Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, daya beli masyarakat yang cukup solid dan kinerja ekspor yang stabil menjadi fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen (yoy). Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia jika dilihat dari sisi pengeluaran atau permintaan agregat dan produksi tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

“Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024. Sedangkan kalau kita lihat investment, pembentukan modal domestik brutonya PMTB, ini tumbuhnya sebetulnya lebih baik dan lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 5,15 persen,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,9 persen didorong oleh aktivitas nonprimer seperti hotel, transportasi, dan komunikasi. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih resiliens.

Pemerintah sendiri mencatatkan kontribusi yang cukup signifikan melalui belanja pemerintah yang tumbuh sebesar 4,62 persen. Sri Mulyani menilai, belanja pemerintah pusat yang meningkat sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu turut mendorong perekonomian pada kuartal III tahun ini.

Kemudian, sektor ekspor juga menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan 9,09 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama seperti China, yang juga mencatatkan pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan.

Meskipun demikian, Menkeu memberikan catatan untuk tetap waspada terharap peningkatan impor yang menembus double digit mencapai 11,47 persen pada periode yang sama, yang berpotensi memberi tekanan pada neraca perdagangan.

“Kita juga mewaspadai impor kita tumbuhnya double digit di 11,47 persen. Ini mungkin yang perlu karena kalau ekspor minus impor dalam hal ini importnya adalah 20 persen terhadap GDP kita tapi itu faktor negatif. Tentu kita perlu untuk menjaga terutama nanti untuk trade account kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu memaparkan dari sisi produksi, sektor manufaktur mengalami perbaikan dengan pertumbuhan 4,72 persen pada kuartal III 2024, lebih kuat dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,89 persen dan 4,64 persen.

Industri logam dasar menjadi kontributor utama pertumbuhan manufaktur yakni sebesar 12,4 persen, diikuti dengan industri elektronik 7,3 persen, dan industri makanan dan minuman (mamin) sebesar 5,8 persen.

Sementara, sektor manufaktur padat karya juga menjadi salah satu motor pertumbuhan yang penting, terutama di tengah tantangan perekonomian global yang semakin intens.

Sri Mulyani mengatakan, sektor manufaktur padat karya dan sektor perdagangan akan terus menjadi perhatian pemerintah, mengingat pentingnya kedua sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung daya saing Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, ia menilai bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat melambat di angka 4,95 persen, namun kinerja fundamental tetap kuat.

Pemerintah akan terus menjaga agar kebijakan fiskal mendukung stabilitas perekonomian, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti persaingan dagang antarnegara dan tekanan pada neraca perdagangan.

"Ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, dalam hal ini bagi Presiden Prabowo yang telah menyampaikan kepada para menteri untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dari sektor manufaktur maupun dari sisi perkembangan trade antar negara ini," imbuh Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia bertahan di zona merah pada bulan Oktober 2024. Laporan S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober atau sama dengan bulan September.

Indeks manufaktur nasional ini mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut atau berada di bawah level 50 sejak bulan Juli 2024. S&P Global mencatat sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal pada pengoperasian selama bulan Oktober.

Penurunan permintaan pasar juga dicatat oleh panelis, dengan kemampuan membeli di antara klien yang semakin turun. Hal ini biasa terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor selama delapan bulan berturut-turut.

"Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada bulan Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak bulan September. Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Jumat (1/11/2024).

Kondisi bisnis yang lesu mendorong perusahaan mengurangi jajaran stafnya di pabrik rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir. Lalu penumpukan pekerjaan turun selama lima bulan berturut-turut, dengan penurunan tercepat sejak bulan Januari 2021.

Perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan mereka, namun membuat inventaris barang naik karena permintaan pasar yang turun selama empat bulan berturut-turut.

Sementara itu, inflasi biaya turun pada bulan Oktober hingga posisi terendah sejak bulan Agustus 2023. Ketika harga naik, hal ini dikaitkan dengan kasus tantangan panen yang menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan pangan.

Tingkat inflasi secara keseluruhan masih besar dan mendorong perusahaan menaikkan biaya, meski hanya marginal dan pada laju di bawah rata-rata. Terakhir, kepercayaan diri terhadap masa mendatang bertahan positif karena perusahaan berharap kondisi pasar stabil dan ketidakpastian geopolitik berkurang pada bulan-bulan mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Indonesia dan China menyepakati kerja sama pendirian perusahaan patungan (joint venture) manufaktur sel baterai (battery cell) kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.

