Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya akan mengikuti jadwal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Polri di DPR.

Menurut Listyo, pembahasan revisi UU tersebut adalah usulan dari DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memposisikan diri untuk mengikuti jadwalnya saja.

Hal ini dia sampaikan langsung kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Saya kira kalau rencana UU Polri kan inisiasi dari rekan-rekan [Komisi III] mitra di DPR. Jadi kita tentunya dalam posisi yang mengikuti apa yang menjadi jadwal dan agenda dari teman-teman mitra,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai RUU apa saja yang akan diusulkan pihaknya dalam Prolegnas 2025-2029, termasuk nasib revisi UU Polri.

Dia hanya mengatakan karena waktunya sudah mendesak, ada kemungkinan revisi UU Polri akan masuk sidang setelah Januari 2025.

“Menyikapinya [revisi UU Polri] kan ini waktunya mepet. Mungkin [revisi UU Polri] masuk sidang yang setelah Januari,” ujarnya di Gedung DPR RI, pada Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Baleg DPR periode 2019-2024 menyatakan pembahasan revisi UU TNI dan Polri diputuskan batal untuk periode tersebut.

Pada periode itu, Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri. Dia menyebut pembahasan revisi UU ini bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

“Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto setelah kegiatan retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Dalam arahannya yang disampaikan melalui video conference, Kapolri memerintahkan seluruh jajaran di tingkat Mabes, Polda, hingga Polres untuk mendukung Asta Cita Presiden RI serta program-program pemerintah lainnya.

"Segera menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai arahan Presiden," kata Listyo Sigit dalam keterangan resmi pada Selasa (29/10/2024).

Sigit juga memerintahkan seluruh jajaran untuk fokus pada pencegahan kebocoran keuangan negara serta penegakan hukum tegas terhadap kasus judi online, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.

Ia menegaskan, Polri akan memberikan reward and punishment bagi anggota yang berprestasi dalam pengungkapan kasus dan melakukan evaluasi bagi yang tidak.

“Petakan jalur masuk narkoba dan lakukan penindakan tegas terhadap berbagai modus baru, termasuk kampung-kampung narkoba yang dikendalikan dari lapas,” ujar Sigit.

Ia menekankan, pemberantasan narkoba harus komprehensif, termasuk bagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan.

“Bagi anggota yang menggunakan, lakukan pembinaan rohani dan pelatihan disiplin, dan jika berulang, jangan ragu pecat,” tegas Sigit.

Dalam mendukung program swasembada pangan, Sigit menyatakan bahwa Polri akan merekrut ahli pertanian dan ahli gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus, dengan kolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

Langkah ini bertujuan untuk mempercepat program ketahanan pangan nasional serta mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

Sigit juga memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan importasi ilegal yang marak.

“Berikan efek kejut dengan penegakan hukum besar terhadap pelaku impor ilegal," tambahnya.

Dia menambahkan, modus seperti pergeseran HS code, penyalahgunaan fasilitas KITE, serta jalur impor ilegal harus segera ditindak.

Dalam rangka mencegah kebocoran keuangan negara, yang menjadi target Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, Sigit menyatakan Polri akan mendukung melalui pengawasan dan penegakan hukum.

“Peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara dan mengawasi penggunaan anggaran,” ujarnya.

Sebelum menutup arahannya, Sigit meminta seluruh jajaran untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana judi online.

Ia memerintahkan penelusuran aset yang terkait perjudian serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memblokir situs dan rekening terkait.

“Capital outflow akibat kejahatan seperti judi online, pinjaman online ilegal, penyelundupan, impor-ekspor ilegal, narkoba, dan korupsi harus benar-benar diberantas agar bangsa kita tidak dirugikan,” tutup Sigit.

Sosok yang akan menggantikan posisi Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri belum diputuskan. As SDM Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Masih menunggu dulu (keputusan Kapolri)" kata dia kepada wartawan pada Senin (21/10).

Dedi juga belum menyebut kriteria sosok yang akan menggantikan posisi Agus. Namun, menurut dia, sosok perwira tinggi yang akan menggantikan Agus sebagai Wakapolri bakal ditunjuk langsung oleh Listyo.

"Betul (dipilih langsung oleh Kapolri)" ujar dia.

Sebelumnya, Presiden, Prabowo Subianto, telah menunjuk Agus sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus resmi dilantik hari ini. Agus pun mengaku sudah mengundurkan diri dari institusi Polri.

"Sudah (mundur dari Polri)" ujar Agus kepada wartawan di Istana Negara.

