Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah tanggal jatuh tempo penyetoran berbagai jenis pajak. Hal ini sejalan dengan hadirnya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

"Pembayaran dan penyetoran sebagaimana mana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling lambat tanggal 15, bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir," tulis beleid tersebut pada pasal 94 nomor 2.

Perubahan jatuh tempo ini ini berlaku untuk berbagai jenis pajak penghasilan (PPh), kemudian, PPh minyak dan gas, PPN terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean, PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, bea meterai yang dipungut oleh pemungut bea meterai, pajak penjualan, dan pajak karbon.

Mengenai terbitnya aturan baru tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menerangkan, jatuh tempo pembayaran pajak biasanya ada tiga tanggal, 10, 15 dan akhir bulan. Penetapan menjadi hanya tanggal 15 dimaksud untuk menyederhanakan saja.

"Dengan adanya PMK sebetulnya lebih menyederhanakan, lebih mensimpelkan supaya jatuh tempo kalau untuk potongan pajak penghasilan dan pajak penghasilan dibayar sendiri, jatuh temponya tanggal 15, supaya lebih mudah diingat,"kata Suryo dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

Suryo menyebut untuk pajak lain, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) tertentu ada yang ditetapkan jatuh temponya di akhir bulan. Perubahan tanggal itu menurut Suryo ditujukan untuk memudahkan baik bagi wajib pajak dan Ditjen Pajak.

"Kalau seandainya terlambat segera diterbitkan teguran dan segala macamnya," pungkas dia.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

(kil/kil)

Jakarta: Menulis merupakan salah satu hobi yang banyak disukai banyak orang dan memberikan peluang besar untuk mendapatkan uang.

Dengan berkembangnya platform digital, kini lebih mudah untuk mengubah hobi ini menjadi sumber penghasilan utama.

Baca juga: Pemanfaatan Big Data dan AI Bisa Tingkatkan Pelayanan Publik, Begini Caranya

Jika kamu mau menjadikan menulis sebagai pekerjaan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa diikuti.

Dikutip dari blog.bankmega.com ini cara untuk menemukan cara-cara kreatif dalam mengubah hobi menulis kamu menjadi penghasilan utama.

Blogging

Mulai sebuah blog adalah langkah awal yang umum bagi penulis yang ingin menghasilkan uang. Dengan blog, kamu bisa berbagi ide, pengalaman, atau pengetahuan, dan mendapatkan uang dari iklan, posting berbayar, atau afiliasi. Pilihlah topik yang kamu suka dan kuasai, karena ini akan menarik pembaca yang setia.

Menulis Buku dan E-book

Saat ini, menerbitkan buku atau e-book menjadi cara yang mudah untuk mendapatkan uang dari menulis. Kamu bisa memilih untuk menerbitkan buku sendiri atau bekerja sama dengan penerbit. Walaupun menulis buku membutuhkan waktu dan usaha, hasilnya bisa sangat memuaskan dan menguntungkan.

Freelance Writing

Menjadi penulis lepas memberi kamu kebebasan dalam bekerja dan variasi proyek. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diambil, seperti menulis artikel, konten website, atau iklan untuk klien. Untuk memulai, kamu bisa bergabung dengan situs freelance yang menghubungkan penulis dengan orang yang membutuhkan jasa menulis.

Kursus Menulis Online

Jika kamu ahli dalam menulis, seperti fiksi atau iklan, kamu bisa membuat kursus online. Platform seperti Udemy atau Skillshare memungkinkan kamu untuk membuat dan menjual kursus. Selain membantu orang lain belajar menulis, ini juga bisa menjadi penghasilan tambahan.

Memanfaatkan media sosial

Media sosial adalah alat yang efektif untuk mempromosikan tulisanmu. Dengan Instagram, Twitter, atau Facebook, kamu bisa membangun komunitas pembaca yang tertarik dengan karyamu. Ini juga menjadi tempat untuk menawarkan jasa menulis, mempromosikan bukumu, atau berinteraksi dengan pembaca.

Menulis untuk kompetisi dan publikasi

Mengikuti kompetisi menulis atau mengirim tulisan ke majalah atau situs web yang membayar bisa jadi cara untuk mendapatkan pengakuan dan uang. Meskipun pendapatannya tidak selalu pasti, memenangkan kompetisi atau diterbitkan bisa menambah pengalaman dan membuka peluang kerja baru.
Dengan berbagai cara yang sudah dijelaskan, kamu bisa mulai mengubah hobi menulis menjadi penghasilan. Kunci utamanya adalah konsisten dan kreatif. Coba berbagai metode, seperti blogging atau ikut kompetisi, untuk menemukan yang paling cocok untukmu. Dan temukan gaya menulismu sendiri. (Nanda Sabrina Khumairoh).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy). Hal itu dapat diartikan sebagai transaksi ekonomi yang dianggap ilegal.