"Harapannya, pada tahun 2027 kita sudah bisa melihat hasil joint venture yang pada hari ini ditandatangani, yaitu battery cell," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia (RI) Kartika Wirjoatmodjo yang turut menyaksikan penandatanganan kerja sama.

Kerja sama tersebut terjalin antara PT Industri Baterai Indonesia (IBC), perusahaan investment holding milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang new energy material, dengan CBL International Development yang merupakan unit bisnis Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), raksasa produsen baterai asal China.

Penandatanganan perjanjian sementara (interim agreement) dan akta pendirian perusahaan patungan itu berlangsung di Jakarta pada Rabu (16/10).

Kemitraan dalam proyek ini akan mencakup manufaktur material baterai, manufaktur sel baterai, dan daur ulang baterai. IBC berharap kerja sama ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan baterai EV dunia.

Pabrik baterai ini berlokasi di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pengembangan proyek ini akan dilakukan secara bertahap dengan rencana investasi senilai 1,18 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.516) dan mencapai total kapasitas produksi 15 gigawatt-jam (GWh) per tahun.

IBC pada awal bulan ini juga telah menjalin kemitraan dengan dua perusahaan baterai asal China lainnya, yakni Nuode New Materials dan China Hualong International Construction Corporation (Sinoron), untuk hilirisasi tembaga sebagai bahan baku baterai EV.

Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Kita juga harus cepat, agile dan adaptif dalam mengeksekusi proyek ini

Jakarta (ANTARA) - PT Industri Baterai Indonesia atau Industry Battery Corporation (IBC) melakukan penandatanganan interim agreement dan akta pendirian perusahaan patungan manufaktur sel baterai dengan CBL International Development Pte Ltd.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan IBC dapat menjadi pemain utama yang mampu mengundang investor dan mitra untuk masuk pada pasar atau industri baterai.

"Kita juga harus cepat, agile dan adaptif dalam mengeksekusi proyek ini. Kita harus mengamati perubahan teknologi yang muncul di bidang kendaraan listrik, sehingga kita dapat menjadi lebih kompetitif," ujar Kartika melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Kerja sama ini merupakan upaya strategis IBC dalam mendorong program hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai terintegrasi serta dalam rangka mengembangkan rantai pasok baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga ke hilir.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci baterai di pasar global. Dalam kerja sama ini, IBC terlibat dalam rantai nilai di segmen hilir, antara lain manufaktur baterai material, manufaktur sel baterai, dan daur ulang baterai.

Direktur Utama IBC Toto Nugroho mengatakan proyek manufaktur sel baterai saat ini telah memasuki tahap awal dan berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

"Melalui upaya bersama, IBC dan CBL ingin mengembangkan proyek ini secara bertahap dengan tujuan untuk menginvestasikan sejumlah total 1,18 miliar dolar AS dan mencapai total kapasitas produksi 15 GWh per tahun, yang akan cukup untuk memenuhi permintaan domestik dan global," kata Toto.

Sementara itu, General Manager of International Business Manufacturing Operations of CATL Gordon An menyebut pabrik baterai merupakan komponen kunci dalam membangun rantai dan ekosistem industri kendaraan listrik dan baterai listrik di Indonesia.

"Kami bersedia untuk secara aktif memanfaatkan kelebihan kami dalam inovasi teknologi dan manufaktur, dan berharap dapat bekerjasama dengan mitra kami di Indonesia untuk mendukung pengembangan upaya elektrifikasi di Indonesia," ujar Gordon.

Dengan mempertimbangkan potensi cadangan nikel Indonesia, proyek ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global baterai kendaraan listrik .

Selain itu, proyek ini diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia seperti menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing dan meningkatkan kapasitas industri energi terbarukan di Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

PT Industri Baterai Indonesia atau Industry Battery Corporation (IBC) melakukan Penandatanganan Interim Agreement dan Akta Pendirian Perusahaan Patungan Manufaktur Sel Baterai dengan CBL International Development Pte. Ltd, unit bisnis CATL, perusahaan baterai kendaraan listrik terbesar di dunia.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. IBC merupakan perusahaan investment holding yang bergerak di bidang new energy materials melalui pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan baterai energy storage system secara terintegrasi.

Kerja sama ini merupakan upaya strategis IBC dalam mendorong program hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai terintegrasi serta dalam rangka mengembangkan rantai pasok baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga ke hilir.

