TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto berencana memutihkan utang yang membebani enam juta petani dan nelayan sejak krisis moneter 1998. Hal ini diungkap oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden untuk pemutihan utang petani dan nelayan tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan akan segera ditandatangani.

Hashim menjelaskan bahwa para petani dan nelayan yang terlilit utang kini kesulitan mengakses pinjaman bank, karena data mereka selalu ditolak di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun utang mereka telah lama dihapus dan dibekukan oleh bank, hak penagihan dari pihak bank tetap ada, membuat mereka tidak memiliki akses ke kredit formal. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya beralih ke rentenir atau pinjaman online.

Rencana ini disambut baik oleh para petani dan nelayan. Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyampaikan bahwa kegagalan pelunasan utang oleh petani tidak sepenuhnya merupakan kesalahan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh krisis moneter pada era Orde Baru. Henry menegaskan bahwa pemutihan utang menjadi langkah yang tepat karena utang-utang tersebut memang sulit dilunasi akibat kondisi ekonomi saat itu.

Namun, Henry menambahkan bahwa perlu dipastikan apakah pemutihan ini akan mencakup semua utang petani atau hanya yang timbul sekitar tahun 1998. Bagi petani yang ingin mengajukan pinjaman baru setelah pemutihan ini, ia mengusulkan agar diberikan semacam catatan khusus untuk mencegah persepsi bahwa utang baru juga dapat dihapuskan seperti sebelumnya.

Sebelumnya, dalam kampanye, calon presiden Ganjar Pranowo juga menyampaikan gagasan serupa dengan mengusulkan penghapusan utang macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang totalnya mencapai Rp 600 miliar.

"Catat ini semua petani, nelayan, akan dibebaskan kalau selama ini bapak ibu petani dan nelayan mendapat pinjaman mendapat kredit, tidak bisa membayar, itu akan dibebaskan, akan diputihkan," kata Mahfud dalam kampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis, 25 Januari 2024.

Mahfud mengatakan nilai kredit macet petani dan nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak dan penghapusan kredit macet tersebut tidak akan membebani keuangan negara.

"Kami sudah menghitung jumlah kredit petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya Rp 688 miliar," ujarnya.

Mahfud mengatakan jumlah kredit macet petani dan nelayan nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI), Ade Cahyo Nugroho, merespons positif rencana Presiden untuk memutihkan utang sekitar enam juta petani dan nelayan. Ade melihat langkah ini sebagai peluang perbankan untuk memperluas basis nasabah, terutama karena beberapa nasabah dengan riwayat kredit bermasalah di masa lalu mungkin kini telah mengalami peningkatan kondisi finansial.

Ade mengungkapkan bahwa nasabah yang pernah mengalami kesulitan pembayaran biasanya masuk ke daftar hitam, yang menghalangi akses mereka ke layanan perbankan untuk selamanya. Rencana ini dianggap sebagai langkah Presiden untuk memberikan kesempatan baru bagi mereka.

Di kesempatan yang sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), Thomas Wahyudi, juga menyambut baik rencana pemutihan utang petani nelayan tersebut. Thomas menilai bahwa kebijakan ini akan mendukung keberlangsungan ekonomi bagi sebagian kalangan masyarakat dan membuka peluang bagi perbankan untuk menjangkau pasar baru.

Berkembangnya industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Tanah Air yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta.

Dibalik kesuksesan JCC dalam mengembangkan industri MICE, ternyata pengelolanya harus berjibaku dengan beragam masalah, termasuk melewati dua krisis besar, krisis moneter tahun 1998 dan pandemi Covid19 yang baru usai tahun 2022 silam.

Edwin Sulaeman, General Manager Jakarta Convention Center (JCC) mengungkapkan, memang perkembangan bisnis MICE tidak bisa dipisahkan dari perjalanan JCC yang berdiri sejak 33 tahun lalu. Sampai saat ini JCC telah berhasil mendorong tumbuhnya berbagai pelaku usaha di industri MICE. Termasuk ribuan pelaku bisnis pendukungnya di berbagai wilayah di Indonesia.

"JCC adalah salah satu pionir bisnis MICE di Indonesia. Ketika memulai bisnis ini sekitar tahun 1991, perusahaan event organizer (EO) baru ada 5. Setahun setelah JCC beroperasi dan mulai menjalankan usaha MICE, jumlah EO bertambah menjadi 21 perusahaan dan kini telah beranak pinak menjadi lebih dari 700 EO," ungkap Edwin di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dengan investasi besar dan risiko yang belum terukur, JCC dibangun di tahun 1991 untuk mendukung pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 Gerakan Non-Blok pada September 1992. Meskipun digunakan untuk kepentingan pemerintah, pembangunan megaproyek ini sepenuhnya menggunakan dana swasta dengan skema Build Operate Transfer (BOT).

Setelah KTT NonBlok selesai, Edwin mengaku saat itu pihaknya sempat kebingungan untuk mengoptimalkan gedung sebesar JCC ini. Maklum belum banyak kegiatan pameran bisnis ataupun event pemerintahan yang digelar digedung sebesar JCC.

"Kami lakukan door to door kepada pelaku usaha untuk mengenalkan bisnis MICE dan mendorong munculnya EO sebagai instrumen penting pendukung bisnis ini. Kami bangun sistem, jaringan, dan juga banyak belajar dari penyelenggara event di luar negeri. Setelah lebih dari tiga dekade kami bangga JCC berhasil menjadi ikon MICE Indonesia dan melahirkan banyak pelaku MICE yang kini berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional," ujarnya.

