sebanyak lima kementerian di Kabinet Merah Putih akan dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Lima kementerian itu adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

"Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini," kata AHY usai Serah Terima Jabatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan, dikutip Antara, Selasa (21/10).

AHY menyatakan masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurutnya, pembentukan struktur dan kewenangan kementeriannya masih dalam tahap penyempurnaan.

Sementara untuk kantornya, AHY akan menggunakan bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Gedung itu terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Untuk Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Jadi tempat Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," kata AHY.

AHY mengaku baru mendapatkan informasi itu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga sedang menyiapkan struktur kementerian baru tersebut.

Selain itu, ia sedang menunggu keputusan mengenai pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

"Saya tahu ada deputi-deputi dengan struktur bawahnya dari Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, dan lain sebagainya. Nah kita harus yakinkan dulu apakah masih tepat nomenklaturnya, tugas, dan fungsinya. Apakah sudah ada orangnya atau memang masih kosong dan harus segera dilakukan rekrutmen," ucapnya.

Sebelumnya, beberapa menteri Kabinet Merah Putih mengaku belum mempunyai kantor. Hal itu karena ada penambahan 14 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto.

Selain AHY, menteri-menteri yang belum mendapatkan kejelasan kantor adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

AHY baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin (21/10/2024) kemarin. Sebelumnya di era Jokowi, AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY bercerita di awal masa jabatannya ini AHY banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan memahami landasan-landasan untuk memaksimalkan kinerjanya posisi itu. Hal ini salah satunya dengan belajar dari Luhut.

"Makanya tadi saya baru bertemu dengan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya sebagai Menko Marves sebelumnya, dan juga cukup banyak mengelola berbagai proyek strategis nasional (PSN)," kata AHY di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Selain belajar dari salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam menjaring investor dan menggeber pembangunan di Era Jokowi itu, AHY juga ingin mencari tahu sampai di mana progress dari keseluruhan proses inevstasi dan pembangunan tersebut dari Luhut.

Lebih lanjut, AHY juga berencana melakukan kunjungan ke kantor-kantor kementerian teknis yang berada di Bawah naungan Menko Infrastruktur untuk melakukan pendalaman. Setidaknya, AHY menaungi 5 kementerian.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya satu persatu ingin mengetahui laporan dari menteri-menteri teknis apa saja yang menjadi kendala atau tantangan di lapangan sehingga dengan demikian kita carikan solusinya. Jangka pendek harus kita tuntaskan, tapi jangka menengah dan panjang tentu harus kita benar-benar integrasikan dengan Asta Cita, dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Di samping itu, AHY juga mengaku telah mengunjungi Gedung Kantor Kemenko Marinves, tempat di mana dulu Luhut berkantor. Katanya, bangunan tersebut yang akan dijadikan sebagai bangunan kantor kementeriannya.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

Simak Video: AHY Akan Berkantor di Gedung KemenkoMarves, Bekas Kantor Luhut

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi sore hari ini, Selasa (22/10/2024). Diketahui, kementerian ini menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengatakan, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kementerian Transmigrasi. "Ada lima kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung, bukan hanya struktur tetapi juga orang-orangnya," kata AHY, di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda ini, ia juga akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen Viva Yoga Mauladi terkait dengan kondisi kementerian tersebut.

Kementerian Transmigrasi sendiri dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Adapun di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan transmigrasi masuk ke ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

AHY mengatakan, alasan dihidupkannya kembali kementerian ini ialah untuk mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, langkah ini juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan.

"Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah di Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya, antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali, dipisah dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," jelasnya.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, saat ini tengah dipersiapkan rencana untuk percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui program-program transmigrasi.

"Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot. Karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik, tapi juga skills, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah," kata dia.

Simak Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membawahi lima kementerian di Kabinet Merah Putih.

Hal itu ia ungkapkan usai Serah Terima Jabatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan, Selasa (21/10).

"Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini," kata AHY, dikutip Antara.

Lima kementerian tersebut yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

AHY menyatakan masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurutnya, pembentukan struktur dan kewenangan kementeriannya masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY mengungkapkan pihaknya juga sedang menentukan lokasi kantor kementerian baru tersebut.

"Jadi memang masih diolah terus struktur organisasinya, kewenangannya, atau otoritasnya. Termasuk juga secara fisik, di mana kami akan berkantor dan lain sebagainya," jelasnya.

AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah hampir rampung di berbagai wilayah. Pihaknya akan memastikan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Salah satu contohnya adalah pembangunan waduk. AHY akan memastikan waduk yang dibangun harus berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian di sekitar wilayah tersebut.