Direktur Utama IBC, Toto Nugroho menyampaikan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci baterai di pasar global. Dalam kerja sama ini, IBC terlibat dalam rantai nilai di segmen hilir antara lain, pertama Manufaktur Baterai Material, kedua Manufaktur Sel baterai dan ketiga Daur Ulang Baterai.

"Hari ini kami melaporkan bahwa JV 5 kami, Proyek Manufaktur Battery Cell saat ini telah memasuki tahap awal dan berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Melalui upaya bersama, IBC dan CBL ingin mengembangkan proyek ini secara bertahap dengan tujuan untuk menginvestasikan sejumlah total US$ 1,18 miliar dan mencapai total kapasitas produksi 15 GWh per tahun, yang akan cukup untuk memenuhi permintaan domestik dan global," kata dia dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

General Manager of International Business Manufacturing Operations of CATL, Gordon An menyebutkan proyek pabrik baterai merupakan komponen kunci dalam membangun rantai dan ekosistem industri kendaraan listrik dan baterai listrik di Indonesia.

"Kami bersedia untuk secara aktif memanfaatkan kelebihan kami dalam inovasi teknologi dan manufaktur, dan berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami di Indonesia untuk mendukung pengembangan upaya elektrifikasi di Indonesia," jelasnya.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa IBC dapat menjadi pemain utama yang mampu mengundang investor dan mitra untuk masuk pada market/ industri baterai, yang lebih terdepan daripada global player lain pada industri baterai. Kita juga harus cepat, agile dan adaptif dalam mengeksekusi proyek ini.

"Kita harus mengamati perubahan teknologi yang muncul di bidang kendaraan listrik sehingga kita dapat menjadi lebih kompetitif. Harapannya, pada tahun 2027 kita sudah bisa melihat hasil JV yang pada hari ini ditandatangani yaitu batterycell," kata pria yang akrab disapa Tiko.

Dengan mempertimbangkan potensi cadangan nikel Indonesia, Project Dragon diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global baterai kendaraan listrik.

Selain itu, proyek ini diharapkan pula mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia seperti menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing dan meningkatkan kapasitas industri energi terbarukan di Indonesia.

Proyek ini juga tidak diragukan lagi akan mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2060. Melalui kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah, BUMN, dan mitra internasional, Indonesia bergerak menuju masa depan yang mandiri dalam energi yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan strategi industrialisasi terfokus menjadi kunci utama untuk menyelamatkan industri manufaktur Indonesia.

Dalam Seminar Nasional Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia di Jakarta, Rabu, Amalia menjelaskan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun sejak 2002. Padahal, saat itu manufaktur menyumbang andil hingga 32 persen terhadap PDB. Sementara data terakhir 2023 menunjukkan kontribusi manufaktur hanya sebesar 18,67 persen.

“Kalau kita mau meningkatkan kontribusi manufaktur, maka sektor ini harus tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang ingin kami tempuh adalah industrialisasi yang kuat dan terfokus,” ujar Amalia.

Bappenas memilih industrialisasi menjadi solusi tulang punggung ekonomi lantaran bisa meningkatkan produktivitas, memberikan efek berganda (multiplier effect), serta lapangan kerja yang berkualitas.

Namun, menggenjot industrialisasi saja dinilai tidak cukup. Perlu ada strategi kebijakan selektif agar target lebih jelas dan terukur. “Kita tidak bisa bermain dengan kebijakan yang sasarannya luas. Kita harus contoh negara lain yang selektif, yakni dengan industrialisasi terfokus agar targetnya lebih jelas,” paparnya.

Untuk strategi jangka panjang, Bappenas memilih enam sektor yang menjadi sasaran utama industrialisasi.

Pertama, industri berbasis sumber daya alam (SDA) yang di antaranya mencakup agro (pertanian, perkebunan, dan kehutanan), hilirisasi tambang, serta sumber daya laut.

Kedua, industri dasar yang mencakup kimia dan logam. Ketiga, industri barang konsumsi berkelanjutan, di antaranya makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki.

Keempat, industri berbasis inovasi dan riset, seperti ekonomi biru. Kelima, industri berteknologi menengah tinggi, di antaranya perkapalan, kedirgantaraan, otomotif dan alat angkut, alat kesehatan, kimia dan farmasi, mesin dan perlengkapan, elektronik, serta digital.

Terakhir, industri kreatif yang mencakup film, animasi, dan seni visual; seni, budaya, dan kerajinan; pengembangan dan aplikasi gim; serta kuliner.