Edwin menuturkan, diantara kunci utama JCC dalam membangun MICE adalah memperkuat sistem dan memperluas jaringan bisnis. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, praktis banyak pelaku bisnis MICE baik di dalam maupun luar negeri yang menjadi partner setia JCC. Tak heran jika JCC kini menjelma sebagai salah satu penyelenggara MICE terbesar di Indonesia dan berkelas dunia.

"Tentunya sistem dan jaringan yang kami bangun ini tidak bisa dicontek, karena JCC memiliki ikatan emosional dengan partner-partnernya selama lebih dari 30 tahun. Jam terbang dan kompetensi di bidang ini adalah hal yang mutlak dibutuhkan," tambah Edwin.

Melewati Dua Krisis

Edwin lalu menceritakan perjalanan JCC melewati dua krisis besar yaitu krisis moneter tahun 1998 dan pandemi Covid19 pada tahun 2019 hingga awal 2022. Dampak dari kedua krisis itu tidak hanya memukul jasa MICE tetapi juga menghentikan sementara berbagai agenda bisnis yang sudah disusun beberapa tahun sebelumnya.

"Akibat dua krisis itu hampir 5 tahun kegiatan MICE di JCC tidak dapat berjalan secara optimal. Kami seperti membangun bisnis dari awal. Alhamdulillah, berkat jejaring bisnis dan kepercayaan dari para partner yang sudah lama bekerjasama, JCC dapat bangkit dan terus berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia," tutur Edwin.

Sebagai bukti bahwa JCC adalah pionir bisnis MICE, banyak sumber daya manusia (SDM) JCC banyak digunakan untuk membantu menjalankan bisnis jasa konvensi di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan banyak juga SDM JCC yang membangun bisnis sendiri atau berkarir di perusahaan sejenis. Untuk mencetak SDM-SDM handal di Industri ini, bahkan JCC bekerja dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memperkenalkan mata kuliah MICE.

Sebagai pelopor, JCC terus berusaha memberikan wawasan dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri MICE secara luas, mulai dari model bisnis, pengelolaan kegiatan, manajemen SDM, dan akselerasi dalam pengembangan sektor-sektor penunjang yang mendukung program pemerintah.

Menurut Edwin saat ini industri MICE di Indonesia sudah menjadi bagian penting dari MICE dunia. Bahkan ada 10 perusahaan EO terbesar di dunia yang sudah membuka bisnisnya di Indonesia karena kepincut pasar MICE di Indonesia yang sangat besar.

Industri MICE ini unik dan spesial. Karena itu dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kodusif sangat penting. "MICE adalah salah satu cara terbaik bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka dan juga mendapatkan partner bisnis yang baru. JCC akan selalu hadir dengan standar dan layanan yang profesional seperti yang terus dikembangkan selama lebih dari 3 dekade ini," tutup Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis moneter 1997-1998 menggulung bancakan sejumlah proyek jalan tol milik Keluarga Cendana, salah satu pendiri Grup Salim, dan sejumlah pengusaha kondang lainnya.

Rezim Orde Baru di bawah Soeharto awalnya merencanakan percepatan pembangunan jalan tol pada periode 1995 hingga 1997 melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 kilometer.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengimbau agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak menerapkan kebijakan keuangan yang sama dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal ini sebagai upaya agar krisis moneter yang semakin dalam.

Pria yang menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan pemerintahan era Prabowo mewarisi utang era Jokowi. Apabila nantinya mengambil utang dengan kebijakan keuangan yang sama, dia menilai krisis moneter yang terjadi bisa semakin dalam.

Pada 2025, pemerintah mempunyai utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun. Sementara per Juli 2024, utang pemerintah mencapai Rp 8.502,69 triliun.

"Pemerintahan baru Prabowo, pasti akan mewarisi utang itu. Kalau nanti berutang lagi, dengan menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, maka seperti yang dikatakan alm Faisal Basri, Insyaallah kita akan krisis. Akan lebih dalam krisisnya," kata Didik dalam keterangannya, Jakarta, Senin (16/9/2024).

Dia menilai, utang sebuah negara berdampak pada sejumlah kebijakan. Menurutnya, anggaran yang bisa dipakai untuk pendidikan hingga daerah dapat berkurang lantaran untuk membayar utang. Dalam pengambilan keputusan dia bilang seharusnya menyertakan secara demokratis pihak-pihak yang terkait di dalam utang tersebut, seperti pembayar pajak, masyarakat, dan sebagainya.

"Utang negara, satu kali keputusan mengambil utang sedemikian besar, maka karena harus membayar cicilan utang dan pokok yang pasti semakin besar. Dampaknya anggaran pendidikan berkurang, anggaran untuk daerah berkurang. Oleh karenanya seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini akan berpengaruh ke kanan ke kiri," jelasnya.

Dia pun mendorong parlemen untuk melakukan check and balance. Dia berpendapat selama ini tidak ada seorangpun di lembaga maupun parlemen yang menjaga dengan check and balance pengambilan keputusan-keputusan itu. Alhasil, saat ini utang Indonesia bisa mencapai hampir Rp 10 ribu triliun.

"Kalau dibandingkan dengan Jepang, meskipun utang Jepang 100% tapi kalau bunganya 0,7-0,9%, maka pembayaran bunganya saja akan kecil. Dia punya utang Rp 500 triliun hanya membayar Rp 30 triliun per tahun. Indonesia, dengan utang Rp 8.500 T sekarang harus bayar Rp 500 triliun per tahun bunganya saja," imbuhnya.

Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2021 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini resmi keluar pada 6 April 2021.

Melalui keputusan itu, Satgas BLBI berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Karena kehadiran satuan tugas ini bertujuan untuk menuntaskan skandal dan utang BLBI.

Kasus ini bermula dari pemberian dana talangan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) kepada puluhan bank nasional pada masa krisis moneter 1997-1998.

Namun banyak dari dana talangan tersebut tidak dikembalikan, menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Skandal ini menjadi salah satu masalah keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Untuk itu, Satgas BLBI memiliki tugas untuk mengejar aset-aset dari para obligor atau penerima dana BLBI yang belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana ke negara.

Latar Belakang Kasus BLBI

Kasus BLBI terjadi ketika Indonesia menghadapi krisis keuangan pada 1997-1998, di mana pemerintah melalui Bank Indonesia mengucurkan dana talangan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Total dana yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp 144,5 triliun kepada 48 bank. Dana ini digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari penutupan perbankan nasional secara massal.

Namun sebagian besar dana tidak dikembalikan oleh para obligor dan debitur. Banyak dari dana tersebut malah disalahgunakan oleh bank-bank penerima untuk kepentingan pribadi, spekulasi valas atau dialihkan ke luar negeri.

Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, dan banyak dari bank yang menerima BLBI tidak bisa atau tidak mau mengembalikan dana tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak dikelola dengan benar.

Ada indikasi korupsi, penyelewenangan, dan penyalahgunaan dana yang melibatkan banyak pihak, termasuk para pemilik bank dan pejabat pemerintahan. Menurut laporan BPK, dari total Rp 144,5 triliun dana BLBI yang disalurkan, sekitar 108 triliun berpotensi tidak dapat dikembalikan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahkan menyebut total hak tagih kasus BLBI mencapai 110,45 triliun. Jumlah itu melebihi estimasi awal sebesar Rp 108 triliun.

Total hak tagih itu diketahui setelah ia melakukan penghitungan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung.

"Tadi menghitung Rp 109 triliun lebih, hampir Rp 110 triliun. Jadi bukan hanya Rp 108 triliun," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Namun, jumlah tersebut belum menjadi angka yang pasti dan masih terus dihitung ulang. Karena tak seluruh aset dalam bentuk uang lantaran ada yang berupa sertifikat bangunan.

Belum Mencapai Hasil yang Memuaskan

Tugas utama Satgas BLBI adalah menelusuri, mengejar, dan memulihkan aset negara yang terkait dengan dana BLBI dari para obligor dan debitur yang belum melunasi kewajibannya.

Tim ini terdiri dari berbagai elemen lembaga pemerintah, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lainnya.

Sejak 2021, Satgas BLBI telah melakukan berbagai tindakan, seperti pemanggilan para obligor, penyitaan aset yang terlibat dalam kasus BLBI, serta proses lelang aset-aset tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut piutang atau hak tagih negara dari kasus BLBI mencapai Rp 110,4 triliun. Hal ini dia sampaikan usai pelantikan Kelompok Kerja dan Sekretariat Satgas BLBI pada Jumat (4/6/2021).

“Ini adalah hak tagih negara yang berasal dari krisis perbankan tahun 1997/1998. Pada saat itu negara melakukan bail out melalui Bank Indonesia yang sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya tersebut,” ujarnya.

Satgas BLBI terus bekerja untuk mengejar piutang negara, namun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memuaskan, mengingat kompleksitas kasus dan banyaknya aset yang tersebar di berbagai tempat.

Hingga 5 September 2024, Satgas BLBI baru mengumpulkan Rp 38,88 triliun. Dana ini terdiri dari penerimana negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara Rp 1,84 triliun, sita atau penyerahan barang jaminan Rp 18,13 triliun.

Kemudian penguasaan aset properti Rp 9,21 triliun, penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah Rp 5,93 triliun, dan penyertaan modal negara atau PMN nontunai senilai Rp 3,77 triliun.

Capaian tersebut masih jauh dari target hak tagih negara sebesar Rp 110,45 triliun. Dengan angka tersebut, hak tagih negara yang masih tersisa dan harus dikumpulkan Satgas BLBI adalah sebesar Rp 71,65 triliun.

Bakal Diganti Pada Masa Pemerintahan Prabowo

Dalam perkembangannya, pemerintahan Prabowo Subianto ingin membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI sebagai pengganti Satgas BLBI. Hal ini sejalan dengan masa tugas Satgas BLBI yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyempaikan rencana pembentukan komite khusus itu dalam dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/9).

Untuk selanjutnya, pemerintahan baru bakal mengusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI. Rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

“Ini lebih kepada bentuknya. Karena tagihan negara tetap ada. Makanya kami usulkan dibentuk suatu komite tetap,” kata Rionald.

Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran Rp 10,25 miliar pada 2025 untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Kemudian untuk upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Anggaran juga dialokasikan untuk meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai kewajiban besar dan terafiliasi, seperti bantuan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Kemenkeu juga berencana akan menggelar pelatihan peningkatan kemampuan pelacakan aset para obligor dengan menggandeng pemerintah Amerika Serikat (AS).

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa secara bulanan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,03 persen pada Agustus 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024.

“Deflasi bulan ini lebih rendah dibanding Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat tahun ini,” kata Pudji dalam pemaparannya dipantau daring, Senin, 2 September 2024.