Anggito mencontohkan judi bola online. Kegiatan itu disebut sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi masyarakat dalam negeri.

"Sudah ada angkanya, saya kemarin juga merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu. Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada sepakbola di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Masyarakat Indonesia, kata Anggito, sangat leluasa ikut judi online yang tak dilarang di Inggris tersebut. Penghasilan jika menang dari judi online itu lolos dari pungutan pajak.

"Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh mestinya, tapi kan nggak mungkin dia melaporkan penghasilan yang berasal dari judi, kan nggak mungkin," ucap Anggito.

Selain itu, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim online. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pegawai Pajak untuk mengejar pendapatan dari sektor-sektor digital tersebut.

"Itu kalau dia menang, mendapatkan tambahan penghasilan, nggak kena pajak itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami disampaikan. Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak ter-register, tidak ter-record dan tidak bayar pajak. Nanti yang kayak gitu-gitu kita pikirkan," ungkap Anggito.

(aid/ara)

PENGENAANpajak atas kegiatan membangun rumah sendiri menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Di laman Tren Kompas.com (14/9/2024), artikel tersebut bahkan menjadi salah satu yang paling banyak memperoleh perhatian pembaca.

Beredar informasi bahwa membangun rumah sendiri akan dikenakan pajak sebesar 2,4 persen mulai 2025. Pernyataan tersebut memang benar, namun terdapat sejumlah miskonsepsi yang penting diluruskan.

Poin pertama, pengenaan pajak ketika membangun rumah sendiri sebenarnya bukan kebijakan baru. Kewajiban pajak ini sudah ada sejak 1995 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 595/KMK.04/1994.

Keputusan yang ditandatangani mendiang Mar’ie Muhammad itu menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam Amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1994, muncul pasal baru yang menetapkan orang pribadi dan badan usaha yang membangun sendiri bangunan tanpa menggunakan jasa kontraktor akan dikenakan PPN.

Kewajiban ini berlaku bagi bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.

Jadi, pajak ini sebenarnya tidak spesifik hanya untuk membangun rumah saja. Bangunan untuk aktivitas usaha, seperti gedung perkantoran dan gudang, juga dikenai kewajiban PPN yang sama.

Poin kedua, tidak semua rumah yang dibangun sendiri akan dikenai PPN. Peraturan Menteri Keuangan menetapkan ada batasan luas bangunan yang baru akan dikenakan pajak ketika dibangun sendiri.

Ketika mulai berlaku pada 1995, ditetapkan bahwa PPN baru dikenakan apabila luas bangunannya 400 meter persegi atau lebih. Namun, sejak Juli 2002, batas tersebut diturunkan menjadi 200 meter persegi. Batasan luas ini berlaku hingga sekarang.

Sebagai contoh, pembangunan rumah seluas 190 meter persegi tanpa jasa kontraktor tidak akan dikenakan PPN. Namun, jika luas rumahnya 200 meter persegi atau lebih, PPN akan dikenakan.

Perlu ditekankan bahwa dasar perhitungannya adalah luas bangunan, bukan keseluruhan luas tanah atau lahannya. Misalnya, rumah seluas 150 meter persegi yang dibangun di atas lahan seluas 250 meter persegi tetap tidak akan dikenakan PPN.

Untuk bangunan bertingkat, luas bangunan dihitung dari total luas seluruh lantai, bukan hanya lantai dasarnya saja. Misalnya, untuk bangunan dua tingkat dengan luas masing-masing lantai 150 dan 100 meter persegi, luas bangunannya adalah 250 meter persegi.

Penetapan batas minimum ini ditujukan agar pengenaan pajaknya bersifat progresif dan melindungi masyarakat kecil. Hal ini karena rumah dan bangunan yang luasnya melebihi 200 meter persegi umumnya dimiliki oleh masyarakat kelas atas.

Di Jakarta, misalnya, hanya 1 dari 8 rumah tangga yang memiliki hunian dengan luas melebihi 150 meter persegi. Sedangkan di Jawa Barat, jumlahnya hanya 1 dari 15 rumah tangga.