Ia juga menegaskan manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, kementeriannya akan fokus pada efisiensi dan dampak positif yang meluas.

"Jadi inilah yang harus ditata dengan baik ke depan," kata AHY.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan AHY sebagai menteri koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada Minggu (20/10) malam. AHY merupakan anak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kristina Herrawati atau yang dikenal sebagai Ani Yudhoyono.

Pada 2017, AHY terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, meski saat itu ia kalah.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat. Ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berkantor di kantor lama Luhut Binsar Pandjaitan, yakni di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.

Hal tersebut dia ketahui setelah bertanya langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi soal lokasi kantornya.

“Tadi saya baru bertanya langsung kepada mensesneg ya, untuk lokasi kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan ini direncanakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, marves,” tutur AHY di Istana, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia kemudian berencana untuk mengecek lokasinya terlebih dahulu pada hari ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal kantor tersebut.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga berencana akan berfokus pada penyusunan strukturnya.

Dijelaskan bahwa struktur baru ini masih dalam tahapan awal. Namun ia telah mendapat penjelasan terlebih dahulu dari PAN-RB terkait mana yang dapat digabungkan atau diakomodasi dalam kemenko infrastruktur yang baru ini.

“Saya tahu ada deputi-deputi dengan struktur bawahnya, dari kemenko marves, kemenko ekonomi, dan lain sebagainya, nah kita harus yakinkan dulu apakah masih tepat Nomenklatur nya, tugas dan fungsinya, baru kita bicara secara bersamaan, orang-orangnya siapa. Apakah orangnya sudah ada existing? Atau memang masih kosong dan harus segera rekrutmen,” tuturnya.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal lokasi kantor dari Kementerian Sekretariat Negara. Dia bilang kantor Kemenko Infrastruktur akan ditempatkan di Thamrin, Jakarta Pusat.

Tepatnya di gedung bekas Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah kementerian tersebut tak ada lagi di Kabinet Merah Putih, inventarisasi kantornya akan digunakan oleh Kemenko Infrastruktur.

"Tadi saya baru bertanya langsung ke Kemensesneg ya lokasi kantor Kemenko Infrastruktur Ini direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP yang lalu. Kami akan gabung ke sana," beber pria yang akrab disapa AHY itu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan melakukan pengecekkan ke kantor bekas Luhut tersebut siang ini. "Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," ujarnya.

Selebihnya, AHY bilang pihaknya sedang fokus melakukan penyusunan struktur kementeriannya. Kemenko Infrastruktur memang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal paling tidak saya sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN-RB mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini," ungkap AHY.

Simak: Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi salah satu kementerian baru yang pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada. Dengan demikian, kementerian anyar ini belum memiliki gedung kementerian.

Ditanya terkait lokasi gedung kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi gedung tersebut. Begitu pula dengan kantor dari kemenko-kemenko baru lainnya.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan, saat ini gedung pemerintahan untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY sendiri menyambut dengan suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru dalam membantu Prabowo mencapai target-target, termasuk mewujudkan visi-visi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Nantinya, Kemenko yang dipimpin olehnya akan menaungi 5 kementerian.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata dia.

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi salah satu kementerian baru yang pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada. Dengan demikian, kementerian anyar ini belum memiliki gedung kementerian.

Ditanya terkait lokasi gedung kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi gedung tersebut. Begitu pula dengan kantor dari kemenko-kemenko baru lainnya.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan, saat ini gedung pemerintahan untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY sendiri menyambut dengan suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru dalam membantu Prabowo mencapai target-target, termasuk mewujudkan visi-visi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Nantinya, Kemenko yang dipimpin olehnya akan menaungi 5 kementerian.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata dia.

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/10/2024) telah resmi mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih.

Terdapat 53 nama yang masuk dalam jajaran menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa di antaranya merupakan wajah lama yang pernah menjabat di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, untuk kementerian di bidang infrastruktur dan perumahan, hampir sebagian besar pejabat yang dipilih merupakan wajah baru.

Untuk diketahui, Prabowo melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dipisah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Kementerian PU bakal dipimpin oleh Doddy Hanggodo selaku Menteri PU dan Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri PU. Adapun, Kementerian Perumahan Rakyat bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga membentuk kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koodinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujar Prabowo di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Sebagai Menko Bidang Infrastruktur & Pengembangan Bidang Kewilayahan, AHY bertugas untuk mengkoordinasikan program-program pembangunan infrastruktur di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang penataan tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur & Pengembangan Wilayah. Sehingga belum diketahui, kementerian apa saja yang berada di bawah kemenko tersebut.

AHY mengatakan ada harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Republik Indonesia lebih merata.