Kelompok pengeluaran yang paling berkontribusi terhadap deflasi bulanan ini adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan penurunan sebesar 0,52 persen yang menyumbang deflasi sebesar 0,15 persen.

"Saya tegaskan kembali bahwa fenomena deflasi empat bulan ini lebih ditunjukkan dari sisi supply, artinya masih terjadi di sisi penawaran. Jika hal ini kemudian (dipengaruhi) pada pendapatan masyarakat, maka kita perlu kaji lebih lanjut untuk bisa membuktikan asumsi tersebut," kata Pudji.

Pudji menambahkan bahwa fenomena deflasi selama empat bulan berturut-turut tahun ini bukanlah hal yang baru.

Setelah krisis finansial Asia tahun 1997, Indonesia pernah mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut, dari Maret hingga September 1999. Pada periode tersebut, deflasi terutama disebabkan oleh depresiasi nilai tukar dan penurunan harga beberapa jenis barang.

Periode deflasi lainnya terjadi antara Desember 2008 dan Januari 2009, selama krisis finansial global. Pada saat itu, deflasi dipicu oleh penurunan harga minyak dunia serta melemahnya permintaan domestik.

Krisis moneter 1998

Tahun 1997 bisa dianggap sebagai awal munculnya krisis moneter atau krismon 1998. Dimulai pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah terus merosot tajam dan mencapai titik terendah pada bulan berikutnya, September. Dalam waktu satu tahun, nilai rupiah yang awalnya berada di kisaran Rp 2.380 per dolar AS, mengalami penurunan hingga 600 persen.

Puncaknya terjadi pada bulan Juli 1998, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 16.650. Meski pada 31 Desember 1998 rupiah mulai pulih dan dihargai Rp 8.000 per dolar, hal ini tidak memberikan dampak signifikan karena ekonomi masyarakat sudah sangat terpuruk.

Selain merosotnya nilai rupiah dari 1997 hingga 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh lonjakan utang luar negeri sektor swasta. Pada Maret 1998, dari total utang sebesar 138 miliar dolar AS, sebanyak 72,5 miliar dolar AS merupakan utang swasta, di mana dua pertiga dari utang tersebut adalah utang jangka pendek yang harus dilunasi pada tahun yang sama.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia yang hanya sebesar 14,44 miliar dolar AS tidak cukup untuk membayar utang tersebut, apalagi beserta bunganya. Lonjakan utang luar negeri inilah yang menjadi salah satu penyebab utama tekanan berat pada perekonomian Indonesia.

Krisis ekonomi 2008

Dilansir dari ocbc.id, Krisis moneter tahun 2008 dianggap sebagai masalah ekonomi terburuk sejak Depresi Besar. Pasar saham Amerika Serikat mengalami penurunan tajam, dengan kerugian mencapai 8 triliun dolar AS selama periode 2007-2009. Krisis ini juga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat hingga mencapai 10 persen pada Oktober 2009.

Krisis ekonomi 2008 juga melemahkan kinerja pasar obligasi, dengan penurunan harga rata-rata mencapai puncaknya pada bulan Oktober, terkoreksi hingga 27,4 persen. Selain itu, harga surat utang Indonesia juga anjlok, dengan imbal hasil melonjak dari sekitar 10 persen menjadi 17 persen.

Untuk mengatasi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada Oktober 2008. Perppu 2/2008 memperketat peran Bank Indonesia sebagai lender of the last resort dengan memperluas jenis aset yang dapat dijadikan agunan oleh bank untuk mendapatkan pinjaman. Perppu 3/2008 memperkuat peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama krisis, dan Perppu 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menetapkan mekanisme, tata cara, dan koordinasi antar lembaga untuk mencegah serta mengatasi krisis.

SUKMA KANTHI NURANI I HENDRIK KHOIRUL MUHID I ILONA ESTHERINA

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi dalam empat bulan beruntun sejak Mei hingga Agustus 2024. Deflasi pada Mei 2024 tercatat 0,03% secara bulanan dan semakin dalam pada Juni menjadi 0,08%.

Deflasi pun semakin parah pada Juli 2024 yang mencapai 0,18%. Deflasi pun terus berlanjut pada Agustus 2024 namun kembali ke level 0,03% sama seperti bulan Mei.

Secara umum, deflasi adalah penurunan laju inflasi dalam waktu tertentu. Pada kondisi ini, harga barang dan jasa secara bersamaan mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan fenomena deflasi beruntun bukan pertama kali dialami Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi saat krisis ekonomi pada 1999 dan pada 2000 saat pandemi Covid-19.

“Setelah krisis finansial Asia, pada tahun 1999 Indonesia mengalami deflasi tujuh bulan berturut-turut selama Maret-September. Ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga barang beberapa jenis barang,” kata Pudji.

Tak hanya itu, periode deflasi lain juga terjadi saat krisis finansial global pada Desember 2008 hingga Januari 2009. Saat itu, deflasi terjadi karena penurunan harga minyak dunia dan permintaan domestik yang melemah.

Deflasi juga terjadi saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19 pada 2020. Kala itu, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut pada Juli-September 2020.

Pudji menyebut empat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian dari kelompok pakaian dan alas kaki, transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

“Dengan empat kelompok ini, mengindikasikan bahwa penurunan daya beli pada tahun 2020,” ujar Pudji.

Sementara pada tahun ini, Pudji menyebut fenomena deflasi beruntun karena dipengaruhi sisi penawaran. Deflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

“Biaya produksinya turun sehingga harga di tingkat konsumen juga ikut turun. Hal ini seiring adanya panen raya sehingga pasokan berlimpah sehingga harganya juga ikut turun,” kata Pudji.