Pada tingkat nasional, Badan Pusat Statistik mencatat hanya 8,57 persen keluarga yang tinggal di rumah dengan luas melebihi 150 meter persegi. Sementara itu, 76 persen keluarga tinggal di rumah yang luasnya tidak melebihi 100 meter persegi.

PENGENAANpajak atas kegiatan membangun rumah sendiri menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Di laman Tren Kompas.com (14/9/2024), artikel tersebut bahkan menjadi salah satu yang paling banyak memperoleh perhatian pembaca.

Beredar informasi bahwa membangun rumah sendiri akan dikenakan pajak sebesar 2,4 persen mulai 2025. Pernyataan tersebut memang benar, namun terdapat sejumlah miskonsepsi yang penting diluruskan.

Poin pertama, pengenaan pajak ketika membangun rumah sendiri sebenarnya bukan kebijakan baru. Kewajiban pajak ini sudah ada sejak 1995 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 595/KMK.04/1994.

Keputusan yang ditandatangani mendiang Mar’ie Muhammad itu menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam Amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1994, muncul pasal baru yang menetapkan orang pribadi dan badan usaha yang membangun sendiri bangunan tanpa menggunakan jasa kontraktor akan dikenakan PPN.

Kewajiban ini berlaku bagi bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.

Jadi, pajak ini sebenarnya tidak spesifik hanya untuk membangun rumah saja. Bangunan untuk aktivitas usaha, seperti gedung perkantoran dan gudang, juga dikenai kewajiban PPN yang sama.

Poin kedua, tidak semua rumah yang dibangun sendiri akan dikenai PPN. Peraturan Menteri Keuangan menetapkan ada batasan luas bangunan yang baru akan dikenakan pajak ketika dibangun sendiri.

Ketika mulai berlaku pada 1995, ditetapkan bahwa PPN baru dikenakan apabila luas bangunannya 400 meter persegi atau lebih. Namun, sejak Juli 2002, batas tersebut diturunkan menjadi 200 meter persegi. Batasan luas ini berlaku hingga sekarang.

Sebagai contoh, pembangunan rumah seluas 190 meter persegi tanpa jasa kontraktor tidak akan dikenakan PPN. Namun, jika luas rumahnya 200 meter persegi atau lebih, PPN akan dikenakan.

Perlu ditekankan bahwa dasar perhitungannya adalah luas bangunan, bukan keseluruhan luas tanah atau lahannya. Misalnya, rumah seluas 150 meter persegi yang dibangun di atas lahan seluas 250 meter persegi tetap tidak akan dikenakan PPN.

Untuk bangunan bertingkat, luas bangunan dihitung dari total luas seluruh lantai, bukan hanya lantai dasarnya saja. Misalnya, untuk bangunan dua tingkat dengan luas masing-masing lantai 150 dan 100 meter persegi, luas bangunannya adalah 250 meter persegi.

Penetapan batas minimum ini ditujukan agar pengenaan pajaknya bersifat progresif dan melindungi masyarakat kecil. Hal ini karena rumah dan bangunan yang luasnya melebihi 200 meter persegi umumnya dimiliki oleh masyarakat kelas atas.

Di Jakarta, misalnya, hanya 1 dari 8 rumah tangga yang memiliki hunian dengan luas melebihi 150 meter persegi. Sedangkan di Jawa Barat, jumlahnya hanya 1 dari 15 rumah tangga.

Pada tingkat nasional, Badan Pusat Statistik mencatat hanya 8,57 persen keluarga yang tinggal di rumah dengan luas melebihi 150 meter persegi. Sementara itu, 76 persen keluarga tinggal di rumah yang luasnya tidak melebihi 100 meter persegi.

Poin ketiga, tarif pajak yang dikenakan saat ini sebenarnya lebih ringan jika dibandingkan dengan tarifnya pada kebijakan terdahulu.

Sejak mulai berlaku di 1995, pajaknya ditetapkan sebesar 4 persen dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Mulai akhir 2012, tarif tersebut dipangkas setengahnya menjadi 2 persen.

Penurunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keringanan seiring dengan diturunkannya batas minimum luas bangunan yang dikenakan PPN.

Tarif 2 persen tersebut terus berlaku hingga April 2022, ketika tarif umum PPN akhirnya mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen.

Karena tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) sebenarnya adalah 20 persen dari tarif umum PPN, tarifnya pun ikut naik menjadi 2,2 persen.