Agus juga memastikan dirinya pensiun dini atas permintaan sendiri. Sebab, jabatannya sebagai Wakapolri baru akan berakhir dua tahun lagi.

"Pensiun atas permintaan sendiri," singkat Agus.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mengimbau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar Korps Pemberantasan (Kortas) Korupsi Polri tidak tumpang tindih dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik menilai pembentukan Kortas Korupsi Polri tersebut merupakan bukti keseriusan Polri di dalam memberantas perkara tindak pidana korupsi.Maka dari itu, Kortas Korupsi Polri langsung berada di bawah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Ini sebenarnya langkah positif terobosan baru pemberantasan korupsi dan perlu diingat perlu adanya sinergi yang harmoni antara KPK dan Korps Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri ini," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/10).

Selain itu, menurut Malik, sinergi antara Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung diperlukan juga untuk menepis kekhawatiran adanyamisseddalam kewenangan penegakan hukum kasus rasuah ini.

"Sinergi dilakukan agar ke depan dalam penegakan hukum kasus korupsi tidak terjadi hal dikhawatirkan, sepertimissedkewenangan,” katanya.

Menurutnya, diperlukan sinergitas antara Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung, mengingat modus kejahatan kasus korupsi terus berkembang sampai saat ini.

"KPK dan Kortas Tipikor Polri ini adalah bentuk keseriusan para aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi," ujar Malik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya bakal memantau pergerakan kelompok yang akan melakukan aksi pada pelantikan Presiden dan Wapres terpilihPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Minggu (18/10/2024).

Hanya saja, Listyo tidak menjelaskan secara detail terkait aksi yang bakal dilancarkan oleh kelompok yang disebutkannya itu.

"Ada yang ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan termasuk mungkin mendoakan. Di sisi lain juga ada kelompok kelompok yang kita pantau yang akan melaksanakan kegiatan aksi," ujar Listyo di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Oleh karena itu, Listyo memerintahkan agar seluruh jajarannya dapat melakukan upaya untuk memitigasi ancaman yang ada terkait pelantikan Prabowo-Gibran.

Selain itu, Kapolri juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan 15.000 yang tersebar dalam delapan satuan tugas, termasuk preemtif hingga preventif dalam acara pelantikan itu.

"Jadi untuk total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan, kurang lebih 15.000," pungkasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa prajurit yang diterjunkan dalam pengamanan agenda pelantikan itu mencapai 100.000 personel.

Pasukan itu terdiri dari Satgas Pamwil Jakarta atau Kodam Jaya, Satgas PAM VVIP (Paspampres), Satgas Passus, Satgas Udara, Laut, Siber hingga Intel.

"Ya jadi semua kita kerahkan untuk pengamanan khususnya VVIP untuk ring 1 dari paspampres lengkap dengan sniper dan anti-drone dan ring 2, 3 pasukan TNI dan kepolisian," tutur Agus.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan tiga direktorat baru dalam Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) atau 'KPK' versi Polri.

Dia merincikan tiga direktorat baru di Kortastipidkor, yakni pencegahan, penyelidikan-penyidikan serta penelusuran dan pengamanan aset.

"Di dalam konteks ini ditambahkan direktorat pencegahan, kemudian direktorat penyidikan dan direktorat penelusuran dan pengamanan aset," ujarnya di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Kemudian, Mantan Kabareskrim itu menyatakan bahwa pembentukan korps baru ini merupakan upaya Polri untuk mengoptimalkan pemberantasan tipikor di Tanah Air.

Dia juga menekankan bahwa Kortastipidkor ini nantinya bakal berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Kortastipidkor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Korps yang tadinya tergabung dalam satuan Bareskrim Polri itu dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Selain Agus, penghargaan ini juga dianugerahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pemberian ini merupakan wujud antara sinergitas TNI dan Polri.

"Bapak Kapolri menyerahkan Bintang Bhayangkara Utama kepada Panglima TNI, kemudian kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dia menambahkan, sinergitas ini dibangun dalam rangka untuk terus menjaga keamanan ketertiban dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia maju.

Sebagai catatan, berbagai sinergitas TNI – Polri terjalin mulai dari pengamanan arus mudik, pengembangan pendidikan kedinasan hingga pembebasan Pilot Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera KKB di Papua.

"Bapak Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan atas sinergitas yang terbangun selama ini dari mulai level terbawah yang tingkat Polsek, kemudian tingkat Polda, kemudian tingkat Polres dan Kodim, dan seluruh jajaran yang ada di wilayah, dan juga di tingkat pusat yaitu Mabes Polri," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bintang Bhayangkara Utama juga merupakan tanda kehormatan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Penghargaan ini ditujukan untuk menghormati jasa seseorang memajukan dan mengembangkan Polri.