Adapun untuk industrialisasi di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tepatnya periode jangka menengah 2025-2029, Bappenas mengerucutkan sasarannya terhadap industri SDA unggulan, jasa industri, industri padat karya terampil, industri dasar, serta industri padat teknologi inovasi.

Seperti diketahui, hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu misi Asta Cita Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun, Presiden Jokowi dinilai seharusnya bisa meningkatkan ekspor alas kaki hingga dua kali lipat.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan lndonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menuturkan selama sepuluh tahun ekspor alas kaki lndonesia meningkat mencapai 64,5 persen.

"Meskipun seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat", ujar Eddy dalam keteranganya, Selasa (15/10).

Eddy juga tidak menampik capaian pertumbuhan ekspor alas kaki yang tidak sesuai dengan ekspektasinya itu dipengaruhi pandemi Covid-19 serta penurunan demand global market.

Padahal, berdasarkan catatannya, ekspor alas kaki pada tahun 2022 mencapai USD 7,7 miliar atau tumbuh 88 persen dibanding tahun 2014, awal Jokowi menjabat.

Lebih lanjut Eddy menjelaskan, peningkatan ekspor dua kali lipat juga akan tercapai jika tidak ada perang Rusia dan Ukraina pada pertengahan 2022.

"Sebab konflik ini menyebabkan terjadinya penurunan global demand," katanya.

Awal pemerintahan Prabowo, Eddy memproyeksikan ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

Estimasi Aprisindo pada tahun 2024 ekspor akan mencapai USD 6,7 miliar atau tumbuh 5 persen dibandingkan tahun 2023.

Meski demikian, Eddy juga merespons positif terhadap beberapa kebijakan Jokowi yang berpihak pada sektor alas kaki, seperti Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan.

Menurut dia, beleid ini memberikan jaminan keterukuran kenaikan upah minimum karena telah ditetapkan dalam sebuah formula perhitungan.

Dia juga mensyukuri pembangunan Tol Trans Jawa juga membuat waktu tempuh antar daerah di Jawa bisa lebih efisien. Sehingga membuka peluang pilihan daerah baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan hingga ke Jawa Timur sebagai tujuan investasi untuk industri padat karya.

Salah satu kebijakan yang disoroti oleh Eddy adalah penerbitan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKl).

“Sehingga industri orientasi ekspor tetap dapat menjaga komitmen terhadap kebutuhan demand dunia. Bahkan kemudian dapat merebut order dari negara-negara produsen alas kaki yang melakukan lockdown ketat,” tambah Eddy.

Hal ini diiringi dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, yang salah satunya melakukan deregulasi perundangan bidang ketenagakerjaan.

“Pengaturan pada bidang ketenagakerjaan mampu memberikan daya tarik yang kuat bagi industri alas kaki untuk berinvestasi di Indonesia,” imbuhnya.

PR untuk Prabowo

Eddy kemudian membeberkan deretan pekerjaan rumah di sektor ekspor alas kaki yang harus dibenahi oleh Prabowo, salah satunya akses masuk ke pasar Eropa yang terhalang bea masuk.

Sementara negara pesaing lndonesia, Vietnam telah memiliki Free Trade Agreement dengan Uni Eropa, sehingga negara tersebut mendapatkan bebas tarif bea masuk.

Selain itu, ada juga permasalahan bahan baku. Meski ada dukungan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor dalam bentuk kawasan berikat, namun tidak semua industri dapat mengakses fasilitas tersebut.

Di sisi lain, permasalahan birokratisasi perizinan usaha juga masih akan menjadi hambatan investasi masuk. Menurut dia, kepastian dalam mendapatkan layanan perizinan mulai dari kepastian dapat izin, kepastian waktu, kepastian kuota dan besarnya biaya perizinan masih menjadi kendala.

“Misalnya hingga saat ini untuk mendapatkan izin lingkungan masih perlu waktu lama bahkan bisa mencapai hingga dua tahun dan dengan biaya yang sangat mahal,” terang Eddy.

Dia berharap sederet pekerjaan rumah tersebut dapat diselesaikan selama kepemimpinan Prabowo pada 2024 hingga 2029.

Badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi adalah perusahaan manufaktur. Serupa seperti badan usaha lainnya, perusahaan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga roda perekonomian.

Ada banyak contoh perusahaan manufaktur di Indonesia. Salah satunya adalah Kimia Farma Tbk.

Badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi adalah perusahaan manufaktur. Menurut buku Pengantar Akuntansi, Syaiful Bahri, S.E., M.S.A. (2016: 366), kegiatan perusahaan tersebut meliputi:

Ada beragam contoh perusahaan manufaktur di Indonesia. Berikut di antaranya.

Kimia Farma merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang farmasi. Menariknya, Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia karena didirikan pada tahun 1817. Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda lah yang mendirikannya.

Perusahaan manufaktur ini bergerak di bidang produk konsumen. Contohnya adalah minuman, penyedap makanan, dan mi instannya yang terkenal hingga luar negeri. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1982.

Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan, perakitan, dan distributor sepeda motor bermerek Honda. Pemiliknya adalah Honda dan Astra Internasional. Perusahaan ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1971.

Sesuai namanya, perusahaan ini bergerak di bidang bahan bangunan, yaitu semen. Perusahaan ini termasuk Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun 1957. Lalu pada tahun 2013, perusahaan ini menjadi holding.

Mustika ratu merupakan persuahaan manufaktur yang bergerak di bidang obat tradisional atau jammu dan kosemtik. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1978. Pendirinya adalah Mooryati Soedibyo yang juga menggagas kontes kecantikan pertama di Indonesia.

Badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi adalah perusahaan manufaktur. Ada banyak contohnya di Indonesia, mulai dari Kimia Farma hingga Mustika Ratu. (LOV)

Industri manufaktur Indonesia disebut-sebut pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun kini, jumlahnya merosot jadi hanya tersisa 2%.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum. Persoalan ini disinggungnya saat membahas tentang industrialisasi di Indonesia.

Teten mengatakan, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN, disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurut Teten, industri di Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Tidak jauh berbeda dari sisi UMKM, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Adapun RI juga punya PR untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Dengan mendorong perkembangan teknologi dan pembiayaan, harapannya UMKM juga mampu melahirkan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan dan antisipasi terhadap berbagai tantangan global

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan bakal mengevaluasi kebijakan usai Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.

“Pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan dan antisipasi terhadap berbagai tantangan global,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50, yakni berada di level 49,2 pada September 2024. Angka ini lebih tinggi dari catatan Agustus yang berada pada level 48,9.

Menurut Febrio, kinerja manufaktur global secara keseluruhan mengalami perlambatan. Selain Indonesia, sebagian besar negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan kontraksi PMI manufaktur, seperti Amerika Serikat (47,0), China (49,3), dan Jepang (49,6). Sementara itu, beberapa negara tercatat ekspansi meskipun melambat, seperti India dan Thailand.

Faktor kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China juga masih membayangi, meski Pemerintah China telah berusaha membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus yang cukup signifikan.

Namun, Febrio optimistis peluang ekspor manufaktur Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, terutama hasil hilirisasi. Hal ini mulai terindikasi dari tren kenaikan beberapa harga komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah (CPO) dan batubara.

“Di tengah tantangan global, kinerja manufaktur domestik memperlihatkan perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Optimisme tetap kita jaga untuk capai target pertumbuhan ekonomi,” ujar Febrio.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan masih diperlukannya regulasi pendukung industri untuk segera memacu PMI manufaktur Indonesia kembali ke level yang ekspansi, yang pada September mulai naik di angka 49,2 poin.

Upaya yang ia usulkan di antaranya revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) ubin keramik impor, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk kain impor.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan penyebab utama kinerja manufaktur nasional terkontraksi selama tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2024.

Juru Bicara kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menuturkan saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan yang bisa membendung gelontoran produk impor. Sehingga industri dalam negeri tidak dapat bertumbuh optimal.

“Belum ada kebijakan yang tepat untuk menangani permintaan pasar domestik atas produk-produk manufaktur,” tutur Febri usai acara Hari Batik Nasional 2024 Kemenperin di Kota Kasablanka, Rabu (2/10).

Berdasarkan survei Purchasing Manager’s Index (PMI) S&P Global, manufaktur nasional masih dalam zona kontraksi pada September 2024 di level 49,2.

Kinerja manufaktur mulai turun ke bawah ambang batas ekspansi 50 sejak Juli yaitu 49,3. Kontraksi berlanjut di Agustus 2024 jadi 48,9. Dengan demikian kontraksi PMI manufaktur Indonesia sudah terjadi secara tiga bulan berturut-turut.

Febri kemudian membeberkan berbagai kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan geliat manufaktur nasional. Menurut dia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu merombak beleid kebijakan impor yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

“Agar permintaan pasar domestik itu meningkat, maka beberapa kebijakan misalnya kita kencangkan, Permendag 8 itu minta direvisi supaya permintaan pasar domestik itu bisa naik kembali,” tambah Febri.