Tarif tersebut masih berlaku untuk saat ini. Namun, karena tarif umum PPN dijadwalkan akan naik kembali menjadi 12 persen mulai Januari 2025, tarif efektifnya juga akan ikut naik menjadi 2,4 persen.

Tarif pajak ini juga sebenarnya masih jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan PPN yang dikenakan ketika menggunakan jasa kontraktor.

Dalam ketentuan perpajakan, jasa konstruksi tergolong sebagai jenis jasa yang dikenakan PPN. Tarifnya sebesar 11 persen dari nilai yang ditagihkan oleh kontraktor.

Pada dasarnya, membangun rumah dengan atau tanpa kontraktor sebenarnya tetap akan dikenakan PPN. Hanya saja, terdapat dua perbedaan yang lebih meringankan ketika membangun rumah sendiri tanpa melalui kontraktor.

Pertama, ketika membangun rumah sendiri, PPN baru dikenakan jika luas bangunannya mencapai 200 meter persegi atau lebih. Sementara itu, jika menggunakan jasa kontraktor, PPN tetap dikenakan tanpa memperhatikan luas bangunannya.

Kedua, tarif PPN yang dikenakan ketika membangun rumah sendiri juga jauh lebih rendah, hanya 2,2 persen dari total biaya pembangunan. Sementara dengan jasa kontraktor, tarifnya sebesar 11 persen dari nilai yang ditagihkan kontraktor.

Katakanlah rumah seluas 200 meter persegi membutuhkan biaya pembangunan senilai Rp 5 miliar. Jika menggunakan jasa kontraktor profesional, PPN akan dipungut sebesar Rp 550 juta, dengan asumsi seluruh material pembangunan dibeli oleh kontraktor.

Namun, jika dibangun sendiri tanpa jasa kontraktor, pemilik properti hanya perlu menyetor PPN sebesar 2,2 persen dari total biaya pembangunan, yakni Rp 110 juta saja.

Tarif yang lebih ringan diberikan karena kegiatan membangun rumah dan bangunan sendiri biasanya ditujukan untuk kepentingan pribadi langsung, baik untuk ditinggali ataupun dijadikan sebagai tempat usaha.

Sementara itu, pembangunan dengan jasa kontraktor profesional biasanya dilakukan untuk tujuan komersial, seperti pengembangan perumahan atau rumah mewah bagi masyarakat kelas atas.

Alasan mengapa membangun rumah sendiri tetap dikenakan PPN adalah untuk menciptakan kesetaraaan kewajiban pajak antara pembangunan yang dilakukan secara mandiri dan yang menggunakan jasa kontraktor.

Jika menggunakan kontraktor, pembangunannya sudah jelas akan dikenakan PPN. Oleh karena itu, untuk menyetarakan perlakuan perpajakannya, pembangunan mandiri tanpa menggunakan kontraktor juga harus dikenakan PPN.

Hanya saja, agar tidak memberatkan, tarifnya ditetapkan lebih rendah. Pasalnya, arah kebijakan fiskal pemerintah sebenarnya justru berupaya menstimulasi kepemilikan rumah di masyarakat.

Misalnya, ada insentif beli rumah bebas PPN 100 persen yang diperpanjang hingga Desember 2024 dari semula dijadwalkan hanya sampai Juni 2024.

Kebijakan ini diberikan untuk rumah yang harga belinya paling tinggi Rp 5 miliar dengan PPN yang dibebaskan maksimal sebesar Rp 220 juta.

Selain itu, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga akan ditambah sebanyak 34.000 rumah subsidi (Kompas.com, 28/8/2024). Dengan demikian, total kuota FLPP sepanjang 2024 tercatat sebanyak 200.000 unit.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Kebijakan ini bukanlah pajak baru dan telah berlaku sejak 30 tahun lalu.

Selain itu, rumah yang luasnya kurang dari 200 meter persegi juga dikecualikan dari kewajiban PPN ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku per 1 Januari 2025. Namun, ada sejumlah barang dan jasa yang tidak akan terdampak PPN 12 persen meskipun terdapat kenaikan tarif tahun depan. Dalam Undang-undah Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjelaskan brang kebutuhan pokok berupa pendidikan, kesehatan, dan trasportasi tentunya tidak akan terkena ppn. Apa saja barang tersebut?