Adapun, Bintang Kehormatan Bhayangkara dibagi menjadi tiga tingkatan. Perinciannya, Bintang Bhayangkara Utama merupakan kelas tertinggi disusul Bhayangkara Pratama dan Bhayangkara Nararya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan terhadap 309 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).

Dari jumlah tersebut Kapolri telah menunjuk empat Kapolda dan Wakapolda. Mutasi dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi ini bertujuan untuk pembinaan karir untuk perkembangan organisasi dan pelayanan keamanan masyarakat.

"Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area," ujar Trunoyudo dalam siaran pers, Sabtu (23/9/2024) malam.

Sejumlah Kapolda yang dimutasi itu di antaranya Kapolda Sumatera Selatan kini dijabat Irjen Andi Rian R Djajadi yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, posisi yang ditinggalkan oleh Andi Rian, saat ini dijabat oleh Irjen Yudhiawan Wibisono selaku Kapolda Sulawesi Utara. Sementara kursi Kapolda Sulawesi Utara kini dijabat oleh Irjen Roycke Harry Langie sebelumnya menjabat Kakorbinmas Baharkam Polri.

Selain itu, Kapolda Nusa Tenggara Barat juga kini dijabat oleh Irjen Hadi Gunawan yang menanggalkan jabatannya sebagai Koorsahli Kapolri.

Adapun, Kapolri Listyo juga telah mempromosikan sejumlah Wakapolda di empat daerah. Perinciannya, Wakapolda Jawa Timur Kombes Pasma Royce; Wakapolda Jawa Barat Kombes Wibowo; Wakapolda Bali Brigjen I Komang Sandi Arsana; dan Wakapolda Babel Brigjen Tony Harsono.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit membentuk direktorat baru yakni Direktorat Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPA), serta Direktorat Reserse Siber (Dirressiber) di delapan polda.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO akan dijabat oleh Brigjen Desy Andriani yang sebelumnya menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tk1 SSDM Polri.

"Ini merupakan komitmen bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan dengan resmi membentuk Direktorat PPA dan PPO dan menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Dirtipid PPA dan PPO," kata Trunoyudo dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024) malam.

Sementara itu, kaya Trunoyudo, Kapolri juga resmi menunjuk delapan perwira menengah untuk menduduki jabatan sebagai Dirresiber di delapan polda.

Pembentukan Dirresiber ini sebagai respons Polri untuk memberantas kejahatan siber di Tanah Air.

Adapun, mutasi Dirresiber ini tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024.

Berikut 8 Dirresiber yang ditunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit:

1. AKBP Doni Satria Sembiring, Kasubbagopsnal Dittipidsiber Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirressiber Polda Sumatera Utara (Sumut)
2. Kombes Setyo K Heriyanto, Dirreskrimsus Polda Kalimantan Tengah diangkat sebagai Dirressiber Polda Metro Jaya
3. AKBP Resza Ramadiansyah, Kasubbagrenmin Dittipidsiber Bareskrim diangkat sebagai Dirresiber Polda Jawa Barat
4. Kombes Himawan Sutanto Saragoh, Dirpolairud Polda Bangka Belitung diangkat sebagai Dirressiber Polda Jawa Tengah
5. Kombers R Bagoes Wibisono Handoyo, Pengawas Penyidikan Madya Tingkat III Bareskrim Polri diangkat sebagai Dirressiber Polda Jawa Timur
6. AKBP Ranefli Dian Candra Wadireskrimsus Polda Bali diangkat sebagai Dirressiber Polda Bali
7. AKBP Taufik Sugih Adhadi Kasubbagprogar Bagren Rorenmin Bareskrim Polri diangkat sebagai Dirressiber Polda Sulteng
8. AKBP Syansyrujak Wadirreskrimum Polda Papua diangkat sebagai Dirressiber Polda Papua.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketum PDIP, Megawati, menyinggung kenaikan pangkat Listyo Sigit Prabowo yang melompati 5 angkatan.

Menurut Megawati, hal-hal semacam itu akan berpotensi merusak tatanan pemilihan Kapolri.

“Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Kayak Pak Sigit kalau supaya tahu berapa yang dilewati? Lima. Kalau enggak percaya tanya gitu aja, lima angkatan,” kata Megawati.

Ketum PDIP itu kemudian menyinggung soal asas keadilan. Sebab semestinya, pemilihan Kapolri dilakukan sebagaimana mestinya.

Megawati juga merasa kasihan kepada orang-orang kompeten lainnya yang sudah lama menunggu, akan tetapi pemilihan Kapolri pada akhirnya tidak sesuai dengan tatanan yang berlaku.