Deflasi Beruntun Karena Pelemahan Daya Beli

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut deflasi yang terjadi pada empat bulan beruntun disebabkan oleh pelemahan daya beli. Huda menyebutnya sebagai efek domino dari pelemahan daya beli terutama, karena berkurangnya kelas menengah dan penurunan PMI manufaktur Indonesia.

“Bisa dibilang (deflasi 2024) hampir serupa dengan apa yang dialami pada 2008 dan 2009 kemudian saat pandemi mengalami deflasi. Tapi ini berbeda,” kata Huda.

Menurut Huda, deflasi pada tahun 2008-2009 dipengaruhi oleh faktor krisis global. Kemudian deflasi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pelemahan daya beli pada saat pandemi Covid-19.

Sementara pada tahun ini, kondisi deflasi justru sedikit berbeda dengan catatan histori sebelumnya. Saat ini, masyarakat dihadapkan beberapa kebijakan yang menekan daya beli dan tabungan masyarakat juga ikut terkuras.

“Waktu 2022, pemerintah seharusnya menjaga daya beli karena masih dalam masa pemulihan ekonomi, tapi ada kenaikan harga pertalite," kata dia.

Bahkan saat masa pemulihan, pemerintah justru mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kemudian pemerintah kembali berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Huda menilai, kebijakan tersebut membuat masyarakat makin waspada terhadap kenaikan pajak dan inflasi pada 2025. Hal ini menyebabkan permintaan barang dan jasa di masyarakat menurun terutama dari kelas menengah.

“Ini sangat berbahaya, kalau lihat data Bank Dunia, ada penurunan kelas menengah sehingga mereka rentan jatuh miskin," kata Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut saling berkaitan. Dimulai dengan pelemahan daya beli sehingga memicu deflasi selama empat bulan beruntun karena konsumsi makanan, minuman dan tembakau turun.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyinggung krisis moneter (krismon) dan krisis ekonomi 2008 ketika Indonesia mengalami deflasi selama 4 bulan beruntun sejak Mei 2024 hingga Agustus 2024.

Deflasi pada Mei 2024 tercatat 0,03 persen secara bulanan (month to month/mtm), semakin dalam di Juni 2024 sebesar 0,08 persen, dan tak lebih baik pada Juli 2024 yang menembus 0,18 persen. BPS mencatat deflasi mulai membaik pada Agustus 2024, yakni kembali ke level 0,03 persen mtm.

"Deflasi Agustus 2024 ini lebih rendah dibandingkan Juli 2024, dan merupakan deflasi keempat pada 2024," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

Pudji mengatakan sebenarnya fenomena deflasi berturut-turut bukanlah barang baru di Indonesia. Ia mencontohkan kasus serupa atau bahkan lebih parah pernah terjadi sebelumnya.

Ia mencontohkan kejadian serupa terjadi setidaknya pada tiga fase. Deflasi berturut-turut juga menjangkiti Indonesia pada 1999, 2008, dan 2020 lalu.

"Pada 1999 setelah krisis finansial Asia, Indonesia mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut selama Maret 1999-September 1999. Ini sebagai akibat depresiasi nilai tukar dan penurunan harga beberapa jenis barang," tuturnya.

"Periode deflasi lainnya terjadi pada Desember 2008 dan Januari 2009. Selama krisis finansial global, kemudian deflasi karena penurunan harga minyak dunia, dan juga permintaan domestik yang melemah," sambung Pudji soal deflasi pada saat krisis ekonomi global 2008.

Pudji mengatakan deflasi beruntun juga terjadi saat Indonesia mengalami covid-19 yang membuat daya beli masyarakat turun. Pada 2020 terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2020 hingga September 2020.

Ia merinci ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Ini meliputi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; transportasi; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

"Pada 2024 fenomenanya (deflasi) didukung sisi penawaran atau supply side. Andil deflasi disumbang karena penurunan harga pangan, seperti produk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan baik karena biaya produksinya yang turun sehingga harga di tingkat konsumen juga ikut turun," jelas Pudji.

"Ini juga karena seiring dengan adanya panen raya sehingga pasokannya berlimpah dan akibatnya harga juga ikut turun," imbuhnya.

BPS menegaskan deflasi 4 bulan sepanjang tahun ini lebih disebabkan dari sisi supply atau penawaran.

Pudji mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji lebih lanjut soal dampak deflasi tahun ini. Misalnya, apakah deflasi juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di subsektor pertanian, hortikultura, dan peternakan.

"Untuk menjaga daya beli, khususnya untuk konsumsi makanan, maka diduga rumah tangga akan menahan konsumsi non-makanannya. Sehingga seharusnya terlihat pada turunnya permintaan atau demand dari konsumsi non-makanan," prediksi BPS.

Khusus untuk deflasi di Agustus 2024, BPS mengklaim memang fenomena ini hampir selalu terjadi di bulan tersebut sepanjang lima tahun terakhir. Pengecualian terjadi pada Agustus 2021 yang mengalami inflasi.

Sedangkan komoditas utama penyumbang deflasi pada Agustus 2024 adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras. Masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar 0,08 persen, 0,03 persen, 0,03 persen, dan 0,02 persen.

KOMPAS.com - Ada banyak sekali dampak krisis moneter 1998. Krisis ekonomi 1998 di Indonesia adalah salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern negara ini.