Dalam dunia pajak ada istilah BKP. Barang Kena Pajak (BKP) adalah segala bentuk barang yang secara hukum dapat berupa barang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dalam UU PPN, cakupan BKP diatur dengan pendekatan negative list, yang berarti bahwa semua barang pada dasarnya dianggap sebagai BKP dan dikenakan PPN, kecuali barang-barang tertentu yang secara eksplisit dikecualikan dan ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Sementara itu, Jasa Kena Pajak (JKP) mencakup semua kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau tindakan hukum yang menyediakan barang, fasilitas, kemudahan, atau hak untuk digunakan. Ini termasuk juga jasa yang diberikan untuk memproduksi barang sesuai pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau instruksi dari pemesan, yang dikenakan pajak sesuai dengan UU PPN.

Seperti halnya BKP, cakupan JKP juga menggunakan prinsip negative list. Artinya, semua jenis jasa dianggap sebagai JKP dan dikenakan PPN, kecuali jika jasa tersebut secara khusus dikecualikan dari pengenaan PPN.

Pendekatan negative list dalam pengaturan BKP dan JKP ini dirancang untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin jenis barang dan jasa masuk dalam cakupan objek pajak, dengan tujuan memperluas basis penerimaan negara dari PPN.

Adapun barang-barang yang tidak dikenai PPN atau termasuk dalam kategori non-BKP meliputi:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan/atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras, gabah, sagu, jagung, dan kedelai; garam (baik beryodium maupun tidak); daging segar yang belum diolah, namun telah melalui proses tertentu seperti penyembelihan dan pengemasan; telur tanpa olahan; susu perah yang tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya; buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang telah diproses minimal seperti pencucian dan pengemasan.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung, dan sejenisnya, dengan pengecualian makanan yang didistribusikan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga seperti saham dan obligasi.

5. Minyak mentah (crude oil).

6. Gas bumi, kecuali yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat seperti elpiji.

7. Panas bumi.

8. Berbagai jenis mineral dan batu seperti asbes, batu permata, granit, pasir kuarsa, dan lain-lain.

9. Berbagai bijih mineral seperti bijih besi, emas, timah, nikel, tembaga, perak, dan bauksit.

Sedangkan jasa yang tidak dikenai PPN atau termasuk dalam kategori non-JKP antara lain:

- Jasa pelayanan kesehatan medis.
- Jasa pelayanan sosial.
- Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- Jasa asuransi.
- Jasa keuangan.
- Jasa pendidikan.
- Jasa keagamaan.
- Jasa kesenian dan hiburan.
- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- Jasa angkutan umum di darat, air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- Jasa tenaga kerja, termasuk jasa perhotelan, penyediaan tempat parkir, layanan pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan secara umum, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa boga atau katering, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Pengaturan ini memberikan kejelasan mengenai barang dan jasa yang dikenai atau dikecualikan dari PPN, sehingga pelaku usaha dan masyarakat dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka serta berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel.

MICHELLE GABRIELLA | ILONA ESTHERINA | ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta -Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diproyeksikan akan meningkat menjadi 12 persen pada tahun depan, naik dari tarif sebelumnya yang sebesar 11 persen. Kenaikan tarif ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Ajib Hamdani, seorang Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menjelaskan bahwa penerapan tarif pajak yang baru ini adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi fiskal, dengan tujuan utama meningkatkan penerimaan negara.

Ajib menambahkan bahwa kenaikan PPN ini tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran negara, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan yang membutuhkan dana besar.

Dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, penyesuaian tarif pajak seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal negara, sekaligus memastikan keberlanjutan berbagai inisiatif pembangunan yang telah direncanakan. Para pelaku usaha diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap harga barang dan jasa di pasar.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah segala bentuk barang yang secara hukum dapat berupa barang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dalam UU PPN, pengaturan mengenai cakupan BKP menggunakan pendekatan negative list. Artinya, pada dasarnya, semua barang dianggap sebagai BKP dan dikenakan PPN, kecuali barang tersebut secara khusus dikecualikan dan ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Sementara itu, Jasa Kena Pajak (JKP) mencakup setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau tindakan hukum yang mengakibatkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk digunakan. Ini juga termasuk jasa yang diberikan untuk memproduksi barang sesuai pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau instruksi dari pemesan, yang dikenakan pajak sesuai dengan UU PPN.