"Bayangkan, lah yang ini (lima) apa enggak mikir ya dalam batinnnya. Nah itu perikemanusiaan tahu adik-adik. Iya dong, itu keadilan. Bayangkan orang udah nunggu, nunggu, tahu-tahu ciung tek (yang diangkat angkatan bawahnya),” ujarnya lagi.

Megawati mengatakan bahwa pernyataannya ini diharapkan tidak membuat Listyo Sigit Prabowo marah.

Sebab yang dia inginkan hanyalah semua pihak mengikuti aturan yang berlaku.

Anak proklamator RI itu juga menyampaikan bahwa sudah lama ingin bertemu Kapolri, namun hingga saat ini keinginan tersebut belum juga terwujud.

“Saya sudah bilang mau ketemu Kapolri saja, sampe hari ini saja enggak diterima, ya biarin dah,” ujarnya menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPR RI mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar tidak hanya menangani kasus yang viral di media sosial saja.

Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menegaskan penegakan kasus yang tengah ditangani oleh Polri harus sama dan tidak boleh tebang pilih, misalnya karena viral.

Menurutnya, beberapa kasus yang menjadi korbannya adalah orang tidak mampu juga harus mendapatkan perhatian dari Polri.

"Polisi juga harus gerak cepat. Terutama dalam menangani kasus bagi rakyat kecil yang tidak memiliki privilage," tuturnya di Jakarta, Kamis (15/8).

Selain itu, dia juga menyindir Polri terkait fenomenano viral no justiceseperti yang telah disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani beberapa waktu lalu.

Dia berpandangan bahwa penanganan kasus yang cepat merupakan hak setiap korban, bukan hak istimewa bergantung pada perhatian media atau publik.

"Aparat penegak hukum dan Pemerintah harus memastikan bahwa semua kasus ditangani dengan respons yang konsisten dan adil, tanpa menunggu viral," katanya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. Langkah ini sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia tanah.

Kerja sama ini diteken selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan pada April 2024 lalu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, sengketa menjadi salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik, termasuk konflik pertanahan yang disebabkan atau dimotori oleh oknum mafia tanah.

"Banyak yang menjadi korban mafia tanah. Belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigit dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda," kata AHY, dalam sambutannya di acara Penandatanganan PKS sekaligus Pembukaan Sosialisasi Permen ATR/BPN 15/2024 di Kemayoran, Jakarta, Senin (5/8/2024).

AHY berharap, dengan adanya perjanjian kerja sama ini, akan semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, dan semangat untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Hal ini juga turut menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Senada, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan sengketa tanah menjadi masalah yang berlarut-larut bahkan hingga mengganggu investasi. Padahal, di Indonesia sendiri Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 telah dengan jelas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Tapi pada saat negara mau menggunakan tanah saja berhadapan dengan mafia tanah. Oleh karena itu tentunya kita sepakat bahwa harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah, sehingga ke depan masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan 'mafia tanah' ini kemudian bisa kita berikan kepastian dan hukum," kata Listyo, dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, menurutnya masalah mafia tanah ini juga telah mengganggu masuknya investasi di Indonesia. Dalam hal ini, tidak jarang investor yang masuk pada akhirnya terkendala dengan masalah pertanahan. Karena itulah, menurut Listyo hal ini menjadi PR bersama agar Indonesia betul-betul bisa bersaing dalam hal investasi.

"Tentunya yang dimaksud dengan mafia tanah, di situ ada hukumnya, di situ ada persengkongkolan, di situ ada pemain-pemainnya. Jadi saya mendukung tentunya Bapak Menteri(AHY) dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah ya kita lakukan penegahan hukum. Jadi kalau istilah saya tambahannya dari gebuk mafia tanah sampai tuntas dan kita dukung," ujarnya.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ATR/BPN dan Polri dengan Nomor 1/PKS-800.HK.02.01/VIII/2024 dan Nomor PKS/48/VIII/2024, tentang Pencegahan Penanganan dan Penegakan Hukum Mafia Pertanahan. Keduanya ditandatangani oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono dan Kabareskrim Polri Wahyu Widada

Kerja sama ini meliputi: (a) pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi; (b) pembentukan satuan tugas Penanganan dan penyelesaian mafia Pertanahan; (c) penegakan dan penanganan terhadap mafia Pertanahan; (d) penegakan hukum peningkatan kapasitas; (e) pemanfaatan sumber daya manusia; dan (f) pemanfaatan sarana prasarana.

PKS ini disosialisasikan oleh para pihak kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. PKS ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.