Krisis ini tidak hanya menghancurkan ekonomi Indonesia, tetapi juga mengakibatkan perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial.

Krisis ekonomi 1998 merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997 di Thailand dan dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Krisis ini dipicu oleh kombinasi dari utang luar negeri yang tinggi, kebijakan ekonomi yang lemah pemerintah Indonesia, lemahnya perbankan, dan spekulasi mata uang. Bagaimana kronologi krisis moneter 1998?

Dampak krisis moneter 1998

Krisis moneter 1998 di Indonesia memiliki dampak yang luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Berikut adalah beberapa dampak utama dari krisis tersebut:

Dampak ekonomi

1. Devaluasi rupiah: Dampak krisis moneter 1998 paling terasa kala itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok dari sekitar 2.600 rupiah per dolar pada awal 1997 menjadi lebih dari 17.000 rupiah per dolar pada puncak krisis. Depresiasi ini mengakibatkan peningkatan tajam dalam harga barang-barang impor dan bahan baku, yang sebagian besar dibutuhkan oleh industri dalam negeri.
2. Inflasi tinggi: Inflasi melonjak hingga lebih dari 70 persen pada tahun 1998, mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan dan bahan bakar, meningkat drastis. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
3. Pengangguran dan kemiskinan: Dampak krisis moneter 1998 menyebabkan banyak perusahaan bangkrut atau mengurangi operasinya, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Tingkat pengangguran meningkat tajam, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melonjak secara signifikan.
4. Kebangkrutan perusahaan: Banyak perusahaan, terutama yang memiliki utang dalam mata uang asing, tidak mampu membayar utang mereka karena depresiasi rupiah, yang mengakibatkan gelombang kebangkrutan.
5. Sektor perbankan: Dampak krisis moneter 1998 adalah perbankan mengalami krisis likuiditas, dengan banyak bank yang ditutup atau diambil alih oleh pemerintah.
6. Penurunan pertumbuhan ekonomi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula kuat mengalami kontraksi tajam. Pada tahun 1998, PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,1 persen, yang merupakan penurunan terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Dampak Sosial

1. Penurunan kualitas hidup: Inflasi tinggi dan pengangguran menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Banyak keluarga terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, yang menyebabkan penurunan kualitas hidup.
2. Kerusuhan sosial: Dampak krisis moneter 1998 salah satunya memicu ketidakpuasan luas di masyarakat, yang berujung pada kerusuhan sosial, termasuk kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan kota-kota lainnya. Kerusuhan ini disertai dengan aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan properti.
3. Migrasi dan pengungsi ekonomi: Karena sulitnya kondisi ekonomi di perkotaan, banyak orang bermigrasi ke pedesaan atau daerah lain dalam upaya mencari kehidupan yang lebih baik. Beberapa kelompok minoritas juga menjadi korban kekerasan dan penganiayaan, yang memaksa mereka untuk mengungsi ke luar negeri.

Dampak Politik

1. Kejatuhan Soeharto: Krisis moneter 1998 memicu ketidakpuasan besar terhadap pemerintahan Soeharto, yang dianggap tidak mampu menangani krisis. Setelah tekanan dari berbagai kalangan, termasuk demonstrasi mahasiswa dan desakan internasional, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru.
2. Era reformasi: Pengunduran diri Soeharto menandai dimulainya era Reformasi, dengan berbagai perubahan politik besar-besaran, termasuk reformasi konstitusi, desentralisasi kekuasaan, dan pemilihan umum yang lebih demokratis. Reformasi ini membuka jalan bagi penguatan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia.
3. Reformasi di sektor ekonomi: Krisis memaksa Indonesia untuk melakukan reformasi besar di sektor ekonomi, termasuk restrukturisasi perbankan, penghapusan monopoli, dan liberalisasi pasar. Pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan keuangan untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Dampak krisis moneter 1998 paling ekstrem adalah anjloknya nilai tukar rupiah.

Dampak Internasional

1. Hubungan dengan IMF dan lembaga keuangan nternasional: Indonesia menerima bantuan dari IMF dan lembaga internasional lainnya sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Ini disertai dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk penghematan fiskal, privatisasi, dan reformasi struktural yang berpengaruh pada kebijakan ekonomi domestik.
2. Perubahan persepsi investor asing: Dampak krisis moneter 1998 yaitu turunnya kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Meskipun ada pemulihan ekonomi setelah krisis, diperlukan waktu yang cukup lama bagi Indonesia untuk memulihkan citra sebagai tempat yang aman dan stabil untuk investasi.

Krisis moneter 1998 di Indonesia tidak hanya menghancurkan ekonomi negara dalam jangka pendek, tetapi juga memicu perubahan sosial dan politik yang mendalam.

Sejumlah dampak krisis moneter 1998 masih terasa hingga kini, terutama dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan politik Indonesia pasca-Reformasi. Krisis ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya stabilitas makroekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesiapsiagaan menghadapi guncangan eksternal.

KOMPAS.com - Penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah besarnya utang luar negeri yang bersamaan dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar AS.

Mengutip Investopedia, dalam krisis moneter, harga aset mengalami penurunan tajam karena inflasi, bisnis dan konsumen rumah tangga tidak mampu membayar utang mereka, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas.

Krisis moneter sering dikaitkan dengan kepanikan atau penarikan besar-besaran uang yang disimpan bank, di mana investor menjual aset atau menarik uang dari rekening tabungan karena mereka takut nilai aset tersebut akan turun jika tetap disimpan di lembaga keuangan seperti perbankan.