Sama seperti BKP, cakupan JKP juga diatur dengan prinsip *negative list*. Ini berarti bahwa pada dasarnya semua jenis jasa dianggap sebagai JKP dan dikenakan PPN, kecuali jika secara eksplisit ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Pendekatan *negative list* dalam pengaturan BKP dan JKP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin jenis barang dan jasa masuk dalam cakupan objek pajak, sehingga memperluas basis penerimaan negara dari PPN.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP, antara lain:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan/atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, meliputi:

- Beras, gabah, sagu, jagung, dan kedelai.

- Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

- Daging segar yang tidak diolah, tetapi melalui proses penyembelihan, dikuliti, dipotong, dibekukan, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, dikapur, digarami, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

- Telur yang tanpa diolah, termasuk yang dibersihkan, dikemas, atau diasinkan.

- Susu perah baik yang telah melalui proses pemanasan atau pendinginan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan tambahan pangan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah disortasi, dicuci, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, restoran, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang didistribusikan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga, seperti saham dan obligasi.

5. Minyak mentah (crude oil).

6. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti elpiji.

7. Panas bumi.

8. Asbes, batu setengah permata, batu tulis, batu kapur, batu permata, batu apung, dolomit, bentonit, felspar, grafit, granit/andesit, garam batu (halite), gips, kaolin, leusit, kalsit, mika, magnesit, nitrat, marmer, oker, obsidian, pasir kuarsa, perlit, pasir dan kerikil, fosfat, tanah serap, talk, tanah diatom, tawas, tanah liat, tras, zeolit, yarosif, basal, dan trakkit.

9. Bijih besi, biji emas, bijih timah, biji nikel, bijih tembaga, bijih perak, dan bijih bauksit.

Sementara jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP, yaitu:

- Jasa pelayanan kesehatan medis.

- Jasa pelayanan sosial.

- Jasa pengiriman surat dengan perangko.

- Jasa asuransi.

- Jasa keuangan.

- Jasa pendidikan.

- Jasa keagamaan.

- Jasa kesenian dan hiburan.

- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

- Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang termasuk bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- Jasa tenaga kerja, meliputi jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan secara umum, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa boga atau katering, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

MICHELLE GABRIELLA | ILONA ESTHERINA | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta -Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diproyeksikan akan meningkat menjadi 12 persen pada tahun depan, naik dari tarif sebelumnya yang sebesar 11 persen. Kenaikan tarif ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Ajib Hamdani, seorang Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menjelaskan bahwa penerapan tarif pajak yang baru ini adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi fiskal, dengan tujuan utama meningkatkan penerimaan negara.

Ajib menambahkan bahwa kenaikan PPN ini tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran negara, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan yang membutuhkan dana besar.

Dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, penyesuaian tarif pajak seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal negara, sekaligus memastikan keberlanjutan berbagai inisiatif pembangunan yang telah direncanakan. Para pelaku usaha diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap harga barang dan jasa di pasar.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah segala bentuk barang yang secara hukum dapat berupa barang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dalam UU PPN, pengaturan mengenai cakupan BKP menggunakan pendekatan negative list. Artinya, pada dasarnya, semua barang dianggap sebagai BKP dan dikenakan PPN, kecuali barang tersebut secara khusus dikecualikan dan ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Sementara itu, Jasa Kena Pajak (JKP) mencakup setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau tindakan hukum yang mengakibatkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk digunakan. Ini juga termasuk jasa yang diberikan untuk memproduksi barang sesuai pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau instruksi dari pemesan, yang dikenakan pajak sesuai dengan UU PPN.

Sama seperti BKP, cakupan JKP juga diatur dengan prinsip *negative list*. Ini berarti bahwa pada dasarnya semua jenis jasa dianggap sebagai JKP dan dikenakan PPN, kecuali jika secara eksplisit ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Pendekatan *negative list* dalam pengaturan BKP dan JKP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin jenis barang dan jasa masuk dalam cakupan objek pajak, sehingga memperluas basis penerimaan negara dari PPN.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP, antara lain:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan/atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, meliputi:

- Beras, gabah, sagu, jagung, dan kedelai.

- Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

- Daging segar yang tidak diolah, tetapi melalui proses penyembelihan, dikuliti, dipotong, dibekukan, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, dikapur, digarami, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

- Telur yang tanpa diolah, termasuk yang dibersihkan, dikemas, atau diasinkan.

- Susu perah baik yang telah melalui proses pemanasan atau pendinginan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan tambahan pangan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah disortasi, dicuci, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, restoran, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang didistribusikan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga, seperti saham dan obligasi.

5. Minyak mentah (crude oil).

6. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti elpiji.