Selain itu, dia juga berharap pemerintah di lintas kementerian juga dapat segera mengetok pemindahan pelabuhan untuk tujuh komoditas impor dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Tujuh komoditas itu antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

“Kami Kementerian Perindustrian sudah berupaya agar Permendag 8 2024 itu direvisi, terutama lakukan pembatasan impor terhadap HS (Harmonized System) produk jadi itu minta diperketat, dan kemudian pelabuhan masuknya juga diperketat,” terang Febri.

Lebih lanjut Febri menjelaskan, meskipun saat ini telah ada kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), tetapi belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait. Sehingga, kedua kebijakan restriksi perdagangan tersebut belum bisa diberlakukan.

“BMAD-BMTP kan, BMAD sejauh ini baru perlu untuk produk keramik, ubin keramik. BMTP kain. kan belum ada PMK-nya sehingga belum bisa diberlakukan. Jadi, kalau ada ubin (atau) keramik impor masuk kan belum bisa dikenakan biaya masuknya,” jelas Febri.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah membocorkan besaran BMAD keramik, hanya saja Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur hal ini masih belum diterbitkan.

Lalu, pada 6 Agustus 2024 Kementerian Keuangan juga meneken PMK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain dan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (mtm) pada September 2024. Ini melanjutkan tren deflasi yang telah terjadi selama lima bulan berturut-turut. Bahkan, kondisi tersebut mendekati kondisi saat krisis finansial 1999, saat itu Indonesia mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan deflasi merupakan indikasi kuat terjadinya pelemahan daya beli masyarakat.

"Deflasi ini merupakan indikasi kuat terjadinya pelemahan daya beli. Penurunan penjualan semen, penurunan penjualan mobil dan rumah, dan kenaikan kredit macet perbankan merupakan indikasi kuat," kata Wija kepada kumparan, Rabu (2/10).

Lebih lanjut, penurunan nilai tabungan di bank juga menunjukkan kekhawatiran masyarakat akan prospek ekonomi, yang berdampak pada pengurangan belanja. Kondisi ini diperparah dengan data Purchasing Managers' Index (PMI) yang terus berada di bawah angka 50, serta jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat.

"Produsen pun merasa pesimis dengan prospek bisnisnya. Saat konsumen dan produsen tidak optimis, penurunan ekonomi merupakan konsekuensi yang harus dihadapi," ungkapnya.

Meski begitu, Wija menegaskan bahwa situasi saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan krisis 1999. Adapun, pada 1999 Indonesia mengalami deflasi tujuh bulan beruntun usai terjadi krisis 1998.

"Situasi saat ini memang mengkhawatirkan, tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan situasi 1999, saat itu rupiah kehilangan nilai, kredit macet perbankan menggunung, terjadi bank rush yang menyebabkan banyak bank collapse, dan ekonomi regional juga sedang bermasalah,” jelasnya.

Di sisi lain, Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang, mengungkapkan deflasi yang terjadi pada September 2024 ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor musiman. Ia menyebut bahwa penurunan kelompok pangan, khususnya volatile food, yang terjadi karena musim panen, merupakan salah satu faktor utama.

"Penyesuaian harga BBM subsidi oleh Pertamina pada September, setelah adanya kenaikan harga pada Agustus, juga memberikan kontribusi deflasi sebesar 0,04 persen," katanya.

Selain itu, Hosianna menambahkan bahwa pengaruh musiman lainnya datang dari biaya pendidikan, yang sudah berlalu setelah puncaknya pada awal tahun ajaran baru pada Juli-September.

"Jadi memang, seasonal di September itu polanya deflasi, nah di September ini ada tambahan faktor deflasi yaitu penurunan harga BBM dan pangan," ungkap dia.

Meski ada indikasi pelemahan daya beli, Hosianna optimis bahwa kinerja konsumsi mulai membaik sejak Juli 2024. Ia mencatat adanya peningkatan pada sektor otomotif dan barang-barang tahan lama (durable goods).

Selain itu, penerimaan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) juga menunjukkan tren yang membaik hingga Agustus 2024.

"Kinerja konsumsi sejak Juli 2024 sudah membaik perlahan, kita lihat adanya inflation ke arah perbaikan utamanya di otomotif dan durable goods, plus penerimaan PPh dan PPN juga inflection membaik per Agustus,” jelas Hosianna.