SHUTTERSTOCK/INDZ Salah satu penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah fundamental ekonomi Indonesia yang tidak kuat. Kedua penyebab krisis moneter 1998 yakni banyak pengusaha swasta yang kala itu memiliki utang luar negeri yang jatuh tempo.

Penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, penyebab krisis moneter 1998 adalah kala itu pemerintah, BUMN, dan banyak perusahaan swasta memiliki utang luar negeri yang jatuh tempo.

Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah anjlok sangat signifikan. Akibatnya, banyak perusahaan kesulitan membayar utangnya karena pelaku usaha di Indonesia mendapatkan penghasilan dari rupiah, sementara utang harus dibayar dalam bentuk dollar AS.

Secara umum, penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah kombinasi dari beberapa faktor ekonomi dan politik yang saling memperkuat, namun beberapa penyebab utama yang paling signifikan adalah:

1. Utang luar negeri yang berlebihan

anyak perusahaan dan bank di Indonesia pada saat itu memiliki utang dalam dolar AS. Ketika krisis terjadi dan nilai rupiah anjlok, utang tersebut menjadi jauh lebih mahal dalam mata uang lokal, membuat banyak perusahaan kesulitan membayar utang mereka dan akhirnya bangkrut.

2. Spekulasi mata uang

Pada pertengahan 1997, terjadi serangan spekulatif terhadap mata uang di Asia Tenggara, termasuk rupiah. Para spekulan menjual rupiah secara besar-besaran dengan ekspektasi bahwa nilai tukarnya akan jatuh, dan hal ini mempercepat penurunan nilai mata uang.

3. Kelemahan fundamental ekonomi

Salah satu penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah negara ini mengalami defisit transaksi berjalan yang cukup besar, yang berarti negara tersebut mengimpor lebih banyak barang, jasa, dan modal daripada yang diekspornya. Ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain itu ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi asing, terutama investasi portofolio yang mudah berpindah. Ketika para investor mulai panik dan menarik investasinya, terjadi penurunan drastis pada cadangan devisa dan nilai tukar.

4. Ketidakstabilan politik

Penyebab krisis moneter 1998 adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Ketidakstabilan politik dan kekhawatiran tentang suksesi kepemimpinan di bawah Presiden Soeharto mengurangi kepercayaan investor.

Ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif juga memperburuk situasi.

Korupsi dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme): Maraknya korupsi dan praktik KKN dalam pemerintahan dan sektor bisnis menyebabkan inefisiensi ekonomi dan mengurangi kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

5. Krisis perbankan

Penyebab krisis moneter 1998 adalah krisis perbankan. Sebelum krisis, banyak bank di Indonesia memberikan kredit yang kurang hati-hati dan memiliki praktik manajemen risiko yang lemah.

Ketika krisis terjadi, banyak bank mengalami masalah likuiditas dan gagal memenuhi kewajiban mereka, yang semakin memperparah krisis moneter.

6. Krisis regional dan dampaknya

Salah satu penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah krisis moneter di Asia. Krisis dimulai di Thailand dengan runtuhnya mata uang Baht pada Juli 1997.

Krisis ini menyebar cepat ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia terkena dampaknya karena investor global mulai menarik modalnya dari seluruh kawasan, termasuk dari Indonesia.

Semua faktor ini saling berinteraksi, menyebabkan kehancuran nilai tukar rupiah, meningkatnya inflasi, kebangkrutan perusahaan, dan akhirnya krisis ekonomi yang meluas.

Krisis ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memicu perubahan politik besar, termasuk jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto pada Mei 1998.

Dampak krisis moneter

Keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 krisis moneter sangatlah buruk. Nilai tukar rupiah anjlok sangat tajam dan inflasi melambung sangat tinggi.

Keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 krisis moneter antara lain:

Devaluasi rupiah: Rupiah mengalami penurunan drastis dari sekitar 2.500 per dolar AS menjadi lebih dari 17.000 per dolar AS pada puncak krisis.

Inflasi tinggi: Keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 krisis moneter yaitu inflasi yang naik gila-gilaan. Tingkat inflasi melonjak, harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat tajam, dan banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.

Kebangkrutan dan pengangguran: Dampak krisis moneter adalah banyak perusahaan gulung tikar, menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, sektor perbankan juga runtuh, dengan banyak bank ditutup atau diambil alih oleh pemerintah.

Krisis sosial dan politik: Dampak krisis moneter menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, yang memicu demonstrasi besar-besaran. Akhirnya, pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun, menandai berakhirnya era Orde Baru.

Sebanyak 20 grup perusahaan mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai pembayar pajak terbesar di 2023. Dari jumlah itu, pembayar pajak terbesar di antaranya adalah Grup Djarum, Grup Adaro dan Grup Bayan Resource.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam malam apresiasi dan penghargaan kepada wajib pajak grup yang berkontribusi besar, pemangku kepenting dan media massa pendukung reformasi pajak. Acara ini digelar di Jakarta pada Jumat (26/7).

“Secara prinsip, yang kami lakukan malam ini adalah bagaimana kita mendudukkan diri dan menyamakan pemahaman bahwa pajak ada untuk negara, dikumpulkan pajak sepenuhnya untuk kepentingan negara, dan pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus digunakan oleh negara,” kata Suryo dalam keterangan resmi dikutip Senin (29/7).

Dalam kesempatan itu, Suryo juga menjelaskan perjalanan reformasi pajak. Perjalanan yang dimulai pada 1983 dan telah melewati berbagai fase penting terkait kondisi global, penerapan kebijakan perpajakan, hingga milestone penerimaan pajak.