7. Panas bumi.

8. Asbes, batu setengah permata, batu tulis, batu kapur, batu permata, batu apung, dolomit, bentonit, felspar, grafit, granit/andesit, garam batu (halite), gips, kaolin, leusit, kalsit, mika, magnesit, nitrat, marmer, oker, obsidian, pasir kuarsa, perlit, pasir dan kerikil, fosfat, tanah serap, talk, tanah diatom, tawas, tanah liat, tras, zeolit, yarosif, basal, dan trakkit.

9. Bijih besi, biji emas, bijih timah, biji nikel, bijih tembaga, bijih perak, dan bijih bauksit.

Sementara jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP, yaitu:

- Jasa pelayanan kesehatan medis.

- Jasa pelayanan sosial.

- Jasa pengiriman surat dengan perangko.

- Jasa asuransi.

- Jasa keuangan.

- Jasa pendidikan.

- Jasa keagamaan.

- Jasa kesenian dan hiburan.

- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

- Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang termasuk bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- Jasa tenaga kerja, meliputi jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan secara umum, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa boga atau katering, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

MICHELLE GABRIELLA | ILONA ESTHERINA | MELYNDA DWI PUSPITA

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang bakal berlaku pada 1 Januari 2025, dinilai akan membebani masyarakat.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Ahamdani menyarankan pemerintah sebaiknya memperhitungkan kembali kebijakan kenaikan tarif PPN sebab akan membebani masyarakat. Hal ini karena tren daya beli sedang melemah.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

“Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tutur Ajib dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Ajib menyarankan, apabila pemerintah tetap memaksakan untuk menerapkan kenaikan tarif PPN tahun depan, pemerintah bisa menerapkan dua kebijakan.

Pertama,untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP menjadi sebesar Rp 100 juta per tahun.

Upaya tersebut, kata Ajib, bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

Upaya kedua, pemerintah bisa fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misal, sektor properti atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan, pemerintah harus tetap mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN, sekalipun memang kebijakan ini bisa menambah perolehan penerimaan pajak.

Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgeteir, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Sebagai contoh, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan sekitar Rp 80 triliun pada tahun 2025.

Meksi begitu, jika kebijakan tersebut benar-benar berlaku pada tahun depan, Ajib menyarankan agar pemerintah menyiapkan insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik.

“Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” terangnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang bakal berlaku pada 1 Januari 2025, dinilai akan membebani masyarakat.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Ahamdani menyarankan pemerintah sebaiknya memperhitungkan kembali kebijakan kenaikan tarif PPN sebab akan membebani masyarakat. Hal ini karena tren daya beli sedang melemah.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

“Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tutur Ajib dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Ajib menyarankan, apabila pemerintah tetap memaksakan untuk menerapkan kenaikan tarif PPN tahun depan, pemerintah bisa menerapkan dua kebijakan.

Pertama,untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP menjadi sebesar Rp 100 juta per tahun.

Upaya tersebut, kata Ajib, bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

Upaya kedua, pemerintah bisa fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misal, sektor properti atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan, pemerintah harus tetap mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN, sekalipun memang kebijakan ini bisa menambah perolehan penerimaan pajak.

Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgeteir, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Sebagai contoh, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan sekitar Rp 80 triliun pada tahun 2025.

Meksi begitu, jika kebijakan tersebut benar-benar berlaku pada tahun depan, Ajib menyarankan agar pemerintah menyiapkan insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik.

“Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” terangnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengumumkan bahwa medali yang diperoleh para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akan bebas dari bea masuk. Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Selain itu, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kasus yang sebelumnya menjadi sorotan karena dikenai bea masuk. Apa saja? Berikut penjelasannya.

1. Penjelasan DJBC di Balik Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Impor

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang viral tentang penetapan bea masuk sebesar Rp 31,8 juta untuk sepatu impor yang dibeli oleh pengguna TikTok @radhikaalthaf. DJBC menjelaskan bahwa besarnya bea masuk tersebut disebabkan oleh sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan kepada perusahaan jasa pengiriman, yaitu DHL.

Menurut Bea Cukai, nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) atau nilai pabean yang diberitahukan oleh DHL untuk sepatu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, di mana DHL melaporkan nilai CIF hanya sebesar USD 35.37 atau sekitar Rp 562.736. Akibat dari pelaporan nilai yang tidak benar ini, dikenakan sanksi denda yang menyebabkan besarnya bea masuk yang harus dibayar Radhika melebihi harga sepatu yang dibelinya, yaitu sebesar Rp 10,3 juta.