“Harapannya tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan baik lagi ke depan,” kata AHY di kawasan Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Seabrek Tugas Besar

Adapun, beberapa PR Kabinet Merah Putih di bidang infrastruktur dan perumahan ialah terkait backlog perumahan yang masih berada di angka 9,9 juta unit, keberlanjutan pembangunan IKN, menyelesaikan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN), hingga pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan jaringan kereta api, bandara dan pelabuhan, serta pembangunan bendungan hingga air bersih yang merata di seluruh daerah.

Terkait dengan pembangunan IKN, sebelumnya Prabowo mengaku bertekad untuk melanjutkan megaproyek yang telah dimulai pelaksanaannya oleh pemerintahan Jokowi.

Prabowo juga meyakini bahwa terdapat potensi besar bagi IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara bagi Indonesia sehingga proyek akbar tersebut harus terus berjalan.

“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” imbuhnya.

Pembangunan infrastruktur juga nantinya akan difokuskan untuk mendukung target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%.

Seperti yang diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi indonesia bisa melampaui 8% hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan.

Prabowo mengakui sebelum dirinya dilantik menjadi presiden, dia sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk menaikan ekonomi di Indonesia.

"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," tutur Prabowo.

Selain itu, arah pembangunan infrastruktur juga bakal dilaksanakan sesuai dengan 8 program kerja Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran. Dalam program tersebut, pemerintahan Prabowo menargetkan Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan, energi dan air.

Selain itu, Prabowo juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mewujudkan pemerataann ekonomi.

Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto disebut akan membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyebut rencana ini muncul imbas banyaknya kementerian teknis baru. Ia mengatakan ketua umum Partai Gerindra itu memang mendapat keleluasaan menentukan jumlah menterinya ke depan.

"Salah satunya ada kemungkinan itu (pembentukan Kemenko Infrastruktur)," kata Budiman usai Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Kalau nama atau nomenklaturnya apa, saya tidak tahu persis karena bisa dinamis. Tapi penambahan (kemenko) itu pasti ada dari konsekuensi penambahan jumlah kementerian," tambahnya.

Masalah infrastruktur memang menjadi sorotan Prabowo Subianto. Budiman menyebut presiden terpilih 2024-2029 itu ingin melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo.

Budiman yang juga merupakan bagian dari Satgas Perumahan menegaskan sektor infrastruktur terus berkembang. Ini juga beririsan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain isu Kemenko Infrastruktur, salah satu yang sudah pasti adalah pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Prabowo akan memisahkannya menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

Kementerian Perumahan bakal mendapatkan tugas khusus mengejar target 3 juta rumah per tahun yang akan dibangun Prabowo. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo merinci 2 juta rumah bakal dibangun di 75 ribu desa, sedangkan 1 juta lainnya berbentuk apartemen ada di perkotaan.

Hashim juga memberi sinyal sang kakak bakal menghapus total 16 persen pajak di sektor properti. Rinciannya, 11 persen pajak pertambahan nilai (PPN) dan 5 persen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang hendak membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur.

Kendati tak menegaskan apakah dirinya setuju atau tidak, Basuki berpandangan bahwa rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur ke depan.

“Kalau yang Kemenko Infrastruktur saya kira sekali lagi, yang namanya organisasi itu vehicle untuk manajemen, jadi tergantung pada pimpinan,” kata Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (5/10/2024).

Di sisi lain, Basuki juga secara tersirat menyoroti potensi beban fiskal yang akan ditanggung ke depan. Pasalnya, dengan semakin bertambahnya lembaga kementerian, maka akan semakin banyak pula alokasi anggaran yang perlu dikeluarkan.

Dia juga menegaskan dirinya sama sekali belum mengetahui finalitas rencana pembentukan Kemenko infrastruktur tersebut.

“Tidak ada masalah, tetapi nanti kan banyak Menkonya mesti spending-nya juga harus [makin banyak], yang tadinya 4 [menko] jadi 6 [menko],” ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto bakal resmi dilantik sebagai Presiden Periode 2024 – 2029 pada 20 Oktober 2024. Hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah kabinet yang akan dibentuk, akan tetapi Prabowo dipastikan bakal menggandeng hampir seluruh partai politik atau fraksi di DPR untuk masuk dalam jajaran kabinetnya.

Terlebih, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

Dalam informasi yang beredar, Prabowo disebut bakal membentuk 44 kementerian. Di mana, akan terdapat 2 Kemenko baru yang dibentuk Prabowo.

Sehingga, total terdapat 6 kursi Menko, di antaranya yakni Menko Politik dan keamanan, Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Investasi dan Hilirisasi, serta Menko Infrastruktur.