"Kondisi global yang mewarnai perjalanan Dirjen Pajak di antaranya adalah krisis moneter pada tahun 1998 dan krisis global pada tahun 2008," kata Suryo.

Suryo menekankan, bahwa penerapan kebijakan perpajakan yang pernah diambil pemerintah antara lain Sunset Policy, Tax Amnesty, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) hingga yang terkini adalah pemadanan NIK dan NPWP.

Selain itu, Suryo juga menerangkan terkait pembangunan sistem administrasi perpajakan. Dia berharap sistem administrasi perpajakan tersebut dapat mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Daftar 20 Grup Pembayar Pajak Terbesar di 2023:

1. Grup Djarum - Robert Budi Hartono
2. Grup Adaro - Garibaldi Thohir
3. Grup Bayan Resource - Low Tuck Kwong
4. Grup Indofood - Anthoni Salim
5. Grup Sinarmas - Indra Widjaja
6. Grup Gudang Garam - Susilo Wonowidjojo
7. Grup Indika Energy - Hapsoro
8. Grup MedcoEnergi - Arifin Panigoro
9. Grup Musim Mas - Bachtiar Karim
10. Grup Wings - Eddy William Katuari
11. Grop Trakindo - Rachmat Mulyana Hamami
12. Grup Agung Sedayu - Susanto Kusumo
13. Grup CT Corp - Chairul Tanjung
14. Grup Harum Energy - Lawrence Barki
15. Grup Triputra - Ny. T.P. Racmat L. R. Imanto
16. PT Pertamina (Pesero)
17. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
18. PT Pupuk Indonesia (Persero)
19. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
20. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S Damanhuri, membeberkan alasan industri pesawat terbang tidak lanjut berkembang di Indonesia. Menurut dia, hal itu tak lepas dari sejarah perekonomian nasional yang sempat merasakan krisis moneter pada tahun 1997-1998 silam.

Didin menyebutkan, saat krisis moneter terjadi, Dana Moneter Internasional atau IMF menjadi pihak paling membantu negara dalam hal pemulihan perekonomian Indonesia. Namun, saat itu Indonesia tidak memiliki kedaulatan yang cukup atas penggunaan dana dari IMF.

"Kenapa industri pesawat terbang tidak berlanjut di Indonesia karena pada masa krisis moneter Indonesia tidak memiliki perekonomian yang baik, walaupun dapat bantuan dari IMF, indonesia tidak memiliki kuasa penuh dalam penggunaan dana tersebut, kondisi sedang sulit untuk memenuhi sandang ataupun pangan, sehingga industri pesawat terbang terhiraukan," kata Didin pada Kamis, 25 Juli 2024.

Pernyataan Didin disampaikan di saat memberikan penjelasannya dalam acara bedah buku bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" di Universitas Nasional yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hubungan Internasional pada Kamis, 25 Juli 2024.

Buku yang dibedah tersebut adalah karya Irma Indrayani sebagai hasil disertasi S-3 pada saat menempuh kuliah di Universitas Nasional.

Lebih jauh, Didin menjelaskan, bahwa sejak era reformasi hingga saat ini, industri pesawat terbang di Indonesia juga tidak terlihat berkembang.

Pasalnya, sejak BJ Habibie diangkat menjadi Presiden usai Soeharto lengser, menurut Didin, pakar keilmuan pesawat terbang secara tak langsung menjadi hilang.

Hal ini seiring dengan peralihan fokus BJ Habibie dari mengembangkan teknologi ke kebijakan lain, yakni untuk memakmurkan rakyat kembali pascakrisis moneter.

Walhasil, kata Didin, momen pengembangan industri pesawat terbang di Tanah Air menjadi terlewatkan. "Indonesia tidak hanya gagal dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, namun juga gagal dalam membangunkan kembali industri pesawat terbang pada eranya," ujarnya.

Acara diskusi bedah buku itu awalnya dibuka oleh Wakil Koordinator Program Doktoral Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Eddy Guridno.

"Saya dan guru besar Unas lainnya telah menjadi saksi bagaimana Ibu," kata Eddy.

Adapun dalam buku yang bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" Irma menerangkan bahkwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sarana transportasi yang dapat mendukung sirkulasi nasional untuk kelancaran distribusi barang dan jasa maupun mobilitas orang.

Atau dengan kata lain, menurut Irma, sirkulasi nasional yang terdiri atas transportasi, komunikasi, dan informasi memiliki posisi strategis terhadap kelancaran dan kelangsungan pembangunan nasional.

Di sisi lain, pada kenyataannya industri pesawat terbang jalan di tempat pada periode usai Orde Baru. "Pada Orde Baru, pembangunan industri pesawat terbang dijalankan oleh Soeharto, yang ia dikenal sebagai sosok yang kurang mempertimbangkan saran dari para teknokrat atau para pakar dibidangnya masing-masing," kata Irma yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional, seperti dikutip dari bukunya.

Kendati demikian, Irma menambahkan, pada era Soeharto, industri pesawat terbang ikut ditangani oleh BJ Habibie dan dapat mencapai puncaknya pada produksi prototype pesawat N250 di Paris Airshow pada tahun 1995.

Namun, usai Orde Baru, Indonesia mengalami krisis moneter pada 1998. Akibatnya, industri pesawat terbang tidak lagi menjadi prioritas negara karena minimnya dukungan dari berbagai pihak mulai dari kelompok elit, pemerintah, maupun para teknokrat.