2. Rencana Smartphone hingga Tiket Konser Bakal Kena Cukai

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, menanggapi isu terkait rencana penambahan objek cukai baru, termasuk rumah, tiket konser, makanan cepat saji, dan lainnya.

“Belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu 24 Juli 2024.

Ia menjelaskan bahwa barang yang dikenakan cukai umumnya memiliki karakteristik yang perlu dikendalikan konsumsinya, diawasi peredarannya, atau dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Selain itu, cukai juga diterapkan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan melalui pembebanan pungutan negara.

Ia menegaskan, hingga saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, menurut dia, tidak bisa dengan cepat ditetapkan.

3. Jemaah Haji Perempuan Beli Emas di Arab Saudi

Pernah di media sosial kabar mengenai sejumlah jemaah haji perempuan yang membeli banyak perhiasan emas di Arab Saudi. Hal ini memicu berbagai pertanyaan dari warganet tentang alasan di balik pembelian tersebut. Menurut Mochamad Hanafi, seorang pedagang emas, ada beberapa alasan mengapa masyarakat, terutama jemaah haji perempuan, gemar membeli emas di Tanah Suci. Pembelian emas perhiasan di Arab Saudi dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan oleh para jemaah haji perempuan.

"Beberapa faktor sih menjadi alasannya. Satu, karena kadar emas. Kedua, model perhiasan emas atau motif perhiasan emas. Ketiga, karena ketidaktahuan atau ada isu tertentu," kata pemilik Toko Emas Hanafi Jaya pada Tempo, Senin, 10 Juli 2022.

4. Dilaporkan oleh Pengusaha Malaysia atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Kantor Pelayanan Pusat Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh pengusaha asal Malaysia, Kenneth Koh. Melalui kuasa hukumnya, Johny Politon dari kantor OC Kaligis & Associates, Kenneth Koh menuduh Bea Cukai melakukan penyalahgunaan wewenang karena menahan sembilan mobil mewah miliknya. Sebelumnya, Bea Cukai juga pernah terlibat dalam beberapa kasus yang memicu perbincangan di masyarakat.

“Pihak Bea Cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas sembilan unit mobil mewah,” seperti dikutip dari video yang beredar di media sosial X (Twitter) itu.

5. Penahanan Keyboard Hibah untuk SLB hingga Akhirnya Diserahkan Tanpa Pajak

Bea Cukai kembali menjadi sorotan publik setelah menahan keyboard braille hibah dari Korea Selatan untuk sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta. Barang tersebut tiba di Indonesia pada 18 Desember 2022, namun Bea Cukai menahan dan meminta dokumen seperti invoice.

Karena keyboard tersebut adalah prototipe hibah tanpa nilai jual, pihak SLB tidak dapat memberikan bukti pembayaran. Bea Cukai kemudian menetapkan nilai barang sebesar Rp 361 juta dan meminta pajak, yang ditolak oleh pihak sekolah. Setelah kasus ini viral, Bea Cukai akhirnya menyerahkan keyboard tersebut tanpa pungutan pajak, mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui barang itu adalah hibah.

6. Penahanan Parasut Paralayang Atlet Jambi

Lagi-lagi pernah menjadi sorotan karena menahan parasut paralayang milik seorang atlet. Hal itu dijelaskan pemilik akun @Aldoariakusumah dalam sebuah unggahan di X yang menyebutkan Bea Cukai menahan parasut milik seorang atlet Jambi.

"Ada aja kelakuan @beacukaiRI nahan peralatan olahraga khusus. Cerita salah satu atlet paralayang di Indonesia," tulisnya Rabu, 15 Mei 2024.

Ia mengutip unggahan Hendra Noval di Facebook, yang menceritakan bahwa ada kiriman peralatan paralayang bekas dari seorang temannya di Austria masih tertahan di Bea Cukai Pasarbaru.

"Saya mendapat kiriman dari teman di Austria, berupa harness paragliding. Dikirim tgl 15 - 03 - 2024, sesampai di Jakarta, barang saya di tahan oleh Bea Cukai Pasarbaru. Dengan alasan karena kondisi barang bekas pakai," kata Hendra dalam Facebook pada 15 Mei 2024.

MYESHA FATINA RACHMAN I ANNISA FEBIOLA I ILONA ESTHERINA I AMELIA RAHIMA SARI